Menyoroti Pakta Integritas Poin 16
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 September 2018 09:00
Hasil Ijtima Ulama II pada Minggu (16/9) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, mendapat sorotan publik khususnya butir ke-16 dari 17 poin yang ada pada pakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam butir itu Prabowo-Sandi menyatakan siap menggunakan kekuasaan sebagai presiden (andai nanti terpilih) untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara.

Pertemuan yang diprakasai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menghasilkan sejumlah keputusan. Dukungan GNPF untuk Prabowo dan Sandi bukan lah hal baru. Jika dilihat dari posisinya keberadaan GNPF adalah kelompok social politik yang mampu mengonsolidasikan kekuataanya dengan elite politik. Hal ini terlihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.  Lantas, apakah pakta integritas khususnya poin 16 yang ditandatangani Prabowo-Sandi akann menyandera dirinya jika nanti terpilih? Tak berlebihan jika banyak pihak mempertanyakan hal ini.

Begitu Pakta Integritas poin 16 itu mulai tersebar ke publik, berbagai tanggapan langsung muncul salah satunya dari Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, Hukum itu kan panglima, semua orang sama di mata hukum. Jadi nggak boleh dong presiden mengintervensi hukum. Senada dengan Irma Suryani Chaniago, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat.

Pertanyaanya, apa iya Pakta Integritas poin 16 berpotensi melanggar hukum? Kalau memang nantinya benar, apa makna dibalik poin 16 yang telah ditandatangani Prabowo- Sandi?

Menanggapi polemik ini, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara. Menurut Fadli, Pakta Integritas itu sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan hukum karena Pak Habib Rizieq itu dikriminalisai dan sudah ada SP3 juga. Bahkan Fadli tak sepakat bila pakta integritas yang diteken Prabowo-Sandi  untuk menjamin Habib Rizieq disebut sebagai intervensi hukum. Nah loh, kalau memang sudah mendapatkan SP3, mengapa harus meminta direhab dan dipulihkan hak-haknya?

Bila kita menelisik terkait masalah hukum Habib Rizieq Shihab, menarik mencermati dua hal yang ditulis di dalam Pakta Integritas poin 16, yaitu hak konstitusional dan atributif yang melekat kepada presiden. Hak atributif berkaitan dengan hak membuat Undang-undang (UU), Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanen dan masa berakhirnya kabur (obscure). Sementara itu, hak konstitusional berkaitan dengan grasi atau ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang “telah” dijatuhi hukuman.

Jadi artinya, tanpa meminta Prabowo sekalipun, sebenarnya Habib Rizieq boleh saja pulang ke Indonesia karena tidak pernah ada yang melarang. Yang menjadi tanya, apa iya jika pakta intergritas poin 16 diimplementasikan, akan menurunkan kualitas hukum? Pasalnya, Habib Rizieq ke Mekah dahulu untuk Ibadah. Namun,  Jika untuk ibadah, mengapa harus seorang Presiden yang mengurus kepulangannya? Bukannya kasusnya sudah SP3 dan itu berarti Habib Rizieq secara hukum acara tidak lagi tersangka dank arena itu tak perlu cemas.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Hukum dan politik itu ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Artinya,  hukum bisa menjadi keras dan tak pandang bulu atau sebaliknya, tergantung pada siapa yang jadi target. Kenyataan ini terkait langsung dengan sistem perundangan yang memungkinkan aparat penegak hukum dijadikan alat politik oleh yang sedang berkuasa. Bagaimana tidak, Kapolri misalnya, diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Hal ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Bahkan di masa kekuasaan Orba, hukum menjadi onnderbouw pemerintah. Maka tak mengherankan bila banyak tindakan atau keputusan hukum mengundang polemik. Rasa keadilan masyarakat pun dianggap sekadar angin lalu.

Sayangnya harapan masyarakat agar penegak hukum bersifat apolitik tak kunjung menjadi kenyataan. Pada dasarnya masyarakat menginginkan agar hukum tak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan tak memakai pertimbangan politik dalam menjalankan tugas. 

Dalam hal ini tak ada salahnya kalau kita belajar dari Jepang, dimana polisi bukan bagian dari pemerintah.  Agar apolitik,  polisi berada di bawah kendali sebuah komisi independen, seperti KPK di Indonesia, bernama Komisi Nasional Keamanan Masyarakat. Komisi ini diawasi oleh sebuah lembaga peradilan yang juga independen.

Sistem ini dibuat agar polisi tidak bisa dimanfaatkan oleh politisi, termasuk perdana menteri, sebagai alat untuk menghantam oposisi. Sebaliknya, polisi tidak segan untuk menggeledah kantor para penguasa politik di Jepang.

Sementara ini di Indonesia, masyarakat pada umumnya masih terhibur oleh KPK.  Hanya saja kekuatiran pada upaya untuk melucuti wewenang KPK selalu muncul setiap kali pemerintah dan DPR membahas rencana perubahan UU KPK. Maklum draft UU dan elite politik yang suka sesumbar akan melemahkan KPK.

Prestasi KPK memang hebat.  Bisa menjebloskan elite politik dari berbagai Parpol ke penjara. Hanya saja, menurut catatan ICW, hukuman bagi koruptor belakangan ini makin ringan.

Dalam posisi seperti sekarang wajar saja bila penegak hukum tampak kritis pada pakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo dan Sandiaga Uno terkait dengan Habib Rizieq. Prabowo 'kan oposisi.

Bagaimanapun juga berharap bahwa penegakan hukum akan lebih baik bila 2019 ganti presiden juga terlalu pagi.  Selama perundangan masih menempatkan kepolisian sebagai bawahan presiden, sebaiknya jangan berharap macam-macam deh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pertemuan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai forum Ijtima Ulama II pada 16 September 2018 di Jakarta sesungguhnya tidak lebih dari ikhtiar politik pasangan PS-SU untuk merebut suara pada Pilpres 2019. Ijtima Ulama biasanya selalu menghasilkan kesepakatan/keputusan hukum yang maslahat bagi masyarakat umum, bukan menyisir manfaat  perorangan.

Munculnya pakta integritas yang konon ditanda-tangani capres dan cawapres PS-SU terkait jaminan untuk merehabilitasi nama HRS  tentu menjadi sulit untuk menemukan relasi rasionalitasnya, karena kasus HRS murni kasus pidana, bukan kasus politik. Tidak keliru kalo banyak pihak yang kemudian berkesimpulan bahwa pasangan PS-SU sedang mempolitisir kasus HRS untuk kepentingan Pilpres 2019.

Hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau terbukti melanggar hukum/tidak melanggar hukum. HRS belum menyandang status bersalah karena kasusnya masih dalam ranah penyidik, dan sampai saat ini belum pernah proses pengadilan seiring dengan kepergian HRS yang tak kunjung kembali.

Melihat fakta posisi kasus hukum HRS seperti itu, maka sesungguhnya point dalam pakta integritas yang terkait jaminan atas HRS memiliki dua makna: Pertama,  jaminan itu dibaca sebagai penguatan atau pembenaran bahwa HRS memang  salah dan layak dinyatakan salah sekalipun pengadilan belum memutus.  Kedua, pasangan PS-SU ingin membuat kesan bahwa HRS adalah orang yang didzolimi dan isu ini kemudian dikapitalisasi untuk menarik dukungan dari para pengikut dan simpatisan HRS.

Dalam kacamata politik tentu komitmen pasangan PS-SU bisa dipercaya bisa juga tidak, bagi pasangan PS-SU yang penting dukungan suara masuk, soal hukum tentu harus diselesaikan sesuai prosedur hukum yang ada, tidak mungkin PS-SU berani menabrak hukum jika kelak terpilih. Sekali lagi komitmen PS-SU untuk menjamin kasus HRS adalah komitmen politik yang tidak memiliki efek apapun untuk dilanggar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Di Indonesia ini sudah biasa, banyak perkara yang tidak dituntaskan secara hukum sejak awal. Setiap kali ganti pemerintahan, setiap kali masyarakat menggugat tetap tidak ada pemerintah yang berani menyelesaikan sampai kini.

Belum lagi masalah HAM dan agama terutama "minoritas" masih menjadi catatan yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Anehnya setiap kali penuntasan masalah hukum dituntut masyarakat hanya janji penyelesaian oleh setiap calon penguasa .

Khusus masalah Habib Rizieq. yang tercantum dalam Pakta Integritas poin 16, berarti  pengakuan kesalahan kedua belah pihak pemohon dan yang janji. Artinya kalau tidak ada kesalahan mengapa harus takut.

Sebagai umat beragama, apalagi pemuka, sebaikya terima kenyataan sebagai cobaan dari Allah SWT karena tiada kejadian yang menimpa umatnya tanpa perkenan-Nya. Kalau tidak ia sudah menjadi Ratu Adil yang memimpin bangsa Indonesia diwaktu gerakan masa berseri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Membaca kolom Andrew Sheng di The Star menyambut ulang tahun Malaysia ke 55, tanggal 16 September, kita melihat persamaan dua negara serumpun. Seolah saling belajar dalam "keburukan dan kesalahan" bukan dalam kebaikan dan kebetulan. termasuk dalam masalah konsentrasi kekuasaan manunggal ditangan penguasa tunggal.

Negara berkembang tentu mengalami masa itu sebab negara maju juga baru mengenal demokrasi pada abad ke XVIII setelah Revolusi Kemerdekaan AS dan Revolusi Prancis. Tapi benih benih demokrasi di Barat sudah tumbuh sejak Magna Charta 1215, sedang Timur masih dibawah imperium Mongol. Jadi kecenderungan mau berkuasa mutlak,absolut monarky, diktatur populis maupun junta merupakan genetik dari elite seluruh dunia tidak terkecuali Malaysia Indonesia.

Setelah mengalami dua kekuasaan absolut kiri dan kanan yang keduanya jatuh karena tidak mampu mendeliver sustainability ekonomi, maka Indonesia seolah masuk demokrasi, tapi sebetulnya masing masing cabang kekuasaan merasa berhak jadi maha kuasa. Jadi kalau presiden dikurangi kekuasaannya oleh DPR dan Judikatif atau Mahkamah Agung merasa jadi superdewa, mereka semua tidak mau disalahkan. Maka muncullah putusan yang aneh-aneh dari lembaga resmi seperti MA dan MK, serta lahir juga "wadah bikinan" seperti GNPF dan lain lain yang merasa bisa jadi superdewa termasuk KPK.

Maka terjadilah ambur adul sistem politik, karena pemilu dan rakyat berdaulat dikebiri oleh segala macam aturan aneh, yang dibuat oleh lembaga yang pikirannya merasa sebagai paling superdewa. Ada Bawaslu yang cuma mau menghukum KPU, ada GNPF yang merasa bisa menandingi MUI. Ya begitulah kalau dulu ada 1 Bung Karno diktator kiri, dan 1 Soeharto diktator kanan, kini kita punya warlords.

Setiap lembaga merasa bisa jadi diktator mengalahkan segala yang lain. Tidak peduli kiamat, pokoknya fatwa atau putusan yang dikeluarkan oleh para warlords itu lah yang harus berlaku, meskipun bisa bertentangan satu sama lain.  Kita semua kapok dengan tirani satu diktator, satu rezim dan satu partai atau junta. Sekarang kita berhadapan dengan diktator multi wadah, multi institusi, yang semua merasa berhak jadi superdewa menentukan nasib seseorang atau lawan politik. Itulah yang terjadi di Malaysia dan Indonesia sekarang ini.

Artinya, Pakta Integritas semacam superdewa baru dalam jajaran warlords superdewa, yang membuat sistem politik Indonesia semakin ambur adul. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Pilpres 2019 memang menarik menjadi pembahasan. Ini berangkat dari persoalan SARA, terutama agama dan suku. Soal agama, ada semacam trauma dari sebagian umat islam merasa terpinggirkan. Muncul GNPF-MUI tidak terlepas dari persoalan tersebut. Jadi ada keinginan sebagian kelompok agar umat islam lebih bisa mewarnai perpolitikan. Puncaknya, adanya Ijtima Ulama I dan II.

Persoalan suku juga menjadi isu menarik. Persoalan klasik pilpres adanya penyebaran calon capres dan cawapres. Isu ini masih menarik sebagai representasi perwakilan jawa dan luar jawa.Konsep perwakilan terlihat jelas pada pasangan Prabowo- Sandi. Sedangkan Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma’ruf karena berdasarkan realita politik, yaitu untuk memenuhi tuntutan sebagian umat islam agar perwakilan ulama terakomodir, juga karena faktor sejarah atas kekalahan suara Jokowi di Banten pada pilpres 2014 lalu.

Namun ada kejutan kejutan politik yang cukup menarik dari kelompok GNPF-MUI. Sebagai representasi yang menginginkan ulama sebagai cawapres, tapi menolak Kiai Ma'ruf. Justru Ijtima Ulama melegitimasi keputusan Prabowo milih Sandi yang jelas bukan dari ulama dengan lahirnya pakta integritas di Ijtima AUlama II.

Saya menilai, bahwa ijtima ini bukan semata mata keinginan ulama menjadi cawapres, tapi ada agenda politik mereka di Pilpres 2019. Salah satu dari point tersebut: memulihkan hak hak Habib Rizieq seperti sedia kala tanpa ada lagi beban hukum yang menyanderanya.

Selain itu, saya juga melihat,Prabowo tersandera oleh Pakta Integritas ijtima ulama. Artinya, hari ini Ia sedang bermain hukum. Terlepas dari benar atau salah kasus yang menimpa Habib Rizieq, sikap Prabowo menerima Pakta Integritas menjadi preseden buruk bagi supremasi hukum di Indonesia. Sebab jika dilihat dari berbagai poin yang ada, semua bersifat normatif dan sudah dijelaskan dalam konstitusi.

Sehingga, Pakta Integritas ini justru poin utama pada persoalan hukum nya. Jika ini terjadi, bagaimana komitmen hukum bisa dibangun dengan baik jika harus taat terhadap sebuah pakta atau perjanjian. Dan jika pun ini hanya kepntingan politik Prabowo-sandi saja, maka ini menjadi batu sandungan pertama tentang ketidakadilan hukum Prabowo seandainya menjadi presiden nanti. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dua kubu peserta Pilpres 2019 antara Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga Uno terus melakukan manuver dan konsolidasi kekuatan untuk mempersiapkan taktik dan strategi dalam memenang pilpres yang akan diadakan pada bulan April 2019, seperti yang dilakukan oleh kedua kubu tersebut untuk turun ke pesantren, mendekati tokoh agama termasuk para ulama. 

Pemilu 2019 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia disatukannya antara pilpres dan pileg. Sehingga pada  Pemilu 2019 masing-masing partai harus melihat dengan cermat ketokohan capres dalam memenangkan pilpres, yang sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas suara partai, terutama lolos dari persyaratan parliamentary treshold.

Kondisi inilah yang membuat partai bersikap pragmatis dan selalu labil dlm bertindak. Kondisi inilah  yang membuat kenapa Partai Demokrat mengambil sikap politik dua kaki, yang publik menilainya sebagai sikap politik ambivalen, ambigu dan tidak kesatria.

Dalam politik sikap yang demikian masih dalam kewajaran karena politik selalu berorientasi pada kepentingan. Tidak wajar kalau sikap itu dilakukan oleh tokoh agama atau ulama yang selalu memperjuangkan nilai-nilai moral dan membentuk pemimpin yang memiliki integritas. 

Secara umum Integritas adalah sebuah kebajikan yang memiliki sifat jujur pada diri sendiri dengan cara berpegang teguh pada komitmen moral. Sikap dua kaki tersebut jelas bertentangan dengan sikap moral publik karena sebagai partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno bersama partai Gerindra, PAN berusaha  memperjuangkan kemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Namun inilah ranah politik yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. Oleh sebab itu apa yang dilakukan ulama bersama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, yang menandatangani hasil ijtima ulama II khususnya butir ke 16 dari 17 poin, yang menyangkut Pakta Integritas sebagai upaya  konsensus pilitik akibat penolakan Prabowo Subianto atas hasil Ijtima Ulama I pada tgl 27-29 Juli 2018 yang menetapkan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri atau Ustads Abdul Somad sebagai calon wakil presiden. Semenjak itu timbul spekulasi yang mengatakan bahwa para ustad yang tergabung dalam ijtima ulama akan merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Spekulasi tersebut terkuburkan setelah para ulama kembali bertemu di Hotel Grand Cempaka, tanggal 16 September 2019.

Dalam pertemuan tersebut Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan siap menggunakan kekuasaan sebagai presiden seandainya terpilih dalam pilpres 2019 khususnya melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Riziq Shihab yang sekarang bermukim di Mekah, Arab Saudi.

Lepas dari persoalan hukum, Pakta Integritas yang dilakukan oleh ulama dan Prabowo-Sandiaga Uno penuh dengan muatan politis dan harus disadari oleh Habib Rizieq sebagai ulama. Dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno, apa pun harus dilakukan untuk memenangkan Pilpres 2019 melawan petahana Jokowi yang elektabilitas dan popularitas lebih unggul. Yang penting tujuannya tercapai untuk mendapatkan kekuasaan.

Menurut Machiavelli, seorang politisi dihalalkan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kasus Habib Rizieq selama ini adalah masalah hukum dan sudah mendapat SP3 dan sebenarnya boleh saja pulang ke Indonesia tanpa campur tangan presiden. Seseorang yang mendapatkan SP3 berarti orang tersebut tidak lagi menjadi tersangka.

Dengan demikian maka status Habib Rizieq tidak lagi menjadi tersangka dan tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain, karena negara menjamin untuk melindungi orang tersebut dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi. Untuk menghindari berbagai polemik seharusnya Habib Rizieq tidak perlu lagi cemas pulang ke Indonesia karena kontribusi Habib Rizieq sangat diperlukan untuk mendinginkan ketegangan yang mungkin akan muncul dalam Pilpres 2019.

Mudah-mudahan Pileg dan Pilpres 2019 berjalan damai dan lancar dan menghasil pemimpin yang memiliki integritas menuju Indonesia yang jaya dan disegani oleh negara-negara lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Ijtima Ulama pertama maupun kedua dapat dipandang dari berbagai perspektif. Penilaian bisa positif bisa juga negatif, atau bisa konstruktif, bisa juga sebaliknya, destruktif. Jadi, isu pakta  integritas bisa dilihat dari sisi mana saja, tergantung kacamata mana yang digunakan. 

Hanya saja, Ijtima Ulama ini bukan gejala spontanitas. Ia sebuah akumulasi, dialektika kekuatan Islam politik, representasi politik arus bawah dengan kekuatan status quo. Yang notabene mereka adalah representasi adalah kekuatan negara. 

Dalam perpektif pembagunan politik bisa di maknai positif. Yaitu, bagaimana dinamika politik dicapai dan diwadahi dalam suatu konsensus atau Pakta Integritas, sebanyak 17 butir. Ada kontrak politik, bukan memberi cek kosong kepada calon penguasa.

Penandatangan Pakta Integritas oleh Prabowo bisa dimaknai sebagai bentuk penyaluran aspirasi ulama, pemimpin umat (masyarakat). Sebagai model negoisiasi dan kesepakatan antara pihak ulama pembawa aspirasi umat dengan capres. Dan yang patut diapresiasi, Pakta Integritas tersebut, merupakan modal demokrasi yang harus terus dikembangkan. Bisa menguatkan tradisi demokrasi, kekuasaan dibangun atas prinsip moral bukan transaksional. 

Bagi pihak berseberangan, menangkap agak ganjil. Menganggapnya ada  kontroversi. Terutama, soal pemulihan nama baik Habib Rizieq Shihab (HRS) dan membebaskan segala tuduhan. Meskipun, poin yang dianggap kontroversi ini, tentu punya muatan politik tinggi. Karena, sebagian masyarakat menganggap tuduhan pelecehan sexual, adalah bentuk kriminalisasi terhadap HRS. 

Seperti diketahui, tuduhan  kepada HRS pun sangat debatable. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, bahwa penegakan hukum terkadang beraroma kekuasaan dan  diskriminatif.

Terlepas adanya perbedaan pandangan, yang patut dicatat dari 17 butir Pakta Integritas, isinya antara lain, sangat menekankan, meneruskan amanat reformasi. Menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendek kata,  Pakta Integritas tidak perlu diperdebatkan. Karena, subtasinya sangat inklusif dan berkeadilan. Hal ini sekaligus menolak stigma radikalisme politik agama (Islam), opini publik yang terus dibangun.

Di balik fenomena Ijtima Ulama, pesan lain yang bisa dibaca adalah, pelembagaan  partai dan representasi politik "gagal" menangkap perubahan sosial dan melakukan transformasi politik demokratik. Dalam perspektif pembangunan politik, dinamakan sebagai gejala penurunan kapasitas dan kapabilitasnya. 

Apapun, Ijtima Ulama tetap memiliki kontribusi dalam proses pembangunan politik. Bahkan ia menjadi penyangga terhadap krisis pelembagaan politik. Sekaligus menguatkan tradisi demokrasi. Sehingga, kontestasi politik pilpres tetap berjalan dalam koridor demokrasi. Yaitu dengan jalan membangun konsensus atau kesepakatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Masalah penegakan hukum bagi para ulama yang melakukan Ijtima Ulama yang melahirkan Pakta Integritas sepertinya merupakan masalah yang sangat serius. Oleh karena kasus-kasus yang menimpa ulama yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Di sisi lain juga terjadi penyerangan terhadap pemuka agama yang dilakukan oleh "orang gila". Seolah mengingatkan kembali "kasus dukun santet" dan "operasi naga hijau" di tahun 90an. Para ulama tersebut juga menangkap adanya kesan Islamophobia dari sebagian pihak. 

Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Selain kesamaan kedudukan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pada rentang waktu pasca Reformasi 1998 berbagai pihak seolah "dimabukkan" dengan istilah "hukum adalah panglima". Lantas kita lupa bahwa presiden di Republik ini memiliki hak prerogatif yang terkait dengan proses penegakkan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kewenangan presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi. Jadi jika Ijtima Ulama dikaitkan dengan kehendak jika pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memenangkan pilpres dan memberikan rehabilitasi kepada Habib Rizieq atau kepada pihak lainnya adalah sesuatu yang bersifat normatif konstitusional. Kiranya hal tersebut tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa atau berlebihan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk