Mimpi Koalisi Nasionalis-Santri. Seberapa Peluangnya?
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid-Oggy/watyutink.com

19 February 2018 16:00
Pemilihan presiden (Pilpres) masih tahun depan digelar, tapi suhu politik di tanah air sudah mulai memperbincangkan bursa cawapres pendamping Jokowi. Meski belum menentukan siapa bakal calon pendampingnya, sepertinya Jokowi sedang melakukan test the water untuk mencari calon dari kalangan santri. 

Indikasi itu terlihat ketika Presiden Jokowi didampingi menggandeng dua pentolan parpol berbasis Islam dalam beberapa kegiatan. Mereka adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Selain ketua umum partai masing-masing, Romi dan Cak Imin dianggap sama-sama mewakili kaum Nahdliyin (baca: kalangan santri), yang oleh banyak pengamat disebut sebagai titik terlemah Jokowi. Selama ini Jokowi dianggap kurang dekat dengan kalangan santri dan pesantren, serta selalu dikaitkan dengan isu komunis. Kedua aspek inilah yang kemudian merontokkan elektabilitas Jokowi. Harus diakui, aspek religiusitas masih menjadi aspek yang akan selalu terarah ke Jokowi dan acap kali sukses menggerus elektabilitas si petahana.

Koalisi nasionalis-santri dalam Pemilu dan Pilpres bukan hal baru. Megawati telah melakukan hal ini ketika dia berkuasa. Saat menjadi menggantikan Gus Dur yang diberhentikan menjadi Presiden oleh MPR di 2001, Mega mengandeng Hamzah sebagai wakilnya.

Dianggap berhasil, koalisi nasionalis-santri ini kemudian dilanjutkan Mega di Pilpres 2004 dengan menggandeng Ketua Umum PBNU (kala itu) Almarhum KH Hasyim Muzadi. Tetapi meski dominan di survei, koalisi nasionalis-santri kalah menghadapi teori "playing victim", sehingga SBY-JK yang terpilih sebagai presiden-wapres..

Menarik mencermati kegiatan Jokowi akhir-akhir ini yang mengajak Cak Imin dan Romi mendampinginya di berbagai kegiatan. Terlebih, akhir-akhir ini pun Jokowi terlihat menggunakan peci. Apakah ini salah satu upaya untuk mendekatkan diri ke kalangan santri?

Bukan tidak mungkin Jokowi akan melanjutkan mimpi menggabungkan kekuatan nasionalis-santri di Pemilu 2019 mendatang. Tetapi bagaimana dengan partai-partai "tengah" yang sudah lebih dulu mendekralasikan Jokowi sebagai Capres, seperti Golkar, NasDem, Hanura dan PKPI? Logikanya, partai-partai ini tentu berharap ketua umumnya maupun kadernya dipinang Jokowi di Pilpres nanti.

Lihat saja, spanduk bergambar  Jokowi bersanding dengan Surya Paloh sudah bertebaran di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kabarnya pula, Golkar, Hanura, dan PKPI tengah menggodok nama-nama yang akan diajukan menjadi pendamping Jokowi. Apakah mereka tidak merasa 'ditelikung' dengan munculnya nama Cak Imin dan Romi di bursa cawapres Jokowi dengan memanfaatkan besarnya potensi suara santri? Atau, jika benar nanti Jokowi menggandeng santri sebagai cawapres, kader dari partai koalisi yang mana? Sebab, di semua partai koalisi selalu ada kader partai yang juga santri.

Pertanyaan lebih jauh, apakah jika Cak Imin dan Romi yang dipinang, atau santri lain dari partai koalisi, akan menjamin elektablitas Jokowi terkerek naik? Jangan-jangan nasibnya sama dengan koalisi Mega-Hasyim yang justru kalah.

Bagaimana pula dengan kemungkinan PKS merapat ke Jokowi? Saat ini PKS mengaku sudah menyiapkan sembilan nama kader yang, diharapkan, bakal dilirik oleh Jokowi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pilpres dan pasangan presiden-wapres 2019 harus dilihat dari berbagai aspek, karena politik itu ujung yang ingin diraih adalah "kemenangan" dengan cara-cara yang fair dan bermartabat.

Dalam konteks siapa pasangan yang pas untuk mendampingi pak Jokowi, tentu sudah tepat manakala harus menggandeng calon wapres dari unsur santri (pesantren). Banyak sekali nama-nama santri yang populis dan kredibel untuk mendampingi pak Jokowo sebut saja Cak Imin, Romi, Gus Yahya Staquf, Yenni Wahid, dan lain-lain. Namun dari sekian nama,  figur yang saat ini terlibat dalam politik praktis relatif dominan seperti Cak Imin dan Romi. Dua nama ini cukup populer di lingkungan pesantren dan alumni pondok pesantren.

Bila menggunakan parameter perolehan suara pada pemilu sebelumnya, tentu peluang Cak Imin lebih besar untuk mendampingi Jokowi. Kenapa? Pertama, suara Partai Kebangkitan Bangsa lebih besar dibanding PPP. Kedua, elektabilitas di kalangan pemilih santri dan alumni pesantren Cak Imin lebih tinggi (lihat dukungan ponpes mainstream lebih banyak ke Cak Imin/ PKB). Ketiga, komunikasi PKB secara struktural lebih dekat dengan NU.

Bagaimana jika pilihan Jokowi menggandeng calon wapres dari kalangan santri akan direspons negatif oleh partai partai yang sudah sedari awal  mendukungnya? Menjawab pertanyaan ini tentu harus dikembalikan kepada Jokowi dan Tim. Sekali lagi soal potik ujung yang akan diraih adalah "kemenangan".

Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa menggandeng santri untuk maju dalam Pilpres 2019 itu tidak semata-mata mengangkat wajah keislaman Jokowi. Lebih jauh dari itu pak Jokowi juga membutuhkan komitmen dan dukungan untuk memastikan bahwa politik kebangsaan (menjaga bentuk negara kesatuan NKRI dan memastikan Pancasila sebagai dasar negara) tidak akan terganggu. Dalam konteks politik kebangsaan, tidak ada pilihan lain kecuali menggandeng calon wapres yang memilki komunikasi efektif dengan masyarakat/ ormas keagamaan, terutama NU.

Pertimbangan lain mengandeng calon wapres dari kalangan santri sebab relatif lebih efisien dari cost politiknya, karena santri dan alumni pondok pesantren sudah memiliki infrastruktur jaringan yang telah terbentuk secara alami. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Semua orang berebut jadi cawapres, tidak berani menantang jadi capres.  Cak Romy itu cucu Menag ke-7, KH Wahib Wahab, sedang Cak Imin itu masih kerabat dinasti Gus Dur, yang juga terkait menteri sejak zaman KH Wahid Hasyim. 

NU jadi "faktor" dalam politik RI sejak resmi jadi parpol 1953 untuk ikut kabinet Ali Sastroamijoyo I, yang tidak berkoalisi dengan Masyumi, untuk merangkul umat Islam. Maka NU sejak berdiri 1926 hingga 1952 tidak jadi parpol dan anggotanya menyalurkan aspirasi melalui partai Masyumi. Setlah jadi parpol, NU melejit pada pemilu 1955 sebagai juara ke-3 (di bawah PNI dan Masyumi), disusul PKI sebagai 4 besar.

Sejak itu, NU kemudian survive dan ikut kabinet terus-menerus tanpa absen. Setelah NU kembali ke khittah dan PPP yang bergerak, maka tokoh-tokoh eks NU tetap berkiprah dan bersaing dengan eks Masyumi. Namun, Masyumi dibubarkan 1960 karena terlibat PRRI-Permesta, dan sempat muncul sebagai Parmusi dalam pemilu 1971, yang kemudian dilebur dalam PPP tahun 1973.

Hamzah Haz tokoh PPP bahkan berhasil jadi Wapres ke-9 dari Presiden ke-5, yang masih dipilih melalui konspirasi elite MPR hasil pemilu 1999. Satu-satunya wapres yang berhasil jadi presiden adalah BJ Habibie. Hal ini justru mengakibatkan "jotakan" (tidak diajak bicara) oleh Presiden Soeharto yang merasa telah ditikam oleh Brutus Ken Arok penggantinya sendiri.

Dari 48 Wapres AS, hanya 14 wapres yang bisa jadi presiden (9 karena wafat atau tewasnya presiden dan 5 orang sukses melaui pemilu). Jumlah Presiden AS hanya 44 meskipun periodenya sampai 45, karena Presiden ke-24, Grover Cleveland  (1892-1896) adalah presiden ke-22 (1884-1888), yang terpilih lagi setelah diseling oleh presiden ke-23, Benjamin Harrison (1888-1892). Presiden ke-5 AS John Quincy Adams (1824-1828 ) adalah putra Presiden ke-2, John Adams (1796-1800). Presiden Bush Sr (ke-41) dan Jr (ke-43) hanya diseling oleh Presiden ke-42, Bill Clinton (2 periode).

Malaysia punya 6 PM dan suksesinya penuh konspirasi. Waperdam pertama Tun Razak mengkudeta PM I Tengku Abdulrahman. Razak wafat diganti iparnya Hussein Onn, kemudian diganti Mahathir sebagai PM terlama (22 tahun). Mahathir menggonta-ganti Waperdam dari Musa Hitam ke Ghafar Baba, lalu Anwar Ibrahim. Krismon1998 membuat Mahathir memecat Anwar Ibrahim dan mengangkat Badawi kemudian Najib Razak, putra PM ke-2. Sekarang Mahathir usia 92 tahun, mau come-back merangkap istri Anwar Ibrahim sebagai duet untuk pemilu ke-14 Malaysia.

Kembali ke Cak Romy dan Cak Imin, Indonesia ini faktor "hok gie" ternyata luar biasa berperanan. Bisa juga jatuh bangun seperti Jusuf Kalla, yang menjadi satu satunya orang Indonesia yang bisa jadi "Lazarus" politik, sudah masuk kotak bisa naik panggung lagi. Jadi wapres ke-10 dan ke-12 diseling wapres ke-11 Boediono. Nah siapa wapres ke-13 RI? Angka 13 itu bisa jadi angka sial, tapi bisa juga jadi angka "hok gie". Apalah JK punya kans diangkat lagi jadi Wapres, sehingga bisa dapat rekor MURI?

Jokowi adalah presiden ke-7 yang ajaib melompat langsung dari wali kota ke gubernur tanpa melalui jenjang nasional (menteri kabinet). Tapi, langsung penantang kursi presiden dari kursi gubernur. Jadi, ini memang terobosan luar biasa.

Kalau kinerja ekonominya luar biasa, Jokowi mesti tidak perlu takut untuk mengangkat Sri Mulyani sebagai wapres. Tapi kalau memang faktor SARA masih dipakai di mana-mana, bahkan di AS pun Trump menang karena populisme kanan, ya barangkali memang dikotomi syariah-sekular yang masih jadi ganjalan politik nasional kita.

Hal inilah yang mengharuskan Jokowi memilih elite dari sektor "syariah", karena Jokowi dikategorikan "sekular". Ya, apa boleh buat, Indonesia bukan planet Mars. Dikotomi syariah-sekuler adalah bagian dari perjalanan sejarah global, yang sampai detik inipun masih kental terasa di pelbagai wilayah dunia.

Ideologi radikalisme dan terorisme ISIS, serta konflik peradaban Huntington tidak bisa kita tutup dengan tembok. Ideologi itu merembes masuk Indonesia dan ikut berperanan dalam menciptakan faktor disintegrasi nasional. Karena itu memang elite kita harus mengharamkan "konflik berbasis sara", jika kita mau eksis, survive, dan melejit jadi superpower dunia pada abad 2045.

Kalau kita berkonspirasi terus model Mahathir Anwar, maka kita tidak akan kemana-mana, barangkali terpuruk cuma jadi Malaysia yang obese (kegembrotan). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Pemilu Presiden 2019 yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota DPR akan membuat kedua jenis pemilu menjadi saling interdependensi.

Ketokohan personal pasangan calon presiden-cawapres yang dipasangkan secara tepat akan dapat berefek positif pada elektabilitas partai pengusung pasangan capres-cawapres. Sebaliknya, bila salah memasangkan tokoh untuk menjadi pasangan capres-cawapres, maka akan berefek negatif terhadap elektabilitas partai pengusung. Padahal untuk pemilu legislatif, selain efek positif dari pasangan capres-cawapres, maka faktor ketokohan caleg juga memiliki peran yang cukup signifikan untuk menghantarkan tokoh tersebut ke Senayan.

Menyadari akan adanya efek positif tersebut maka partai-partai politik berebut untuk menjadi lokomotif koalisi pengusung capres-cawapres dengan cara menjadi capres dan atau menjadi cawapres.

Mencermati konstelasi politik hari ini dimana popularitas, elektabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tinggi (di point 6,4 skala 10), maka partai partai berusaha menyodorkan tokoh-tokohnya untuk menjadi calon wakil presiden Jokowi sebagai opsi pertama. Apabila tidak dipilih oleh Jokowi, barulah akan berusaha menjadi pasangan capres atau cawapres alternatif.

Hal tersebut di atas itulah yang akan dilakukan oleh partai partai politik, kecuali Gerindra, yang akan tetap mendorong Prabowo sebagai calon presiden. Walaupun tidak menutup kemungkinan Prabowo memilih menjadi "king maker" dan mendorong tokoh lain sebagai representasi Partai Gerindra menjadi calon wakilnya Jokowi.

PPP dan PKB sudah pasti akan mendorong ketua umumnya untuk menjadi wakilnya Jokowi. Seandainya tidak terpilih, barulah opsi kedua yang akan diambil. Dan kalau opsi kedua juga tidak dapat, barulah mereka (partai) akan fokus memenangkan pemilu legislatif dengan menyandarkan pada ketokohan caleg-calegnya ,dan atau menegosiasikan posisi di kabinet baik ke Jokowi maupun ke lawan Jokowi.

Bicara soal Cak Imin dan Rommy yang berambisi menjadi wapres, dengan posisi politik dan modal politik yang relatif sama, maka bagi Jokowi akan lebih menguntungkan mengambil Cak Imin sebagai wakilnya. Dan bila hal tersebut yang terjadi, PKB benar benar dapat durian runtuh karena efek positif dari pasangan capres-cawapres Jokowi-Muhaimin. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Isu representasi politik dalam demokrasi prosedural selalu menjadi topik hangat. Ia terkait dengan dimensi perwakilan dan keterwakilan politik. Dimensi perwakilan lebih banyak berbicara soal kuantitas. Yaitu seberapa besar prosentase suatu kelompok, golongan, atau kelas masyarakat terwakili dalam lembaga perwakilan. Keterwakilan politik lebih menyentuh pada soal kualitas, derajat terpenuhinya tuntutan atau kepentingan. Terpenuhinya rasa keadilan dari kedua dimensi itu menjadi basis legitimasi politik.

Kontestasi capres/cawapres pada setiap Pilpres di Indonesia meliputi isu representasi politik yang menghangatkan dinamika dan suhu politik. Bagi aktor yang ikut dalam kontestasi capres/cawapres, isu representasi politik pun tidak bisa dinafikan meskipun derajat representasi tidak mudah diwujudkan secara ideal. Apalagi pluralitas masyarakat tidak optimal tertransformasikan ke dalam pelembagaan perwakilan politik, baik melalui partai politik maupun parlemen. Selain itu, relasi parpol dengan konstituen masih temporal, musiman, hanya menjelang pemilu. Oleh karena itu, isu konstestasi cawapres selalu muncul dalam ruang diskusi publik. Bahkan, beberapa tokoh parpol yang mencuat cukup repsentatif.

Sebut saja Romy Ketum PPP dan Cak Imin Ketum PKB. Kebetulan keduanya dari rahim NU. Keduanya berpeluang untuk digandeng oleh Jokowi, meskipun masih tanda tanya. Jika benar, maka logikanya sangat sederhana. Ini adalah strategi Jokowi untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari kaum santri, pemilih muslim. Mungkin pilihan Jokowi dianggap tepat. Mengingat selama ini Jokowi dianggap berjarak dengan aspirasi umat islam.

Namun, secara rasional dan moral, pilihan Jokowi tidak punya pijakan yang cukup kuat. Perolehan suara PKB 7 persen dan PPP 5 persen. Sementara elektabilitas Jokowi berkisar 30-35 persen.  Jika nantinya hanya ada dua pasangan yang maju dalam pilpres, maka tidak mudah bagi Jokowi menang, apalagi pasangan lawan memiliki kapasitas,  kapabilitas, dan asepbilitas tinggi. Gandengan kepada salah satu dari dua tokoh partai islam tersebut tidak akan mampu meningkatkan suara signifikan. Keduanya lebih mecerminkan representasi Jawa ketimbang Islam. Sementara representasi Islam atau kedaerahan di luar jawa tidak terpenuhi. Karenanya, duet Megawati dan Hasyim Muzadi di 2004 gagal, hanya mampu memperoleh suara 39 persen.

Padahal, ketokohan Hasyim Muzadi tidak diragukan. Beliau selain mantan Ketum PBNU, juga memiliki reputasi bagus dan jaringan luas. Terlebih lagi, ia memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah dan para ulama di luar NU. Tapi tetap tidak mampu memperoleh dukungan signifikan. Kemenangan SBY mengandeng JK adalah keberhasilan memadukan representasi Islam dan kedaerahan (luar jawa). Strategi ini mampu mendulang tambahan suara, terutama di Sumatera dan Indonesia Timur.

Demikian pula jika Jokowi menggaet cawapres dari pucuk pimpinan parpol, seperti Surya Paloh Ketum Nasdem atau Erlangga Hatarto Ketum Golkar, karena keduanya secara personal tidak memiliki modal sosial dan politik signifikan. Baik keterwakilan dan dukungan umat Islam maupun dukungan secara kewilayahan (pemilih luar Jawa).

Perjuangan Jokowi kali kedua maju dalam pencapresan tidak semudah ketika bergandengan tangan dengan JK. Periode pertama masa kepemimpinan Jokowi ini akan sangat bergantung pada sumber legitimasi kuantitatif (politis) maupun dimensi kualitatif (kultural). Kedua dimensi ini akan menjadi pertimbangan pemilih, kepada pasangan capres mana mereka akan beri dukungan suara.

Kali ini, persoalan semakin tidak mudah karena di pilpres yang akan datang kita berada dalam suasana gap psikopolitis yang sangat serius. Dinamika konflik politik menimbulkan gesekan tajam, diwarnai pula penurunan ekonomi. Ditambah lagi gejala lain, yaitu menguatnya political distrust yang mengerogoti legitimasi parpol, parlemen, dan pemerintah. Pekerjaan rumah bagi siapapun pasangan capres adalah bagaimana mampu melahirkan political inovation. Yaitu dalam upaya meningkatkan political reprecentative, secara simbolik melekat pada kedua figur capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Airlangga

Mempertimbangkan cawapres dari kalangan Muslim bagi Jokowi merupakan sebuah keniscayaan. Ada sejumlah argumentasi untuk ini.

Pertama, Jokowi selama ini tidak saja disimbolkan sebagai representasi nasionalis. Jokowi juga telah dipersepsi jauh dari kalangan Muslim. Kedua, agama memang bukan faktor dominan di dalam mempengaruhi perilaku memilih di Indonesia. Tetapi agama menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Ketiga, salah satu pertimbangan Jokowi dalam memilih JK sebagai cawapres pada 2014 adalah JK merupakan salah satu tokoh reprentasi kalangan Muslim. Keempat, betapapun relasi antara kalangan nasionalis dan Muslim tidak lepas dari ketegangan ketegangan, sejarah juga mencatat bahwa di antara keduanya itu bisa bersinergi satu sama lain.

Lalu siapakah tokoh yang layah menjadi cawapres Jokowi dari kalangan Muslim? Kalau merujuk pada tokoh yang mengelola partai partai berbasis Islam, nama Cak Imin dan Romi tentu valid. Mereka ketum PKB dan PPP. Keduanya juga tergolong tokoh Muslim moderat dan telah lama menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tetapi, ketika dikaitkan dengan dukungan pemilih, posisi Cak Imin lebih diuntungkan dibandingkan Romi karena perolehan suara PKB lebih besar dari PPP. Sekiranya Jokowi mengambil satu dari keduanya, bagaimana dengan partai partai nasionalis pendukung Jokowi lainnya?

Posisi Jokowi bertambah kuat belakangan. Karena itu, mendukung Jokowi merupakan suatu keniscayaan. Implikasinya, mereka juga bisa menerima siapapun yang akan dipilih Jokowi.

Pertimbangan bahwa isu Islam telah lama dipakai sebagai amunisi menghantam Jokowi juga pertimbangan lain. Bagaimanapun juga Jokowi butuh tokoh dari kalangan Muslim yang mampu menjadi komplementer.

Selain itu, sekiranya Jokowi berpasangan dengan representasi dari kalangan Muslim, semakin memperkokoh sejarah bahwa pada dasarnya pilahan nasionalis Islam di Indonesia itu lebih sebagai pilahan sosiologis semata. Keduanya bisa bersambung dan disambungkan dan menjadi kekuatan bersama dalam bingkai ke-Indonesiaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Sebelum kita membahas kriteria pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 mendatang, perlu dipahami terlebih dulu adanya dua kelompok besar yang selalu bersaing dalam pentas politik di Indonesia sejak prakemerdekaan, pascakemerdekaan, dan era Reformasi saat ini.

Pertama, kelompok "Nasionalis Sekuler", dan yang kedua kelompok "Nasionalis Religius". Yang menarik, dua kelompok ini meskipun selalu bersaing keras, akan tetapi keduanya juga selalu berusaha mendekat untuk berkompromi. Hasil kompromi yang paling fenomenal sekaligus menjadi warisan founding fathers kita adalah Pancasila.

Walaupun masih ada yang secara peyoratif mengatakan Dasar Negara kita ini bukan sekuler tetapi juga bukan negara agama, sehingga sering diplesetkan menjadi "negara bukan-bukan". Akan tetapi saya meyakini Pancasila merupakan prestasi yang luar biasa yang harus disyukuri sekaligus dijaga.

Menurut Nurcholish Madjid yang menggunakan terminologi Islam, Pancasila tidak lain dari "Kalimatun sawa" atau common platform sebagaimana yang ditandatangani Rasulullah Muhammad bersama tokoh-tokoh agama lain dan kepala-kepala suku yang berbeda ketika mendirikan Negara Madinah.

Sukarno sebagai deklarator kemerdekaan RI sekaligus sebagai Presiden pertama, sejatinya merupakan kombinasi dari dua ideologi politik yang diperjuangkan oleh dua kelompok besar yang ini. Meskipun Sukarno sebagai tokoh PNI yang anggotanya mayoritas dari kelompok Nasionalis Sekuler, akan tetapi dia belajar politik, dibesarkan, kemudian diambil menantu oleh seorang tokoh Syarikat Islam bernama Tjokroaminoto. Ia juga sering berdialog dengan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. Saat dalam pembuangannya di Bengkulu, ia menjadi aktivis Muhammadiyah dan menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Lebih dari itu, ia kemudian diambil menantu oleh Konsul Muhammadiyah. Fatmawati sebagai istri kemudian mendampingi Sukarno sebagai Ibu Negara saat Sukarno menjadi Presiden RI.

Sejak saat ini, kemudian kombinasi Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Religius menjadi fatsun politik pada figur seorang Presiden RI. Jika ia tidak bisa ditemukan pada diri seorang tokoh, maka ia harus menjadi kombinasi dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla sejatinya memenuhi kriteria ini. Jokowi mewakili atau setidaknya berasal dari kelompok Nasionalis Sekuler, sementara Jusuf Kalla yang lahir dari keluarga kombinasi Muhammadiyah-NU kemudian dibesarkan dalam lingkungan HMI.

Kini saat Jokowi akan tampil untuk kedua kalinya, maka ia harus mencari pengganti JK yang memiliki kriteria serupa, bisa berasal dari Muhammadiyah yang diterima komunitas NU, atau berasal dari NU yang diterima komunitas Muhammadiyah. Kriteria serupa juga berlaku bagi calon penantangnya jika ingin memenangkan kontestasi. Kriteria tambahan seperti kombinasi Jawa-luar Jawa, birokrat-pengusaha, dan seterusnya akan menjadi magnit tambahan.

Sebenarnya persaingan kelompok Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Religius sebagai dua kelompok besar yang mendominasi kontestasi di arena politik bukan khas Indonesia. Fenomena serupa terjadi di Mesir, Turki, Tunisia, Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Bedanya, jika di negara-negara itu kontestasi cendrung diakhiri dengan zero sum game, dimana yang menang mengambil semuanya atau bahkan yang menang menghabisi yang kalah. Sementara di Indonesia, asas akomodasi dan kompromi mendominasi pilihan politik dari kelompok manapun yang menang.

Fenomena ini tampak jelas pascareformasi tahun 1998. Saya melihat fenomena ini sebagai kematangan bangsa kita dalam mengimplementasikan demokrasi. Sesuatu yang harus kita jaga dan pertahankan. Sesuatu yang membuat negara-negara Barat kagum, dan negara-negara Muslim ingin belajar dari kita. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar