Naiknya Ketimpangan Ekonomi; Ujian Anies-Sandi
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

10 December 2017 13:00
Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan genting bagi DKI Jakarta. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam. Pada Maret 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) meliris penduduk miskin di Jakarta masih sebesar 389,69 ribu orang atau sebesar 3,77 persen dari seluruh total masyarakat DKI Jakarta. kalau dibandingkan dengan September 2016 maka masyarakat miskin tercatat 385,84 ribu orang atau naik 3,75 persen. Angka ini menunjukan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau 0,02 poin.

Isu ini menjadi penting karena ketimpangan ekonomi yang semakin melebar akan memperlemah kohesi sosial antar warga. Konsekuensinya, konflik dengan latar kecemburuan sosial dan isu keadilan ekonomi akan mudah tersulut. Ini akan menjadi api dalam sekam bagi Anies-Sandi kalau dibiarkan berlarut-larut.

(BACA JUGA: Peta Masalah Gubernur Baru DKI)

Salah satu upaya untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di Jakarta adalah dengan menggenjot kesejahteraan kelompok masyarakat bawah dengan melakukan redistribusi kue ekonomi yang tercipta di ibu kota (sharing prosperity) melalui program-program perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat bawah. Program perlindungan sosial terbukti ampuh menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi lebih cepat ketimbang kebijakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme trickle down effect.

Terkait hal ini, pertanyaan kritisnya adalah, seberapa parahkah ketimpangan ekonomi di Jakarta sehingga perlu dirisaukan? Bagaimana dengan Program OK-OCE Anies-Sandi? Seberapa besarkah pengaruh program itu dalam mengatasi ketimpangan ekonomi warga ibu kota?

Realitanya, upaya memperluas cakupan program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal berhadapan dengan persoalan ketersediaan data target rumah tangga yang lengkap dan akurat. Diketahui, kemiskinan di Jakarta merupakan kemiskinan perkotaan dengan karakteristik penduduk miskin cenderung terkonsentrasi pada kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, dan daerah pesisir. Nah sejauh mana Pemprov  DKI Jakarta bisa memastikan terlebih dulu bahwa seluruh kaum marjinal itu telah menjadi warga Jakarta?

(BACA JUGA: Membaca Anies Lewat Penutupan Alexis)

Umumnya kelompok masyarakat bawah mengacu pada 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah. Data BPS memperlihatkan, selama ini kelompok masyarakat ini hanya menikmati sekitar 16 persen total kue ekonomi yang tercipta di ibu kota. Proporsi ini jauh lebih kecil dibanding porsi yang dinikmati oleh 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi yang mencapai 47 persen.

Melihat kecenderungan dinamika ekonomi yang tengah berlangsung, maka masalah ketimpangan ekonomi berpeluang menjadi lebih akut di Jakarta. Oleh karena itu, sejauhmana kebijakan Anies -Sandi memihak warga marjinal Ibukota untuk bisa hidup layak? Atau seperti yang sudah-sudah, peningkatan ekonomi tidak akan menjangkau masyarakat marjinal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Terpilihnya Anies-Sandi secara damai merupakan salah satu indikator semakin dewasanya Bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Hal ini penting untuk disyukuri sekaligus ditegaskan mengingat banyak negara Islam masih kesulitan untuk melakukannya. Hal ini menjadi modal sosial bagi Bangsa Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi, serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lebih dari itu kerasnya kontestasi yang harus dilalui di tengah arus besar populisme yang memantik isu-isu SARA yang melanda dunia juga terjadi di Jakarta. Banyak kalangan baik di dalam maupun di luar negeri meragukan kemampuan penduduk DKI yang multietnis dan multiagama mampu melaksanakan Pilkada secara damai. Apalagi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan pendidikan yang mendorong masyarakat yang terpinggirkan selama ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk mengartikulasikan ketidakpuasannya dalam berbagai bentuk aksi massa. Bahkan setelah proses pencoblosan berlangsung, banyak pihak yang meragukan apakah Anies-Sandi akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI mengingat pesaingnya mendapat dukungan penguasa dan pengusaha yang tentu memiliki kekuatan politik untuk menghalangi. Akan tetapi semua kekhawatiran ini pupus saat Anies-Sandi dilantik.

Sekali lagi Bangsa Indonesia menunjukkan kedewasaan dan kematangannya dalam berpolitik. Walaupun di media sosial tidak sedikit yang masih nyinyir yang istilah generasi milenial sekarang katanya belum "move on". Hal ini tentu menjadi tugas tambahan bagi Anies-Sandi dalam menghela Jakarta ke depan. Anies-Sandi harus mampu menjadi orang tua yang baik bagi seluruh penduduk DKI tanpa membeda-bedakan mana yang dulu menjadi pendukungnya dan mana yang bukan. Sebagai Ibukota DKI bukan saja menjadi model bagi provinsi lain, akan tetapi DKI juga milik seluruh anak negeri.

Saya meyakini pasangan Anies-Sandi memiliki kemampuan untuk memajukan Jakarta secara ekonomi, akan tetapi sebagai ibu kota yang dibutuhkan lebih dari itu. Jakarta adalah serambi depan dan etalase Indonesia. Kebersihan dan keindahannya, keamanan dan kenyamanannya, juga tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian disamping upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bila semua ini bisa dijangkau akan melahirkan kebahagian, kedamaian, dan keramahan penduduknya.

Hal inilah yang lazim disebut masyarakat madani atau masyarakat yang berbudaya. Untuk mencapainya kita tidak bisa hanya menyerahkan DKI menjadi urusan Anies-Sandi dan para aparat birokrasinya saja, akan tetapi seluruh warga DKI harus ikut menyingsingkan lengan baju untuk berpartisipasi. Tantangan lain sebagai negara demokratis datangnya dari partai politik atau aktivis politik yang berhimpun dalam berbagai lembaga survei.

Saya ingin mengingatkan biarlah Anies kini berkonsentrasi sebagai Gubernur untuk menunaikan janji-janji kampanyenya. Jangan ditarik-tarik atau didorong-dorong untuk mengikuti kontestasi di tingkat nasional pada Pemilu 2019. Anies harus diakui sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki peluang untuk itu, akan tetapi tentu kita semua yang akan rugi jika hal itu terjadi. Partai politik dan aktivis politik punya kewajiban untuk melahirkan kader-kader berkualitas untuk dipentaskan dalam berbagai kontestasi politik baik di tingkat daerah, provinsi, maupun di tingkat nasional.

Kegemaran mengambil jalan pintas mencari calon berkualitas atau "outsourcing" bukan cara sehat dalam berdemokrasi. Karena itu tidak perlu diteruskan. Sebagai peneliti saya hanya ingin menitipkan pesan jagalah demokrasi kita, tingkatkanlah kualitasnya terus-menerus, karena tidak ada jalan pintas dalam mencapai apa yang disebut oleh Juan J Linz sebagai demokrasi yang terkonsolidasi, demokrasi yang ideal dimana masalah siapa yang berkuasa sebagai pergiliran yang dilakukan secara damai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 menargetkan turunnya jumlah penduduk miskin di angka 3,25 persen dari total jumlah penduduk Jakarta sebesar 9,6 juta jiwa. Ternyata sampai bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin DKI Jakarta masih sebesar 389,69 ribu atau 3,77 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta.

Artinya target RPJMD 2013-2017 yang disusun era Gubernur Jokowi dan wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mencapai target. Bahkan apabila dibaca dari angka statistik yang diterbitkan oleh BPS malah cenderung meningkat.

Menariknya, menurut  BPS, penyebab naiknya angka garis kemiskinan adalah besarnya peranan komoditi makanan yang jauh lebih besar dari pada komoditi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini berarti penduduk miskin DKI masih bergulat pada kebutuhan dasar yakni makan. Dan ini hanya ekuivalen dengan nilai 16 persen dari total kue ekonomi Jakarta.

Sedangkan di sisi lain terlihat 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi menguasai dan menikmati kue kemakmuran sebesar 47 persen. Sisanya yang sekitar 37 persen dinikmati oleh kelas menengah. Ketimpangan yang sangat luar biasa.

Mencermati struktur demografi DKI Jakarta kontemporer yang sebagian besar adalah kaum urban yang relatif lebih berpendidikan, dan lebih punya semangat  bekerja, seharusnya kue ekonomi bisa terbagi secara proporsional. Tetapi dengan adanya kemiskinan yang mencapai 3,77 persen dari total jumlah penduduk memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Jakarta adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang diakibatkan sulitnya penduduk miskin mengakses dan berada dalam sistim industri barang dan jasa, perbankan, serta sistem ekonomi yang bekerja memproduksi kemakmuran.

Inilah tantangan bagi Anies dan Sandi untuk mempersempit kesenjangan sosial warga DKI. Kemiskinan struktural itu harus segera diatasi. Stimulus untuk membuka akses pada sistim industri barang dan jasa seperti Program OK OCE harus segera dieksekusi. Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus didorong untuk mempermudah UMKM mengakses permodalan. Dan yang terpenting adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyiapkan Jaring Pengaman Sosial bagi usaha mikro yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dunia usaha.

Bila program program tersebut dilaksanakan secara sistematis, terukur dan tepat sasaran serta berkelanjutan, maka ketimpangan sosial di DKI Jakarta pasti akan menurun. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ketimpangan ekonomi berlangsung di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jakarta saja. Segera harus dicatat bahwa dalam semua agama, selalu ada fakta dan fatwa bersedekahlah kepada fakir miskin. Kenapa Tuhan tidak menciptakan semua manusia sama 1000 dollar per kapita?  Ya karena Tuhan bukan pabrik robot dan manusia bukan robotik yang diciptakan sama. Manusia itu memang equal halnya, tapi manusia itu berbeda kodratnya jadi pasti ada yang jenius kayak Einstein, ada yang patennya banyak seperti Edison, banyak juga yang biasa biasa saja. Kalau mau disamaratakan oleh Karl Marx dan komunisme terbukti gagal total di Uni Soviet 70 tahun (1917-1997) di RRT 30 tahun (1949-1979) Kedua raksasa komunis itu kapok dan balik ke "pasar" dimana ada transaksi barang dan jasa .

Revolusi industri memberi nilai tambah, berkembang jadi revolusi digital yang semakin menaikkan pendapatan kelas menengah. Ke depan kita harus memupuk semangat bahwa manusia itu memang diberi peluang yang sama, tapi kinerja akhirnya tentu tergantung berbagai faktor yang inheren dengan lingkup genetik maupun lingkup sosial budayanya.

Budaya antre, disiplin, jujur itu yang harus dikembangkan, kesatria, sportif dan menghayati meritokrasi. Nah celakanya yang sekarang dipolitisir baik pada tingkat global nasional maupun lokal. DKI Jakarta adalah salah satu faktor dimana kebencian ala kabilisme yang dalam kitab suci ketiga agama merujuknya.

Kabilisme merasa keki, dengki, cemburu, iri dan membunuh adiknya sendiri karena sentimen benci "kalah" oleh adiknya. Kabilisme yang tidak menghargai meritokrasi adalah sumber dari semakin gagal terpuruknya rezim maupun oknum yang mencoba jadi Tuhan Allah terhadap sesamanya dengan kebencian dan kekejaman karena kalah persaingan.

Dalam konteks itulah kita harus melihat revolusi Mohamad bin Salman yang membeli lukisan Jesus Kristus karya Salvador Mundi dengan nilai Rp6 triliun merupakan terobosan kedamaian yang sejuk, menampar diplomasi gertak sambal Trump yang meresmikan Yerusalem jadi ibu kota Israel. 

Saya rasa Jibral di atas sama akan merekomendasikan Mohamad bin Salman sebagai tokoh reformator yang mengubur Kabilisme secara tuntas menuju penghormatan manusia secara "individual", bukan robot yang nilainya seribu dollar semua saja dan sebangun.

Manusia adalah individu individu yang "mandiri" tapi secara kolektif memang harus ada "rule of law" moral dan etika yang menghormati meritokrasi, menghargai hak asasi sesama manusia dan mengentaskan manusia "miskin" dengan platform reformasi sosial seperti BPJS yang secara teoretis sebetulnya tidak bisa rugi bila dikelola baik. Kalau 100 juta orang membayar iuran dan yang sakit 10 juta mestinya iuran bisa untuk melunasi biaya perawatan yang sakit. Maka biayanya jangan dikorupsi atau dijadikan mesin penghasil uang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Wah, ini sulit untuk mengupasnya, karena apapun yang kita katakan akan disanggah dengan dalih Pemprov DKI masih baru mulai. Yang perlu dicermati adalah apakah APBD-nya mencerminkan distribusi anggaran dengan jaringan dan jangkauannya kepada masyarakat miskin.

Selama ini ada kesan kalau pembangunan infrastruktur, termasuk reklamasi, hanya menguntungkan orang kaya. Mereka lupa bahwa orang kaya itu bisa menjadi dinamisator dan pemilik modal serta usaha, yang mampu menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta peredaran barang konsumsi sehari-hari.

Berapapun dana yang digelontorkan kepada orang miskin yang tidak menguasai banyak pilihan strategi adaptasi (cultural poverty), tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Berapapun dana dikeluarkan, juga tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan tanpa penguasaan keterampilan baru. Keterampilan kerja baru, sebagai alternatif pilihan, harus dibuka dengan membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah kemampuannya terbatas, karena itu diperlukan kerjasama bantuan pengusaha dan orang kaya. Orang kaya perlu mendapat fasilitas dan kemudahan, bukan uang. Karena itu kerjasama pemerintah, pengusaha, dan orang kaya diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dewasa ini konsentrasi pembangunan pada  infrastrutur, pembukaan lapangan kerja baru, dan arena pendidikan, termasuk juga reklamasi pantai yang mulai dangkal, langka ikan tangkapan dan penuh sampah plastik, serta menjadi permukiman kumuh. Kalau perlu perluas lapangan kerja padat karya agar penduduk miskin dapat mencari nafkah sesuai dengan keterampilan dan kemampuan kerja, tanpa mengabaikan efisiensi dan produktivitas kerja, serta bagian-bagian penting yang harus digarap dengan penerapan teknologi canggih.

Tanpa pengaturan yang bijak, tekanan penduduk di DKI semakin berat karena arus urbanisasi pekerja musiman yang lebih "cerdas" dan gigih dalam berburu pekerjaan di perkotaan, sehingga mendesak penduduk Jakarta yang kurang beruntung, sebagai pionir dalam urbanisasi.

Karena itu pula saya sependapat dengan pendataan penduduk miskin di DKI. Berapa persen penduduk setempat dan berapa persen pendatang baru yang harus diperhitungkan, agar tidak memperkecil kue yang diperuntukkan penduduk miskin DKI. Biasanya pendatang lebih tahan uji dan kuat semangat juangnya. Setiap jengkal tanah diusahakan dan mereka sanggup bekerja apa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Sensus itu bukan berarti untuk mendiskriminasi, apalagi mengkategorisasikan penduduk DKI dalam kelompok pribumi dan nonpribumi, melainkan penciptaan lapangan kerja dan penyebaran penduduk. Jangan sampai ada kesan memelihara kemiskinan dan kekumuhan.

Slogan pribumi dan nonpribumi dalam Pilkada DKI, telah memperkuat dan mempertajam sentimen  ikatan primordial, serta memperkuat kembali kesukubangsaan dan kedaerahan yang sempit. Kecenderungan sosial dewasa ini menjurus ke arah klaim Priangan milik orang Sunda, Lombok milik orang Lombok, Pegunungan Tinggi Papua milik Dani dan Amungme, dan seterusnya. Lha, nanti penduduk keturunan campuran atau asing tidak kebagian wilayah. Karena itu hindari pemikiran dan penggunaan kata yang menjurus kategorisasi penduduk ala kolonial untuk tidak memperkeruh suasana.

Akhirnya mari kita dahulukan kepentingan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dahulukan kepentingan umum dengan skala prioritas yang dapat membuka peluang partisipasi penduduk selua-luasnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Perkotaan

Masyarakat marjinal--terkadang disebut kelompok rentan, merupakan sekelompok orang yang terpinggirkan oleh tatanan kemasyarakatan, baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, yang tidak berpihak pada mereka. Mereka adalah buruh, petani miskin, nelayan, pedagang kecil, perempuan, anak-anak, dan lain-lain.

Bantuan pemerintah kota hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pengobatan, dan pendidikan. Masyarakat tidak diajarkan bagaimana memberdayakan diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab dasar kemiskinan.

Kemiskinan di perkotaan terkait dengan akses terhadap sumberdaya. Dalam mengakses sumberdaya diperlukan sebuah jaringan, kapasitas pengetahuan, dan tingkat kepercayaan dalam mengelolanya. Pemerintah kota perlu meningkatkan kapasitas warga yang terdampak kemiskinan dalam meretasnya, dengan cara menjelaskan kepada rakyat tentang cara memperoleh akses terhadap sumberdaya agar dapat dipertanggungjawabkan.

Lemahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin pada akses kebutuhan sehari-hari mereka merupakan tantangan terbesar dalam mengurangi tingkat kemiskinan perkotaan. Selama ini partisipasi masyarakat kota lebih cenderung tinggi pada momen-momen elektoral saja. Mereka cenderung mudah lupa terhadap janji-janji yang dikampanyekan, yang seharusnya langsung direalisasikan

Alvin Toffler mengatakan: “Barang siapa memegang akses informasi, dialah yang akan memenangkan persaingan“. Di era informasi ini, orang sukses karena memiliki informasi yang tepat dan pada saat yang tepat. Maka salah satu langkah membantu warga miskin kota adalah dengan memberi pemahaman mengenai suatu masalah dan juga penyelesaiannya, yang dapat dilakukan melalui ketersediaan informasi seluas mungkin. Membantu membuka mata mereka bahwa mereka mampu menolong diri sendiri tanpa bantuan orang lain atau pemerintah, penting dilakukan.  

Ada dua kategori warga miskin terkait akses informasi. Pertama, merupakan orang-orang yang beruntung tetapi tidak tahu bahwa mereka beruntung. lnformasi yang melimpah dalam era globalisasi ini malah membuat mereka kebingungan. lnformasl tersebut bisa saja hanya mengenal satu topik, tetapi karena datang dari berbagai media dan dalam kemasan yang berbeda, kemungkinan malah dapat mengacaukan dan meracuni pikiran seseorang.  

Sebaliknya yang kedua, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan informasi tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya, tidak terpenuhinya kebutuhan akan informasi tersebut tidak disadari dampak buruknya pada kehidupan sehari-hari. Maka dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan arah perjalanan warga miskin kota, agar tidak tersesat oleh arus informasi dan tentunya dapat meretas kemiskinan.

Selain itu di era informasi ini masyarakatnya dituntut juga untuk selalu kreatif. Gerakan ‘Satu Kampung Satu Produk’ atau ‘One Kampung One Product’ telah menarik perhatian dari warga kampung, sebagai basis warga yang berpenghasilan rendah yang tidak dapat menarik industri teknologi tinggi, dan juga dari orang-orang yang bekerja di bidang pengentasan kemiskinan dan masalah sosial. Gerakan ini merekomendasikan penduduk yang tinggal di kampung-kampung untuk menggunakan sumber daya lokal yang diproses dan dikemas sedemikian rupa agar bisa dibawa dan bersaing di pasar. 

Ini mengingatkan saya tentang kota kelahiran saya di Surabaya, yang telah berhasil membuat gerakan ekonomi kreatif ‘Satu Kampung Satu Produk’ atau ‘One Kampung One Product’. Contohnya, Kampung Lontong di Banyu Urip Lor, Kampung Daur Ulang di Gundih, Kampung Tas di Morokrembangan, Kampung Pertanian di Made, Kampung Pengolahan Limbah Mangrove di Kedungbaruk, dan lain-lain.

Jika diperhatikan gerakan ‘One Kampung One Product’ akan berhasil bila masyarakat dan pemerintah memiliki visi yang sama tentang potensi lokal yang berbasis budaya. Gerakan ini menempatkan pembangunan dan pengembangan SDM sebagai faktor penting. Sasaran yang dituju adalah produk lokal yang berorientasi global dengan pendekatan komunal. Karena itu diperlukan kebijakan politik pemerintah yang kondusif. Tumpang tindih dan “perebutan wewenang” menangani kedua potensi kreatif masyarakat, justru akan mematikan jalan menuju warga kota yang bebas dari kemiskinan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998