Nasib 110 Juta Data Penduduk di Tangan Asing
berita
Politika

Sumber Foto: beritasatu.com  (gie/Watyutink.com)

23 March 2018 16:00
Database penduduk Indonesia dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) terancam bocor. Pasalnya, PT Biomorf, perusahaan asal Amerika Serikat yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender, yakni PT Quadra Solution, ternyata sudah bubar sejak dua tahun lalu. PT Biomorf bertugas untuk menciptakan sistem informasi tunggal biometrik dalam proyek e-KTP. Sistem inilah yang menjadi basis pembuatan kartu chip pada e-KTP. Artinya, semua data dan informasi dari 110 juta penduduk Indonesia yang sudah mendaftar e-KTP sudah dipegang oleh Biomorf. Dengan bubarnya perusahaan ini,  database e-KTP yang sudah di tangan mereka menjadi rawan disalahgunakan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada November 2016, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan kekhawatirannya akan keberadaan database e-KTP yang dipegang oleh Biomorf. Dia juga menyebutkan tanggungan utang pemerintah dalam proyek e-KTP sebesar 90 juta dolar AS yang hingga kini masih belum terbayarkan kepada perusahaan pelaksana proyek.

Sebelum menyerahkan atau men-sub proyekkan, seharusnya kan pihak pemenang tender, PT Quadra Solution, dan pemerintah telah mengantongi profil dan portofolio Biomorf. Sehingga, bisa diketahui apakah kondisi perusahaan layak untuk melaksanakan proyek ini, baik dalam hal keamanan data maupun kinerja perusahaan itu sendiri, hingga proyek dikerjakan sampai tuntas, tidak mandek tengah jalan seperti sekarang ini. Dengan mandeknya proyek ini karena bubarnya Biomorf, siapa yang ceroboh? Terus, siapa yang musti bertanggung jawab atas keamanan database 110 juta penduduk Indonesia tersebut?

Lagipula, bukankah proyek e-KTP ini sudah menghabiskan anggaran negara hingga mencapai Rp6 triliun? Kok masih berhutang sebanyak itu kepada perusahaan konsorsium? Apakah uang e-KTP tersebut telah lenyap bersama kasus Setya Novanto? Bukankah yang disangkakan kepada Setnov hanya sebesar Rp2,3 triliun. Lantas sisa Rp3,7 triliunnya kemana? 

Sedangkan, menurut Pasal 84 dan 85 UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), data biometrik berupa wajah, sidik jari dan iris/retina mata termasuk data pribadi penduduk yang wajib disimpan, dilindungi, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiannya oleh negara. Apa konsekwensinya dari situasi ini? Ini jelas bahaya strategis bagi bangsa Indonesia karena data pribadi dan strategis rakyatnya berada di penguasaan korporatokrasi.

Jika kita belajar dari kasus serupa yang terjadi di India, sangat wajar jika kekhawatiran Cahyo Kumolo dan ratusan juta rakyat Indonesia akan keamanan database tersebut muncul. Menurut laporan harian The Tribune, database sebanyak 1 miliar penduduk India bocor dalam pelaksanaan e-KTP India yang di sebut “Aadhaar”. Hanya dengan membayar 500 rupee atau sekitar Rp100 ribu, kita bisa mengakses data pribadi penduduk India, mulai biodata, domisili, hingga hobby.

Yang menjadi tanya, mengapa tidak ada UU yang mengatur dan mengungkap kepemilikan, kontrol, dan ancaman pidana bagi yang menyelewengkan data biometrik KTP-el oleh penyelenggara, konsorsium, anggota, dan sub-kontraktor pemenang tender proyek KTP-el?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Data kependukkan sangat penting bagi hajat hidup orang banyak karena menyangkut kehidupan dan kematian. Seringkali ketiadaan keadaban politik dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara akibat politik minus etika berakibat pada ketidakjelasan tata kelola data penduduk.

Keadaban politik minus etika yang dipertontonkan akan menciptakan tata nilai yang rakus dan tamak seperti di gambarkan dalam lukisan joko pekik berjudul celeng. Politikus seperti celeng itulah menyebabkan korupsi menjadi benalu bagi negara.

Tekad bangsa Indonesia memerangi ‎bahaya laten korupsi itu masih sangat lemah. Bahkan korupsi tidak pernah dianggap sebagai musuh besar. Padahal korupsi jelas-jelas merugikan bangsa dan negara. Korupsi telah menjadi kebiasaan buruk para penguasa dari masa ke masa. Ketika kebiasaan tersebut mulai terancam, maka pemangku kekuasaan itu dapat melawannya dengan membuat kebijakan-kebijakan. Oleh karenanya itu, perlu tata ulang sistim politik berkeadaban dan hukum sebagai moralitas tertinggi menyelamatkan keadaban bangsa ini.

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dengan demikian, ini amat sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan, moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik termasuk anggota dewan seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum ilegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan ‘boleh atau tidak boleh’, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politik dari para politikus. Tetapi etika politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial, di satu pihak etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan.

Kembali lagi kependudukan, seperti diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (4) UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan yang menyebut data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian, yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Karena data di Kemendagri itu adalah data name by nameaddress by address, berbeda dengan dari BPS yang menggunakan data proyeksi.

Sesuai dengan amanat UU,  data biometrik berupa wajah, sidik jari dan iris/retina mata termasuk data pribadi penduduk yang wajib disimpan, dilindungi, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiannya oleh negara. 

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Saya kira tidak ada rahasia negara lagi, mengingat fasilitas penyimpanan dokumen di masa lalu maupun sekarang dimana setiap waktu orang diminta mengisi data pribadi dan keluarga setiap melakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan lain lain. Contoh yang sederhana soal STNK, setiap tahun mengisi formulir disertai kelengkapan KTP dan KK. Ke mana berkas disimpan kita tidak tahu keamanannya.

Kalau mau tertib justru car registration off harusnya buka buku register atau file dan beritahu per pos atau email untuk mengingatkan pemilik kendaraan yang terlambat registrasi atau bayar pajak. Jadi tidak banyak berkas hilir mudik. Orang pensiunanpun setiap berkala harus lengkapi berkas kependudukan yang harus dilegalisir kelurahan dan lain intansi terkait. Tumpukan berkas segudang dan seringkali berceceran. Orang yang rajin bisa kumpulkan berkas dan dijual ke penadah. Padahal sekarang ini sudah computerised.

Data kependudukan juga bisa bocor lewat penyedia dan pelayanan komputer yang tentunya membuka peluang kebororan informasi. Karena itu rebutan memenangkan proyek e-KTP bukan sekedar mengejar keuntungan financial melainkan dapat disebabkan mencari peluang penyadapan informasi kependudukan, baik langsung maupun tidak langsung oleh mereka yang berkepentingan

Menurut informasi dulu dipilih chip dari Jerman karena selain high tech, Jerman dianggap tidak punya kepentingan langsung seperti  Amerika Serikat dan Cina. Sekedar catatan pemenang tender pertama sudah lakukan uji coba di 3 kota dengan dukungan teknologi Jerman justru di batalkan. Silahkan periksa kebenarannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Elektabilitas Presiden Jokowi menurut SMRC 38,9% harus ditingkatkan dan dituntaskan. Kegaduhan soal e-KTP merupakan satu dari sekian banyak masalah yang harus dituntaskan. Semua pejabat yang terlibat harus diusut tuntas. Korupsi memang sudah jadi generik sudah jadi kayak "udara normal", tiap orang menghirup dan terkait dengan atmosfer korupsi itu. 

Sebetulnya soal korupsi ini kalau mau tuntas harus ada UU Pembuktian Terbalik, yang diawali dengan peluang satu tahun pemutihan harta tuntas, mirip Tax amnesty. Semua penyelengara negara harus memutihkan hartanya. Setelah itu diberi gaji yang layak, seperti  rencana kenaikan gaji presiden sampai Rp553 juta.

Nah setelah gajinya layak, maka kalau ada yang korupsi lagi tidak ada ampun, dipecat dan disita seluruh hartanya (dimiskinkan). Ini saja resepnya kalau mau drastis. Kalau tidak, kita akan terus berputar putar seperti sirkus, komedi kuda dan tipu-menipu rakyat. Koruptornya toh tetap menikmai triliunan harta karun. Cuma dihukum ringan, mengembalikan uang korupsi yang "legal", padahal yang dikorupsi jumlahnya belasan puluhan kali dari yang "legal", yang menimbulkan kerugian negara.

Seharusnya kalau memang sudah diputihkan dengan Amnesti Penyelenggara Negara, dan dilakukan UU Pembuktian Terbalik, maka sanksi pelaku korupsi harus drastis berupa langsung penyitaan dan pemiskinan harta penyelenggara negara sehinga akan kapok tujuh turunan.

Soal Yohanes Marliem juga lucu sekali, masak FBI bisa menembak "seenaknya", kemudian mendeklarasikan bahwa Marliem bunuh diri. Lucunya pemerintah Indonesia menutup mata, membiarkan saja Marliem ditembak atau "menembak, membunuh diri", toh dia diduga koruptor. Akhirnya tidak dimanfaatkan data dan informasinya; tidak digali lebih mendalam seluk-beluk dan nasib data yang telanjur diarsipkan di Biomorf. Seharusnya itu harus diusut tuntas.

Data yang disimpan itu juga data seperti apa, sebab katanya tidak lengkap, tidak pakai biometric. Ini sengaja dibuat tidak lengkap, agar bisa jadi proyek multi years. Kalau bisa diperpanjang dan dilestarikan proyeknya. Malahan budgetnya kalau bisa diperbesar dari Rp5 Trilyun jadi Rp10 trilyun, buat apa di hemat?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa permainaan patgulipat, menggelembungkan anggaran secara luarbiasa untuk dinikmati secara gotong royong, termasuk oleh oposisi dan lawan politik. Yang terkenal di DPR ialah boleh beda pendapat, menjadi oposisi, asal pendapatan dari komisi dan fasilitas transaksi politik model e-KTP itu merata semua keciptratan, meskipun oposisi. Prinsip “pemerataan korupsi” tanpa pandang bulu ( semua kebagian), yang membuat akhirnya Indonesia akan terpuruk dalam balapan efisiensi dan produktivitas.

Ekonomi Indonesia akan punya ICOR 6,4 tertinggi dan terboros sedunia, karena untuk tumbuh 1 persen harus investasi 6,4 $ GDP. Lebih celaka lagi kalau sistem gebrakan Jokowi  yang serius mau menurunkan ICOR 6,4 ini tidak berlanjut. Bila dia tidak menang 2 term, diganti oleh rezim yang kembali business as usual, zaman dulu. Maka akan semakin terseok dan terpuruk.

Pertumbuhan ekonomi 5 persen ini mungkin saja bisa menurun kalau efisiensi semakin memburuk. Persaingan Pilpres 2019 harus bisa mengatasi masalah ril ekonomi, terutama real delivery. Dan tentunya manfaat dari propek proyek strategis seperti e-KTP ini untuk peningkatan produktivitas dan database yang bermanfaat untuk perencanaan ekonomi yang lebih produktif kreatif.

Kalau database dan statistik ekonomi kita tersandera oleh data yang tidak akurat, tidak komprehensif, maka semakin melencenglah target strategis pembangunan ekonomi dengan delivery yang meleset. Karena data yang tidak akurat dan relevan dengan kebutuhan industri 4.0,  yang merupakan gabungan dari physical digital dan biogenetic, biopolitic secara integated 3 in1.

Jadi Jokowi harus menang 2 periode. Tapi memulihkan empati simpati dan voting rakyat tuntas 60 persen itu merupakan pekerjaan rumah yang tidak bisa main-main dan dengan berleha-leha seperti saat ini. Elektabilitas Jokowi yang hanya 38,9 % harus segera ditingkatkan menuju 60%. Elektabilitas itu berbanding langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat akan penanganan kasus korupsi, seperti e-KTP dan korupsi pada umumnya secara tuntas lugas dan final. Kalau masih tetap gaya lama, ya orang akan luntur kepercayaannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Keamanan Cyber. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber, CISSReC.

Pemerintah selama ini cenderung menjadi rezim pengumpul data masyarakat, bahkan disertai dengan berbagai regulasi yang cederung memaksa. Ini sebenarnya sah-sah saja, memaksa masyarakat untuk melakukan pendaftaran e-KTP bila tidak nantinya akan kesulitan mengurus hal-hal administratif.

Sayangnya, pemerintah tidak mengimbangi situasi ini dengan mengejar pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bahkan di 2018, RUU Perlindungan Data Pribadi ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas oleh Kemenkumham. Padahal baik Kemenkominfo dan Komisi I DPR sudah mendesak pemerintah untuk mengajukan RUU tersebut dalam Prolegnas 2018 ini.

Efeknya memang sangat krusial. Saat proyek e-KTP dibuat dan ditandatangani pada 2012 relatif tidak ada desakan untuk mengindahkan faktor keamanan data milik masyarakat. Padahal yang tercatat di sana tidak hanya data masyarakat biasa, karena pejabat negara dan orang-orag penting lainnya di Indonesia juga masuk dalam sistem yang sama.

Kekhawatiran akan tersebarnya data penduduk dari data e-KTP memang patut dikhawatirkan, apalagi India sudah menjadi contoh. Untuk tidak terjadi hal serupa kedepannya, RUU Perlindungan Data Pribadi harus dikejar. UU tersebut nantinya menjadi standar keamanan bagi para penyelenggara sistem elektronik maupun jasa lainnya yang menghimpun data dari masyarakat.

Sekarang saja data perbankan nasabah begitu mudah tersebar dan berpindah ke tangan yang tidak seharusnya. Jual beli data nasabah bahkan dianggap sudah menjadi hal yang biasa, padahal seharusnya dilarang dan benar-benar diawasi.

RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi pengamanan bagi masyarakat, sekaligus menjadi warning bagi pemerintah sebagai ujung tombak pelaksanaan program untuk wajib hati-hati. Dalam kasus e-KTP bisa dilihat ada kelengahan saat Biomorf yang tidak jelas kondisi perusahaannya dibiarkan menjadi subkontraktor dari vendor yang mengerjakan proyek.

Nampaknya bila data penduduk Indonesia tersebar luasa dan diperjualbelikan seperti di India, pemerintah bisa cepat mengambil sikap. Karena ini tahun politik, hal semacam ini akan memperkeruh suasana di tanah air. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Rasanya hampir tidak mungkin para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek e-KTP tidak memahami bahwa itu termasuk objek strategis. Terlebih kemudian pelaksana lelang memperlakukan dengan sangat sembrono tanpa mempertimbangkan aspek kehati-hatian yang sungguh-sungguh.

Kenapa, pertama karena pemerintahan saat itu bukanlah kumpulan orang jahat dan bodoh, berbagai research dan studi banding sudah dilakukan. Kedua, hampir semua pihak sangat mengharap kehadiran sistem kependudukan yang baik dan simpel sehingga berdampak pada sistem pelayanan yang menyenangkan. Masyarakat sudah "jengah" dengan pelayanan KTP manual di kantor-kantor pemerintahan desa yang tidak profesional.

Jika potensi kebocoran data e-KTP benar, maka tidak mustahil akan  berdampak kesemua sektor, mulai kejahatan perbankan, kejahatan pemilu, dan penyalahgunaan lain yang masuk ranah pidana. Itu bisa menjadi bencana hukum.

Belum adanya regulasi yang mengatur dan mengungkap kepemilikan, kontrol dan ancaman pidana bagi  yang menyelewengkan data biometrik e-KTP,  tidak bisa dijadikan alasan pihak berwenang untuk diam. Terus di mana tanggung-jawab pemerintah?

Penyelewengan data e-KTP adalah kejahatan yang sangat serius menyangkut privasi warga bangsa. Dan semua menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi privasi warganya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk