Neno Warisman Ditolak di Batam, Demokrasi Belum Matang?
berita
Politika
Sumber Foto : batamtoday.com (gie/watyutink.com) 30 July 2018 16:30
Penulis
Hestek ‘2019 Ganti Presiden’ kembali mendapat perhatian publik. Sabtu (28/7/2018), sejumlah massa melakukan aksi penolakan terhadap Neno Warisman dan kawan-kawan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepualauan Riau. Mulanya, Kedatangan Neno hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di lapangan Masjid Raya Batam keesokan harinya. Tapi ia dihadang massa di pintu kedatangan bandara. Penolakan massa tersebut dihiasi dengan bentangan beberapa spanduk sembari meneriakkan yel-yel.

Akibatnya, selama berjam-jam Neno Warisman dan kawan-kawan tertahan di dalam terminal kedatangan Bandara Hang Nadim Batam. Peristiwa itu baru berakhir setelah sekelompok massa datang menjemput Neno dan ikut menjaga mengamankan kedatangan Neno di Batam. Gara-gara aksi penolakan itu pula, deklarasi ‘2019 Ganti Presiden’ pun dibatalkan.

Pertanyaannya, mengapa insiden ‘pemboikotan’ terhadap Neno Warisman dan kawan-kawan harus terjadi? Pasalnya, di era demokrasi seperti sekarang ini perbedaan pilihan merupakan kewajaran. Rasanya mustahil seorang pemimpin mendapatkan legitimasi rakyat seratus persen. Bahkan selama pilpres melalui pemilihan langsung, belum ada seorang presiden pun yang mendapatkan legitimasi rakyat lebih dari 70 persen.

Memang, niat massa itu begitu mulia. Dalam isi spanduknya, ratusan massa tersebut menolak ujaran kebenjian, pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, di spanduk yang lain mereka menuding kedatangan Neno Warisman dan kawan-kawan sebagai pemicu SARA. Kalau pun Neno dan kawan-kawan melakukan pelanggaran hukum dalam mengkampanyekan hestek ‘2019 Ganti Presiden’, bukankah itu merupakan kewenangan kepolisian?

Lalu, apakah tindakan massa tersebut menandakan bahwa demokrasi kita  belum matang? Sebab, tindakan anarkis hanya melahirkan jiwa premanisme. Tindakan massa--yang disinyalir para pendukung Jokowi—justru berpotensi menimbulkan preseden buruk bangsa Indonesia: pendukung penguasa bebas bertindak. Sebagian pihak menilai, kelompok pendukung Jokowi terlampau reaktif menghadapi hestek ‘2019 Ganti Presiden’.

Perang tagar di dunia maya berimbas ke dunia nyata. Sudah beberapa kali terjadi gesekan antara kelompok #2019GantiPresiden dan para pendukung Jokowi. Peran kepolisian amat dibutuhkan untuk menghindari konflik antar pendukung itu. Namun kesan bagi sebagian orang bahwa gesekan itu akibat terjadi pembiaran oleh aparat, termasuk insiden penolakan Neno Warisman di Batam.

Meski begitu, tindakan kelompok ‘2019 Ganti Presiden juga tak sepenuhnya bisa dibenarkan. Dalam beberapa kesempatan mereka disinyalir kerap melakukan politisasi agama. Padahal agama terlampau suci bila dijadikan alat untuk memenuhi syahwat kekuasaan.

Dalam menyambut Pilpres 2019, sudah saatnya masing-masing kubu tidak saling klaim kebenaran yang berujung pembenaran. Apalagi sampai bertindak anarkis hanya gara-gara beda pilihan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Siapapun berhak untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran. Termasuk Neno Warisman punya hak untuk mengampanyekan #2019GantiPresiden sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Itu dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 kaitan dengan hak asasi manusia. Namun di dalam konteks HAM juga ada yang dapat dibatasi, ada juga yang tidak bisa dibatasi oleh negara.

Kaitan dengan hak berpendapat bisa dibatasi sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Secara eksplisit Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) menyatakan dimungkinkan suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, meski hal tersebut harus dilakukan secara situasional dan bersyarat.

Hal itu menunjukkan bahwa perspektif/instrumen HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan HAM dikompromikan dengan urusan lain, seperti masalah gangguan keamanan dalam skala besar, gangguan terhadap “public order”, gangguan serius terhadap kesehatan dan keselamatan publik/masyarakat, masalah bencana alam, dan sebagainya sejauh prasyasarat dasar tujuan masyarakat demokratis dijunjung dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial (public goods).

Jadi, hak berpendapat yang dilakukan oleh orang lain juga harus menjaga hak orang lain yang mungkin berbeda pendapat. Tinggal negara melihat apakah ini merupakan ancaman atau tidak ketika ada beda pendapat antara kelompok satu dengan yang lain. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Yang kita laksanakan sejak 1998, persis setelah tumbangnya Orde Baru, adalah sistem demokrasi. Indonesia, melalui stakeholder terkait yang mengurus negara, sudah bersepakat menjalankan sistem itu. Konsekuensi logis dari diterapkannya sistem demokrasi adalah memberikan ruang besar terjadinya partisipasi masyarakat, termasuk essensi lainnya dari demokrasi yaitu kontestasi. Selain itu juga sistem demokrasi untuk menjalankan fungsi representasi.

Dalam konteks partisipasi dan kontestasi, ketelibatan elemen atau komunitas dalam masyarakat dalam kontestasi politik, tidak hanya saat pencoblosan, adalah hak yang konstitusional. Hestek 2019 Ganti Presiden, sudah saya katakan berulang kali, itu bahasa suksesi. Bahwa setiap lima tahun, silahkan non petahana mencalonkan diri. Demikian juga petahana--sebagai seorang presiden--disilahkan mencalonkan diri pada Pilpres 2019.

Jadi semua pihak punya peluang, justru menjadi salah kalau peluang itu hanya bagi  satu pasangan calon saja. Ini nanti akan dimaknai bahwa seolah-olah selain petahana dan semua pendukungnya, tidak dibolehkan. Jika demikian, masalahnya akan runyam jadinya. Kontestasi pilpres harusnya berjalan secara alami, kalaupun Pak Jokowi menang, menangnya secara kesatria dan diakui oleh masyarakat. Sehingga ketika menjadi presiden, maka ia menjadi presiden semua. Bukan presidennya relawan atau presiden parpol pengusung Pak Jokowi.

Memang, kontestasi di Indonesia belum diarahkan ke kontestasi free and fair, jernih, objektif, dan penuh keadaban. Padahal sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kontestasi yang kita laksanakah harusnya penuh keadaban. Lagi-lagi kita mintakan, semua pihak ikut kontestasi dengan cara yang proper (layak).

Pada dasarnya #2019GantiPresiden tidak masalah, lagi pula kita kan sedang menghadapi tahun politik. Toh, ada juga #Jokowi2Periode. Kalau hestek ‘2019 Ganti Presiden’ tidak dibolehkan, justru itu yang bahaya. Bahkan bisa menjadi underground, menjadi kekuatan-kekuatan tidak jamak. Kalau masih jamak, bisa terukur, bisa terpantau, kan tidak masalah.

Meski begitu, ini (perang tagar) bisa menimbulkan dendam kesumat. Itu yang tidak bagus. Padahal kita sedang berusaha untuk membangun trust, bagaimana antar masyarakat atau komunitas terjalin secara betul-betul harmonis. Itu salah satu yang harus difokuskan oleh kita semua, karena dengan praktik demokrasi yang diwarnai oleh partisipasi, kontestasi, dan representasi kalau tidak dilaksanakan dengan saling menghormati, menurut saya bisa batal.

Di sini dibutuhkan lembaga penegak hukum yang lurus (netral), tidak hanya melayani dan menjaga stabilitas keamanan. Sementara masyarakat, tidak hanya meminta dipayungi secara hukum melaui peraturan perundang-undangan, tetapi harus taat terhadap hukum. Pendukung Pak Jokowi maupun kubu non Pak Jokowi mengikuti aturan main. Siapa pun tidak boleh melanggar undang-undang.

Kalau memang Neno Warisman terbukti melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak, tapi bukan berarti harus memberangus #2019GantiPresiden. Toh, di kubu pak jokowi juga ada Projo, Seknas Jokowi, dan banyak lagi komunitas yang menamakan sebagai relawan pak jokowi.

Untuk Pemilu 2019, masing-masing kubu sebaiknya berhentilah merekrut relawan. Cukup dengan bahasa pendukung. Karena relawan ujung-ujungnya tidak rela. Saya juga telah mencoba mengevaluasi bahwa keberadaan relawan-relawan cukup bahaya kalau diteruskan, karena dalam politik tidak ada yang betul-betul rela secara politik. Selain itu, relawan itu untuk kerja-kerja sosial. Pemilu 2019 hanya membutuhkan tim sukses, karena keberadaan timses di masing-masing kubu biasanya sudah berlapis-lapis.

Namun kalau keberadaan relawan untuk membangun sistem demokrasi, bukan untuk mendukung orang perorang, tentu boleh-boleh saja. Bahkan saya pun mau menjadi relawan jika untuk memperkuat sistem.

Insiden seperti pengusiran dan penahanan terhadap Neno Warisman di Batam yang tidak jelas juntrungannya, itu juga harus diakhiri. Sebab, cara seperti memberikan ketidakpastian secara hukum kepada warga negara. Kita harus perangi bersama premanisme politik dengan menuduh-nuduh seperti itu. Karena demokrasi mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Situasi politik menjelang Pilpres 2019 semakin memanas. Fragmentasi elite politik ke dalam dua kubu besar juga diikuti oleh terfragmentasinya grassroot ke dalam dua kelompok juga. Situasi ini menyebabkan potensi gesekan opini bahkan fisik menjadi patut diwaspadai. Beberapa peristiwa di tingat akar rumput sudah mulai terlihat. Aksi pencegatan dan/atau pencegahan kehadiran orang-orang tertentu dan kegiatan tertentu sudah terjadi. Neno Warisman dan Abdul Somad Batubara menjadi orang yang pernah mengalami kejadian tersebut. Di pihak lain, bullying terhadap TGB Zainul Majdi juga terjadi di dunia maya dan bisa jadi akan menjadi tindakan fisik. Jika hal ini tidak di atasi segera, maka patut diduga sentimen politik semacam ini akan membesar dan akan menimpa kedua belah pihak. Masa kampanye memang belum dimulai, namun suasanya sudah mulai menghangat. Bagaimana hukum menjawab persoalan ini?

Secara normatif, setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sementara kebebasan menyampaikan informasi diatur juga dalam Pasal 28F UUD 1945.

Jaminan normatif serupa juga dapat ditemukan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Pada pokoknya Pasal 9 mengatur bahwa seseorang tidak bisa dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sementara Pasal 12 mengatur bahwa setiap berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, serta bebas meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri--hak-hak ini tidak boleh dibatasi kecuali pembatasan yang ditentukan hukum.

Membaca ketentuan di atas, jelaslah bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpindah tempat, mengunjungi suatu tempat, kembali ke kediaman semula dan juga kemerdekaan untuk mengungkapkan pandangan politiknya. Secara hukum, Negara melalui pemerintah punya kewajiban untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu hak dan kemerdekaan seseorang untuk berpindah dan mengekspresikan pandangannya. Inilah yang dikenal sebagai prinsip state obligation to protect rights and freedom. Pada poin ini, maka penting sekali untuk memastikan pemerintah bisa mengambil posisi netral dalam pilihan-pilihan politik praktis. Begitu pula, setiap pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan hak dan kebebasan dasar harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Jika ada pihak yang tidak berwenang melakukan perampasan hak dan kebebasan, maka pemerintah, dalam hal ini kepolisian, harus memberi jaminan keamanan yang memadai bagi semua orang yang berada pada posisi terancam.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan ini dapat dibatasi dengan menggunakan instrumen pembatasan (limitation clauses). Klausula ini di atur pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pada pokoknya, kebebasan untuk berekspresi dapat dibatasi dengan alasan “guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui”. Maka kepada semua pihak yang berkontestasi dalam politik praktis, hendaknya menghindari penggunaan sarana dan pilihan statement yang dapat memancing situasi sebagaimana diatur pada instrument tersebut.

Selain itu, kebebasan berekspresi juga dibatasi dengan larangan ujaran kebencian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.

Ketentuan-ketentuan di atas telah jelas memberikan rambu-rambu kepada semua pihak, baik kepada pemerintah maupun kepada warga Negara dalam penggunaan hak dan kebebasan. Pemerintah diwajibkan memberikan perlindungan yang memadai kepada semua orang agar keamanan, kebebasan bergerak, kebebasan berpendapatnya terlindungi. Namun di sisi lain, setiap warga Negara juga tidak boleh menggunakan ujaran kebencian sebagai sarana mengekspresikan pilihan opini dan politiknya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF