Netralitas Sang Penyelenggara Pemilu
berita
Politika

Sumber Foto: riauterkini.com  (gie/Watyutink.com)

11 March 2018 13:00
Penulis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menerima hujan kritik dari publik. Musababnya, sudah tiga kali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganulir keputusan KPU hanya dalam empat bulan terakhir. Yang paling segar dalam ingatan ketika Bawaslu mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, sehingga partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu berhak mengikuti pemilu 2019. Keputusan sidang ajudikasi yang digelar pada Minggu (4/3/2018) itu seolah menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap kinerja KPU.

Dua bulan sebelumnya, Bawaslu pun meloloskan Partai Garuda dan Partai Berkarya dari verfikasi administrasi. Sementara November 2017, Bawaslu membatalkan keputusan KPU perilhal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Meski Bawaslu menolak gugatan Partai Idaman, PKPI, dan dua partai lainnya yang tidak diloloskan oleh KPU, kritik terhadap penyelenggara pemilu ini justru kian deras, karena kesalahan demi kesalahan yang dibuat nampaknya tak bisa dimafhumi lagi. Lalu di mana letak permasalahan sebenarnya? Persoalan integritas dan profesionalitas KPU, atau sekadar tidak teliti melakukan verifikasi faktual?

KPU mengakui telah memangkas separuh durasi verifikasi faktual dari 14 hari menjadi dua hari di KPU Pusat, dua hari di KPU Provinsi, dan tiga hari di KPU Kabupaten/Kota. Apakah tujuh hari cukup ideal untuk melakukan verifikasi faktual?

Keterbatasan waktu bisa menjadi masalah bagi KPU. Selain melakukan verifikasi faktual, beberapa tahapan Pemilu pun harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Jika demikian, apakah berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu berdampak negatif terhadap proses pemilu? Sebab semakin urung disahkan, persiapan KPU pun kian menyempit. Akhirnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu baru disahkan pada Agustus 2017.

Meski begitu, kini kesuksesan pemilu berada di pundak KPU. Lantas, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan KPU? Mengingat hajatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sudah di depan mata. Apalagi berita hoaks—yang berpotensi dijadikan amunisi untuk saling menyerang—kian menjamur di media sosial.

Jangan sampai KPU justru bermain di air keruh. Kalau itu terjadi, netralitas serta independensi KPU tengah berada di jurang kehancuran. Atau jangan-jangan, dianulirnya tiga keputusan KPU itu akibat mereka tidak bersikap netral?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII

Sudah beberapa kali Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi akhirnya diperbolehkan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) setelah menggugat keputusan KPU. Termasuk sidang ajudikasi Bawaslu yang mengabulkan permohonan PBB pada 3 Maret 2017 lalu. Lalu, apakah ada partai politik yang bermain di balik keputusan KPU?

Minimnya durasi waktu verifikasi faktual yang dijadikan alasan KPU. Kalau persoalannya durasi waktu yang singkat, mestinya KPU menentukan waktu yang ideal dalam peraturannya. Bahkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 saja diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, di mana salah satunya mempersingkat durasi waktu verifikasi faktual menjadi tujuh hari.

Padahal verifikasi faktual terhadap semua partai politik sangat sulit diselesaikan dalam tujuh hari. Sehingga durasi waktu yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 itu sangat tidak ideal, karena unsur kecermatan verifikasi pasti berkurang kalau waktunya dipercepat. Mestinya KPU terlebih dahulu menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi faktual di seluruh Indonesia.  

Terbatasnya waktu verifikasi faktual tidak serta-merta akibat UU Pemilu terlambat disahkan, bahkan dampak tahapan-tahapan pemilu pun tidak terlampau signifikan. Tapi pemahaman penyelenggara atau pun peserta pemilu tidak cukup baik, karena minimnya sosialisasi UU Pemilu. Sebab beberapa hasil penelitian selama ini, ternyata kelemahan pemilu juga akibat penyelenggara pemilu di daerah sepenuhnya mamahami UU Pemilu dengan baik.

Hal tersebut bisa diatasi kalau UU Pemilu tidak berganti-ganti terus setiap menjelang pemilu. Selain itu, komisioner penyelenggara pemilu yang dipilih benar-benar kredibel; orang-orang yang memahami dunia kepemiluan. Ternyata di daerah tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia semacam itu, sehingga harus ada semacam pelatihan-pelatihan tentang penyelenggaraan pemilu.

Yang harus dicatat oleh KPU, sistem pemilu yang dianggap adil itu kalau tidak ada permainan politik dari penyelenggara pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Penyataan mendasarnya, kok agak banyak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianulir oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)? Kondisi ini akan mengurangi kredibilitas KPU, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa KPU tidak bisa dipercaya. Masalahnya, beberapa keputusan KPU yang dianulir Bawaslu itu kemudian diterjemahkan macam-macam oleh publik, yang berujung dapat mengurangi kepercayaan publik. Terutama yang terkena langsung dari keputusan KPU, yaitu partai politik. Jangan sampai partai politik melayangkan mosi tidak percaya kepada KPU, karena sangat berbahaya ketika partai politik tidak percaya lagi kepada KPU.

Integritas adalah salah satu prasyarat komisioner KPU yang harus terpenuhi. Sewaktu saya menjadi Tim Seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu pada tahun 2012, diskursus yang terjadi cukup keras karena komisioner KPU sebelumnya gagal. Sehingga timsel harus menjadi garda terdepan untuk memastikan komisioner KPU berintegritas. Tapi bagaimana timsel mau memilih orang-orang pilihan kalau timselnya sendiri tidak mencerminkan itu?

Sebenarnya timsel punya mekanisme yang detil untuk memastikan calon punya integritas. Berkaitan dengan komisioner KPU saat ini, apakah ada permasalahan dengan integritas, kompetensi, kapasitas, dan independensi? Jadi punya gak komisioner kapasitas-kapasitas dalam mengeksekusi kebijakan KPU dan lain sebagainya. Nah, ketelitian termasuk dalam kompetensi KPU.

Saat ini, apakah penyelenggara pemilu sudah melakukan cek and ricek antara KPU Pusat dengan KPU Daerah? Bahkan KPU bisa mempertanyakan meminta pertanggungjawaban terhadap KPU Daerah, karena secara kelembagaan bersifat hirarkis. Sebab kalau sudah seperti ini (keputusan KPU dianulir), mereka harus profesional dan formal institusional. Tidak bisa saling menyalahkan di antara penyelenggara pemilu.

Namun kita harus menilai permasalah ini secara objektif. Sebab ada kecenderungan di mana KPU ‘diposisikan’ serba dilematis. Setiap KPU mau bekerja, harus dihadapkan dengan durasi waktu yang singkat, karena undang-undangnya tidak pernah firm. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu baru diketok DPR dua tahun menjelang Pemilu 2019. Padahal idealnya UU Pemilu sudah disahkan pada 2015 atau paling lama tahun 2016. Hal ini membuat KPU seolah-olah dikejar waktu. Bahkan sebelum UU Pemilu disahkan, anggota DPR masih terjadi gontok-gontokan pasal. Belum lagi ada uji materi ke MK mengenai presidential threshold.

Dalam keterbatasan waktu seperti itu, akhirnya tugas-tugas KPU menjadi overload. Sehingga akan berdampak semakin berkurangnya kejelian dan ketelitian. Jangan sampai pemilu serentak (pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) pada 2019 ini justru akan menjadi blunder yang luar biasa.

Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan tersebut sudah harus dijadikan peringatan dan perlu direspons dengan baik oleh KPU. Sebab sukses tidaknya pemilu serentak, sebagian besar akan menjadi tanggung jawab KPU. Selain itu, harus sesegera mungkin dibicarakan antara KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini harus benar-benar bersinergi dan profesional agar Pemilu 2019 berjalan dengan sukses. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dep. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII

Dianulirnya beberapa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) hanya persoalan kurang teliti dari KPU. Karena verifikasi faktual memang tidak mudah dan harus berjenjang. Artinya kalau memang verifikasi sudah lengkap dan memenuhi syarat, saya pikir KPU tidak akan berani secara sengaja tidak meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) dan beberapa partai lainnya yang tidak diloloskan dalam verifikasi faktual.

Sebenarnya UU Pemilu sudah selesai jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu. Tapi proses pembahasan di DPR harus berlarut-larut karena masih tarik ulur kepentingan di antara partai politik, terutama menyangkut dana saksi, presidential threshold, dan parliamentary threshold.

Memang undang-undang tersebut mengatur persoalan politik, yang hanya mengedepankan kepentingan pelaku politik. Tetapi hal semacam ini sebenarnya tidak sehat. Apalagi hampir tiap menjelang pemilu undang-undangnya selalu diubah.

Akhirnya yang terjebak, ya, pelaksana pemilu. Sebab lambatnya pengesahan UU Pemilu itu berdampak dengan menyempitnya waktu persiapan yang dimiliki KPU. Padahal KPU harus melaksanakan 14 tahapan penyelenggaraan pemilu sebelum hari pemungutan dan perhitungan suara dilakukan.

Kondisi ini membuat KPU berada dalam posisi serba-salah untuk melaksanakan tahapan pemilu yang ideal dalam waktu yang terbatas. Tetapi mau tidak mau KPU harus melaksanakan setiap tahapan pemilu tersebut dan disesuaikan dengan rentang waktu yang dimiliki.

Sehingga butuh kesadaran bersama untuk menyukseskan kontestasi Pemilu 2019. Setidaknya ada dua indikator kesuksesan pelaksanaan pemilu; pertama, hasilnya unpredictable, tidak hanya soal persentasi suara, tetapi siapa yang memenangkan pemilu juga sulit diprediksi. Kedua, tahapan-tahapan pemilu dijalankan dengan ketat dengan pengawasan yang ketat pula. Dengan demikian, untuk memastikan dua indikator tersebut berjalan lancar, maka diperlukan kontrol publik terhadap proses pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Memang keputusan KPU tidak meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) di luar dugaan. Tetapi secara umum, persoalan dianulirnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat lemahnya koordinasi antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebenarnya KPU seperti membolehkan dua mekanisme dalam melakukan verifikasi faktual, yaitu antara metode sensus dan metode sampling. Padahal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 sudah menentukan bahwa verifikasi faktual dilaksanakan dalam satu metode verifikasi, yakni metode sampling.

Perubahan durasi waktu verifikasi faktual dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 53/PUU-XV/2018, yang mengharuskan KPU melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Awalnya verifikasi faktual itu akan dilakukan satu per satu partai politik, rupanya putusan MK itu mengharuskan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik, termasuk yang sudah memiliki kursi di DPR. Makanya kalau menjalankan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak mungkin, sehingga metode verifikasinya diubah supaya tidak melampau batas waktu melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

Misalnya verifikasi faktual keanggotan, semula KPU akan mendatangi rumah-rumah anggota partai untuk di verifikasi. Akhirnya, partai politik yang diminta mendatangkan pengurus ke kantor DPD.

Tidak bisa sepenuhnya masalah ini (pembatalan keputusan KPU) dibebankan kepada KPU. Tapi harus dilihat juga sejauhmana profesionalisme Bawaslu dalam menangani sengketa verifikasi faktual, karena kalau Bawaslu tidak kita kritisi justru bisa sewenang-wenang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Persoalan adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibatalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan sebuah kekalahan atau kemenangan, karena itu sebenarnya hal yang biasa saja dalam proses pemilu. Lagipula manakala keputusan KPU dinilai tidak sesuai sesuai dengan peratuan perundang-undangan, kerangka penegakkan hukum pemilu menyediakan ruang untuk menguji itu di Badan Pengawas Pemilu.

Kalau keputusan KPU dianggap tidak tepat, sangat wajar kalau Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dalam sidang ajudikasi. Lagipula putusan Bawaslu bukanlah putusan yang memberikan hukuman, tapi memberikan koreksi terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU. Sehingga, hal tersebut sebagai bagian dari fungsi check and balances antara KPU dan Bawaslu.

Saya tidak pernah mendengar KPU mengeluh soal keterbatasan waktu. Tetapi memang telah terjadi perubahan durasi verifikasi faktual dengan waktu yang relatif singkat, karena PKPU Nomor 7 Tahun 2018 diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi aturan yang terakhir inilah yang dipakai untuk memverifikasi 10 partai politik di parlemen ditambah partai non parlemen.

Namun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sangat menyayangkan sikap KPU ketika mendesain verifikasi faktual. Sebab aroma intervensi dari DPR dan pemerintah sangat kental, dan KPU terlihat tidak mandiri dalam mengambil keputusan.

Setidaknya ada tiga indikator pengaruh keterlambatan pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap proses pemilu. Pertama, peraturan KPU belum sepenuhnya bisa terselesaikan, karena dalam menyusun PKPU membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari materi UU Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, konsolidasi dan persiapan partai calon peserta pemilu pun kalang kabut, sehingga perserta pemilu pun tidak maksimal. Ketiga, kesiapan penyelenggara pemilu terbatas. Misalnya, saat sedang berlangsung rekrutmen komisioner KPUD di 16 provinsi dan sekitar 79 kabupaten/kota, padahal di saat bersamaan sedang melaksanakan proses pemilu. 

Pengaturan masa jabatan komisioner menjadi salah satu kekurangan dari UU Pemilu. Mengapa masa jabatan itu tidak diatur dalam ketentuan peralihan? Karena mengganti komisioner saat tahapan pemilu berlangsung sangat berbahaya; konsolidasi dan fokus organisasi penyelenggara pemilu pasti akan terganggu.

Namun demikian, Perludem mendorong KPU untuk melakukan evaluasi internal di jajaran penyelenggara pemilu. Pertama, peran supervisi untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan tahapan pemilu berjalan dengan baik. Kedua, memastikan setiap jajaran KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga, memastikan kerja-kerja jajaran KPU dilakukan secara profesional, mandiri, dan hati-hati. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner             Saving Investment Gap Masih Relatif Tinggi