Norma UU MD3 Dibatalkan, DPR Tak Pahami Konstitusi?
berita
Politika
Sumber Foto : wartanesia.com (gie/watyutink.com) 02 July 2018 16:00
Penulis
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membatalkan sejumlah norma dalam undang-undang. Kamis (28/6/2018), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XVI/2018, MK menyatakan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lalu, bagaimana seharusnya DPR menyikapi putusan MK tersebut?

Pasal 73 ayat (3) sampai (6) mengatur bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan dengan menggunakan Polri terhadap seseorang yang tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. Selain itu, Pasal 122 huruf I yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berhak mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, juga dinyatakan inkonstitusional.

Sementara, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dikabulkan bersyarat. Pasal yang mengatur hak imunitas ini menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam pasal tersebut, MK hanya menghapus frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Sementara frasa “persetujuan tertulis dari presiden” tetap berlaku, karena MK menilai anggota DPR perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Pertanyaannya, apakah pertimbangan MK tersebut sudah tepat?

Memang persetujuan tertulis itu tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana mati atau seumur hidup, kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara, serta tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Tapi, apakah izin presiden tersebut tidak bertentangan dengan asas ‘semua orang sama di depan hukum’?

Sebab, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lantas, bisakah anggota DPR dijadikan pengecualian dari asas ‘equality before the law’ tersebut?

Sampai sekarang, sudah terlampau banyak norma dalam undang-undang dibatalkan MK. Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa produk undang-undang seringkali bertentangan dengan UUD 1945? Apa iya DPR tak memahami konstitusi?

Lalu, sampai kapan bangsa Indonesia memiliki undang-undang yang sejalan dengan konstitusi tanpa harus melalui uji materi ke MK? Jangan sampai rakyat ingin melucuti kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

DPR itu kan diisi orang-orang politik. Semestinya harus memahami konstitusi dan mendahulukan kepentingan konstitusional publik dalam pembentukan undang-undang. Sayangnya, DPR kerap lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan konstitusi. Hal ini memang menjadi kelemahan DPR setiap periode. Tidak hanya gagal memenuhi target program legislasi nasional tetapi lemah dalam substansi, karena kerap bertentangan dengan konstitusi.

DPR mestinya membangun sistem evaluasi apakah RUU yang akan disahkan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dapat pula dilakukan, jika terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka akan dilampirkan dalam undang-undang yang telah diputus, agar anggota DPR dan setiap orang tahu apa-apa saja yang pernah diputuskan MK.

Untuk memastikan pembentukan undang-undang sejalan dengan UUD 1945, partai juga perlu memerintahkan kadernya memahami konstitusi. Tapi sayangnya, partai kerap berupaya menentang UUD 1945 karena kepentingan politik sesaat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Menyikapi putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan dalam UU MD3, DPR seharusnya legowo dan menerima putusan tersebut sebagai hukum yang harus berlaku. Ini sekaligus menunjukkan bahwa DPR perlu mempertimbangkan proses yang partisipatif dalam penyusunan RUU, sehingga semakin kecil ruang untuk mengugat ke MK.

Secara keseluruhan, parliament immunity dan contempt of parliament merupakan satu paket dan satu kesatuan yang tidak terpisah. Hak imunitas dan penghinaan terhadap parlemen bagaikan dua sisi mata uang. Sebenarnya, penguatan DPR dihadapan pemerintah saat ini dibutuhkan di tengah kinerja DPR yang dinilai semakin buruk oleh masyarakat. Hal ini bisa memperjelas operasional hak imunitas parlemen.

Hak imunitas adalah hak yang melekat kepada DPR dan anggotanya untuk tidak dituntut di muka pengadilan terhadap pendapatnya di dalam persidangan DPR. Tanpa hak imunitas dimungkinkan DPR dan anggotanya akan khawatir untuk berpendapat dan memperjuangkan suara konstituen karena akan dituntut oleh lawan-lawan politiknya secara hukum atau mungkin di recall oleh partainya.

Kewenangan untuk memanggil dan hak imunitas akan menambah powerfull DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Itu masih belum cukup. Ada kemungkinan gangguan, campur tangan, dan hambatan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Misalnya, pada 2007 lalu para anggota fraksi PKS dan PDIP sempat memprotes kepada kepolisian karena mereka merasa diinteli ketika melaksanakan tugas penyelidikan lapangan terkait kasus kenaikan harga BBM. Jika sekarang kepolisian, ke depan bisa preman yang turun. Ini bahaya. Begitu salah satu kekhawatiran anggota DPR.

Untuk mencegah dari gangguan-gangguan, maka kewibawaan DPR harus dijaga. Memaki, menghina, memberikan data palsu, atau mengganggu pelaksanaan tugas DPR dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of parliament, penghinaan terhadap parlemen.

Dalam kerangka itulah, pasal mengenai kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kewibawaan parlemen itu berdiri.

Bagaimana soal kritik mengkritik? Mengkritik, asal tidak menghina atau memaki adalah dijamin oleh konstitusi. Sepanjang itu di luar sidang-sidang resmi DPR, maka pasal tersebut seharusnya tidak berlaku.

Tapi apakah demikian adanya pada saat UU MD3 dilaksanakan? Inilah kekhawatiran masyarakat. Pada titik ini, hak imunitas dan contempt of parliament juga bagaikan dua sisi mata pisau. Ia kekuatan sekaligus rawan disalahgunakan. Pasalnya, tidak semua anggota DPR memiliki pemahaman yang sama dan utuh terkait dengan ini. Pun pengaturannya berserakan. Sampai sejauhmana ruang lingkupnya, batasan-batasannya, siapa yang menegakkan, dan sebaginya sulit untuk dipahami seutuhnya.

Jangan sampai penguatan yang diberikan justru kontraproduktif dengan tujuan hak imunitas dan contempt of parliament itu sendiri, yaitu untuk memberikan keleluasaan dalam memperjuangkan aspirasi konstituen dan efektifitas kinerja parlemen.

Di negara-negara seperti Inggris dan Australia, hak imunitas diatur oleh undang-undang tersendiri, dengan pengaturan yang rigid, dan dilaksanakan oleh satu alat kelengkapan dengan panduan yang jelas.

Apakah penguatan ini akan dibawa ke arah konstruktif atau destruktif? Tentu dalam demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan undang-undang sejalan dengan konstitusi, menurut saya mekanisme uji publik dengan melibatkan para pakar bidang konstitusi perlu dilakukan. Selama ini proses sinkronisasi di Badan Legislasi masih kurang mampu menjangkau aspek-aspek yang berkaitan dengan konstitusi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa norma dalam UU MD3 harus diapresiasi, karena telah memutuskan dengan akal sehat dan sesuai dengan track dan kewenangannya.

Pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa DPR adalah perwakilan politik masyarakat. Tetapi karena seluruh anggotanya dipilih dari partai politik, sehingga seluruh kegiatannya merupakan kegiatan politik.

Bahwa "panggil paksa", "penyanderaan" dan "izin presiden" dalam hal tindak pidana, sesungguhnya terminologi dan lembaga-lembaga yang menjadi kewenangan penegakan hukum, yang juga punya konsekuensi hukum. Karena itu, ketika DPR mengambil alih sebagaimana diatur dalam UU MD3 adalah sesuatu yang melawan akal sehat, melebihi kewenangan dan mengacaukan sistem hukum.

Lebih esensial lagi, penghianatan terhadap demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, putusan MK yang membatalkan ketentuan Pasal 73 (ayat (3), (4), (5), (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 (1) UU MD3 adalah putusan yang sangat tepat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF