Nota Kesepahaman TNI-Polri: Pintu Masuk Hidupnya Dwifungsi?
berita
Politika

Sumber Foto: liputan6.com

08 February 2018 17:00
Banyak yang kaget ketika Kepala Polri Jendral Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman. Nota itu terdiri dari enam lembar perjanjian yang bertajuk pembantuan TNI pada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebutkan perbantuan tentara dalam menangani unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan, dan konflik sosial. Ditambah lagi TNI juga dilibatkan dalam menjaga kegiatan masyarakat maupun pemerintah yang rawan ricuh.

Sontak nota kesepahaman tersebut menimbulkan reaksi negatif. Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MoU itu akan sangat berbahaya dan harus dibatalkan karena pokok dan fungsi TNI dengan Polri jelas berbeda secara konstitusi. Pada 1999-2002, waktu amandemen konstitusi, salah satu misi utamanya adalah memisahkan TNI dan Polri.

Kabarnya, upaya pelibatan tentara ke dalam wilayah sipil telah berkali-kali dicoba. Dua tahun lalu Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI telah menyusun draf peraturan presiden yang berisi perluasan wewenang TNI. Bahkan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo –pendahulu Marsekal Hadi, pernah melibatkan tentara dalam urusan pangan melalui kerjasama dengan Menteri Pertanian. Baru-baru ini, Panglima TNI Marsekal Hadi pun mengirim surat ke DPR, meminta agar tentara dilibatkan dalam usaha pencegahan terorisme.

Muncul pertanyaan, mengapa harus melalui nota kesepahaman? Selama ini kerjasama dua institusi itu rasanya baik-baik saja. Keterlibatan TNI dalam tugas-tugas Polri memang sudah sering kali dilakukan, seperti dalam operasi penumpasan gerakan terorisme Santoso cs di Poso, Sulawesi Tengah. Di sejumlah aksi massa berskala besar seperti 212, TNI pun ikut terlibat karena memang tidak mungkin Polri menangani sendiri aksi yang diikuti jutaan orang tersebut.

Secara tupoksi, karakter, dan metode pelatihan, polisi berbeda dengan TNI dan. TNI dilatih untuk perang atau memerangi musuh negara, sedangkan Polri dilatih untuk melakukan penertiban dimasyarakat.

Yang menjadi tanya selanjutnya, apakah ada jaminan kalau TNI mempunyai karakter yang sama dalam mengamankan aksi demostrasi seperti Polri, walaupun dalam tugasnya nanti TNI hanya memback up Polri? Kekhawatiran tersebut wajar mengingat selama ini masyarakat selalu dihantaui pengalaman pahit masa konflik Aceh yang sarat dengan pelanggaran HAM. Terlebih lagi nanti yang dihadapinya masyarakat yang hanya menyampaikan aspirasi, bukan musuh negara atau gerakan separatis.

Wajarlah kalau publik beranggapan Polri sendiri gagap mengamankan akselerasi aksi massa ke depan, terlebih di kontestasi politik di seluruh wilayah pada tahun ini dan tahun depan. Atau, apakah ini upaya Polri untuk membagi 'karpet merah' kepada TNI dalam rangka mencegah kecemburuan mengingat begitu besarnya kewenangan Polri saat ini? Kalau dua pertanyaan ini benar--mudah-mudahan tidak, maka ingatan masa silam atas Dwifungsi ABRI (kini TNI) bakal muncul lagi di benak rakyat. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan oleh berita terjadinya penandatanganan nota kesepahaman antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Nota kesepahanan ini terdiri dari enam lembar perjanjian yang berisi perbantuan TNI pada Polri dalam menangani unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan dan konflik sosial, serta keterlibatan TNI dalam menjaga kegiatan masyarakat dan pemerintah yang rawan ricuh.

Nota kesepahaman ini tentu saja menimbulkan kecurigaan dan reaksi yang keras khususnya kelompok civil society yang selama ini ikut berjuang menjatuhkan rezim Orde Baru 1998 dan membubarkan Dwifungsi ABRI sehingga TNI kembali pada fungsinya sebagai pertahanan negara. Kecurigaan ini wajar saja kerena pengalaman masa lalu yang dilakukan oleh TNI selalu menekankan pendekatan yang bersifat represif. Berbeda dengan Polri dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di masyarakat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan hukum.

Namun demikian setelah hampir dua dasawarsa TNI kembali ke barak sejak 1998, nampak aktualisasi peran TNI sengaja dikerdilkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan TNI terlibat dalam politik negara. Mereka berpandangan bahwa masa depan negara hanya ditentukan oleh partai politik atau perwakilan parpol yang duduk di DPR. Cara berpikir ini cukup berbahaya di tengah kita membangun integrasi nasional.

Mengistimewakan posisi Polri dan memarginalkan TNI, selama ini, membuat hubungan TNI-Polri tidak begitu harmonis. Sering terjadi bentrokan antara TNI-Polri di berbagai daerah merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan hubungan TNI-Polri. Secara psikologis TNI merasa bahwa mereka sangat berjasa dalam menegakkan dan mempertahankan NKRI. Oleh sebab itu sampai sekarang satu-satunya lembaga yang masih dipercaya dan setia mempertahankan NKRI adalah TNI.

Di tengah hiruk pikuk berbagai persoalan dalam negeri dan perubahan konfigurasi politik internasional dewasa ini, dipandang perlu untuk melakukan reaktualisasi peran TNI. Ancaman terhadap eksistensi NKRI bukan hanya berasal dari state tapi juga non state yang strategi dan taktiknya sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh teroris internasional dengan menggunakan senjata kimia dan biologi seperti yang terjadi di Irak dan Syria.

Jika sampai sekarang kita masih apriori dan pesimistis akan kembalinya peran TNI seperti yang terjadi di Orba, akan membuat TNI setengah hati dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Meningkatkan peran TNI tidak berarti mengembalikan Dwifungsi ABRI. TNI tidak diwajibkan lagi untuk terjun di bidang politik praktis, namun TNI tidak diharamkan untuk ikut serta dalam menentukan politik negara. Oleh sebab itu seharusnya ada ruang TNI untuk ikut serta dalam menentukan pilihan kepemimpinan nasional.

Melarang TNI memiliki hak pilih merupakan salah satu bentuk meniadakan peran TNI dalam politik negara. Oleh sebab itu penandatanganan nota kesepahaman antara TNI-Polri merupakan salah satu wujud kesadaran dua jenderal muda rising star TNI-Polri yang perpandangan ke depan bahwa antara TNI-Polri harus bersinergi dalam memelihara keamanan dan ketertiban, terutama menjelang hajat besar Indonesia sebagai tuan rumah Asean Games 2018 dan pesta demokrasi Pemilu legislatif dan Pilres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sudah sering saya kemukakan di watyutink.com bahwa permasalahan kemanusiaan, kenegaraan dan kebangsaan di seluruh dunia ini adalah universal. Homo Sapiens (manusia) itu sama perangai dan tingkah lakunya. Nah, yang mesti diatur adalah dalam hal tingkah laku, yang menjadi agresif dan destruktif. Di situlah perlu kepolisian. Seluruh dunia perlu polisi untuk menjaga keamanan internal.

Sedang militer tergantung kapabilitas ekonomi. Kalau yang kaya, ya memelihara angkatan perang dan militer yang kuat superpower. Kalau yang sedang, ya sedang-sedang saja. Yang tidak mampu, ya nrimo seadanya. Nah, dalam mengelola militer di seluruh dunia ini sebetulnya cuma 2 atau 3 macam. Junta militer langsung oleh jenderal, laksamana, marsekal, yang bergiliran jadi penguasa puncak. Militer yang dipimpin oleh Politbiro Partai Komunis seperti di Uni Soviet dan Tiongkok di era komunis. Sedang di negara Barat, militer tunduk pada supremasi sipil.

Dwifungsi yang pernah kita tinjau (lihat pada watyutink sebelumnya) punya dua model: Amerika Serika dan Amerika Latin. Di AS, Jenderal George Washington menghormati supremasi sipil dan mewariskan masa jabatan presiden terbatas 2 termin. Hasilnya AS menjadi superpower. Amerika Latin di bawah Simon Bolivar gagal menerapkan dwifungsi yang tunduk kepada supremasi sipil, maka gagal merdeka dan makmur sejahtera. Di negara teokrasi seperti Arab Saudi dan Iran, militer tentu saja tunduk di bawah kalifah sultan dan raja, penguasa mutlak yang tidak demokratis. Nah, Indonesia itu mau ikut model apa? Kalau Barat, ya konsisten dimana demokrasi dijaga polisi.

Tapi dalam hal kegentingan memaksa, maka Presiden AS dapat mengerahkan Garda Nasional (National Guard), TNI-nya AS, masuk kota, masuk kampus dan menertibkan demo brutal, dan bila perlu tembak di tempat. Itu terjadi di konvensi Partai Demokrat 1968, ketika demo anti perang Vietnam bergejolak di seluruh kampus AS.

Ketika terjadi demonstrasi anti WTO di Seattle 1999, maka Garda Nasional AS juga diperintahkan melontarkan gas airmata dan tembak di tempat ketika demonstran mengepung areal Kongres WTO. Waktu itu semua delegasi Indonesia tidak bisa keluar hotel karena jalan raya penuh asap gas air mata. Saya ikut demo 1966, suasana 1999 di Seattle lebih seram dari Jakarta.

Demo anti pemerintah sepanjang tidak anarkis, ditangani oleh polisi. Begitu juga kalau polisi masih mampu mengatasi teroris, silakan digelar kekuatan Polri. Tapi kalau anarkis sudah gawat, militer harus turun tangan. Masak istana dibakar massa, militernya "tenguk- tenguk" saja di barak.

Kita ini selalu mencari yang susah. Mau membikin aturan yang beda seolah kita ini orang Mars yang perlu hukum eksklusif.  Di mana saja (termasuk di AS), kalau demo sudah anarkis dan teroris sudah keterlaluan, maka hukum darurat perang masuk dan militer harus mengambil tindakan memelihara eksistensi republik. Republik ini bukan kerajaan kuno yang setiap kali ganti raja harus dibakar habis oleh penguasa baru.

Kita ini kan republik, demokrasi, dan modern bukan kesultanan, kalifah dan junta abad 19. Kita bukan manusia kabalistik, yang unik sendiri di seluruh muka bumi. Kita sama seperti bangsa Amerika, Eropa, Asia, dan siapa saja, yang sama-sama merindukan keamanan, ketertiban, kenyaman dan menolak anarki, teror, dan kesewenang- wenangan. Sudah, balik ke basic saja. Jangan suka yang aneh-aneh, malah keburu bubar negara ini. Kasihan pada rakyat jelata, yang selalu menjadi korban, jadi collateral aksi teroris dan anarkis fasis, baik dari aparat dalam sistem otoriter junta militer, maupun jadi korban gerakan populis kiri atau kanan, proletar atau fasisme agama.

Inilah fenomena populisme kanan yang sekarang sedang menggejala di seluruh dunia yang harus dihadapi, dengan istilah Macron: hancurkan terornya yang membahayakan HAM sesama manusia. Bila untuk itu harus diambil tindakan yang "mempersempit ruang gerak HAM" para teroris, maka itu lebih baik dari ketimbang membiarkan teroris bergerak lebih dulu dan terlambat ketika bukti diperoleh. Apalagi jika pelakunya sudah bunuh diri, ikut mati bersama korban. Negara dan masyarakat dirugikan karena meskipun negara punya info tentang maksud teroris, tapi tidak boleh bertindak dengan alasan HAM sambil menunggu bukti. Macron dengan tegas menyatakan: kalau tunggu bukti, kita semua sudah jadi mayat baru ada buktinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Sejak awal kelahirannya, militer Indonesia tak punya nilai-nilai militer professional, kata Harold Crouch. TNI memang dari semula tidak dibekali pemahaman soal batasan-batasan posisi dan fungsinya.

Sejarah peran militer di masa revolusi memang biasanya membentuk sebuah jatidiri militer yang khas. Tak cuma sebagai prajurit, namun juga pejuang. Terlibat dalam politik adalah implementasi sifat pejuang dalam menyelamatkan dan membela negara.

Dengan ciri organisasinya yang solid dan rapi, militer tampil menjadi agen modernisasi dan rekayasa ketertiban yang dibutuhkan sebagai pihak yang lebih siap melakukan perubahan sosial. Modal begini jelas tidak dimiliki oleh kekuatan sipil.

Militer pretorian adalah militer yang lebih cenderung berpolitik atau berbisnis ketimbang mengurus soal pertahanan. Kelompok ini gemar memolitisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang mengelilinginya.

Mereka memasuki peran-peran nonmiliter lebih diakibatkan oleh tidak stabilnya sistem dan kegagalan pemimpin menjamin ditaatinya norma dan proses politik. Militer tak mencampuri urusan politik atau meluaskan peran-peran nonmiliternya jika sistem 'dianggap' berfungsi baik.

Hal itu ditandai dari upaya politisi sipil mengontrol militer dengan mempolitisasi dan membuat mereka lebih dekat, baik pada politisi sipil pendukung maupun anti pemerintah. Terutama di parlemen maupun partai-partai politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk