Nubika, Ancaman Terselubung bagi Indonesia
berita
Politika
24 August 2017 00:00
Kemajuan teknologi persenjataan perang tidak luput dari tujuan menghancurkan dan melumpuhkan pihak lawan. Caranya? Yang paling seram dan lebih mencekam dibanding perang konvensional adalah perang Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia). Daya rusak senjata biologi atau kimia menembus hingga beberapa generasi manusia. Pemanipulasian jasad renik pencipta epidemi penghancur musuh ini,  bahkan berdampak serius merusak lingkungan hidup. Sehingga Konvensi Jenewa pun melarang penggunaan senjata Nubika. Efektifkah?

Pemusnah massal sistemik nubika sebenarnya telah dikembangkan sejak PD I.  Saat menduduki  Indonesia, Jepang menggunakan puluhan mayat rakyat untuk menguji coba senjata biologinya. Isu senjata nubika paska PD II juga muncul di berbagai perang lokal dunia. Contoh lain, bom napalm AS yang merusak SDA di Vietnam. Heboh Saddam menguasai senjata kimia di perang Irak. Juga kasus merebaknya wabah Ebola di wilayah konflik Afrika.

Ternyata konvensi Jenewa tidak diindahkan negara adidaya. Mereka terus mengembangkan teknologi nubika.  Bahkan melalui kerjasama terselubung dengan negara dunia ketiga yang kaya plasma nuftah dan sumber hayati seperti indonesia, tak luput ditarget menjadi  laboratorium nubika. Alhasil kita jadi sasaran uji coba nubika.

Masih ingat proyek Namru dari US Navy dengan Kemenkes RI?  Semisterius apa proyek Namru saat SBY berkuasa; sehingga  Siti Fadillah harus terpental dari jabatannya digantikan Menkes baru, Endang Rahayu? Yang kita tahu kemudian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus kematian akibat flu burung  terbesar di dunia. Yang mencengangkan, Virus H5N1 tergolong biotipe baru. Mustahil ini sekadar karya iseng modifikasi gen virus H-N. Ada bisnis besar di balik horor flu burung ini?

Belakangan, sejumlah ahli pertahanan memprediksi kelompok teroris mulai menggunakan senjata Nubika. Yang lebih mengerikan justru penetrasi modifikasi genetika melalui teknologi pangan. Mulai dari bibit, pupuk, hingga pengolahan. Bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara target pasar mereka.

Apa Indonesia menyadari kedua ancaman nubika ini? Bagaimana sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)? Sesiap apa instalasi nubika TNI seperti di Ciseeng? Labsfor Mabes Polri? BATAN? Puspiptek/BPPT? Kementan? Kemenkes?

Apa tanggapan Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Terorisme

Saya sedih dengan nasib Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan (Menkes) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saya menduga beliau telah dikriminalisasi oleh SBY. Menurut saya SBY telah tunduk terhadap kepentingan asing dan menghamba pada negara barat yang jahat.

Menurut saya pemerintah kurang memperhatikan masalah ini atau tidak aware. Bukan mencari aktor utama yang melakukan tindakan kejahatan nubika, justru menahan Siti Fadilah. Dalam hal ini Siti Fadilah juga berani masuk penjara, pemerintah kita sedang mengalami ketidakseimbangan kala itu.

Senjata nuklir, biologi, dan kimia hanya mampu dilawan dengan seruan kemanusiaan. Tidak akan mungkin kita melawan dengan kekuatan senjata. Political leadership (politik kepemimpinan) sangat menentukan bagi suatu bangsa dalam menegakkan kedaulatan. Kedaulatan kita sudah tergadaikan untuk sejumput uang sogokan. Oleh sebab itu pemerintah tak berdaya ketika Indonesia dijadikan pasar uji coba virus berbahaya.

Saya berharap semoga Badan Pusat Penangulangan Terorisme (BNPT), Polri-TNI, Badan Tenaga Nuklir (Batan). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan seluruh instansi terkait bisa bekerja sama dan bergandengan tangan untuk menghadapi senjata nubika ini.

Selain itu setahu saya tidak ada antisipasi dari BNPT untuk teror nubika ini. Nubika adalah salah satu bentuk perang proxy (proxy war). Sejauh ini lembaga yang peduli terhadap perang proxy hanyalah TNI.

Tidak bisa hanya mengandalkan TNI saja. Seperti yang telah saya katakan tadi perlu melibatkan semua instansi terkait, untuk melawan ancaman nubika. Pemerintah harusnya lebih proaktif terhadap bahaya ini. Saya lihat pemerintahan yang sekarang sudah lebih peduli terhadap perang proxy dan isu-isu non konvensional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Memang kemajuan teknologi, khususnya teknologi militer, bukan membuat manusia tenang dan damai tapi malah membuat suasana dunia yang mencekam dan menakutkan. Manusia mengalami pengalaman tragis Perang Dunia 1 dan 2 yang mengorbankan jutaan manusia. Setelah terbentuknya PBB tahun 1945 sampai sekarang,  perang tetap berkecamuk di berbagai kawasan.

Kedamaian semakin terancam seiring makin berkembangnya senjata biologi dan kimia. Alat pemusnah itu bukan melulu dominasi negara yang menguasasi teknologi nuklir, tetapi juga negara-negara yang memiliki potensi sebagai tempat merekrut terorisme internasional.

Walaupun sudah dihasilkan kesepakatan untuk mencegah ancaman tersebut melalui konvensi Jenewa namun banyak ahli meragukan eksistensi PBB yang tidak berdaya menghadapi kenyataan tersebut. Tugas PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional (for peace and security) sudah kehilangan rohnya dan sudah menjadi alat negara kapitalis untuk mengatur dunia sesuai dengan kepentingannya. PBB sudah menjadi alat negara tertentu untuk menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme kepada negara anggota melalui lembaga IMF dan Bank Dunia.

Oleh sebab itu terancamnya dunia sekarang ini oleh tindakan terorisme merupakan buah dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibuat oleh sistem ekonomi neoliberal yang menenggelamkan dunia dalam jurang kemiskinan. Dalam sistem ekonomi neoliberal yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi miskin.

Laporan UNDP dalam World Development Report tahun 2000 menjelaskan bahwa penguasaan kelompok orang kaya terhadap orang miskin semakin meningkat. Tahun 1960 sebanyak 20 persen warga kaya dunia menguasai 70,2 persen kekayaan dunia. Persentase tersebut terus meningkat menjadi menjadi 86 persen dan tahun 2000 menjadi 88 persen. Oleh sebab itu wajar kalau dunia dalam posisi ketidakpastian.

Persoalan Indonesia sekarang ini adalah apakah masih berdaulat sebagai negara, mandiri ekonominya, dan perkepribadian di bidang budaya. Laporan BPK bahwa sudah terjadi monopoli dan oligopoli aset negara oleh asing. Seperti penguasaan 74 persen air minum Aqua oleh Danone Perancis, 60 persen Teh Sariwangi oleh Unilever Inggris dan 97 persen rokok Sampurna oleh Philip Morris AS.

Belum lagi penguasaan di bidang pertambangan, perbankan, pertanahan, asuransi, dan lain-lain. Untuk mencegah ancaman tersebut, kita perlu merefleksi kembali eksistensi sebagai negara. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita tidak boleh lagi terpaku pada komitmen dan perjanjian yang dibuat oleh PBB tapi terus berusaha mempertahankan sedini mungkin dari serangan negara lain dan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya.

Semuanya harus berdasarkan self help seperti yang disampaikan oleh negarawan Inggris Parmerstone "Great Britain has no permanent enemies or permanent friend, she has only permanent interest." TNI sebagai garda terdepan ketahanan nasional Indonesia harus tetap setia pada Pancasila dan UUD 1945 demi tetap tegaknya NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Dengan segala kerendahan hati, tulisan ini sejujurnya hendak mengambil posisi pandang bahwa nuklir bukanlah musuh atau hantu yang harus ditakuti. Akan tetapi kawan bagi rakyat di negara berdaulat berdasarkan Pancasila seperti Indonesia. Sepanjang dia –reaktor nuklir- dikelola secara profesional dengan menerapkan sistem Risk-Management secara optimal dengan penerapan SOP (standard operating procedure) yang ketat dan High-Profile Management serta dijalankan oleh tenaga ahli terbaik yang kita miliki.

Energi primer di Indonesia selama ini hanya bersumber dari minyak bumi, gas, batu bara, panas bumi, air, dan biofuel. Sementara nuklir belum memberikan kontribusi signifikan. Reaktor yang sedianya dibangun di Jepara selalu terkendala oleh berbagai hal dan alasan. Padahal Indonesia sudah punya UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran. Uranium sebagai sumber bahan baku nuklir pun sangat berlimpah.

Sejauh ini riset BATAN (Badan Tenaga Nuklir) telah memastikan bahwa uranium sebagai bahan baku nuklir antara lain tersimpan di Kabupaten Melawi-Kalbar, Kepulauan Bangka-Belitung, Kabupaten Mamuju-Sulawesi Barat, Sibolga-Sumatra Utara, dan Biak-Papua. Kita sudah punya BAPETEN (Badan Pengawas Teknologi Nuklir), selain BATAN sebagai regulator. Selama ini publik kurang dibuat mengerti untuk mampu membedakan antara energi nuklir terapan yang aplikatif dan ramah lingkungan dengan persenjataan Nuklir-Biologis-Kimia (NUBIKA) sebagai mesin perang yang berbahaya bagi peradaban dan kemanusiaan.  Nubika adalah “alat pemusnah manusia” oleh negara-negara Super-Power dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Energi Nuklir adalah sumber energi baru terbarukan yang akan menyelamatkan kita dari krisis sumber energi konvensional berbasis fosil (migas, batu bara, dan lain-lain). Diperlukan political will dan keberanian pemerintah untuk segera mendorong penggunaan energi nuklir secara masif di Indonesia karena cenderung lebih efisien, ekonomis, visioner, dan ramah lingkungan. Walau penting diketahui bahwa membangun reaktor nuklir relatif mahal dan berisiko tinggi. Pemanasan global sebagai polusi yang disebabkan oleh pemakaian energi fosil (batu bara, migas) selama ini sebenarnya dapat dikurangi (mitigasi) dengan pengembangan energi nuklir. Amat disayangkan, rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir masih mendapat resistensi dari beberapa pihak, tanpa argumentasi yang mencerdaskan publik.

Sifat ramah lingkungan dari energi nuklir adalah tanpa limbah buangan sama sekali (zero-waste). Kalau saja masyarakat telah terinformasi dengan baik akan arti penting dan nilai strategis energi nuklir bagi kemajuan dan kedaulatan bangsa kita, saya yakin rakyat  Indonesia -yang mengerti tujuan kemerdekaan dan didirikannya bangsa ini- tentunya akan mendukung sepenuhnya. Intinya, pengembangan tenaga nuklir akan memberi nilai tambah yang signifikan bagi kemajuan bangsa secara jangka panjang. Ini  sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pilihan pengembangan nuklir sebagai sumber energi pun akan menunjukkan bukti konkrit adanya watak kemandirian dan kedaulatan negara dan pemerintah dari “dikte” kepentingan korporatisme dan Negara Super-Power, seperti kasus Namru di Papua, misalnya. Semoga pengembangan energi nuklir di Indonesia dapat memperkuat program Nawacita Presiden Jokowi. Karena pilihan itu menjelaskan kita bukan negara “jongos” yang bisa sembarang di-dikte kepentingan pihak asing. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior Puspol Indonesia, Analis Geopolitik

Mengenai nuklir, saya pikir semua negara dan bahkan masyarakat awam paham tentang efek bahayanya nuklir. Sejak dari sekolah dasar (SD) dalam pelajaran sejarah, kita diceritakan mengenai runtuhnya kekuatan Jepang. Ini terjadi akibat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki.

Tidak ada yang membantah, kedahsyatan senjata nuklir. Dalam sekejap tak hanya meluluh lantakan kedua kota,namun juga membuat Jepang mundur dalam kancah Perang Dunia Dua.

Berkat pelajaran sejarah, tingkat pengetahuan akan kewaspadaan rakyat pun sangat tinggi. Buktinya debat penolakan atas wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pun sampai ke zona "tongkrongan". Artinya pemerintah sangat menyadari ancaman akan pemanfaatan Nuklir menjadi senjata.

Sudah menjadi kelaziman. Sifat negara adidaya untuk menolak perjanjian, hukum, dan konvensi apa pun yang jelas-jelas dapat melemahkan security negara mereka. Karena mereka sudah mencapai  tahapan teknologi tinggi. Dengan kemajuan teknologi yang mereka miliki, mereke menyadari bahaya Nubika. Dengan kesadaran akan bahayanya Nubika sebagai senjata, membuat negara-negara adidaya melakukan eksperimen dan proses pembuatan sampai uji cobanya tidak di negara mereka sendiri.

Catatan penting dari kasus Namru 2 membuktikan bahwa kesadaran akan pengembangan senjata Bika (biologi-kimia), tidak sebatas pengelola negara dalam hal ini aparatur negara yang berkaitan langsung degan tanggung jawabnya. Namun, penolakan sipil pun sangat memanaskan intensitas. Penolakan dan penghentian kerjasama Amerika Serikat (AS)-Indonesia dlm proyek Namru yang sudah dijalin sejak tahun 1970.

Kemisteriusan yang nyata, selain pengiriman sampel penyakit ke laboratorium Namru dari rumah sakit serta fasilitas. Kekebalan diplomatik para stafnya plus posisi laboratorium Namru yang berada di tengah kota Jakarta dimanfaatkan oleh AS tanpa disadari keberadaan dan aktifitasnya oleh warga sekitar. Itu adalah bukti dari penjelasan saya di atas. Terlepas ada bisnis atau uji coba, yang jelas ada aktivitas misterius dan Indonesia tidak mendapatkan manfaat apa pun. Wajar muncul tudingan kecurigaan aktivitas lembaga intelijen AS di Indonesia.

Mau kelompok teroris atau pun tentara resmi dari negara, dalam hal ini intelijen, menurut saya mereka telah melakukan penetrasi, yaitu modifikasi genetika dan aktifitas lainnya. Contohnya banyak video yang viral di masyarakat tentang telur buatan, beras plastik, garam kaca, buah-buahan dilapisi semacam lilin, dan sebagainya. Bahkan jangan-jangan teroris sengaja digunakan untuk menjadi agen ujicoba di tengah masyarakat dengan disponsori oleh tentara resmi dari negara lain di Indonesia. Bisa saja toh?

Indonesia sebetulnya sangat menyadari bahaya ancaman Nubika sebagai senjata pemusnah. Terbukti dengan ikut aktif dalam kegiatan proliferasi nuklir sampai menjadi anggota aktif OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

Namun koordinasi yang lemah dan arogansi masing-masing institusi untuk bekerjasama menjadikannya tidak berarti apa-apa dalam membuat program program antisipasi (preventive action), apalagi mengatasinya jika sudah kejadian. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Salah satu prinsip dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip kehati-hatian, atau precautionary principle. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa untuk suatu produk, proses, atau teknologi baru yang akan diintroduksi yang dampak akhirnya masih diperdebatkan atau belum diketahui, maka sebaiknya ditolak/dihentikan introduksinya. 

Hal yang sama juga perlu dilakukan untuk suatu produk, proses, atau teknologi baru yang dampak akhirnya berbahaya dan merusak, yang sudah menjadi pengetahuan publik luas, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Limbah dari PLTN yang bersifat radioaktif, selain berbahaya secara jangka panjang, juga berisiko dijadikan bahan baku senjata nuklir. 

Prinsip kehati-hatian wajib diberlakukan untuk produk-produk konsumsi yang secara genetik direkayasa, baik dengan teknologi nuklir, biologi, maupun kimia. Bahkan saat ini teknologi rekayasa sudah masuk pada skala nano, atau disebut nanoscience atau nanotechnology. Upaya rekayasa semacam ini seringkali pada awalnya dilakukan untuk tujuan-tujuan "mulia", seperti bagaimana menciptakan spesies tumbuhan yang tahan hama, atau menciptakan varietas tanaman atau hewan baru yang bersifat unggul. 

Sebelum bisa diintroduksi atau diaplikasikan secara masal, produk-produk tersebut haruslah dipastikan tidak akan menimbulkan dampak berbahaya secara jangka panjang. Dan berdasarkan metode ilmiah, proses pembuktian tersebut haruslah dilakukan melalui penelitian terhadap sampel-sampel yang terkendali dan berlangsung terus menerus secara jangka panjang. Itulah mengapa pendekatan kehati-hatian dianggap sebagai cara terbaik untuk melindungi warga dari dampak negatif di masa datang yang tidak bisa diprediksi. 

Seringkali pemerintah kita tergiur oleh sanjungan dari promotor teknologi tersebut dengan sebutan-sebutan sebagai negara terdepan yang akan mengaplikasikan teknologi atau produk nubika, seolah-olah negara kita adalah negara yang modern dan maju secara teknologi, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang dijadikan kelinci percobaan bagi teknologi-teknologi yang belum proven dan tidak jelas dampaknya secara jangka panjang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu