OTT KPK di PN Medan, Nasib Lembaga Peradilan Kian Suram?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 August 2018 16:30
Penulis
Wajah lembaga peradilan kembali tercoreng. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8/2018). Lembaga anti rasuah berhasil menangkap delapan orang yang terdiri dari hakim, panitera, dan pihak lain terkait kasus suap. Dalam OTT tersebut, para penyidik turut mengamankan sejumlah uang dolar Singapura.

Hingga Rabu (29/8/2018) sore, KPK telah menetapkan empat orang tersangka: hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba, Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, dan dua orang dari pihak swasta. Merry dan Helpandi diduga menerima suap sekitar 280 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp3 miliar. Mirisnya, praktik suap itu diduga terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menjerat penyuap, Tamin Sukardi. Ketika hakim yang menangani kasus korupsi turut menerima suap, apakah semakin meyakinkan publik bahwa tindak pidana korupsi mustahil diberantas?

OTT KPK di PN Medan ini menambah daftar panjang pejabat pengadilan terlibat kasus korupsi. Menurut catatan ICW, sepanjang tahun 2012-2017 setidaknya 15 pejabat pengadilan yang terjerat kasus korupsi. Bahkan tujuh pejabat merupakan hakim tipikor di daerah, di antaranya hakim di Tipikor Semarang, Tipikor Palu, dan Tipikor Bengkulu.

Lalu, mengapa hakim masih berkompromi dengan suap? Padahal Mahkamah Agung telah menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap pengadilan, yang diluncurkan pada 2017 lalu. Keberadaan sistem ini untuk mencegah praktik pungli, suap, dan perbuatan menyimpang lainnya para pejabat pengadilan. Pendeknya, sistem PTSP guna memastikan orang yang berperkara tidak bersinggungan langsung dengan hakim di luar persidangan. Namun setelah adanya OTT KPK di PN Medan, tampkaknya sistem itu tidak mampu memutus mata rantai para mafia peradilan.

Selain itu, sebenarnya kita juga sudah punya lembaga negara yang bertugas mengawasi tindak-tanduk hakim, yaitu Komisi Yudisial (KY). Keberadaan lembaga ini tak hanya mengawasi soal pelanggaran hukum yang dilakukan hakim, tapi sampai ke ranah pelanggaran etika hakim. Pendeknya, KY salah satu palang pintu yang memastikan perilaku hakim sejalan dengan perintah peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, apakah keberadaan KY tidak efektif memantau dan mengawasi perilaku hakim?

Kini yang menjadi tanya, apa perubahan mendasar yang perlu dilakukan agar hakim bersih dari korupsi? Jika kasus suap seperti yang terjadi di PN Medan kembali terungkap di kemudian hari, boleh jadi publik semakin yakin bahwa lembaga peradilan bukan lagi tempat mencari keadilan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jika masih ada aparat penegak hukum terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, itu artinya sistem penegakan hukum kita masih lemah. Meski MA mengaku berbagai sistem telah dibangun, seperti pembayaran perkara melalui bank untuk mencegah terjadinya pungli atau suap. Tapi faktanya masih ada oknum lembaga peradilan yang menerima suap. Contoh terbaru adalah OTT KPK di Pengadilan Negeri Medan terkait dugaan suap penanganan tindak pidana korupsi.

Selama sistem dikelola oleh manusia, kebocoran pasti akan tetap terjadi. Karena itu inti permasalahannya adalah integritas dan moralitas manusianya. Itu kunci pemberantasan korupsi. Walau sudah dipenuhi semua kebutuhannya (needs), sifat serakah (greedy) manusia tetap melekat. Sifat tersebut hanya bisa dikalahkan oleh moral baik.

Hakim-hakim pengadilan terutama yang menjelang pensiun ada kecenderungan mumpung mendayagunakan kewenangannya untuk mengisi pundi-pundi keuangannya. Ini fenomena yang membalik logika, seharusnya para hakim semakin tinggi jam terbangnya, semakin berpengalaman, semakin tua usianya juga semakin arif semua langkahnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka lebih banyak memburu materi menjelang pensiun. Inilah ironi dan takdir mereka yang memegang kekuasaan tapi tak beriman. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Beri aku hakim, jaksa, polisi, dan pengacara yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun, aku bisa mewujudkan keadilan (BM Taverne, 1874-1944).

Setidaknya itulah yang harus ada di negeri ini. Sepenggal ucapan yang terus dikatakan hakim Nicholas Mashal dalam film Dark Justice harus menjadi inspirasi bagi penegak hukum, "Justice maybe blind, but it can see in the dark” (keadilan mungkin buta, tapi bisa melihat dalam kegelapan).

Secara filosofi hakim adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jadi kalaulah hakim melakukan kesalahan dan tidak memiliki moral, maka “hancurlah” bumi ini. Sangat miris ketika hakim melakukan korupsi dalam praktik peradilan. Di mana lagi rakyat meminta keadilan ketika orang yang harusnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini masih memiliki watak korup dan moral tidak terpuji. Kalau sudah begini situasi lembaga peradilan di Republik Indonesia, haruskah Tuhan yang datang untuk mengadili?

Persoalan hakim yang terkena OTT KPK ini bukan karena Komisi Yudisial tidak mampu mengawasi perilaku hakim. KY sudah berjalan dengan baik. Kalau watak hakimnya tak baik dan tidak bermoral bahkan bersikap korup, siapa pun yang mengawasi akan tetap saja tidak bisa diawasi.

Kita berharap para penegak hukum itu sendiri yang harus mengubah nasibnya. Sehingga, perubahan mendasar perlu dilakukan oleh para hakim sendiri, dengan mengedepankan moral. Karena UU Kekuasaan Kehakiman jelas sekali hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara, asas kemerdekaan dalam memutus. Kita boleh tidak setuju dengan putusan hakim, namun ketika hakim sudah mengeluarkan putusan atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka sistem demokrasi terkunci rapat-rapat secara otomatis. Bahkan, demokrasi yang melibatkan suara puluhan juta orang pun bisa selesai dengan putusan hakim. Itulah kehebatan hakim, makanya hakim harus jujur, adil, bermoral, dan berintegritas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Kasus OTT PN Medan menarik perhatian kembali, mencoreng kembali, memperluas lubang ketidakpercayaan publik, meningkatkan rasa “benci” pada seragam aparat dan meyakinkan masyarakat bahwa korupsi sudah mengerak pada diri para pejabat. Yang lebih memperhatinkan lagi, yang terkena OTT adalah hakim yang tengah menangani kasus korupsi. Ini ibarat kata, pagar makan tananam. Mestinya menjaga justru menjadi pelaku kejahatan.

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap pengadilan, yang diluncurkan MA pada 2017 lalu, terbukti tidak serta merta menutup peluang penyelewengan. PTSP hanya bersifat pencegah, dengan mengantisipasi tidak mempertemukan sekacara sitesm antara pihak pihak penegak hukum dengan pihak yang berperkara. Namun, tetap saja, jika kedua belah pihak ingin menyimpangi, maka PTSP hanya menjadi system saja, tidak lebih.

Sebenarnya telah ada Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun KY tampak hanya seperti macan kertas, ia bisa jadi “sangar” dan besar, tapi tidak memiliki kekuatan. Bisa jadi hakim merasa khawatir adanya pengawasan dari KY, tapi hasil pengawasan KY sendiri tidak memiliki implikasi yang siginifikan pada pengendalian penyelewangan, membuat KY tidak memiliki taji. Hasil pengawasan dalam bentuk rekomendasi yang tidak otomatis eksekutabel menjadi salah satu faktor utama. MA sebagai lembaga yang lebih “Tua” daripada KY tentu ada sedikit keengganan melatakkan diri di bawah pengawasan KY, apalagi melaksanakan serta merta rekomendasi KY. Inilah wujud nyata egosektoral antar lembaga Negara.

Jika dilihat dari laporan yang masuk ke Komisi Yudisial terkait dengan perilaku hakim, dan mulai aktifnya Narahubung KY di beberapa daerah, didukung oleh beberapa kampus yang bekerjasama dengan KY serta pengawasan dan laporan langsung dari masyarakat, maka kita harus mengakui bahwa pengawasan itu berjalan dengan baik. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan KY, sepanjang 13 tahun keberadaan KY sudah ada 16 ribu laporan yang masuk.  Tahun 2017 saja sudah hamper 2.473 laporan. Namun, kasus yang ditindaklanjuti dan yang direkomendasikan masih cukup sedikit. Dengan demikian, bukan pada pengawasannya, namun pada tindak lanjut hasil pengawasan itu sendiri yang harus ditingkatkan.

Kenyataan bahwa masih ada hakim yang menerima suap, menunjukkan faktor perilaku korup itu tidak tunggal. Selain memang pelaku memiliki niat jahat, ada faktor keuntungan ekonomi, faktor kekuasaan, gensi dan maupun eksistensi. Tidak jarang kemudian, pihak-pihak pemegang kekuasaan ingin menunjukkan kuasanya antara lain dengan melakukan tindakan di luar kewenangan, agar orang lain bahwa dia powerfull. Atau pertimbangan keuntungan ekonomi. Ada kalkulasi angka yang konkrit ketika seorang pelaku melakukan korupsi, antara biaya yang dikeluarkan, perolehan hasil, dan biaya resiko jika tertangkap. Beberapa faktor ini mesti ditangkap secara tepat oleh penegak hukum.

Lalu, apa perubahan mendasar yang perlu dilakukan agar hakim bersih dari korupsi? Upaya agar hakim tidak korup sudah cukup dilakukan, mulai dari diklat integritas, mekanisme Satu Pintu, Pengawasan internal maupun ekternal dan seterusnya. Tinggal dikuatkan pada tataran eksekusinya saja. Jangan ragu dan khawatir ketika memutuskan perkara kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk hakim. Perlu pendekatan kriminologis. Faktor apa yang menjadi latar belakang perilaku korup, maka sanksi dikuatkan ke arah sana. Misalnya, jika korup untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka harus diputus keuntungannya dan jika perlu dibebani biaya besar untuk dan dan ganti kerugian (dimiskinkan). Jika karena gensi dan eksistensi kekuasaan, maka pemecatan dan pencabutan hak menjabat pada jabatan publik bisa ditambahkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF