Otsus untuk Rakyat Papua; Siapa Tipu Siapa?
berita
Politika

Sumber Foto: westpapuamedia.info

02 February 2018 16:00
Rakyat Papua selalu bertanya, kemana uang otonomi khusus (otsus)? Seorang mama Papua bahkan mengibaratkan otsus seperti awan indah di atas puncak gunung. Bisa dilihat tetapi sulit dijangkau. Kasus kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk di Asmat memperkuat ungkapan si mama Papua.

Mata rakyat seantero Nusantara dan sebagian manca negara berduka karena tragedi Asmat. Kemenkes menyatakan telah memeriksa 12.398 anak sejak September 2017 hingga 25 Januari 2018. Ditemukan 646 anak terkena wabah campak, 144 anak menderita gizi buruk, 25 suspek campak, serta empat anak terkena campak dan gizi buruk.

KLB gizi buruk bukan kali pertama terjadi di Bumi Cendrawasih. Pada 2013 Papua berduka karena 61 anak meninggal secara beruntun akibat kelaparan. Di tahun yang sama 95 jiwa melayang karena busung lapar di Tambraw. Pada 2005 seorang anak meninggal di Jayapura karena busung lapar. Aneh, tanah yang kaya dengan sumber daya hayati, namun anak-anaknya mati karena penyakit kurang gizi.

Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua mengamanatkan empat sasaran pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Dana Otsus Papua hampir Rp5,5 triliun, ditambah lagi dana pembangunan infrastruktur Rp2,4 triliun. Dana yang digelontorkan untuk mencapai empat sasaran Otsus Papua tidak sedikit. Kesehatan menjadi salah satu sasaran yang hendak dicapai, namun mengapa kejadian KLB gizi buruk Asmat masih terjadi?

Sejumlah pihak berpendapat Otsus sering menjadi dalih pemerintah pusat untuk lepas tangan dari masalah yang terjadi di Papua. Namun pihak lain mengatakan, Otsus adalah jalan tengah supaya orang Papua tidak lagi berteriak minta merdeka. Isu merdeka ini pula yang sering digunakan untuk melemahkan para penguasa di Jakarta. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang Otsus Papua?

Kasus kelaparan Asmat membuka mata kita semua. Tiga kepala distrik tidak berada di tempat ketika distriknya mengalami KLB gizi buruk. Tiga kepala distrik itu hanya puncak gunung es. Sering diberitakan para kepala daerah di Papua lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta atau Jayapura ketimbang berada di daerah yang mereka pimpin. Kalau benar adanya, lalu siapa yang mengawasi daerah dalam memanfaatkan dana otsus? Bisik-bisik mengatakan, dana Otsus yang digelontorkan dari Jakarta malah digunakan untuk 'bertamasya' dan memberi 'kick back' pihak-pihak yang membantu  para kepala daerah mengawal pencairan dana tersebut. Bahkan ada bupati yang sampai tertangkap OTT KPK di sebuah hotel di Jakarta.

Sejumlah pakar pemerintahan daerah mengungkapkan, terjadi mismanajemen dalam tata kelola dana Otsus Papua. Diperlukan pendampingan dan pengawasan dalam implementasi Otsus Papua. Sebenarnya banyak LSM dan masyarakat yang memiliki inisiatif untuk mengawasi Otsus Papua. Namun ketika melapor kepada pemerintah pusat, konon katanya sering diabaikan ketimbang mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah. Apa yang menyebabkan pemerintah pusat tidak cepat dalam menindak penyalahgunaan dana otsus, padahal semua sepakat bahwa ada mismanajemen tata kelola dana Otsus?

Dana Otsus Papua dan dana desa yang digelontorkan konon katanya hanya dinikmati oleh penguasa lokal dan orang-orang di lingkar di penguasa saja.Pantas saja tragedi kelaparan kerap berulang. Parahnya, kejadian kelaparan rakyat Papua malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik pragmatis hampir semua pihak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur

Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) setelah sekian lama mengimpor beras, akhirnya Indonesia mampu mengekspor beras pada tahun 2017. Beras itu diekspor ke negara tetangga Papua Nugini (PNG). Beras yang dieskpor bukan dari Jawa atau Sulawesi, melainkan dari Kabupaten Merauke, Papua. Ini berarti Merauke surplus beras. Paradoks dan ironis, sebab pada awal 2018 ini 68 anak meninggal karena KLB campak di Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat adalah pemekaran dari Merauke.

Luar biasa! Sebagai wujud simpati dan solidaritas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan Rp200 juta dari APBD. untuk ditransfer sebagai bantuan ke Pemkab Asmat. Pekan lalu Ibu Risma juga sudah mengirimkan paket bantuan makanan dan obat-obatan ke Asmat.

Sungguh ironis dan menjadi paradoks dana alokasi khusus dan dana t ambahan untuk Papua adalah Rp8,2 triliun. Sebanyak Rp5,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Dari dana Otsus Papua yang 80 persen berada di kabupaten, 15 persen dialokasikan untuk kesehatan. Serta akan menerima bantuan lagi dari Pemkot Surabaya Rp 200 juta. Jangan lupa: sejak kebijakan desentralisasi tahun 2000, sebagian besar kewenangan telah diserahkan ke  daerah disertai alokasi anggaran yang besar (termasuk dana Otsus Papua).

Menteri Kesehatan tidak bisa lagi mengatur kebijakan kesehatan di daerah. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten), Direktur RSUD, Puskesmas, tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan lain-lain adalah tanggungjawab gubernur dan bupati. Jadi dalam masalah KLB campak dan gizi buruk alias kelaparan di Asmat, jangan melempar tanggungjawab ke pihak lain, apalagi langsung menunjuk ini kesalahan pucuk pemerintahan pusat. Ini menyangkut masalah leadership dan tata kelola pemerintahan (governance) di daerah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Dengan adanya otonomi daerah atau otonomi khusus (Otsus) untuk Papua, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi--khususnya kabupaten-- harus bisa lebih mengetahui keadaan kondisi masyarakatnya. Otonomi daerah mempendek pelayanan publik. Pusat tidak perlu lagi melakukan pelayanan publik, tetapi dilimpahkan ke daerah, khususnya kabupaten. Salah satu contohnya pelayanan kesehatan.

Seharusnya dengan era otsus seperti sekarang ini, hal-hal seperti KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat tidak perlu terjadi. Pemerintah kabupaten dengan masyarakat seharusnya sudah menjadi lebih dekat, artinya pemerintah seharusnya sudah lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada sebelum terjadi kejadian seperti KLB di Asmat.

KLB gizi buruk dan campak di Asmat perlu diselidiki. Apalagi dengan dana otsus yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan begitu besar. Perlu dilakukan evaluasi sejauh mana penggunaan keuangan dana otsus, DAK, DAU, dan APBD Kabupaten Asmat. Selain evaluasi penggunaan keuangan, perlu juga melakukan evaluasi terhadap jumlah dan kualitas tenaga medis di sana.

Jangan sampai dengan wilayah yang luas dan medan yang begitu sulit, jumlah tenaga medisnya kurang. Sehingga ini mengakibatkan pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal, karena medan yang cukup berat. Kemudian tenaga medis yang sudah ada juga perlu diperhatikan. Bagaimana mereka dalam melakukan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini pengawasan dari DPRD, pemerintah provinsi dan kabupaten itu kurang. Perlu ada pengawasan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan sampai para tenaga medis yang ada lebih sering tidak berda ditempat, sehingga pelayanan kepada masyarakat jadi terbengkalai.

Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan melibatkan gereja, masyarakat adat, dan LSM yang ada. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan yang selama ini diberikan.

Untuk jangka panjang, masyarakat pedalaman Papua perlu diedukasi untuk hidup sehat. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Lembaga adat, gereja, dan LSM perlu mengambil bagian untuk mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat, sehingga kejadian seperti di Kabupaten Asmat tidak perlu terulang kembali.

Oleh karena itu pemerintah, gereja, lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM perlu bersinergi. Bukan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi pemerintah perlu menjadi fasilitator untuk semua kegiatan ini. Supaya kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Pemerintah punya sumber daya untuk melakukan itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Nasional Persatuan Nasional Mahasiswa Administrasi (PENASMA)  2008-2010

Pertama saya membagi tiga aspek permasalahan KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yaitu: 1. Distribusi pelayanan kesehatan baik personel dan infrastruktur tidak optimal; 2. Akses informasi terbatas; 3. Karena pola hidup yang kurang sehat (lingkungan dan sebagainya).

Akar permasalahnnya bukan karena besar atau tidaknya anggaran, tetapi karena action by accident masih menjadi pola lama yang selalu dipakai ketika menangani masalah. Harus ada strategi besar sampai strategi teknis yang mendetail untuk menangani masalah di Papua, terutama kesehatan. Karena pada dasarnya kekhususan otonomi itu bukan karena anggaran, tetapi bagaimana menciptakan kesejahteraan yang merata.

Kesejahteraan bukan hanya sekadar infrastruktur yang memadai, tetapi SDM juga menjadi hal yang utama. Karena buat apa bangun Puskesmas, tetapi personelnya atau petugas medisnya tidak ada atau kurang.

Harus ada juga audit dana otsus bagi Papua. KLB Asmat menjadi bukti bahwa dana sebesar apa pun yang digelontorkan tidak mampu menyentuh masyarakat. Dunia sudah semakin maju dan teknologi sudah semakin berkembang, tetapi kita masih mendengar saudara-saudara kita di Papua mengalami gizi buruk. Itu sama artinya Papua tidak bergerak (stagnan) dari 10 atau 20 tahun ke belakang.

Harus ada kontrol supervisi langsung dari pusat terhadap daerah. Bukan hanya sekadar melihat program, tetapi action by program itu sendiri. Pelaksanaannya itu yang harus dilihat dan dikontrol oleh pusat bukan programnya.

Terakhir khusus untuk pemerintah daerah, harus punya grand design atau strategi untuk bersentuhan langsung kepada masyarakat. Bukan hanya program tetapi 'kesentuhan' terhadap masyarakat setempat. Kasus ini pun membuktikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengenal masyarakatnya secara baik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua