PKS, Berdiri di Oposisi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 June 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Wakil ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan, PKS tidak akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Begitu pula pernyataan ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang tetap menginginkan tetap bersama Gerindra dalam koalisi Adil Makmur. Dengan kata lain, PKS tetap ingin menjadi partai oposisi bagi pemerintah Jokowi jika memang Jokowi memenangkan sengketa pilpres 2019.

Dalam sistem demokrasi, tidak ada yang salah dengan adanya partai oposisi.  Partai ini berada di luar pemerintahan atau kabinet. Biasanya mereka menjadi pihak yang mengontrol atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

PKS telah menasbihkan diri sebagai partai oposisi sejak 2014 sejak awal pemerintahan Jokowi. Jika nanti Jokowi kembali memimpin pemerintahan, PKS berniat tetap menjadi partai oposisi.  Apakah tetap sebagai partai oposisi akan menguntungkan PKS nantinya?

Nampaknya, menjadi partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi akan menjadi tantangan berat bagi PKS. Semisal PAN dan Partai Demokrat (PD) jadi memantapkan langkahnya untuk merapat ke pemerintah, maka praktis hanya PKS dan Gerindra yang akan menjadi oposisi.

Sementara sinyal merapatnya PAN dan PD kini terlihat makin kuat. Lihat saja cuitan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief yang menyebut partainya berhak menentukan arah politiknya. Ada pula Waketum PAN Viva Yoga Mauladi yang juga menyatakan PAN membuka diri untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Hanya berdua dengan Gerindra, lalu seberapa kuat daya saing partai oposisi ini nantinya?  

Menjadi partai oposisi tentu memiliki konsekuensi tersendiri bagi sebuah partai. Dengan tidak adanya kader partai dalam kabinet misal saja, maka praktis keuangan partai hanya akan bergantung pada iuran anggota serta sumbangan. Siapkah sebuah partai hidup dan berkembang dengan dana yang terbatas?

Selain kekuatan dana, menjadi partai oposisi harus juga harus memiliki kekompakan yang luar biasa dalam internalnya. Sayangnya PKS sempat terbelah menjadi dua pada 2018. Faksi Keadilan diisi para senior yang bersikap konservatif. Sementara faksi Sejahtera diisi para kader muda yang berjiwa liberal. Terbelahnya internal partai, mau tidak mau membuat sebagian pendukungnya angkat kaki.

Lantas apakah dengan pengalaman menjadi partai oposisi selama 5 tahun terakhir, cukup mumpuni untuk dijadikan pelajaran? Apa yang sebenarnya menjadikan PKS begitu yakin menjadikan dirinya berada di sisi opisisi nanti?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Pilihan PKS menjadi partai oposisi sangat baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena perlu adanya checks and balances. Jika pemerintah kuat maka perlu juga oposisi yang kuat. Ini berguna agar jika pemerintah salah jalan, bisa diingatkan oleh partai oposisi.

Pilihan PKS untuk menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-MA merupakan pilihan yang rasional dan cerdas. Pilihan tersebut tentu akan menguntungkan PKS karena di saat partai lain ingin bergabung dengan koalisi kubu Jokowi-MA, PKS memantapkan diri menjadi oposisi. PKS menjadi pembeda.

Biasanya ketika menjadi oposisi, daya tahannya akan kuat. Jika pemerintahannya gagal, maka partai oposisi-lah yang akan untung. Dulu PDIP juga dari tahun 2004-2014 (10 tahun) menjadi oposisi. Lalu pada 2014 menang Pemilu.

Tak apa jika Gerindra dan PKS yang berminat menjadi oposisi. Walaupun hanya dua partai, mereka akan kuat dan memiliki daya saing selama menjadi partai oposisi. Karena pilihan oposisi juga bagian dari persiapan untuk bersaing di 2024 nanti. Dua partai sudah cukup untuk bisa mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah jika nanti pemerintah salah arah. Kesalahan-kesalahan pememerintah nanti dalam mengurus negara, akan menjadi keuntungan bagi partai oposisi.

Setiap partai harus siap kalah dan harus siap menang. Yang menang akan ada dipemerintahan yang kalah biasanya akan menjadi oposisi. Ketiadaan dana bukan menjadi halangan untuk garang dan keras dalam mengkritik pemerintah.

Justru di saat dana tak ada, kader-kader partai oposisi akan ditempa dengan kesulitan. Dari kesulitan itulah biasanya mereka berpikir untuk memang di Pemilu yang akan datang. Jika sudah memilih dan sudah siap menjadi oposisi, ya harus siap dengan konsekwensi apapun termasuk tidak memiliki sumber pendanaan partai.

Buktinya PKS menjadi oposisi suaranya naik. Walaupun sempat terbelah tapi perolehan suaranya di Pileg 2019 naik. PKS sudah banyak belajar dan dengan 5 tahun menjadi oposisi sudah cukup paham untuk menjadi oposisi di lima tahun ke depan.

Harus yakin (menjadi oposisi). Pilihan PKS menjadi partai oposisi merupakan pilihan terbaik. Karena jika PKS bergabung dengan kubu 01 pun, tak akan mendapatkan jatah menteri yang banyak dan tak akan mendapat kementerian yang strategis.

PKS sangat yakin karena dengan menjadi oposisi mereka akan semakin besar. PKS akan banyak tampil dalam pemberitaan-pemberitaan dalam mengkritik pemerintah kedepan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako

Langkah PKS di Oposisi Perlu DiapresiasiSikap politik PKS untuk berada di dalam oposisi patut hargai. Hal ini bisa dikatakan PKS sebagai partai penyeimbang untuk senantiasa mengontrol partai penguasa. Meskipun nantinya diperhadapkan dengan berbagai konsekuensi politik.

Kita berharap dengan keinginan PKS untuk berada dalam oposisi tidak terjadi fragmentasi internal partai. Karena ini justru nantinya akan melemahkan PKS untuk melakukan control terhadap partai penguasa. Polarisasi bisa saja terjadi pada setiap parpol karena mereka didorong dengan berbagai kepentingan.

Menurut pengamatan saya, selama periode 5 tahun PKS berada di luar pemerintahan cenderung  peran controlnya terhadap partai penguasa belum maksimal. Hal ini karena masih terjadi friksi di internal PKS.

Sikap PKS yang memiliki integritas untuk tetap berada dalam oposisi patut diberi apresiasi  meskipun tidak mendapat apa-apa. PKS juga memiliki fatsun politik yang cukup tinggi. Meskipun secara teori politik, pilihan ini terkesan kurang tepat. Misal Partai Demokrat dan PAN tetap merapat ke Jokowi, maka kekuatan politik oposisi akan semakin melemah. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas