Paket 3 in 1 Oposisi = Tiga Peluru Satu Sasaran?
berita
Politika

Sumber Foto: jitunews.com  (gie/Watyutink.com)

24 March 2018 16:00
Penulis
Unggahan di laman Facebook Partai Gerindra perihal video pidato Prabowo Subianto menuai ragam reaksi dari banyak kalangan. Dalam rekaman berdurasi sekitar satu menit itu, Prabowo menyitir hasil kajian dari negara luar yang menyebut Republik Indonesia akan bubar pada 2030.

Belakangan beredar bahwa ucapan Prabowo bersumber dari salah satu novel fiksi berjudul Ghost Fleet yang ditulis oleh PW Singer dan August Cole—keduanya ahli strategi berasal dari Amerika. Pertanyaannya, mengapa Prabowo merujuk novel fiksi yang kebenarannya belum tentu akurat? Atau, jangan-jangan benar analisis sebagian kalangan bahwa novel itu adalah informasi intelijen yang tersembunyi, isinya prediksi ke depan akan suatu keadaan di suatu tempat.

Tapi mengapa harus menyitir pendapat seorang asing, sekalipun itu bisa jadi benar? Sebab bukan tak mungkin yang dijadikan rujukan tersebut justru upaya asing mempengaruhi psikologis warga negara agar tak percaya terhadap negerinya sendiri. Syak wasangka ini perlu menjadi waspada, karena kabar beredar bahwa banyak karya tulis luar negeri tentang Indonesia sebagai hasil kerja intelejen asing.

Meski demikian, sejauhmana potensi Indonesia akan bangkrut pada 2030? Apakah Prabowo merasa khawatir atau justru pesimistis? Sebagian kalangan menganggap sebagai peringatan kepada pemerintah agar hal itu tidak terjadi. Sebagian lagi menuduh Prabowo pesimis dengan masa depan Indonesia. Lantas, pendapat mana yang rasional?

Anehnya pidato Prabowo itu diduga kala Gerindra melakukan temu kader tahun lalu. Jika benar demikian, mengapa baru diunggah pada Senin (19/03/18)? Lalu apa kaitannya dengan pernyataan Amien Rais? Pasalnya sehari sebelumnya, Amien melontarkan bahwa program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat merupakan pengibulan pemerintahan Jokowi.

Dugaan keterkaitan tersebut sangat wajar, karena landasan berpikir keduanya sama-sama mengkritik pemerintah yang membiarkan segelintir orang menguasai sekira 74-80 persen tanah di wilayah NKRI.

Apa motif di balik pernyataan Prabowo dan Amien? Mungkinkah hanya sekadar memanfaatkan momentum? Karena akhir-akhir ini pemerintah tengah dihajar isu utang senilai lebih dari Rp4.000 triliun. Jangan-jangan keduanya tengah mempengaruhi nalar publik dengan silogisme; kalau utang negara sebegitu banyak, maka negara akan bangkrut.

Kalau begitu adanya, apakah bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi mendapatkan paket 3 in 1 = tiga peluru satu serangan dari oposisi? Atau justru sekadar kritik berbau frustasi dari oposisi? Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), pada tahun 2030 Indonesia berpotensi memiliki perekonomian terkuat ke-5 di dunia—yang diamini oleh kalangan ekonom.

Tapi mungkin saja Prabowo dan Amien tengah melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri. Sebab kediaman pendiri Partai Gerindra di kawasan Hambalang bak istana, dengan nilai aset capai puluhan miliar. Sementara sang tokoh reformasi disinyalir memiliki banyak tanah di berbagai tempat di Yogyakarta. Lalu apa solusi yang ditawarkan oposisi agar Indonesia tidak bangkrut pada 2030?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yang terjadi di Indonesia adalah gejala Multiverse, perjumbuhan (tumpang tindih, lebih dari 1) kriminal, koruptor, dan pelaku kudeta terselubung. Ini masalah negara berkembang tapi negara maju juga masih bisa terkena, seperti penahanan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy karena dakwaan menerima suap dari mantan diktator Libya, Muammar Khadafy . 

Di negara maju kasus seperti itu biasanya merupakan exception, kekecualian atau anomali, sebab umumnya orang sangat memelihara etika jabatan dan sangat peka terhadap kritik terhadap kasus korupsi yang menimpa mereka. Sedang di negara berkembang seperti Indonesia, biasanya pejabat sangat tidak tahu malu, sangat belagak pilon dan ngotot, sampai penegak hukum mampu menemukan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. 

Kita memang harus belajar hidup dengan kondisi seperti itu yang juga universal, mencakup seluruh dunia, bukan cuma gejala lokal Indonesia, tapi gejala global. Tidak ada satu negara pun yang bebas dari 3K itu yang kadang kadang saling berkelindan.
 
Dalam hal kasus e-KTP pun melibatkan oknum WNI yang "terbunuh" dalam operasi FBI di California. Yohanes Marliem dinyatakan bunuh diri oleh FBI sehingga tidak dilakukan pengusutan lebih lanjut. Sekarang kasus e-KTP sudah merebak kemana-mana. Hari Kamis 22 Maret ini, Setnov mengungkap banyak politisi kelas berat termasuk dari the ruling party dan the dynasty yang disebut langsung tanpa akronim oleh mantan ketua DPR dari Golkar itu. Tampaknya Setnov memakai jurus barjibarbeh, bubar satu bubar semua. Kalau semua memang mau dituntaskan memang akan banyak korban.  Tergantung apakah KPK  punya dosis ketegaran berani mati untuk menggempur siapapun yang terlibat meskipun berasal dari the ruling party.  

Polemik Amien Rais-Luhut Panjaitan dan kritik Prabowo tentang Indonesia bubar 2030 semua itu merupakan bagian dari multiverse, kerancuan amburadul campur-aduk antara perbuatan kriminal, tindakan koruptor dan manuver kudeta. Semua orang mau merebut menguasai negara, setelah berkuasa semuanya ternyata hanya menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang selaku penyelenggara negara. Memperkaya diri atau oknum atau keluarga atau kerabat atau untuk dana partai. Right or wrong my party my ruling party, my clique, my gang, my corps entah my apa lagi. termasuk my country sehingga bisa melahirkan Hitler yang dikagumi karena membajak nasionalisme dan patriotisme. 

Right or wrong mestinya ya right or wrong. Seperti ketika Wibisono adik bungsu Rahwana, menyeberang ke Sri Rama karena tidak bisa mendukung kakaknya Dasamuka menculik istri orang. Sebaliknya Kumbakarna (adik kedua Rahwana) tetap menjalankan doktrin right or wrong my brother, my country

Kita semua harus belajar hidup dari filosofi wayang yang barangkali sama dominan dan pengaruhnya terhadap budaya bukan hanya Indonesia tapi di bangsa lain juga. Shakespeare, Hamlet dan macam macam drama sejak zaman dewa-dewa Yunani. Penuh dengan kontradikasi dan konflik antara baik dan buruk yang tidak jarang berakhir dengan tragedi dan ironis dan tidak semua berakhir dengan Joyoboyo, sing elin lan waspodo yang pada akhirnya menang. Kadang kadang ada anomali, bahwa orang atau pihak yang baik "kalah" dan sampai akhir drama tidak bisa menang kembali. Bung Karno tragis wafat sebagai tahanan politik Orde Baru ditahan di Wisma Yaso. 

Tapi bila kita menganalisis seluruh penilaian kinerja nation state Indonesia maka kinerja Indonesia memang mencerminkan watak ambivalen bangsa ini yang sebagian sangat anti korupsi dan keki serta ingin membrantas 3K (kriminal, koruptor, kudeta) tapi tampaknya hampir semua terlibat hingga tidak mau mesti dimulai dari mana. 

Mungkin harus rekonsiliasi pemutihan dan pertobatan masa. Selanjutnya harus ada pembuktian terbalik harta kekayaan penyelenggara negara.  Negara bisa mengambil alih , menyita harta seseorang yang tidak bersedia mengikuti peluang Amnesti Berpinalti dosa masa lalu. Tanpa itu  maka semua hanya menyentuh parsial, oknum, partisan tapi akarnya tetap menggurita dan akan terus merongrong kewibawaan pemerintah, ketahanan negara dan peradaban nation state Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Pernyataan Prabowo Subianto hanya bentuk peringatan saja kepada rezim yang sedang berkuasa maupun rakyat Indonesia bahwa problem bangsa ini tidak sederhana. Tantangan geopolitik yang ada di sekitar laut Cina Selatan atau pun kawasan Asia-Pasifik secara umum memiliki konflik yang sangat mengkhawatirkan, karena terjadi perebutan pengaruh antara Tiongkok dan Amerika. Dalam konteks itu, Indonesia memang memiliki posisi yang cukup mengkhawatirkan.

Atas dasar itu, Prabowo khawatir bahwa kalau pola pengelolaan Negara tidak mengindahkan kepentingan nasional atau national interest, maka besar kemungkinan berbagai persoalan yang memberatkan negara akan mencul.

Berkaitan dengan sikap sebagian kalangan yang menganggap Prabowo pesimistis, sebetulnya Prabowo hanya menjelaskan bahwa ada referensi novel fiksi yang pernah ia baca mengenai masa depan Indonesia. Jadi prediksi Indonesia bubar pada tahun 2030 bukan pendapat Prabowo.

Mengenai hal tersebut, ada proses komunikasi yang terputus sehingga menimbulkan pemaknaan informasi yang beragam terhadap pidato Prabowo. Bahkan memiliki tafsir yang berlapis-lapis; Prabowo menafsirkan novel karya PW Singer dan August Cole dalam pidatonya, lalu pidato tersebut ditafsirkan lagi oleh sejumlah kalangan yang justru mengkritik sikap Prabowo, kemudian pernyataan yang menganggap Prabowo pesimistis juga ditafsirkan kembali.

Interpretasi yang berlapis tersebut akan menciptakan kekacauan pandangan publik. Di era seperti sekarang ini, kita mengalami keadaan betapa minimnya kedalaman ontologi berpikir—pemahaman publik terhadap sebuah informasi yang tidak tuntas. Ketidaktuntasan itu kemudian disebarkan ulang, lalu ditafsirkan kembali, akhirnya melebar ke mana-mana. Lagi-lagi kondisi ini akibat komunikasi elit politik yang buntu.

Pidato Prabowo sama sekali tidak ada konektivitasnya dengan pernyataan Amien Rais yang mengatakan pemerintah melakukan kebohongan dalam membagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat, karena komunikasi keduanya tidak begitu intens lagi seperti dulu. Selain itu, Amien Rais lebih mengkritisi penguasaan tanah oleh segelintir orang saja. Pada intinya, kedua tokoh tersebut sama-sama mengingatkan pemerintah.

Kritik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan Amien Rais, semestinya istana merespons dengan cara yang lebih bijak dan melakukan introspeksi bahwa, apakah betul tanah di Republik ini banyak dikuasai asing. Kalau mendengar kritik semacam itu, saya kira pihak istana perlu mengajak Amien Rais duduk bersama guna mempertanyakan data yang ia dimiliki benar atau keliru. Jadi jangan mengancam untuk menakut-nakuti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Sebagai seorang pemimpin partai politik, Prabowo Subianto harusnya mengeluarkan pernyatan-pernyatan yang menyejukkan masyarakat Indonesia. Lagipula sudah sepatutnya Prabowo memiliki sikap kenegarawanan yang berpikir jauh ke depan dengan optimisme; semangat kebangsaan, semangat persatuan, dan semangat kejayaan terhadap bangsa Indonesia. Sehingga perkembangan dan laju pembangunan di negeri ini sesuai yang dicita-citakan.

Meskipun Prabowo mengatakan Indonesia bubar pada tahun 2030 berdasar hasil kajian atau prediksi dari negara lain, Prabowo harus tetap berpegang teguh bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan menentang keras segala upaya yang mendiskreditkan bangsa Indonesia.

Kalau saya dalam kondisi Prabowo, saya akan mengatakan bahwa pernyataan negara lain yang memprediksi Indonesia bakal bubar pada 2030 adalah pernyataan yang konyol. Oleh karena itu, kita perlu memberikan dukungan moril dan politik kepada setiap warga negara agar melakukan perlawanan terhadap segala sikap apriori dari negara-negara lain. Karena tidak patut kalau hasil kajian dari luar justru dijadikan untuk menyalahkan pihak pemerintah.

Kalau Prabowo bersikap dengan pernyataan kontroversi seperti ini, publik pun otomatis menilai bahwa Prabowo sangat berambisi untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Tetapi marketing politik yang ia kembangkan justru mendiskreditkan dirinya sendiri.

Sedari dulu sampai sekarang Amien Rais selalu memberi kritik yang tegas dan keras kepada pemerintah. Terkait pernyataannya mengenai pemerintah membohongi rakyat dengan membagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat, bisa saja publik menginterpretasikan bahwa ada keterkaitan dengan unggahan pidato Prabowo oleh akun Facebook Gerindra. Sebab waktunya hampir bersamaan, hanya selang sehari.

Selain itu, Prabowo dan Amien juga menyindir tentang sebagian besar tanah di Indonesia sudah dikuasasi asing atau segelintir orang. Tetapi data yang mereka ungkapkan itu juga perlu divalidasi kebenarnya, karena pemerintah sendiri membantah terhadap informasi yang mereka sampaikan.

Tentu dalam konteks dinamika politik, bisa saja publik menafsirkan bahwa kritakan itu semata-mata untuk kepentingan politik, karena selama ini mereka seringkali mengkritik pemerintahan Jokowi tanpa memberikan solusi yang bisa melahirkan kebijakan yang produktif bagi masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pernyataan Probowo Subianto terhadap Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 terlalu over apriori. Kecurigaan berkelebihan di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Jokowi.

Pernyataan Prabowo di satu sisi sebagai warning bagi pemerintah, yang memang sejak pemerintahan Soekarno, Soeharto atau masa reformasi ini ada upaya pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia besar, kuat dan disegani baik di kawasan Asean maupun kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain Indonesia diramalkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang bukan hanya di Asia Pasifik tapi menjadi kekuatan dunia.

Prasyarat menjadi bangsa besar sudah di miliki Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, di mana letak geografis, SDM dan SDA, kapasitas ekonomi dan military preperednes (kesiapan militer) sebagai intangible power, juga kualitas pemerintahan dan semangat nasionalisme serta patriotism.

Bertitik tolak dari pandangan yang dikemukakan oleh Morgenthau tersebut, masih banyak indikasi yang perlu kita perbaiki sebagai suatu bangsa. Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah ansich. Semua elemen bangsa harus menyadari bahwa ini tugas kita bersama, bagaimana membuat Indonesia tidak terpecah belah menjadi banyak bangsa sebagaimana yang terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet atau menjadi kekuatan besar seperti China, India dan Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi tugas besar bagi politisi di semua partai politik untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan besar yang disegani dan berwibawa di depan negara lain. Bukan menyebar rasa pesimisme.

Walaupun Prabowo bermaksud memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa ada potensi terjadi integrasi bangsa. Tapi banyak orang menganggap ada unsur politik, sehingga pernyataan Prabowo Subianto menjelang kontestasi Pilpres 2019 kurang tepat. Apalagi pernyataan tersebut berbarengan dengan pernyataan dari Amien Rais yang menganggap pembagian sertifikat tanah yang diberikan oleh Jokowi sebagai pengibulan.

Tanpa mengurangi rasa hormat, pernyataan kedua tokoh tersebut dapat mempengaruhi solidaritas kebangsaan di tengah pemerintah sedang memumpuk optimisme untuk membangkitkan kemandirian dan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.

Konsep pembangunan dari pinggir ke pusat, dari desa ke kota adalah satu upaya pemerintah untuk menyebarkan keadilan dan pemerataan. Pemerintah secara perlahan sudah mengurangi konsep pembangunan yang bersifat jawa sentris.

Di daerah rawan konflik, seperti Papua dan Aceh, sudah mulai bangga terhadap Indonesia yang selama ini menganggap Indonesia sebagai bangsa kolonialisme. Kebanggaan ini juga dirasakan oleh masyarakat perbatasan seperti di Natuna (Riau) atau pun di Entikong (Kalimantan Barat) yang selama ini kurang mendapat perhatian pusat.

Pernyataan Prabowo yang bersumber dari salah satu novel fiksi berjudul Ghost Fleet tidak boleh menjadi polemik yang berkepanjangan, terutama bagi elit-elit partai politik yang tengah berkontestasi dalam Pilkada 2018 atau caleg dan Pilpres 2019. Mudah-mudahan pernyataan ini tidak mempengaruhi psikologis kecintaan rakyat terhadap Indonesia. Sebab gejala erosi nasionalisme bukan hanya ada di masa pemerintahan Jokowi, tapi sudah lama dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama di luar Jawa.

Jangan sampai kondisi nasional ini justru dimanfaatkan oleh komparador asing untuk memperlemah integrasi Indonesia. Bagi mereka masa bodoh rakyat miskin dan melarat. Tapi yang penting keluarga, kelompok dan partai mereka kaya raya dan jaya. Gejala ini harus menjadi musuh bersama bagi semua elemen bangsa yang masih mencintai Indonesia demi tegaknya NKRI dan Pancasila. Bravo Indonesia! (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020