Panas Dingin Pasca Putusan MK
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 June 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah usai. Saksi fakta dan saksi ahli telah dimintai keterangannya oleh para hakim MK. Kini, tahap persidangan memasuki agenda rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan putusan atas permohonan Prabowo Sandi, yang akan dibacakan saat sidang pembacaan putusan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Apapun keputusan MK, mau tak mau harus menerimanya sehingga boleh jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Harapan masyarakat  adalah lembaga penjaga konstitusi bisa memutuskan sengketa pilpres secara jujur dan adil, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Yang jadi masalah, putusan MK dinilai tidak bisa jadi jaminan situasi politik akan kembali kondusif sekalipun gugatan Prabowo-Sandi dikabulkan. Apalagi, jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak MK.

Situasi politik macam apa yang bakal terjadi jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak? Begitupun sebaliknya, apakah petahana berikut pendukungnya juga akan berlapang dada bila keinginan oposisi dikabulkan MK? Dengan kata lain, apakah gejolak politik-pilpres akan tetap terjadi pasca putusan MK?

Pertanyaan itu muncul lantaran pembelahan politik di antara dua kubu masih kental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski sebagian masyarakat di berbagai lapisan sudah kembali hidup rukun. Atas dasar ini, sebagian kalangan terus mengupayakan rekonsiliasi. Wacana yang sudah menyeruak jauh sebelum hari pemungutan suara ini belum juga terwujud hingga sekarang.

Kedua kubu dinilai tidak mungkin kembali menyatu dan bersatu secara cepat. Apalagi, jika ada pihak-pihak yang sengaja memelihara pembelahan ini demi mencapai tujuan politiknya.

Sekalipun demikian, rekonsiliasi mau tidak mau harus segera diwujudkan. Begitu desakan banyak kalangan. Jokowi yang diprediksi dan meyakini menang pilpres dikabarkan telah berupaya membangun kesepakatan politik dengan Prabowo-Sandi. Salah satunya, tawaran berupa power sharing kepada oposisi di pemerintahan.

Jika rekonsiliasi model power sharing itu tercapai, apa iya bisa meredam gejolak politik? Di tataran elite politik, boleh jadi tidak ada yang berusaha “merongrong” kekuasaan. Tetapi belum tentu dikalangan pendukung yang kadung fanatik terhadap idolanya, baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.

Sebagian pendukung Prabowo, misalnya, dianggap belum tentu ‘menerima’ putusan MK jika tetap memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Salah satu indikasinya, mereka bersikukuh menggelar aksi mengawal sidang MK sekalipun Prabowo sudah menghimbau agar tidak berbondong-bondong untuk rasa. Aksi ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai upaya mempengaruhi MK agar putusannya sesuai dengan  permohonan oposisi.

Lalu, apa upaya yang mesti dilakukan presiden terpilih untuk ‘merangkul massa’ pendukung kompetitornya? Kita tentu berharap gejolak politik-pilpres cepat pulih. Rakyat pun kembali bersatu dan memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan pada siapa yang punya kuasa secara ekonomi dan politik.  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Siapapun harus konsisten bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Apalagi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tapi, belakangan ini memang perilaku elite politik kurang menghormati hukum.

Putusan MK baik mengabulkan, menolak, maupun menerima sebagian atas gugatan Prabowo-Sandi, menurut saya tetap masih akan menimbulkan gejolak politik. Seandainya gugatan kubu 02 ditolak oleh MK, tentu saja masih ada gejolak politik meski tidak terlalu besar. Namun, jika gugatan 02 dikabulkan justru potensi konflik akan lebih besar. Karena sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Saya pikir, yang diperlukan adalah sikap kenegarawan bagi kedua belah pihak dalam menyikapi putusan MK yang akan dibacakan pada 27 Juni 2019 mendatang. Jika para pihak yang bersengketa bisa menunjukan sikap kenegarawanan-nya, dalam hal ini menerima putusan MK, saya kira gejolak politik tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, tidak terlalu besar. Paling, riak-riak kecil saja.

Wacana rekonsiliasi dengan cara mengajak Partai Gerindra bergabung dalam kabinet pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf (jika menang) itu akan lebih efektif. Tapi wacana itu belum tentu diterima pihak Prabowo, karena perlu pertimbangan yang matang.

Salah satunya, Prabowo tentu akan mempertimbangkan perasaan pendukungnya. Jangan sampai kemudian pendukung Prabowo yang cukup besar itu merasa kecewa atau dikhianati. Karena ini akan berkorelasi dengan kepentingan Pemillu 2024.Gerindra tentu akan memperhitungkan apakah bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan menguntungkan atau merugikan.

Jadi, wacana rekonsiliasi dengan model power sharing itu tergantung keputusan Prabowo. Tapi saya kira, agak sulit Gerindra mau bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Pasca putusan MK, kita berharap Jokowi dan Prabowo mampu mengedepankan persatuan nasional. Kalau kedua-duanya mau berangkulan untuk bersama-sama membangun bangsa ini ke depan, saya kira langkah yang paling penting dan paling signifikan dalam meredam gejolak di tataran akar rumput. Sikap masyarakat Indonesia yang notabene paternalistik ini ditentukan sikap panutannya.

Dengan demikian, Jokowi dan Prabowo perlu menunjukan kemesraan secara nyata dan simbolik ke hadapan publik. Jika Prabowo dan Jokowi bersalaman di depan publik lalu berkomitmen untuk saling mendukung, saya percaya gejolak di masyarakat bisa reda. Artinya, situasi politik pasca putusan MK ini tergantung sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi dan Prabowo. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Memang kedua belah pihak dalam pernyataannya akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pilpres, tapi saya yakin tidak demikian. Pasalnya, pendukung kedua kubu sama-sama ngotot untuk menang. Padahal dalam perlombaan ada yang kalah ada pula yang menang.

Secara deskriptif bisa saja Jokowi menang 6-3 ataupun 7-2 dari 9 hakim. Kan hakim MK ada 9, terdiri dari 3 dari DPR, 3 MA dan 3 Presiden. Otomatis yang 3 dari presiden sebut saja memenangkan Jokowi.

Sementara Ketua MK dari Partai Nasdem sudah ada 4 dukungan bagi Jokowi. Nah tinggal 2 dari DPR dan 3 hakim dari Mahkamah Agung (MA) sebagai penentu. Tapi ini hanyalah analisis bisa saja meleset. Semua keputusan ada di tangan hakim. Harapan publik hakim MK akan bertindak jujur, adil dan benar. Setidaknya kedepankan aspek parsial bukan imparsial.

Jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak, saya pastikan masih ada pendukung 02 yang tetap tak akan menerima hasil tersebut. Mereka ini adalah kelompok fanatik yang tak mampu menerima kekalahan. Otomatis untuk menenangkan situasi, maka capres mereka yang meredakannya.

Sekalipun kalah, Gerindra tetap akan jadi opposition party (partai oposisi). Barangkali konco-konco-nya hanya PKS lantaran PAN dan Demokrat memainkan politik dua kaki dan kepala dua. Jadi, bias politik tanggal 21 dan 22 Mei 2019 lalu bisa terjadi, jika tak diantisipasi. Jadi tetap aparat siap siaga tanggal 28 Juni 2019 saat pengumuman pemenang pilpres di MK.

Apapun risikonya, jika Jokowi terpilih paling tidak dirinya harus merangkul pendukung pasangan Prabowo. Lantaran beliau presiden untuk seluruh warga Indonesia. Sama halnya jika pihak 02 dinyatakan sebagai pemenang.

Sikap fair and gentlemen setidaknya ditunjukan pasangan yang kalah. Politik legowo perlu dikedepankan. Karena semua pihak berharap setelah pengumuman roda pemerintahan tetap berjalan lancar. Hindari sikap apatis, skeptis dan pragmatis. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF