Panglima Pilihan Jokowi
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com - Sumber Foto: poskotanews.com

28 November 2017 16:00
Penulis
Sejumlah ormas yang menamakan diri Kelompok Masyarakat Sipil mendesak Jokowi segera mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Empat bulan lagi (Maret 2018) Gatot masuk masa pensiun. Sisa waktu yang dimiliki presiden untuk menentukan panglima sangat sempit. Kalau sekadar menggunakan hak prerogatif presiden, penunjukan panglima tak makan banyak waktu. Namun proses politik (persetujuan DPR) patut dipertimbangkan.

Ketika pilih Gatot sebagai panglima, Jokowi melanggar tradisi TNI. Pada 2015 lalu pengganti Moeldoko sebagi pucuk pimpinan TNI seharusnya Agus Supriatna (KSAU) , sesuai pola rotasi AL-AD-AU. Namun Jokowi mengambil sikap menabrak UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 (4). Mengapa polanya rotasinya tidak bergilir AD-AL-AU-AD-AL-AU?

UU TNI Pasal 11 (2) mengatakan postur TNI dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah penunjukan Gatot sebagai panglima ada kaitannya dengan kebijakan pertahanan pemerintahan Jokowi? Atau sekadar ‘cari aman’ karena beranggapan AD masih cukup kuat pengaruhnya dibandingkan dua matra lainnya?

Jokowi bukan yang pertama menabrak tradisi rotasi yang telah dimulai sejak era Gus Dur. Pada 2002 silam, Megawati juga telah melakukan hal serupa. Megawati mengangkat KSAD Endriartono Sutarto menggantikan Panglima TNI Widodo AS (AL). Kalau mengikuti pola rotasi, seharusnya dari AU. Namun pola itu ditabrak Mega dengan mengangkat KSAD sebagai panglima.

Saat dilantik, Endriarto seharusnya sudah pensiun, namun dia mendapatkan Perpanjangan Dinas Aktif (PDA) TNI. Tidak tanggung-tanggung, PDA kembali diberikan hingga 4 kali sejak era Mega sampai SBY. Pelantikan Endriarto konon katanya membuat KSAU Hanafie Asnan ‘ngambek’. Apa yang menyebabkan Mega menabrak pola rotasi? Ada apa di balik pemberian PDA hingga 2 tahun era kepemimpinan SBY?

Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, pengamat menilai harus dilakukan rotasi kepemimpinan di tubuh TNI. Kalau sesuai konsep program maritim Jokowi, bukankah AL yang lebih memahami konsep maritim dan kelautan? Tetapi masa pensiun KSAL Ade Supandi hanya terpaut dua bulan dari Gatot. Apakah Jokowi akan mengulang yang dilakukan Megawati pada 2002 silam? Memberikan PDA sekaligus menabrak tradisi rotasi untuk kedua kalinya?

Kalau kembali pada tradisi rotasi, kini jabatan Panglima TNI adalah giliran KSAU Hadi Tjahjanto. Masa aktif Hadi juga masih panjang. Sejumlah pengamat menilai tidak masalah konsep pertahanan maritim dikomandoi AU. Apa benar seperti itu? Apakah bisa mengawinkan kepentingan politik Jokowi jelang 2019 dengan konsep poros maritim dunia?

Dengan paparan di atas, siapakah yang paling tepat dipilih oleh Jokowi sebagai Panglima TNI?

Apakah pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Militer CSIS

Saya rasa Jokowi tidak akan kembali menabrak tradisi rotasi matra dalam memilih Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo. Sebenarnya dalam memilih Gatot pada 2015 lalu, Jokowi tidak terlalu menabrak tradisi rotasi. Di UU Nomor 34 Tahun 2004 sebenarnya tidak terlalu definitif, tetapi dapat bergiliran antara ketiga matra TNI.

Kalau pada 2015 Gatot diangkat mengantikan Moeldoko, dari AD ke AD itu ada pertimbangan taktis. Kalau waktu itu Jokowi memilih berdasarkan giliran, mungkin kini akan dihadapkan dengan pilihan Gatot yang belum memasuki masa pensiun. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau dari AD ke AD lagi.

UU TNI itu bersifat referensi dalam pengangkatan panglima. Namun hal lain yang juga harus diperhatikan adalah beberapa konteks dalam politik. Sekarang ini Gatot yang juga merupakan AD terlalu banyak bermain politik, jaringan telah dibangun dalam dua tahun terakhir. Selama menjadi panglima Gatot sudah sangat kuat. Ada dukungan dari Pangkostrad, kemudian Kopasus, dan beberapa Pangdam yang mungkin diangkat oleh Gatot. Mereka akan menjadi orang-orang yang loyal kepada Gatot.

Sejak 2015 AD sudah kuat, dan hingga kini semakin kuat. Kalau sekarang dikasih ke AD lagi, akan semakin bermasalah. Artinya adalah kemudian konsolidasi politik AD akan semakin kuat, dan bisa dipastikan ini akan bentrok.

Perlu ditetapkan panglima yang baru, dan bukan berasal dari AD. Kalau sudah seperti itu, kendali presiden kepada panglima akan lebih baik. Selain juga ada persoalan-persoalan strategis yang sering dibicarakan seperti poros maritim, ada juga faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan panglima yang baru. Faktor kedekatan ini merujuk kepada KSAU Hadi Tjahjanto.

Ada chemistry antara Jokowi dan Hadi, dimulai saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Hadi menjabat sebagai Danlanud Adi Sumarmo. Hadi juga pernah menjadi sekretaris militer kepresidenan Jokowi. Tetapi itu adalah urusan pribadi Presiden dan KSAU, namun bukan berarti urusan pribadi itu tidak penting.

Kalau dikatakan poros maritim harus dikomandoi oleh AL, tidak juga harus begitu. Lagipula KSAL juga akan memasuki masa pensiun pada Mei 2018. Poros maritim itu tidak selamanya bergantung pada kekuatan laut saja, namun udara juga merupakan bagian penting dalam poros maritim. Dalam konteks kedaulatan maritim, itu juga erat kaitannya dengan udara. Misalnya program pemerintahan Jokowi pada 2016 lalu berencana untuk mengambil alih flight air information dari Singapura. Kemudian rencana TNI AU pada 2015 dan 2016 untuk menyusun program Air Defense Indentification Zone (ADIZ).

Kedaulatan udara itu erat juga kaitannya dengan kedaulatan maritim. Saya tidak menafsirkan maritim itu hanya laut saja, namun lebih dari itu permukaan laut dan permukaan di atas laut. Artinya udara juga masuk ke dalam konsep maritim.

Poros maritim yang dibayangkan Jokowi untuk sekarang ini masih sangat awal. Program ini tidak bisa selesai dalam waktu lima atau sepuluh tahun saja. Butuh waktu yang sagat panjang, bisa jadi di atas 20 tahun. Pada tahapan awal 2014-2019 itu masih fokus pada pembangunan tol laut dan infrastruktur. Perlu juga semacam rumusan awal mengenai poros maritim. Pada 2019-2024 nanti mulai akselerasi, lanjut lagi pada berikutnya 2024-2029, dan seterusnya.

Dalam konteks pertahanan maritim, wujud nyatanya adalah pembagian Indonesia menjadi tiga bagian armada laut dan untuk udara dibangun komando operasi AU. Mungkin gambarannya sekarang belum jelas, tetapi nanti akan bisa kita lihat juga bentuknya. Ada juga isu lain yang juga tidak kalah penting, yaitu jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pergantian panglima juga erat kaitannya dengan pergantian Pangkostrad, dan sebagian Pangdam, yang juga nanti akan habis masa jabatannya. Ini juga erat kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Imparsial

Dalam memilih Panglima TNI kemarin, Jokowi tidak mengikuti pola rotasi yang dianjurkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Seharusnya pasca Moeldoko itu kan AU, tetapi malah kembali ke AD. Ini berimplikasi terhadap banyak hal, salah satunya adalah dalam dinamika hubungan presiden dengan panglima hari ini. Berbagai macam kegaduhan muncul, seperti soal panglima yang berpuisi kepada presiden, gaduh tentang propaganda isu PKI, dan informasi intelijen soal senjata yang bukan disampaikan kepada presiden namun kepada publik. Semua itu menunjukkan bahwa presiden perlu mengevaluasi betapa pentingnya mengangkat panglima berdasarkan pola rotasi.

Evaluasi dibutuhkan sehingga panglima yang diangkat nantinya benar-benar tunduk pada otoritas sipil, yang terkontrol dan tunduk pada presiden. Salah satu fungsi pola rotasi adalah memastikan terciptanya stabilitas dan konsolidasi dalam tubuh TNI di satu sisi, di sisi lain adalah terciptanya kontrol yang kuat oleh presiden. Kegaduhan yang muncul akibat presiden memilih panglima tidak berdasarkan pola rotasi, harus menjadi refleksi buat presiden. Presiden dalam memilih panglima tidak lagi mengikuti faktor-faktor soal keamanan pemilu, pertimbangan politik, dan sebagainya.

Tugas Panglima TNI itu sesungguhnya adalah melakukan pembinaan di dalam tubuh TNI. Seharusnya Panglima TNI dari matra apapun harus bisa melakukan konsolidasi di internal TNI. Perhitungan politik bahwa AD akan jauh lebih bisa mengamankan kondisi politik, saya kira ini pola pikir Orba. Pola pikir Reformasi adalah siapapun panglimanya tetap bisa melakukan kontrol, semuanya sama/equal. TNI sekarang sudah jauh lebih reformis, jadi tidak perlu lagi presiden memilik panglima berdasarkan kalkulasi politik akan pemilu atau yang terkait.  

Dalam fungsi maritime security (pertahanan maritim) dalam konteks pertahanan itu tidak meletakan prioritas pembangunan hanya kepada kekuatan AL saja. Karena konsep maritime security itu membutuhkan pembangunan kekuatan laut dan udara sekaligus. Tidak mungkin membangun kekuatan maritim kalau udaranya tidak kuat, karena mobilisasi dan jelajah maritim itu justru AU lebih cepat dibandingkan AL. Artinya dua kekuatan  itu (laut dan udara) harus menjadi prioritas dalam membangun suatu kapasitas maritime security. Keduanya (AL dan AU) dibutuhkan dalam membangun maritime security, dengan tidak meninggalkan AD tentunya. Ini kemudian menunjukan bahwa AU juga relevan dalam melaksanakan maritime security.  

Selain itu Panglima TNI sifatnya adalah pelaksana kebijakan pertahanan yang dibuat oleh presiden dan menteri pertahanan. Kalau presiden dan menteri pertahanan merumuskan kebijakan poros maritim, panglima harus melaksanakan kebijakan itu (siapa pun panglimanya). Jadi harus dipahami TNI adalah pelaksana kebijakan pertahanan negara. Selanjutnya justru kalau melihat dari dinamika ke depan, AL akan pensiun dan AD sudah dua kali, maka yang berpotensi menggantikan Gatot kalau dilihat dari masa usia pensiun dan pola rotasi adalah AU. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran dan Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung

Pada tahun 2015, suasana politik membutuhkan konsolidasi politik. Tidak cuma dalam konteks politik, tetapi juga institusi lainnya termasuk TNI. Apalagi pada 2014, calon yang dikalahkan oleh Jokowi adalah purnawirawan TNI yang secara tidak langsung membuat TNI secara institusi tidak terkonsolidir pasca Pilpres. Karena itu pilihan Jokowi atas Gatot adalah bagian dari skema konsolidasi ketika itu. Apakah ada kepentingan politik? Pasti, sebab Jokowi-JK butuh konsolidasi politik seluruh elemen anak bangsa, termasuk dengan TNI di dalamnya.

Pilihan Panglima TNI pengganti Gatot kemudian tergantung pada persepsi politik Jokowi. Jika persepsi politiknya masih merasa ada ancaman dan membutuhkan konsolidasi di internal TNI, maka pilihannya bisa jadi kembali calon panglimanya berasal dari TNI-AD. Tetapi kan asumsi tersebut tidak terbukti manakala mengangkat Gatot. Justru selama kurun waktu 2015-2017, kegaduhan politik justru muncul dan melibatkan Gatot baik secara langsung maupun tidak langsung.

Artinya bagi saya sederhana saja, konsolidasi internal TNI, panglima tidak harus dari unsur matra darat. Namun bisa juga dari matra lain, baik matra udara atapun matra laut. Karena penekanan konsolidasi TNI tidak hanya antarmatra, tetapi juga di internal matra maupun dengan Kementerian pertahanan (Kemenhan).

Visi politik dalam Nawacita dan juga poros maritim dunia adalah persepsi negara melihat dinamika yang ada. Poros maritim dunia adalah bagian dari itu. Esensi untuk bisa menjalankan doktrin tersebut tidak menjadi masalah, karena karakter wilayah Indonesia yang mudah jika dikelola dalam persepsi dirgantara dan maritim. Bisa saja matra laut dan matra udara yang akan memimpin dengan penegasan rotasi tadi. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengembangan postur pertahanan juga harus seirama antar ketiga matra.

Terkait konsep poros maritim dan kepentingan politik jelang 2019, intinya tetap ada pada figur panglima yang dipilih nantinya. Selama figur tersebut bisa mengintegrasikan visi politik dan doktrin negara dalam irama yang sama, maka kepentingan politik 2019 adalah bagian dari skema penguatan untuk mencapai visi politik dan doktrin negara tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Menurut beberapa informasi, Panglima TNI Moeldoko sudah memproses dan mempersiapkan Gatot Nurmantyo untuk jadi Panglima baru. Jadi Jokowi dalam posisi menerima. Mengapa tidak menolak? Karena Jokowi baru menjabat perlu menjaga koeksistensi politik pada saat itu (2015).

Kecil kemungkinan Gatot dapat PDA, karena sekalipun itu kewenangan presiden, tetapi presiden juga harus mempertimbangkan aspirasi publik yang memberikan penilaian atas kinerja Gatot. PDA itu hanya dimungkinkan jika yang bersangkutan sangat berprestasi dan ada kebutuhan khusus untuk memperpanjangnya. Karena itu sebaiknya tidak perlu PDA.

Poros maritim itu tidak harus dikomandoi panglima yang berasal dari AL. Karena tidak akan ada kekuatan maritim kalau AU tidak memberikan payung proteksi udara bagi operasi AL. Jadi justru poros maritim yang utama dan pertama diperkuat adalah AU. Tetapi ketiga angkatan itu akan terintegrasi bekerja dalam memperkuat sektor maritim.

Panglima hanya jabatan administratif dan organisasi. Ketiga matra harus kontributif pada poros maritim. Dengan alasan soliditas TNI, maka sebaiknya bergilir dan kini giliran AU. Karena kalau AL akan pensiun tahun ini juga dan itu tidak akan efektif. Hemat saya AU lebih tepat dan efektif untuk organisasi TNI. AU juga akan strategis bagi poros maritim.

Tidak ada hubungan langsung antara poos martim dengan kepentingan politik Jokowi jelang Pemilu 2019 mendatang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Kandidat Doktor Bidang Pertahanan Cranfield University, Inggris

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo akan segera memasukin masa pensiun (Maret 2018). Presiden Jokowi sudah harus mempersiapkan nama pengganti Gatot. Ini penting guna menjaga kesinambungan regenerasi di tubuh TNI.

Jokowi tidak diwajibkan memilih kandidat Panglima TNI yang baru berdasarkan tradisi rotasi yang sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 (4) UU TNI berbunyi: “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan”. Namun ada baiknya Jokowi kembali mendukung konvensi tentang rotasi jabatan panglima. Ini akan menumbuhkan rasa kesetaraan di dalam TNI, rasa kesetaraan membuat aspek kesatuan antar matra lebih baik.

Mengingat semakin dekatnya ‘tahun politik’, saya kira Jokowi perlu lebih cermat dalam meneliti rekam jejak persoalan dan kinerja panglima baru. Dalam tahun-tahun mendatang Indonesia akan memasuki pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pada masa itulah kepemimpinan dan ketegasan Panglima TNI diuji, untuk menjaga serta memelihara profesionalisme TNI.

Penting bagi Jokowi untuk mengajukan kandidat yang terbukti tidak sering melakukan ‘akrobat’ politik. Pengganti Gatot hendaknya mampu menjaga ‘jarak’ dan sangat berhati-hati dengan kepentingan politik praktis. Netralitas TNI sepatutnya dijaga layaknya ‘harga mati’. Sudah seharusnya Panglima TNI mendatang lebih terfokus pada dukungan penuh atas agenda Jokowi membangun poros maritim. Karena kegagalan membangun kekuatan maritim akan sangat berpotensi menjadi sandungan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Tidak hanya itu, sosok Panglima TNI ke depan juga harus mampu menunjukkan kemampuan, komitmen, dan integritas untuk membangun profesionalisme militer. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran militer ,termasuk pengadaan alutsista, adalah beberapa hal penting dalam membangun kekuatan TNI yang profesional dan disegani di kawasan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial