Pansus Pemilu 2019, Upaya Benahi Pemilu Menyeluruh?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu 2019 terus bergulir. Sebagian fraksi di DPR RI sepakat pansus ini dibentuk. Tapi sebagian fraksi menolak mentah-mentah.

Wacana tersebut pertama kali mengemuka di Paripurna DPR RI, Rabu (8/5/2019). Saat itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk pansus guna mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu, pansus juga untuk menyelidiki penyebab munculnya berbagai permasalahan selama pelaksanaan demokrasi elektoral ini.

Gayung bersambut. Fraksi Gerindra menyetujui usulan Fraksi PKS. Selang beberapa hari, Fraksi PAN juga tampaknya tidak mempersoalkan usulan koleganya di Koalisi Adil Makmur itu, meski sikap fraksi belum bulat menyetujuinya. Sementara, Fraksi Demokrat masih mempertimbangkannya.

Menurut Anda, perlukah Pansus Pemilu 2019 dibentuk? Atau, sebaliknya? Sebab, partai politik pendukung pemerintah tak seiya sekata dengan partai oposisi. Mereka tidak setuju dengan pembentukan Pansus Pemilu 2019. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, misalnya, mengatakan pembentukan pansus terlalu prematur lantaran tahapan pelaksanaan pemilu masih berlangsung. Ketimbang membentuk pansus, tegasnya, DPR sebaiknya ikut mengawasi rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Tak hanya itu, KPU juga bersikap demikian. Komisioner KPU Evi Novinda Ginting mengatakan Pansus Pemilu 2019 tidak diperlukan. Lembaga penyelenggara pemilu ini menilai semua proses pelaksanaan pemilu relatif sudah berjalan dengan baik.

Kendati begitu, banyak kalangan mengakui pelaksanaan pemilu sarat permasalahan. Misalnya, soal kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kesalahan input data Formulir C1 ke sistem informasi penghitungan suara (Situng) oleh KPU. Ndilalahnya, penyebab masalah tersebut masih simpang siur di tengah-tengah masyarakat, belum diketahui pasti informasi mana yang bisa dibenarkan. Yang jadi tanya kini, apakah usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019 semata ingin mengurai seluruh permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu?

Atau, jangan-jangan untuk melegitimasi bahwa klaim oposisi selama ini tidak sekadar asal tuduh? Setidak-tidaknya setelah berlangsungnya hari pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu, koalisi Prabowo-Sandi merasa pelaksanaan pemilu merugikan mereka. Oposisi tampak nyaring menuding telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Jokowi-Ma'ruf.

Terlepas dari itu, tidak sedikit pihak yang menghendaki adanya upaya mengudar berbagai masalah pelaksanaan pemilu secara serius. Evaluasi total harus dilakukan, kurang lebih begitu desakannya. Keinginan ini tiada lain karena ingin menjadikan pemilu sebagai wadah rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam arti sesungguhnya. Jika kita ingin serius memperbaiki pemilu secara menyeluruh, apakah cukup dengan membentuk pansus?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Hakikat pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-undang. Itu memang bagian dari hak DPR sepanjang ditemukan alasan kuat, yang memastikan bahwa ada permasalahan yang perlu diurai dalam pelaksanaan Undang-undang.

Dalam konteks wacana pembentukan Pansus Pemilu 2019, faktanya ada perdebatan di kalangan masyarakat terkait permasalahan pelaksanaan pemilu, yaitu dugaan kematian ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dianggap oleh sebagian masyarakat tidak wajar. Kemudian, problem kesalahan KPU dalam menginput data di sistem informasi penghitungan suara (Situng). Meskipun Situng bukanlah data yang akan dijadikan pedoman penetapan hasil pemilu, tetapi itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan beberapa problem yang lain.

Dari berbagai masalah tersebut, sebenarnya masyarakat butuh dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, soal penyebab kematian petugas KPPS masih simpang siur, bahkan sebagian masyarakat membetuk tim untuk melakukan penyelidikan meninggalnya petugas KPPS. Kaitannya dengan kesalahan input data di Situng, itu menimbulkan gejolak ketikdakpercayaan di tengah masyarakat kepada KPU.

Memang pansus bukan satu-satunya alat untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Artinya, penyebab kematian petugas KPPS, misalnya, itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh penyelenggara pemilu. Jadi, tidak harus melibatkan DPR.

Sayangnya, anggota DPR terutama pengusul Pansus Pemilu 2019 mungkin menganggap penyelenggara pemilu belum atau bahkan tidak memberikan jawaban yang memadai terkait permasalahan yang terjadi, sehingga mereka mengusulkan pembentukan pansus untuk mengurai problem kusut penyelenggaraan Pemilu 2019.

Apakah usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019 semata ingin mengurai seluruh permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu? Atau, jangan-jangan untuk melegitimasi bahwa klaim oposisi selama ini tidak sekadar asal tuduh? Bagaimanapun juga pansus itu intrumennya lembaga politik (DPR), maka prosesnya tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Itu tidak bisa dihindari. Pansus ini pasti ada tautan politiknya.

Tapi yang paling penting, kalau ada dimensi hukumnya, apakah temuan pansus (jika dibentuk) bisa ditindaklanjuti secara hukum. Misalnya, jika temuan pansus menemukan ada dugaan pidana, apakah dugaan itu betul-betul bisa dibuktikan ada tidaknya tindak pidana oleh penegak hukum. Mau atau tidak untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Jangan sampai kesimpulan pansus hanya menjadi dokumen di atas kertas, yang tidak ditindaklanjuti kalau memang ada penyelewengan. Sejauh ini, ada beberapa pansus justru tidak sampai tuntas. Dalam arti hanya menghasilkan keputusan politik, tetapi keputusan politik yang berdimensi hukum itu tidak bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum. Pengalaman ini kemudian menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pembentukan pansus hanya untuk gagah-gagahan anggota DPR saja.

Meski begitu, harus diakui bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 masih menimbulkan banyak catatan (kelemahan). Melalui atau tidak melalui pansus, catatan-catanan dalam penyelenggaraan pemilu harus ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pemilu ke depan.

Bisa saja Pansus Pemilu 2019 (jika dibentuk) merekomendasikan upaya perbaikan. Pertanyaannya besarnya adalah, apakah rekomendasi pansus--yang notabene diterbitkan oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang--akan dipatuhi oleh anggota DPR itu sendiri dalam wujud norma perubahan Undang-undang pemilu? Saya pikir, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, bahkan oleh anggota DPR sendiri. Bisa saja mereka taat di pansus karena kepentingan tertentu, tapi nanti saat perubahan Undang-undang pemilu mereka berubah karena punya tujuan yang lain.

Kalau Pansus Pemilu 2019 dibentuk, mestinya apa yang menjadi temuan pansus yang itu dalam kerangka memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depan, maka temuan itu harus ditangkap sebagai rekomendasi perbaikan Undang-undang kalau ranahnya perbaikan Undang-undang. Jika ranahnya berkaitan perbaikan teknis, berarti direkomendasikan kepada penyelenggara pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Terlepas dari narasi-narasi yang dibangun antara dua pasangan capres-cawapres, memang Pemilu 2019 ini banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, misalnya banyaknya KPPS yang meninggal dan politik uang.

Melihat situasi tersebut, memanglah perlu adanya evaluasi pemilu. Tapi biarkanlah proses pemilu diselesaikan dahulu. Berikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk menuntaskan tugas. Barulah evaluasi dilaksanakan. 

Pembentukan pansus pemilu sebelum pemilu selesai dilaksanakan dapat dibaca sebagai upaya intervensi penyelenggaraan pemilu. 

Pembentukan pansus pemilu juga dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan DPR dalam mengawasi kinerja KPU. Karena setiap kali proses pembentukan peraturan KPU dan Bawaslu harus konsultasi dengan DPR.

Sebaiknya DPR mempergunakan instrumen kebijakan secara proporsional dan berlandaskan pada pembangunan sistem politik yang lebih baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Untuk apa dibentuk pansus kalau nanti akan terkendala dengan masa kerja. Jika sekadar evaluasi pemilu, sebaiknya menunggu seluruh tahapan selesai hingga penetapan hasil pemilu pada 22 Mei 2019.

Sebaiknya, evaluasi pemilu dipimpin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab DPR lebih banyak akan mengevaluasi dalam pendekatan politik, padahal yang membuat UU adalah mereka. 

Juga tidak tepat kalau peserta yang mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 3019, agar nuansa politiknya tidak kemana-mana. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi