Pasca Putusan MK: OSO Memaki, MK Layangkan Somasi
berita
Politika
Sumber Foto : infonawacita.com (gie/watyutink.com) 01 August 2018 18:30
Penulis
Oesman Sapta Odang alias OSO menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) ‘goblok’. MK merasa keberatan. Selasa (31/7/2018), MK melayangkan surat keberatan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. Lembaga penjaga konstitusi ini menilai ucapan tersebut merendahkan martabat MK, baik secara kelembagaan, kepada para hakimnya, maupun putusan-putusannya. Bila demikian, apakah pernyataan OSO sudah cukup sebatas disomasi?

Pada 23 Juni 2018, MK melarang fungsionaris parpol mencalonkan diri jadi anggota DPD pada Pemilu 2019. Kalaupun mereka ngotot ingin menjadi anggota DPD, mereka diharuskan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Tiga hari kemudian, OSO memaki MK di sebuah stasiun televisi, dalam acara bertajuk “Polemik Larangan Caleg DPD Dari Parpol”. Bagi OSO, putusan MK merupakan kesalahan besar. Ketua Umum Partai Hanura itu pun menuding hakim MK yang bermartabat melakukan tindakan (putusan) yang tidak bermartabat untuk anak bangsa.

Namun MK menjelaskan bahwa Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan prosesnya dilakukan secara transparan kepada publik. Intinya, penanganan perkara tersebut tidak sesuai dengan tudingan OSO.

Selain pernyataan ‘goblok’ disinyalir melanggar etika, argumen OSO pun tak berdasar bila disandingkan dengan pendapat sejumlah kalangan. Banyak pihak yang menilai putusan tersebut sudah tepat karena telah mengembalikan marwah DPD. Pada 2016, mayoritas anggota DPD berduyun-duyun mendaftar sebagai pengurus parpol, sebagian besarnya menjadi bagian dari partai pimpinan OSO. Padahal hakikat DPD merupakan wakil daerah (provinsi), yang wakilnya bukan berasal dari fungsionaris parpol. Berdasarkan hal tersebut, mengapa OSO justru bersikap ibarat ‘sudah salah, tapi ngotot’?

Meski begitu, pihak DPD malah terkesan membenarkan ucapan OSO di sebuah stasiun televisi swasta itu. Hal ini bisa terlihat dalam surat DPD kepada MK untuk menjawab somasi. Surat tersebut berisi mengenai dasar penyataan OSO. Salah satunya, menjelaskan bahwa larangan pengurus parpol jadi anggota DPD berpotensi menghilangkan hak politik dan konstitusional warga negara. Selain itu, Plt Sekjen DPD Ma’ruf Cahyono mengatakan, pernyataan OSO tidak bermaksud merendahkan MK. Karena pada prinsipnya, OSO menghormati hukum, termasuk putusan tersebut. Bila OSO menghargai putusan MK, mengapa harus sampai keluar kata “goblok”?

Lalu, sejauh mana Badan Kehormatan DPD perlu menindaklanjuti pernyataan OSO atas dugaan pelanggaran kode etik? Jangan sampai kekuasaan menegasikan pepatah ‘mulutmu harimaumu’! Kalau ucapan OSO dibiarkan tanpa ada tindakan baik secara hukum maupun etik, bisa jadi perilaku argumentum ad hominem semakin menjamur.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Seharusnya setiap warga negara, apalagi pejabat negara harus menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Reaksi menolak atau kecewa bisa dan biasa disampaikan siapa saja yang tidak setuju atau merasa diperlakukan tidak adil, tetapi tentu dengan ungkapan yang baik.

Reaksi Oesman Sapta Odang (OSO) demikian itu (menyebut MK ‘goblok’) memang bisa dikatagorikan menghina institusi dan para hakim MK sehingga respon MK dengan somasi sudah tepat. Sebagai pejabat negara, OSO seharusnya tidak bereaksi emosional, selain merusak reputasi pribadinya, juga bisa membawa persoalan itu ke ranah hukum dan etik.

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) OSO tentu terikat dengan kode etik, sehingga sangat mungkin untuk diproses secara etik oleh Dewan Kehormatan DPD. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pernyataan Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengatakan Mahkamah Konstitusi ‘goblok’ sudah dapat dikualifisir sebagai contempt of court (penghinaan terhadap peradilan). Perbedaan pendapat boleh, salurkanlah melalui mekanisme yang beradab, bukan dengan pernyataan kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh politisi sekelas pimpinan partai. Tapi itulah cermin dr qualitas elite politik kita, ironis dan memprihatinkan.

Undang-Undang atau aturan contempt of court dalam RKUHP belum disahkan, tapi pernyataan OSO ini bisa dijerat dengan pasal penghinaan terhadap pribadi hakim-hakimnya dan bisa dipidanakan. Lebih jauh, OSO sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa diadili oleh Mahkamah Kehormatan DPD. Namun jika OSO menyadari kesalahannya, masih ada kesempatan untuk minta maaf. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Pernyataan Oesman Sapta Odang (OSO) yang menyebut MK ‘goblok’ bukan pernyataan seorang negarawan. Bagaimanapun putusan MK haruslah dihormati dan dilaksanakan. Tidak dibalas dengan makian, meski putusan MK--yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)--tidak sesuai dengan kehendak dari sekelompok politisi di DPD.

Lagipula, keberadaan parpol di DPD sudah melenceng dari tujuan konstitusi. Artinya, konstitusi sudah diabaikan oleh sekelompok politisi sebagai landasan berpilitik. Kalau mau berpartai, DPR tempatnya berjuang. Kalau mau memperjuangkan daerah dengan independen, DPD tempatnya.

Oleh karenanya, Badan Kehormatan DPD mesti secara proaktif memproses OSO, karena posisinya sekarang selain Anggota DPD juga Pimpinan MPR. Terlebih lagi, pernyataan OSO berpotensi mengganggu relasi antar lembaga negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mengumpat Mahkamah Konstitusi dengan kata "goblok" bisa menjadi senjata makan tuan bagi Oesman Sapta Odang (OSO). Umpatan itu bisa dilihat sebagai kecerobohan atau bahkan kegoblokan politik. Namun, mengingat OSO adalah politisi sekaligus pebisnis senior, umpatan itu mungkin sudah direncanakan.

Bisa jadi, sesungguhnya OSO sudah memperhitungkan konsekuensi umpatannya. Ini tampak dari ketidak-perduliannya pada kabar bahwa umpatannya akan dibawa ke ranah hukum.  Jangan-jangan dia malah akan memanfaatkan mimbar pengadilan untuk membongkar yang "goblok" di MK.

OSO bisa saja berharap memperoleh simpati luas dari masyarakat. Mungkin dia bahkan berharap dijadikan hero yang sedang berjuang untuk membongkar kebobrokan MK. Maklum, MK sudah beberapa kali mengusik rasa keadilan masyarakat.

OSO bisa mengacu pada  vonis MK yang membatalkan wewenang Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim agung dan hakim MK. Keputusan ini diambil ketika KY sedang berada di puncak popularitas berkat kegigihannya dalam melaksanakan tugas.

Pembatalan ini dilakukan pada 2006. Gugatan diajukan oleh para hakim agung. Pengacara mereka adalah OC kaligis yang masih dipenjara karena kasus suap. Salah satu yang menyatakan tidak setuju pada keputusan itu adalah Mahfud MD, yang berkeras bahwa KY seharusnya tetap berwenang mebgawasi para hakim agung dan hakim MK.

Selain itu.  OSO juga bisa memanfaatkan kasus korupsi yang melibatkan ketua MK akil Mochtar,  dan hakim MK Patrialis Akbar. Sama dengan dengan Kaligis,  kedua hakim MK tersebut sampau sekarang masih mendekam di penjara.

Bagaimanapun juga drama OSO versus MK masih pada tingkat somasi.  Masih terbuka peluang untuk menyelesaikan soal "goblok" ini secara damai. Siapa tahu akhirnya ditemukan bahwa sesungguhnya tak ada yang goblok. . Yang ada adalah emosi tak terkendali dari seorang senior yang seharusnya sudah banyak makan asam-garam di dunia politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF