Pembangunan Papua Bukan ‘Proyek’ Cari Untung!
berita
Politika

Sumber Foto: betawipost.com

18 February 2018 13:00
Jokowi mencoba mengubah konsep Jawasentris. Pembangunan tak lagi terpusat di Jawa, melainkan daerah pinggiran di Indonesia juga mulai merasakan pembangunan. Papua turut merasakan pembangunan di bidang infrastruktur. Tak sedikit dana yang dikucurkan untuk membangun sejumlah infrastruktur penunjang.

Namun tak sedikit juga ‘garong’ yang siap mengambil untung dari sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Ini bagai pisau bermata dua. Kalau proyek rampung, harapannya biaya distribusi logistik ke sejumlah daerah terpencil bakal terpangkas dan berdampak kepada membaiknya perputaran roda ekonomi. Namun sayang, dana proyek pembangunan tersebut menjadi sapi perahan sejumlah oknum tak bertanggung jawab.

Awal 2017 lalu KPK mencium bau korupsi proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre. Pada Februari 2017 KPK menggeledah kantor perusahaan swasta dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah (PU) Provinsi Papua. Hasilnya; pemilik saham mayoritas di PT Bintuni Energy Persada (BEP) dan Kepala Dinas PU setempat ditetapkan sebagai tersangka.

Gubernur Papua Lukas Enembe ternyata ‘pasang badan’ untuk melindungi anak buahnya itu. Lukas menuding di balik penentapan tersangka tersebut ada kepentingan politik. Papua 1 siap berperang untuk mempertahankan jabatan gubernur. Namun kalau ini murni penegakan hukum, dirinya mengaku legowo. Apa yang membuat Lukas rela ‘pasang badan’ untuk melindungi anak buahnya? Apakah tudingan ada kepentingan politik cuma cara untuk lolos dari ‘rompi orange’ KPK?

Pada 2018 kembali tercium bau busuk proyek pembangunan infrastruktur Papua. Pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam dianggap berpotensi merugikan negara. Kecurigaan muncul saat PT pemenang tander mematok anggaran tinggi dibandingkan PT yang kalah tender. Apakah tingginya anggaran tersebut karena sulitnya medan pembangunan jalan dan ingin memberikan barang dengan kualitas terbaik atau karena ada ‘deal-deal’ antara pemenang tander dengan pemda setempat?

Harga mahal di Papua sering dijadikan alasan untuk melakukan mark-up anggaran. Beberapa tahun silam di salah satu kabupaten pernah dibangun jalan sepanjang 2 kilometer. Jalan tersebut menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp2 miliar. Di sisi lain, pucuk pimpinan di kabupaten itu juga terkenal dengan gaya hidup mewahnya.

KPK mengatakan 15 persen hasil korupsi jalan di Jayapura mengalir ke kantong para pejabat. Meski demikian KPK terkesan ‘takut-takut’ dalam menyelidiki dan menindak dugaan korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Apakah karena suhu politik yang acap kali memanas, membuat KPK tak berani bertindak tegas? Hal serupa juga mungkin dihadapi BPK. Pada 2017 status WTP yang diberikan BPK kepada Pemda Papua dicurigai sejumlah kalangan.

Tak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Papua (Terutama di era Jokowi). Ditambah lagi dana Otsus dan dana desa yang juga bisa dikelola untuk membangun infrastruktur. Besarnya dana membuat siapa saja ingin menjadi ‘penguasa’ di Papua. Hampir terjadi konflik tiap kali pilkada usai digelar, baik saling gugat ke MK serta bentrok fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Terimakasih atas inisiatif pemerintah membangun infrastruktur untuk rakyat Papua. Tapi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan itu juga penting supaya tidak ada anggaran yang lari ke kantong para elite di daerah juga di pusat!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Anggaran, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis

Upaya Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur layak diacungi jempol. Jokowi mengubah prinsip Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, artinya pembangunan tidak hanya fokus di Pulau Jawa. Pemerintah mulai membangun Indonesia dari pinggiran. Diharapkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa secepatnya merasakan manisnya kue pembangunan. 

Namun gencarnya pembangunan infrastruktur seperti pedang bermata dua. Di sisi lain berdampak positif karena membawa harapan baru untuk rakyat. Namun lain sisi dalam prosesnya sering ditemukan penyelewengan. Ini tentu menciderai semangat pembangunan yang dilakukan. Salah satunya adalah yang terjadi di  Papua.

KPK selaku lembaga anti rasuah perlu memberi perhatian ke proyek jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua. Proses pelaksanaan proyek ini tercium bau tidak sedap yang bisa merugikan keuangan negara. Sebagai penyelenggara Proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) menganggarkan hampir Rp130 miliar.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menetapkan perusahan pelat merah PT Wijaya Karya sebagai pemenang proyek. Kedua pihak menyepakati anggaran untuk proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam sebesar Rp108 milar lebih. Dimenangkannya PT Wijaya Karya terasa janggal. Nilai itu di atas perusahaan lain yang ikut dalam tender proyek tersebut. Selisihnya mencapai Rp4,5 miliar. Angka ini tentunya bukan hanya sebatas “selisih”, namun bisa juga berkonotasi lain.

Ketika pengendalian proyek pembangunan tidak lagi diarahkan pada efiensi, tindakan tersebut sangat dekat dengan pemborosan. Ketika ini terjadi KPK harus segera bertindak agar hal yang jauh lebih buruk yakni meruginya keuangan negara tidak terjadi. Kami mendorong KPK agar segera memanggil pihak penyelenggara proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam untuk dimintai keterangan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Setiap kegiatan proyek pembangunan infrastruktur, apapun dan di mana pun itu, berpotensi terjadinya korupsi. Ini karena di situ ada kegiatan kegiatan transaksional yang melibatkan birokrasi.

Potensi korupsi bisa saja terjadi pada tahap lelang atau penunjukan. Pada saat tahap prmbayaran-pembayan proyek yang sudah dimenangkan, ada feedback ke birokrasi.

Apalagi pembangunan di Papua yang harga-harga komoditas infrastrukturnya, seperti semen dan lain-lain, lebih mahal daripada di Pulau Jawa atau daerah lainnya. Inilah yang kemudian berpotensi dilakukannya mark up sangat besar.

Karena itu pengawasan dari masyarakat sangat penting dan berarti. Jangan sampai terjadi proyek infrastruktur yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, justru hanya dinikmati oleh segelintir elite penguasa daerah.

Bukan hanya masyarakat saja, KPK juga harus bertindak di manapun ada korupsi termasuk dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu diperlukan informasi dan pengawasan dari masyarakkat.

Sinergi antara masyarakat dan KPK diharapkan dapan membongkar kasus korupsi yang terjadi di Papua. Jika ada kecurigaan, masyarakat bisa melapor ke KPK. Nantinya KPK bisa melakukan OTT di area infrastruktur ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Setiap proyek infrastruktur terkadang memberikan keuntungan bagi elit untuk memafaatkannya demi kepentingan personal, kelompok ataupun golongannya. Tentu saja karena memang proyek infrastruktur ini merupakan lahan basah, dan itu disukai oleh para pemburu rente baik elit maupun pengusaha.

Inilah yang membuat perlu adanya pengawasan. Pengawasan proyek-proyek infrastruktur seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab parlemen, sedangkan BPK berfungsi sebagai auditor anggaran. Seperti contoh audit yang dilakukan BPK Tahun Anggaran 2016, terdapat temuan berupa kekurangan volume dan kelebihan pembayaran proyek jalan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura.

Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya persaingan yang sehat dalam lelang tender. Terdapat afiliasi antara peserta tender proyek tersebut. Ini berdampak pada proyek di kedua kabupaten tersebut tidak mendapat harga terbaik dari proses lelang tersebut. Namun ini tidak dijadikan bahan pembahasan dalam menindak lanjuti temuan tersebut untuk memperbaiki sistem pengolaan proyek-proyek infrastruktur.

Mekanismenya setelah BPK melakukan audit, hasilnya diserahkan kepada parlemen. Data hasil audit tersebut bisa juga menjadi bahan untuk melakukan investigasi mendalam oleh KPK. BPK tidak memiliki kewenangan dalam menindak. Kalau penyelidikan dan penindakan kasus korusi di Papua kurang berjalan dengan baik, saya pikir ini lebih kepada lemahnya konsolidasi di antara penegak hukum maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan (Inspektorat, Bawasda, dan parlemen) untuk proyek infrastruktur yang berjalan di Papua. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 98, Pengusaha Muda

Salah satu prioritas program kerja Jokowi adalah pemerataan pembangunan, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan di tanah Cendrawasih untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Kegiatan pembangunan besar-besaran dilakukan di Papua. Peluang inilah yang dilihat para kontraktor untuk meraup rezeki dan berlomba-lomba ke Papua untuk mengadu nasib. Tetapi, apakah semua kontraktor yang biasa melakukan kegiatan di belahan Indonesia lainnya dapat pula melakukannya di Papua?

Menjadi kontraktor di Papua tidak semudah menjadi kontraktor di daerah lain di Indonesia. Di daerah lain, kontraktor hanya melakukan koordinasi dengan pihak konsultan dan instansi pemerintah tempat memenangkan tender, namun di Papua sedikit berbeda. Selain koordinasi dengan panitia dan konsultan, mereka wajib pula berkoordinasi kepada kepala kecamatan (di Papua sering disebut kepala distrik), kepala desa, kepala suku, ketua adat, gembala jemaat/ pendeta/ pastor tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak dari TNI, ataupun yang paling ekstrim dengan tokoh-tokoh OPM. Tokoh-tokoh tersebut punya peranan besar dalam menjelaskan ke masyarakat sekitar tentang proyek pembangunan yang dilakukan sehingga salah paham bisa dihindarkan.

Tak jarang sebelum pengerjaan, dibentuk wadah bersama melakukan  kegiatan kegiatan doa dan upacara adat. Dengan begitu, masyarakat merasa dihargai keberadaannya. Dan tak disangka mereka turut membantu pengerjaan proyek itu dengan ikhlas, seperti mengangkat bahan bangunan, karena mereka meyakini semakin cepat proyek dilakukan maka akan semakin cepat juga daerah mereka maju mengejar ketertinggalan.

Ada kekhususan dalam menjadi kontraktor di Papua. Kemampuan berkomunikasi dengan penduduk dan masyarakat adat adalah kunci sukses menjadi kontraktor di Papua. Untuk itu pemerintah pengeluarkan Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekhususan yang diterima ini adalah untuk mendukung kekhususan dari adanya Dana Otonomi Khusus, yang diterima oleh Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mempercepat akselerasinya mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya.

Selain aturan khusus, medan dan lokasi Papua yang sangat menantang juga membuat kesulitan yang ditemui oleh kontraktor. Mungkin bagi sebagian kontraktor membangun gedung pemda adalah persoalan yang mudah, tetapi tidak dengan membangun gedung pemda di Papua. Salah satu kendala tersulitnya adalah faktor pengiriman dan ketersediaan bahan bangunan. Terkadang kita marus mencarter pesawat dan helikopter untuk membawa bahan bangunan. Hal yang lebih ekstrim lagi kita harus memikul bahan bangunan tersebut dengan memanfaatkan jasa pikul dari masyarakat, yang dihitung dari banyaknya jumlah gunung yang dilalui. Seperti membawa semen Rp500 ribu per gunung. Artinya kalau melewati empat gunung kita harus membayar lebih Rp2 juta setelah kita mencarter pesawat.

Hal ini pula yang membedakan pagu anggaran di Papua yang bisa 5 kali atau bahkan 10 kali lipat dari daerah lain. Tetapi seringkali dalam menganggarkan pemerintah pusat hanya menambahkan sedikit dari pagu daerah lain. Akibatnya ketika kita memenangkan tender untuk mengerjakan kegiatan di Papua, anggarannya menjadi kurang, yang ujung-ujungnya hanya dikerjakan sekadarnya atau bahkan terbengkalai. Sebab ada anggapan bahwa BPK atau inspektorat tidak akan memeriksa sampai masuk pelosok-pelosok Papua. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat juga.

Anggaran yang mengiurkan inilah yang dijadikan hidangan bagi para kontraktor yang belum pernah masuk di tanah Papua. Akhirnya terjebak oleh dinamika permasalahan yang ada, tanpa pernah tahu dahulu bagaimana kondisi di sana.

Apakah pembangunan di Papua dengan anggaran yang besar sudah berjalan dengan baik? Jawabannya belum. Banyak solusi yang harus disiapkan supaya ini berjalan dengan baik. Berkoordinasi dengan bebagai pihak dan memahami karakter masyarakat Papua adalah kunci sukses membangun di Papua. Kontraktor sukses di Papua adalah kontraktor yang memahami unsur masyarakat, adat, alam, serta keunikan dari tanah Papua. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF