Pemerintah Desa Jadi Alat Politik Petahana?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 March 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Setelah ribuan kepala desa dan badan musyawarah (Bamus) desa berkumpul di Jakarta pada Februari 2019 lalu, kini pejabat pemerintah desa di seluruh Indonesia kembali akan menyambangi Ibu Kota. Mereka bakal berkumpul dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang rencananya akan digelar pada 30 Maret-3 April 2019. Salah satu agenda acara ini, menyematkan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Presiden Jokowi.

Sontak, rencana tersebut mengundang reaksi negatif dari beberapa pihak. Acara silaturahmi nasional pun penyematan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ dianggap bermuatan politis demi kepentingan Jokowi-Ma’ruf. Sejauh mana kegiatan ini dimobilisasi untuk kepentingan elektoral petahana di Pilpres 2019?

Lalu, apakah silaturahmi nasional itu bisa dikualifikasi sebagai abuse of power (penyalahgunaan wewenang)? Seperti diketahui, pejabat negara dari tingkat pusat hingga desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang jelas-jelas menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Meski begitu, pemerintah menyangkal tudingan itu. Menteri Dalam Negeri Tajhjo Kumolo, misalnya, menegaskan acara silaturahmi nasional ini termasuk gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Menurut Tjahjo, kegiatan tersebut merupakan hal yang biasa-biasa saja.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Asri Anas, Ketua Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) cum Ketua Panitia Silaturahmi Nasional tersebut. Bahkan Asri “pasang badan”, bahwa acara ini atas inisiatif Bakornas P3KD, bukan pemerintah.

Dalam salinan undangan yang dilansir sejumlah media, memang acara itu diselenggarakan empat lembaga non-pemerintah, yakni: Bakornas P3KD, DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan DPP Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

Jika kenyataannya begitu, lalu etiskah acara silaturahmi nasional dan beri gelar Bapak Pembangunan Desa di tahun politik? Sekalipun tujuannya bukan demi kepentingan petahana di Pilpres 2019, nampaknya kesan politis tetap saja begitu melekat dalam benak publik. Jika kegiatan itu dilakukan usai Pilpres 2019, boleh jadi tak begitu menimbulkan tudingan negatif seperti sekarang ini.

Lantaran mencium aroma politis, oposisi “mengecam” rencana Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa itu. Bahkan politisi Gerindra Fadli Zon meminta acara ini dibatalkan. Demi menghindari persepsi publik yang makin liar, perlukah acara ini dibatalkan, atau setidak-tidaknya ditunda hingga Pilpres 2019 usai?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Harus dipastikan terlebih dahulu siapa penyelenggara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia ini. Kalau penyelenggaranya pemerintah, sebenarnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tidak masalah melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintahan bahkan sampai ke pemerintahan di tingkat desa.

Hanya saja kesan yang muncul terkait kegiatan ini adalah mobilisasi terhadap aparatur pemerintah desa. Lebih miris lagi, kalau sampai ada upaya politisasi untuk mendukung capres yang kebetulan petahana.

Itu memang jadi problem dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia. Di satu sisi, petahana punya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tapi di sisi lain, tidak ada kewajiban bagi petahana untuk cuti selama masa kampanye. Sehingga bercampur antara kepentingan dia sebagai Presiden dalam melaksanakan kewajibannnya juga kepentingan yang bersangkutan sebagai calon presiden untuk meraih dukungan.

Tetapi yang dilihat publik terkait rencana Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April 2019, adalah upaya menggali dukungan. Kenapa? Karena momentum pelaksanaannya sangat dekat dengan momentum pelaksanaan Pemilu 2019.

Alasan kedua, yang dimobilisir itu seluruh perangkat desa. Dan kita tahu, mayoritas pemilih itu tinggal di desa. Sehingga sangat potensial silaturahmi ini sebagai upaya melakukan penggiringan opini bahwa petahana didukung oleh masyarakat desa. Terlebih lagi, sampai ada embel-embel rencana untuk memberikan anugerah ‘Bapak Pembangunan Desa’.

Apakah rencana kegiatan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran pemilu? Pasal 282 UU Pemilu menyatakan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Kalau beleid itu dibaca secara letterlijk, memang kita tidak bisa menemukan apa maknanya sesungguhnya. Terlebih lagi, tidak dijelaskan dalam “penjelasan pasal”, karena pembentuk undang-undang menganggap maksud Pasal 282 UU Pemilu sudah cukup jelas.

Padahal sebenarnya, makna “menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye” masih sumir. Terutama mengenai “tindakan menguntungkan atau merugikan”, karena tidak bisa diukur indikatornya. Tetapi kalau “keputusan menguntungkan atau merugikan” saya pikir bisa diukur, misalnya, terkait pembuatan keputusan mengenai A, B, C, dan lain sebagainya.

Terkait rencana Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia, kalau yang berangkat dalam acara ini adalah pribadi-pribadi pemerintahan desa sebagai bagain dari warga negara, maka tidak masuk kualifikasi Pasal 282 UU Pemilu.

Tetapi kalau sudah menggunakan nomenklatur kepala desa, itu jelas pelanggaran terhadap Pasal 282 UU Pemilu. Kenapa? Karena sudah jelas semua pejabat bahkan termasuk kepala desa tidak boleh melakukan apapun yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Bahkan, misalnya, kejadian yang menimpa kepala desa di Mojokerto. Seorang kepala desa dipidana hanya karena gara-gara menyambut calon wakil presiden. Artinya, menyambut saja menurut penilaian penegak hukum sudah dianggap pelanggaran pemilu. Apalagi, datang berbondong-bondong melaksanakan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia untuk satu tujuan, yaitu memberikan predikat ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada capres yang kebetulan petahana itu.

Sekalipun acara ini bukan atas inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebenarnya Kemendagri bisa meminta penyelenggara untuk memundurkan kegiatan silaturahmi nasional ini pasca 17 April 2019. Itu lebih elegan, lebih menenangkan, dan lebih menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Terlebih, asosiasi yang menaungi masyarakat desa itu setidaknya ada dua organisasi besar. Ada Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)--yang besok turut terlibat dalam silaturahmi nasional, ada juga yang menamakan dirinya sebagai Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara. Dua organisasi ini sama-sama punya basis massa.

Uniknya, Apdesi kemungkinan akan mendukung Jokowi-Ma’ruf. Sementara Parade Nusantara sudah terang-terangan jauh-jauh hari akan mendukung Prabowo-Sandi. Nah, ini tentu akan menjadi problem di kalangan masyarakat desa.

Mestinya, pemerintah desa netral saja. Karena memang UU Pemilu sudah mengamanatkan kepala desa harus netral. Toh, menang atau kalah presiden yang didukung, tidak akan berimbas langsung terhadap bagaimana mereka bekerja.

Jadi, memberikan dukungan secara terang-terangan kepada salah satu capres, selain melanggar undang-undang, juga berpotensi mengganggu dan merusak ketenteraman masyarakat di desa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 1980-an

Dalam kondisi seperti ini, sangat disayangkan jika ada mobilisasi massa untuk kepentingan apapun. Sebab muatan politis menjadi lebih mengemuka. Apalagi ditahun politik yang cenderung tidak menguntungkan petahana. Acara yang dipaksakan akan menjadi bumerang bagi Jokowi, sebab untuk apa manfaatnya? Dan keuntungan takyat juga apa?

Apalagi rencana Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa itu juga tidak ada urgensinya, padahal mereka juga diwajibkan mengeluarkan dana sendiri. Acara yang digagas seperti Orde Baru itu sendiri sudah tidak layak  dilakukan. Bentuk-bentuk mobilisasi atas nama pemerintah adalah budaya pembodohan dan kita kembali mundur ke belakang pasca reformasi.

Saya melihat kepanikan petahana dalam menghadapi realitas karena mangkraknya elektabilitasnya. Sulit dibayangkan, jika petahana itu kuat elektabilitasnya diatas 50 persen, tapi sekarang justru di bawah 50 persen eletabilitasnya bahkan tidak naik-naik. Ini yang membuat penggunakan birokrasi sebagai daya dukungnya. Lalu bisa dikatakan norak di era seperti ini.

Dilihat dari persoalan di atas, memang kita bisa melihat secara kasatmata bahwa petahana memang sedang dalam posisi melawan arus kuat perubahan yang sulit dibendung. Seperti ketika tahun 2014 di mana Jokowi maju menjadi capres saat itu.

Sudahlah, gunakan cara-cara yang cerdas dan rakyat akan memberikan apresiasi yang baik jika dalam kostetasi ini kalah. Sebab kalah-menang, semua akan mendapat apresiasi positif. Kehabisan ide dengan menggunakan birokrasi dan aparat tidak akan menguntungkan demokrasi itu sendiri. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF