Pencalonan DPD: OSO Tersingkir, OSO Melawan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 September 2018 17:30
Penulis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Oesman Sapta Odang tidak memenuhi syarat pencalonan anggota DPD, Kamis (20/9/2018). Hal ini lantaran OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol, di mana ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Hanura. Selain itu, KPU juga mencoret Victor Juventus dari dapil Papua Barat. Victor masih menjabat Ketua DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Papua Barat—salah satu sayap Partai Golkar.

Keputusan KPU tersebut bikin OSO meradang. Pria asal Kalimantan Barat ini mengaku telah menggugat keputusan KPU yang menganulir namanya dari daftar calon tetap (DCT) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menilai KPU telah membegal hak konstitusionalnya. Bahkan pihak OSO telah melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU sebelum penetapan DCT. Lalu, apakah tudingan pihak OSO bisa dibenarkan?

Atau, justru langkah OSO itu tidak punya dasar kuat? Sebab, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik mendaftar jadi calon anggota DPD pada 23 Juli 2018 lalu. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan, para calon anggota DPD yang terlibat aktif dalam kepengurusan parpol diharuskan menyampaikan surat pengunduran diri.

Namun kubu OSO berdalih putusan MK tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh KPU dalam menetapkan DCT calon anggota DPD. Mereka menilai bahwa putusan tersebut harus berlaku pada Pemilu 2024, bukan pada Pemilu 2019. Meski begitu, Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, larangan fungsionaris parpol jadi calon senator sudah berlaku sejak 23 Juli 2018 lalu.

Tak hanya itu, Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud. Jika demikian, mengapa OSO nekat menggugat putusan KPU ke Bawaslu?

Sekalipun demikian, pihak OSO beranggapan bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Artinya, OSO tidak bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat karena putusan itu baru keluar saat tahapan pendaftaran pencalonan tengah berlangsung. Hal tersebut sempat disampaikan Yusril Ihza Mahendra pada akhir Juli 2018, di mana ia menegaskan bahwa pengurus parpol bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019.

Tetapi, bukankah DPD memang bukan didesain untuk para fungsionaris parpol? Jika elite parpol boleh mencalonkan diri jadi senator, bisa jadi publik menilai DPD tak lebih seperti kasta kedua dari DPR.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan. Kalau diputuskan hari ini, misalnya, maka mengikat juga untuk penerapan hukum di masa yang akan datang. Jadi, bukan berarti hanya pihak-pihak yang mengajukan permohonan yang terikat oleh putusan MK, tetapi semua masyarakat terikat oleh putusan uji materi MK. Itu konsekuensi dari putusan MK.

Desain DPD itu lembaga perwakilan daerah, sehingga entitas DPD berbeda dengan DPR yang berangkat dari partai politik. Kalau tidak ada aturan yang melarangnya sekalipun, tidak pas DPD diisi oleh orang-orang partai politik. Karena  DPD murni dari representasi daerah, bukan representasi politik. Jangankan saat akan mencalonkan anggota DPD pada Pemilu 2019, saat Ketua DPD Oesman Sapta Oedang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura pun sebenarnya bermasalah dari sisi kepatutan, karena DPD itu perwakilan daerah, bukan perwakilan politik.

Jadi, perlawanan OSO terhadap keputusan KPU--yang tidak meloloskannya jadi calon anggota DPD--jelas bertentangan dengan desain kelembagaan DPD. Kalau kita flashback, dalam UUD 1945 yang lama anggota MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Kemudian, utusan daerah dan utusan golongan dihapus. Tapi dalam rangka pertimbangan otonomi daerah, maka dibentuklah DPD agar daerah-daerah di Indonesia tetap terlibat dalam proses penentuan kebijakan secara nasional.

Karena DPD merupakan desain utusan daerah, maka tidak tepat kalau orang partai politik masuk menjadi calon anggota DPD. Bahkan tidak tepat juga kalau yang mencalonkan diri jadi calon anggota DPD tidak berdomisili dari daerah yang diwakili. Karena bagaimanapun juga, dia harus membawa aspirasi daerah yang dia wakili. Kalau tidak berdomisi di daerah yang diwakilinya, sulit kiranya menentukan apakah dia bisa memahami kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh daerah yang diwakili.

Terkait argumen yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2019, yang saya pahami saat putusan tersebut dikeluarkan proses pencalonan DPD itu belum selesai di mana di mana masih dalam rangkaian tahapan pendaftaran dan belum ditetapkan sebagi calon anggota DPD. Artinya, karena putusan MK tersebut dikeluarkan sebelum OSO ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU, maka tidak ada alasan juga bagi pihak manapun untuk mengabaikan putusan MK.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebenarnya bukan hal baru. Di Pemilu 2009 juga pernah ada gugatan terhadap UU Pemilu yang akan dilaksanakan di Pemilu 2009, yang salah satunya mempermasalahkan soal keanggotaan parpol dan syarat domisili bagi calon anggota DPD periode 2009-2014. Saat itu, dalam putusannya, MK memberikan pertimbangan bahwa desain konstitusional DPD itu adalah perwakilan daerah, sehingga harus lepas dari unsur politik dan yang tidak kalah penting adalah calon anggota DPD harus berdomisili di daerah yang akan diwakilinya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Keputusan KPU mencoret caleg DPD yang berasal dari pengurus parpol dalam DCT Pileg DPD patut diapresiasi.  Selain karena sudah sesuai dengan Keputusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 lalu,  juga karena dengan pencoretan tersebut, kepastian soal identitas DPD yang berbeda dari DPR bisa segera ditegakkan.

Polemik soal karakter keanggotaan DPD sesungguhnya sudah lama menjadi wacana bahkan polemik di ruang publik. Wacana itu muncul menyusul banyaknya kekisruhan di DPD yang disebabkan, antara lain, sebagian anggotanya merupakan pengurus parpol yang mengakibatkan DPD ini nampak seperti “Perwakilan Daerah bercita rasa parpol tertentu”. Dari polemik yang muncul,  satu hal yang selalu saja tak berubah yakni pandangan bahwa sejak awal DPD dibentuk untuk menjadi saluran perwakilan daerah. Identitas DPD sebagai perwakilan daerah ini merupakan kekhususan DPD untuk membedakannya dengan caleg DPR yang berasal dari partai politik dan disebut perwakilan politik.

Jadi, saya kira dengan keberanian KPU mencoret caleg DPD yang merupakan pengurus parpol ada harapan positif ke depan di mana DPD akan kembali ke khittahnya sebagai lembaga perwakilan daerah.

Itulah alasannya kenapa keputusan KPU mencoret caleg DPD yang berlatarbelakang pengurus parpol penting didukung, bukan demi alasan pragmatis soal nasib para calon DPD yang dicoret, tetapi demi tegaknya marwah institusi DPD yang sejak terbentuk sampai saat ini belum juga berhasil mengaktualisasikan dirinya sebagai lembaga berpengaruh di level  nasional atau sejajar dengan DPR.

Jadi, dukungan kita terhadap ketegasan KPU mencoret caleg DPD berlatarbelakang pengurus parpol bukan karena alasan sentimen atau tidak suka dengan figur tertentu, seperti OSO misalnya. Publik punya satu-satunya kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan dukung mendukung figur tertentu yakni agar lembaga DPD tidak dikerdilkan oleh nafsu kekuasaan segelintir elite-nya saja.

Keputusan KPU juga mengembalikan kewarasan politik kita yang paham bahwa sebagai kader parpol, jalur yang seharusnya digeluti adalah menjadi caleg DPR. Caleg DPR itu merupakan arena pertarungan bagi kader-kader partai politik. Para kader parpol yang berani dan ingin “naik kelas” dalam karir politiknya harus bisa bertarung pada proses pemilihan legislatif untuk memenangkan suara atau kursi di DPR.

Jadi, aneh ketika pengurus parpol malah balik badan dari jalurnya dan mencari jalur aman sebagai caleg DPD. Hal ini merusak konsep promosi bagi kader partai politik yang benar.  Kalau gentle, ya bertarunglah dengan baju parpol di jalur pemilu legislatif DPR. Di situ sarana bagi politisi parpol untuk menunjukkan kelasnya. Sekalian juga jalur itu yang mesti digunakan Parpol untuk mengukur daya terima parpolnya oleh publik. Sebagai kader parpol, mestinya sebuah keharusan untuk membuktikan kapasitasnya melalui pemilu legislatif DPR itu. Bukan malahan seperti malu-malu kucing atau tidak percaya diri dengan parpolnya lalu memilih jalur DPD sekedar untuk tetap bisa eksis di jagad perpolitikan dengan tetap mengenakan baju parpol. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Perlawanan terhadap keputusan (Komisi Pemilihan Umum) KPU merupakan hak setiap calon yang dicoret, dan kita tidak bisa menghalangi orang untuk mencari keadilannya. Tetapi menurut saya putusan Mahkamah Konstitus (MK) yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri jadi calon anggota DPD itu sudah jelas berlaku untuk Pemilu 2019, karena putusan MK berlaku sejak dibacakan dalam putusannya (23 Juli 2018).

Kalau alasannya karena putusan tersebut dilakukaan di tengah jalan saat tahapan pencalonan anggota DPD sudah berjalan, tetapi kan KPU juga belum menetapkan daftar calon tetap (DCT) saat itu. Artinya, putusan MK itu sama sekali tidak berlaku surut. Kecuali kalau saat itu sudah ada penetapan DCT, lalu kemudian ada putusan MK, nah ini tidak boleh diberlakukan secara surut.

Karena itu, pilihan OSO adalah kalau tetap ingin menjadi Ketua Umum Partai Hanura, maka harus mundur dan tidak menjadi calon anggota DPD.  Atau, kalau OSO ingin tetap menjadi calon anggota DPD, maka ia harus mundur juga dari Hanura. Tentu ini menjadi dilema bagi OSO. Tetapi menurut saya, OSO harus jelas dan tegas bersikap, tidak boleh main gelap begitu. Bermain gelap dalam pengertian begini, sebenarnya dia mau berkompetisi antar partai politik atau orang? Kalau mau berkompetisi antar partai politik, harusnya di DPR dong. Karena kita tahu bahwa partai politik itu ruangnya, ya DPR. Sementara di DPD itu tempat berkompetisi perorangan untuk mewakili daerah.

Sebenarnya saya sangat setuju dengan putusan MK tersebut. Bahkan saya sering mengatakan  bahwa putusan MK ini tanggung, seharusnya yang dilarang tidak hanya pengurus partai politik, tetapi juga anggota partai politik. Paling tidak minimal empat atau lima tahun tidak menjadi anggota parpol.

Meski begitu, gugatan OSO ke Bawaslu terkait keputusan KPU yang mencoretnya dari DCT anggota DPD, ya diproses saja. Tetapi Bawaslu harus paham bahwa tindakan KPU ini tidak seperti dia bikin PKPU yang melarang eks napi korupsi nyaleg. PKPU tersebut merupakan tindakan KPU yang mandiri. Karena KPU yang murni ingin melarang bekas napi koruptor, padahal mereka tidak berwenang mengaturnya karena kewenangan pembatasan hak politik ada di undang-undang. Tetapi kalau larangan pengurus parpol jadi calon anggota DPD bukan tindakan mandiri KPU. Artinya, KPU mencoret OSO dari DCT hanya melaksanakan putusan MK.

Yang harus kita sadari bahwa, ketika satu parpol menguasai DPD tentu kurang baik. Jadi, saat ini DPD seperti Fraksi Hanura. Padahal kita tahu bahwa DPD dihadirkan untuk menjadi penyeimbang. Karena itu, menurut saya, putusan MK menjadi momentum mengembalikan marwah DPD, agar jangan partai politik kemudian menguasai DPD untuk kepentingan penguatan parpol di kekuasaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF