Pengkhianatan G30S/PKI, Antara Nobar dan Remake
berita
Politika

Foto : Ilustrasi Muid / Watyutink

 

20 September 2017 18:50
Di tengah ribut-ribut rencana nobar film Pengkhianatan G30S/PKI yang digagas TNI AD, Presiden Jokowi malah kian memanasinya dengan usul baru: buat ulang filmnya untuk generasi milenial. Entah serius atau guyon, yang jelas ucapan itu layak dibincangkan lebih lanjut karena mengundang sejumlah tanya. 

Presiden kita tampaknya juga sadar film adalah medium propaganda efektif. Bagi bangsa yang tradisi membacanya rendah, suguhan audio-visual bakal lebih mengena. Akan tetapi seberapa pentingnya film G30S/PKI di-remake?

Hollywood rajin buat film remake. Batman, Superman, Spider-man, Cinderella, Beauty and the Beast, hingga Star Trek dibuat ulang demi menyasar penonton generasi baru. Alasan Hollywood tentu saja uang. Namun apa alasan remake film G30S/PKI

Film G30S/PKI dibuat Orde Baru dengan niat propaganda, melanggengkan ketakutan bahaya laten PKI/komunisme disertai sejumlah kebohongan sejarah. Nah, versi remake-nya bakal kayak apa nanti? Pendekatan yang mana yang bakal dipilih? 

Sebelum bikin remake-nya,Jokowi harus memutuskan dahulu bagaimana peristiwa G30S akan ia tempatkan: konflik internal AD? Kudeta PKI? Kudeta Sukarno pada pemerintahannya sendiri? Atau itu kudeta merangkak Suharto? Buku apa yang bakal jadi acuan, Buku Putih Setneg masa Orba atau Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa? 

Pilihan-pilihan itu akan menghasilkan konsekuensi politis berbeda bagi Jokowi. Membuat remake yang setia pada film aslinya bakal bikin Jokowi disenangi mereka cyang percaya PKI masih jadi bahaya laten, tapi itu juga berarti ia menafikan sejarah dan geopolitik global. Apalagi jika banyak fakta baru terungkap, begitu CIA wajib membuka dokumen yang telah masuk tenggat deklasifikasi 50 tahun lebih. Tapi bikin film yang sesuai fakta sejarah mutakhir peristiwa '65 bakal berefek peneguhan bahwa dia simpatisan PKI. Isu Jokowi antek PKI bisa dihembuskan lagi. Lalu, pilihan apa yang paling logis bagi Jokowi yang konon berniat nyalon lagi di 2019 nanti?

Yang juga penting, haruskah uang negara dipakai untuk buat film yang bisa bikin kontroversi lagi? Tidakkah uangnya lebih baik untuk bikin jalan, jembatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal, Pakde?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Film G30S/PKI karya Arifin C Noer akan diputar kembali oleh TNI AD. Film tersebut dibuat ketika rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Film tersebut dibuat berdasarkan pesan rezim. Membawa agenda titipan rezim.

Seorang tokoh semiotik bernama Jean Baudrillard melalui teorinya, hyperreality, mengatakan bahwa realitas dibangun seseorang untuk kepentingannya atau agenda yang dibawanya. Realitas tersebut bisa juga dibangun melalui film. Sebagai contoh kita bisa melihat perkembangan film yang dibuat oleh Amerika Serikat (AS) dari era 1980-an sampai 2000-an.

Film AS di era 1980-an selalu identik dengan perang antara AS dengan Vietnam, yang dimenangkan oleh AS. Film AS era 1990-an AS identik dengan Afganistan dan Saddam. Dalam film tersebut sering diawali dengan kumandang adzan dan orang yang berpakaian ala Timur Tengah, namun orang tersebut melakukan kekerasan. Era 2000-an film AS mengambarkan perang melawan teroris.

Kembali pada teori hyperreality, film tersebut dibuat dengan membawa nilai atau agenda yang dibawa oleh pembuatnya yaitu AS. Dengan kata lain film tersebut tidak bebas nilai. Seperti film perang Vietnam mencoba menutupi kekalahan AS dalam perang tersebut, atau film kontra teroris yang merupakan agenda global dari AS.

Kembali pada film G30S, masyarakat harus memahami agenda di balik pemutaran film tersebut. Agenda tersebut adalah membawa kembali atau membangkitkan Orba ke masa kini. Kita bukan hanya harus waspada terhadap kebangkitan komunisme, tetapi kita juga harus waspada terhadap kebangkitan Orba.

Bukan masalah jika film G30S akan diputar kembali. Nanti biarkanlah masyarakat yang menilai sendiri. Sama halnya jika pemerintah mau membuat film serupa dengan fakta-fakta sejarah yang baru dan lebih kekinian atau milenial.

Namun baiknya masyarakat tidak hanya menonton film G30S, tetapi perlu juga menonton film "Jagal". Film yang menceritakan bagaimana korban-korban dari masyarakat yang dipenggal karena dituduh sebagai antek PKI. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Film

Bicara Pengkhianatan G30S/PKI, estetika tak pernah lepas dari problem etiknya. Film itu mampu menggambarkan kompleksitas plotnya sendiri. Karena pilihannya adalah untuk mendemonisasi pihak tertentu. Arifin C Noer (sutradara) misalnya, membuang aspek-aspek kerumitan sosial politik dalam konteks saat itu. Ia sibuk sekali dengan detail plot coup-nya, menghubungkan PKI dengan G30S. 

Kalau soal treatmentship-nya, film G30S baik dalam menjelaskan plotnya. Menarik membandingkan film itu dengan Serangan Fajar, film Arifin yang lain, yang juga sebetulnya berisi propaganda. Di Serangan Fajar, Arifin lebih banyak bermain-main, misalnya lewat tokoh Temon. Khrisna Sen menafsirkan Temon sebagai metafora bagi bangsa Indonesia yang mencari bapak dan Soeharto adalah sang bapak-nya. Ada adegan kereta api lalu Temon memanggil bapaknya lalu (gambar pindah ke adegan) Soeharto nengok. Itu penggunaan editing gaya Eisenstein yang sangat efektif. Tidak terhubung dalam satu ruang waktu namun asosiatif sekali.Tapi di sisi lain keberadaan Temon sebagai anak kecil yang kehilangan bapaknya itu sesuatu yang sangat berani. Di situ Arifin asyik bermain dengan materi yang sebenarnya propaganda. 

Sedangkan di Pengkhianatan G30S/PKI itu tak banyak muncul. Karena akhirnya kebutuhan praktis propaganda lebih mengedepan. Saya akui Arifin cukup pandai membungkus dengan metafora dan propagandanya lebih soft. Misalnya adegan di awal film tentang minyak tanah, itu efektif sekali menggambarkan problem ekonomi lewat komentar si ayah. Itu khasnya Arifin. Ia kerap meminjam tokoh-tokohnya menjadi suaranya. Ia komentator yang sangat cerewet. Cuma memang karena kompleksitas materi yang ingin ia sampaikan, akhirnya itu semua tak terasa. 

Di film G30S juga ada teknik Arifin yang menurut saya sebuah terobosan, extreme close-up ke bibirnya Syubah Asa (pemeran Aidit--red), yang ketika ketemu Syubah jadi olok-olok saya ke dia. Teknik itu rasanya jarang dipakai di film Indonesia. Efeknya menimbulkan suasana batin yang tidak lazim. Misalnya penggambaran rapat, cut to cut-nya aneh. Ada shoot over the top dari ubun-ubun, terus ada cut ke bibir, orang tampak selalu merokok tanpa ada dialog yang mengalir. Penonton diajak expecting something unexpected. Seperti nonton film horor. 

Dan kepada Embie C Noer (adik Arifin, penata musik G30S--red) Arifin bilang, "Bie, kita ini bikin film horor." Mungkin itu kenapa pendekatannya seperti itu. Saya menyebutnya "uncanny" (sesuatu yang misterius/aneh--red), hal yang wajib di dalam film horor. Itu yang muncul di Pengkhianatan G30S/PKI. Makanya demonisasi PKI di film itu efektif, karena mereka dianggap orang-orang dari dunia lain. 

Menyangkut rencana nobar, bagi saya ini semata upaya elite TNI menarik perhatian dari orang-orang yang menggunakan isu (bahaya laten PKI/komunis) itu. Menurut saya ini ada kaitannya dengan politik elektoral, semacam konsolidasi kekuatan politik menuju pemilihan umum. Apalagi Panglima TNI Gatot Nurmantyo terlihat tak menutupi ambisinya. 

Jokowi berkomentar bikin dong film untuk generasi baru. Film-film lain sudah ada. Ada Lentera Merah, Sang Penari yang membawa tema itu tapi lebih memberi wawasan yang lebih lengkap. Menurut saya, problemnya bukan di nonton filmnya atau remake-nya, tetapi akar masalahnya dicari pemecahannya yang sungguh-sungguh. Film hanya jadi figuran. Jika masalah sesungguhnya tak diselesaikan kita akan terus-menerus begini.  Langkah penyelesaian masalah itu yang harus dimulai. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua SETARA Institute  

Komentar Jokowi agar dibuat film baru Pengkhianatan G30S/PKI untuk generasi milenial adalah tantangan untuk sineas-sineas kreatif. Mereka ditantang membuat film yang  jauh lebih akurat obyektivitasnya dan juga mengandung edukasi sosial bagi generasi milenial, bukan sekadar film propaganda. Film lama sudah out of date. Ada jarak 50 tahun dengan peristiwanya. KIta harus sudah punya pandangan baru atas peristiwa itu. 

Versi barunya nanti jangan sekadar berisi kekerasan atau kebencian. Namun bukan juga maksudnya menjadikan PKI sebagai protagonis pada peristiwa itu, melainkan membicarakan prolognya. Misalnya, bagaimana Perang Dingin masa itu membuat bangsa kita terjebak di tengah-tengah serta harus mengungkapkan apa yang terjadi sesudahnya, pembunuhan masal yang masih berdampak hingga anak-cucu mereka. Hal itu perlu diberitahu agar jadi pelajaran. Bukan terpaku pada satu kaki saja tentang peristiwa '65 yang kemudian dipakai untuk kepentingan politik, meraih kekuasaan.

Presiden Jokowi tak perlu ragu mengagas pembuatan film baru (peristiwa '65) sepanjang fakta-faktanya dibeberkan apa adanya. Biar nanti audiens yang menarik pelajaran dari fakta-fakta tersebut. Itu yang paling penting. Di film aslinya kan banyak fakta bohong. MIsal adegan disilet, disundut rokok. Hasil visum hanya bilang ditembak dari jarak dekat. Lalu juga TNI AU yang digambarkan seakan mendukung pemberontakan, padahal 'kan tidak. Dua hal itu patut untuk direvisi. Tujuan film Pengkhianatan G30S/PKI menyebarkan hoax. Peristiwa itu sendiri jadi hoax terbesar dalam sejarah Indonesia. 

Kita dorong Jokowi untuk bikin film versi yang lebih benar. Tidak ada salahnya juga kemudian negara kemudian membiayai pembuatan film ini. Coba dikonteskan saja. Buat lelang pada sineas-sineas kreatif yang mampu membuatnya. Yang penting film barunya harus memberi kesadaran baru untuk Indonesia menatap masa depan. Bukan bikin kita terpaku pada masa lalu. 

Saya kasihan pada mereka yang nanti nobar Pengkhianatan G30S/PKI, termasuk juga prajurit-prajurit TNI karena mereka tak mendapatkan pandangan alternatif. Nonton film itu saja tak membuat mereka tambah cerdas, sementara tantangan di masa depan kompleksitasnya lebih rumit.  Banyak bahaya lain yang jauh lebih nyata, janagn hanya fokus pada bahaya laten komunis. Sangat disayangkan prajurit TNI hanya nonton Pengkhianatan G30S/PKI tapi tidak disajikan tontonan alternatif lainnya, seperti Jagal atau Surat Dari Praha.Prajurit-prajurit ini seharusnya diberi amunisi baru, bukan amunisi yang sudah karatan. 

Sebetulnya kalau kita mau terbuka, sesungguhnya niatan nobar ini karena kepentingan politik tertentu panglimanya saja (Panglima TNI Gatot Nurmantyo--red). Nobar ini demi kepentingan elite TNI saja. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sejarawan, Ahli Sejarah Politik, Wartawan, Kolumnis, Penulis  

Dalam demokrasi ribut-ribut soal biasa. Termasuk ribut soal PKI, komunisme dan film Pengkhianatan G30S/PKI sekarang. Yang penting, negara dalam hal ini penegak hukum memastikan ribut-ribut ini tak berujung ke adu fisik dan kekerasan. 

Saya tak ingin melihat aspek politis filmnya. Sebab kalau mau dipolitisir, film porno juga bisa dipolitisir. Tapi secara teknis dan faktual sudah sesuai atau tidak. Kita lihat ternyata secara faktual banyak yang tak sesuai kejadian masa itu. Artinya, secara historis film ini tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita harus lihat tujuan pembuatan filmnya waktu itu untuk apa. Niatnya film propaganda. Dalam propaganda jangankan ngomong benar, ngomong salah saja dibenarkan. 

Film ini dibuat dan disiarkan sekitar tahun 1980-an, ketika medsos belum ada dan dunia belum terhubung secara langsung dengan apa yang kita sebut internet. Sekarang kita ada di abad 21. Ada rencana film itu akan disiarkan lagi, dengan cara yang sebetulnya jadul, nonton bareng. Pertanyaannya, cara itu relevan atau tidak? Kalau TNI mau adakan nobar silakan saja. Tapi untuk tujuan apa? Kalau untuk tujuan seperti yang dilakukan Soeharto di masa Orba, saya meragukan keberhasilannya. 

Kalau film itu diputar dalam konteks diskusi kemudian diputar film lain untuk mengimbangi, itu baru bagus. Karena dalam teori ilmu sejarah tidak ada kebenaran yang tunggal. Yang bisa kita lakukan hanya mendekati kebenaran. 

Nah, sekarang ada usulan filmnya dibuat baru, tapi harus kita tanyakan lagi: untuk tujuan apa pula di-remake

Begini, Soeharto dan Orde Baru adalah kekuasaan yang dihasilkan bukan lewat cara-cara yang demokratis. Rezim ini lahir karena krisis. Waktu itu terjadi krisis politik, kemudian dia dianggap yang bisa menyelesaikan persoalan, maka dia diangkat (jadi presiden). Dia tak dipilih oleh rakyat. Yang mengangkat MPRS yang sudah dikotak-katik, orang lama diganti, diisi sebagian tentara. Otomatis tipikal kekuasaannya selalu mencari cara melegitimasi mandatnya. Soeharto menjadi penguasa karena dia dianggap berhasil menghalau Indonesia dari ancaman komunisme. Maka, sepanjang kekuasaannya, ia akan melakukan hal apa pun untuk mengatakan dan merasa paling berhak jadi pemimpin. 

Ia butuh legitimasi. Dan legitimasi bentuknya macam-macam. Sejarah salah satu cara terbaik. Dibikinlah film. Filmnya bukan satu 'kan, ada Janur Kuning, Operasi Trisula, dan Pengkhianatan G30S/PKI-nya Arifin C Noer. 

Sekarang kita ada di abad baru, berada di alam demokrasi yang terbuka, ada rencana filmnya mau diputar lagi, untuk apa? 

Kalau untuk mengingatkan lagi zaman PKI, sekarang sudah banyak hasil riset terbaru. Misalnya, setelah peristiwa malam sebelum 1 Oktober itu ada ratusan ribu simpatisan PKI yang dibunuh, puluhan ribu orang dipenjara tanpa diadili. Jadi, jika nonton film itu saja ada sejarah yang terpenggal. Karena setelah tujuh jenderal mati ada orang-orang lain yang mati juga.  

Saya tak dalam posisi remake penting atau tidak. Tapi kalau mau remake, filmnya mau dibuat kayak bagaimana? Dan untuk bikin remake nggak perlu negara yang biayai. Biarkan orang-orang muda saja yang bikin. Mau bikin film yang isinya sebal pada PKI, silakan. Sepanjang faktual dan sesuai riset.  Negara nggak usah ikut-ikutan. Negara cukup jadi wasit. Ribut-ribut ini biasa. Biarkan kita beradab dalam demokrasi. KIta sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran dan Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung

Boleh saja nobar film Pengkhianatan G30S/PKI untuk kalangan terbatas, untuk internal TNI AD, tapi kalau disertai mobilisasi untuk publik yang lain, nggak boleh. Bila ada versi yang lebih baru yang lebih eye catchy anak-anak milenial bakalan suka, itu bagus.

Isi film itu sebenarnya menanamkan kewaspadaan kita sebagai bangsa. Untuk kalangan TNI nonton film seperti itu mungkin perlu, karena untuk menanam sikap kewaspadaan. Di sini, yang ingin ditanamkan bukan substansi filmnya, tapi bagaimana menanam sikap kewaspadaan terhadap ancaman bangsa. Sikap waspada harus dimilik setiap anak bangsa. Namun, kewaspadaan itu tak hanya pada komunisme, tapi juga pada liberalisme, radikalisme, serta fundamentalisme. 

Yang nggak boleh menanamkan paham kebencian pada komunisme demi dendam masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah kita tahu di masa lalu ada upaya pengkhianatan terhadap ideologi bangsa oleh PKI. Paham itu memang harus dicegah. TNI adakan nonton bareng boleh saja, tapi kalau misalnya mengajak orang-orang di desa ikutan nonton, diintimidasi, itu tak boleh. Jika ada mobilisasi, negara harus mengingatkan, nobar bukan hal yang wajib.    

Soal perkataan Jokowi agar buat film baru untuk generasi milenial harus kita pandang nilai filosofisnya. Yakni, sekarang kita tak lagi kaku atau menjadi momok dengan trauma masa lalu. Harus dilihat bahwa komunisme bukan satu-satunya masa;ah bangsa ini, ada hal lain. Ada masalah narkoba, misalnya. Itu bahkan lebih krusial daripada isu-isu masa lalu. 

Jadi, niatan nobar TNI silakan saja untuk internal mereka. Dan perkataan Presiden ada benarnya, anak-anak sekarang perlu versi yang baru, yang enak ditonton. Sebab, kalau anak saya nonton film Pengkhianatan G30S/PKI yang dulu, dia mungkin tak mengerti dan tak suka, karena kemasannya bukan untuk mereka.  (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wartawan senior, pakar hukum media

Sah-sah saja bila ada yang mau menggelar nobar film Pengkhianatan G30S/PKI  atau bikin film versi baru. Ini alam demokrasi.

Yang harus dilihat konteks kelahiran filmnya. Di tahun 1980-an film Pengkhianatan G30S/PKI wajib tonton, makanya meraih penonton terbanyak. Karena diwajibkan pemerintah waktu itu, setiap orang nonton. Murid sekolah digiring menonton. 

Saat filmnya edar saya juga menulis tentang film tersebut. Tulisannya biasa saja, karena waktu itu zaman Pak Harto. Kami, wartawan film masa itu, melihat film tersebut sebagai film sejarah yang bertujuan sebagai pengingat peristiwa masa lalu. 

It's no big deal kalau ada yang mau bikin nobar atau Jokowi ingin bikin film baru. Pakai uang negara untuk bikin film itu pun tak apa-apa, sebagai pengingat bagi generasi muda. Tapi harus dipilah fakta sejarahnya. Sejak reformasi kan juga telah banyak beredar buku-buku tentang peristiwa G30S, bukan hanya sejarah versi Orde Baru. Film pun 'kan begitu. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Saya kira film Pengkhianatan G30S/PKI yang diramaikan ini cocok diputar di ruang-ruang kelas perkuliahan, baik pada perguruan tinggi sipil maupun pendidikan dinas kemiliteran, sebagai materi pengajaran. Ini sebuah karya yang lebih pas diputar untuk didiskusikan dalam kelas-kelas dan perkuliahan-perkuliahan, bukan sebuah karya yang diinstruksikan untuk ditonton dalam lingkup lembaga pemerintahan.

Dari perspektif disiplin sejarah, banyak temuan dan penyingkapan sumber-sumber rujukan baru atas peristiwa yang difilmkan, dalam rentang waktu antara ketika film tersebut dibuat hingga saat ini. Boleh jadi, beberapa penggal peristiwa yang ditampilkan dalam film tersebut tidak lagi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, menurut sumber-sumber rujukan baru yang ditemukan tersebut.

Dengan demikian, justru karena diputar sebagai materi pengajaran, maka para mahasiswa dan para kadet militer calon pemimpin Indonesia di masa depan memiliki wawasan yang baik dan luas tentang sejarah yang dicoba untuk dipotret oleh film tersebut. Sejarah atas sebuah peristiwa besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan baru yang lebih mendalam akan didapat setelah mendiskusikan film yang ditonton sebagai sebuah materi belajar. Sebelum jadwal pemutaran, para mahasiswa dan kadet dapat membuat riset awal memperkaya bekal pengetahuan dengan sumber-sumber rujukan lain. Misi pembelajaran melalui film akan lebih efektif dan mengena.

Ketika sebuah film dicomot keluar dari konteks dan diinstruksikan untuk ditonton, oleh lembaga pemerintah apapun, maka ini sesuatu yang tidak tepat. Ini justru dapat melemahkan otoritas masing-masing lembaga pemerintahan yang sudah diatur masing-masing tugas dan fungsinya. Ini juga berpotensi mengganggu hubungan antar lembaga, tentang siapa dan lembaga mana yang saharusnya menjalankan tugas masing-masing seperti yang telah diatur dalam regulasi yang ada, baik itu undang-undang atau peraturan di bawahnya. Hal yang lain lagi, ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan yang tidak perlu dan tidak seharusnya, hanya membuat kegaduhan tanpa nilai tambah yang sepadan.

Banyak film berbasis sejarah telah diproduksi. Film terbaru dan meledak di pasar, dengan penggemar sebagian besar remaja, adalah Dunkirk yang mengisahkan satu penggalan dari peristwa Perang Dunia II di Eropa. Tentang Perang Dunia II sendiri telah banyak film dengan perspektif yang berbeda-beda telah diproduksi. Semuanya adalah bahan hiburan, dan untuk kami yang di pendidikan, adalah bahan hiburan dan sekaligus materi pelajaran. Dari banyak film tentang Perang Dunia II, misalnya, saya menganjurkan mahasiswa untuk menonton film yang agak panjang dengan 13 seri berjudul Band of Brothers, sebuah film perang berperspektif humanistik dan sekaligus cerita yang kuat.

Setiap film yang berdasarkan kejadian nyata dalam sejarah kehidupan manusia, atau sejarah perjalanan sebuah bangsa, selalu memiliki satu versi atau sebuah perspektif tertentu. Oleh karenanya, semakin banyak film-film diproduksi berbasis sebuah peristiwa dalam sejarah kehidupan manusia maka akan semakin banyak versi dan perspektif yang dihadirkan. Untuk kita yang hidup di masa jauh setelah peristiwa sejarah tersebut akan mendapatkan lebih banyak versi dan perseptif, yang dengan sendirinya belajar lebih banyak dari apa yang telah terjadi. Sejarah memang disiplin dalam ilmu sosial agar kita dapat belajar di masa lalu untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam menerima perubahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri