Peran Panitera dalam Mafia Peradilan, Siapa Berani Bongkar?
berita
Politika

Sumber Foto: elshinta.com

05 September 2017 00:00
Akronim KUHP semasa Orde Baru pernah diplesetkan jadi Keluar Uang Habis Perkara. Senista itukah proses pengadilan? Yang pasti beberapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan plesetan Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu benar terjadi.

Contoh: OTT di PN Jaksel , Senin (21/8/2017) menetapkan tiga tersangka:  panitera pengganti  Tarmizi, pengacara Akhmad Zaini, dan Dirut PT ADI, Yunus Nafik.  PT ADI menggelontorkan uang ke Tarmizi agar menolak gugatan ganti rugi wanprestasi  7,6 juta dolar AS dari perusahaan Singapura.

Tarmizi berkarier di PN Jaksel sejak 2001. Selama 15 tahun, Tarmizi terus berdinas di PN Jaksel, karena diduga punya korelasi dengan atasan penentu jabatan berdasarkan 'transaksi'  tertentu. Benarkah sinyalemen untuk meraih jabatan panitera kepala di suatu pengadilan di Jakarta, cukup bujet Rp500 juta lebih? 

OTT KPK seolah berpesan jangan remehkan peran panitera dalam penentuan putusan perkara. Apalagi peran penentu dalam korupsi bukan hanya kekuasaan, namun network.  Lalu benarkah network panitera lebih kuasa dari pangkat seorang hakim? Benarkah pengaruh panitera melebihi advokat?

Pesan KPK tentang panitera itu terbukti. Vonis atas Panitera PN Jakpus Edy Nasution saat dikasasi malah bertambah dari 5,5 tahun jadi 8 tahun penjara. Dalam kasus Edy ini, KPK menemukan uang miliaran rupiah di kloset pribadi rumah Sekretaris MA, Nurhadi.  Juga Kasubdit Perdata MA, Andri Tristianto Sutrisna, divonis 9 tahun akibat terbukti ‘dagang perkara’.

Miris. Bukankah keterlibatan pejabat kepaniteraan tertinggi di MA, indikator budaya korup berlangsung sistematis, terstruktur, dan masif? Lalu, apa fungsi MenPAN-RB?

Bagaimana sanksi atas pengusaha penyuap? Contoh, bos Paramount Enterprise dari grup Lippo, dalam kasus Edy Nasution.

Sudah 108 advokat selama semester pertama 2017 dijatuhi sanksi etik dan pemecatan. Tapi, menurut Peradi (Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia), peluang advokat nakal tetap menganga.  Surat Ketua Mahkamah Agung yang membenarkan pengadilan tinggi dapat menyumpah advokat yang diangkat organisasi advokat mana pun, jadi penyebab organisasi profesi advokat sulit bertindak. Benarkah itu?

Mengapa tak ada transparansi  informasi perkara, terutama perdata, di PN/PT/MA?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(dpy)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Mengapa tak ada transparansi informasi perkara di PN/PT/MA kepada publik, khususnya yang terkait dengan jadwal sidang, terutama perkara perdata? Bukankah kecenderungan ketertutupan informasi begitu berarti bisa menciptakan peluang permainan bagi panitera? Padahal proses mutasi dan penempatan hakim maupun panitera juga cenderung dinilai kurang transparan pula.

Sebenarnya transparansi informasi perkara itu sudah ada di semua pengadilan. Meskipun ada yang masih ditulis di papan tulis. Akan tetapi ada di pengadilan tertentu informasi itu sudah dapat dibaca dan diakses dari luar pengadilan dengan menggunakan internet.

Peluang permainan itu selalu saja ada, melalui panitera atau melalui calo perkara.

Tentang penempatan hakim tentu ada mekanismenya dan ada aturan mainnya. Terus terang saya tidak faham itu.

Tentang rotasi panitera, saya tidak tahu mekanismenya. Memang ada beberapa orang panitera yang tidak pernah pindah dari pengadilan tertentu hingga pensiun. Perpindahan panitera itu selalu saja terjadi, akan tetapi sekarang perpindahan panitera dari satu pengadilan ke pangadilan lain memang tidak secepat perpindahan hakim. Mutasi panitera sangat lambat. Mungkin fakta ini yang disebut orang bahwa mutasi kurang transparan.

Jika advokat lebih suka menyuap, khususnya dalam perkara perdata, lalu bagaimana dengan hakim? Benarkah keterlibatan majelis hakim, lebih ditentukan oleh bagaimana peran panitera dalam mengatur perkara?

Masalah pokok kita dalam berperkara semua orang ingin "menang perkara" bukan "mencari keadilan". Apalagi orang yang punya kekuasaan atau cukup dekat dengan kekuasaan, dan punya uang, tidak ingin perkaranya kalah. Sebab memenangkan perkara itu adalah bagian dari gengsi dan mempertahankan nama baik.

Dengan fakta ini sebenarnya, bukan pengacara yang ingin menyuap, tetapi tidak jarang karena klien ingin perkaranya menang. Memenangkan perkara dengan segala cara, termasuk dengan cara menyuap. Pengacara umumnya menyuap, karena ada permintaan klien untuk memenangkan perkara dengan biaya tak terbatas.

Kalau orang berperkara itu hendak mencari keadilan, saya yakin tidak akan ada suap menyuap.

Dari yang kita baca, memang ada panitera yang berperan besar dalam meyakinkan pengacara kalau mau  memenangkan satu perkara. Dalam pengalaman saya membela pengacara yang didakwa melakukan suap terhadap panitera dalam perkara perdata, tidak ada peran hakim yang bisa dibuktikan di persidangan. Yang ada hanya tipu daya dari panitera yang berhasil meyakinkan pengacara, perkaranya akan dimenangkan kalau pengacara sanggup membayar dengan jumlah tertentu kepada panitera.

Jika budaya korup telah berlangsung sistematis, terstruktur, dan masif di kepaniteraan dan pengadilan, lalu apakah mungkin MenPAN-RB bisa membenahinya?

Perubahan kultur untuk menghilangkan “budaya korup” di kepaniteraan dan pengadilan, menurut hemat saya hanya bisa terjadi, kalau ada perubahan kultur masyarakat dalam berperkara. Artinya, kultur mau memenangkan perkara harus kita ubah menjadi mau mencari keadilan.

Masyarakat juga harus menjauhi pengacara-pengacara yang dipersepsikan sebagai pengacara “hitam” atau tukang suap.

Tanpa ada peran serta masyarakat, maka hampir tidak mungkin pembenahan bisa dilakukan. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Wakil Ketua Umum DPP PPP

Aku ini sebenarnya termasuk bagian yang sudah apatis dengan kebobrokan dan kebusukan di pengadilan.  Sebagaimana wacana “Peran Panitera dalam Mafia Peradilan, Siapa Berani Bongkar?”  yang disinopsiskan oleh watyutink, kondisi di pengadilan memang sudah bobrok dan busuk.   

Sistem apapun yang akan dibuat, menurutku, rasanya percuma saja, deh.  Karena memang manusianya yang sudah rusak jiwanya. Padahal manusianya itulah yang terpenting.  Dalam arti “the man behind the gun”.  Percuma saja punya senjata canggih, tetapi yang menggunakannya berkualitas rendah. Lebih baik bersenjata apa adanya, tetapi manusianya memang cakap dan andal.     

Terbukti, meski kini ada Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK),  tetap saja tuh yang terjadi di lapangan ya  "business  as usual".  Dalam arti yang main suap tetap saja menyuap, yang korupsi terus saja korupsi.  

Aku ini benar-benar tidak mengerti, kok gak ada takutnya orang-orang pengadilan itu.  Padahal mereka tahu bahwa mereka dipantau ketat oleh KPK.  Termasuk juga kemungkinan besar pembicaraan telepon mereka disadap. Tetapi, kok, mereka itu gak ada takutnya?    

Jadi menurutku, ibarat ikan yang busuk, maka busuknya itu berada di kepala ikan itu sendiri. Sehingga jika ingin diperbaiki, ya benahi dan bongkar habis segala kebobrokan dan kebusukan itu di Mahkamah Agung (MA), baru mungkin semua kejahatan di sistem peradilan ini akan menurun.    

Memang sudah rusak negeri ini. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan