Peran Tim Kampanye Bukan Adu Nyinyir
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 October 2018 17:30
Penulis
Sudah dua puluh tiga hari masa kampanye Pilpres 2019 tengah berlangsung. Idealnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah beramai-ramai menyampaikan gagasan yang ditawarkan oleh kedua kontestan Pilpres 2019. Hal ini supaya rakyat paham mengenai konsep pembangunan yang diusung oleh Jokowi dan Prabowi jika terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024. Alih-alih melakukan perang gagasan, sejumlah elite TKN dan BPN dinilai terkesan sibuk saling sindir--yang materinya kerap jauh dari visi, misi, dan program capres-cawapres yang mereka usung.  

Sebagian pihak menilai, tindak tanduk tim kampanye kerap menggelikan nalar publik. Mirisnya lagi, serangan nyinyir tersebut acapkali ditanggapi reaktif dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika kubu Prabowo mengubah lirik ‘Potong Bebek Angsa’, lalu dibalas oleh kubu Jokowi dengan lirik yang berbeda pula. Hal itu dinilai bisa merusak imajinasi anak-anak. Sementara pada momentum yang lain, giliran kubu Prabowo-Sandi yang bersikap reaktif. Pendeknya, kedua kubu tampaknya hanya sibuk beradu nyinyir.

Lalu, mengapa tim sukses capres-cawapres terkesan mengabaikan perang gagasan? Padahal, sejumlah elemen bangsa menilai berbagai persoalan baik soal ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang jauh dari cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Semestinya hal tersebut dijadikan wacana publik oleh kubu TKN dan BPN, bukan saling mencibir dengan menebar berbagai isu dan tudingan yang jauh dari niat memperbaiki nasib bangsa. Padahal rakyat butuh solusi yang ditawarkan oleh kedua kandidat, Jokowi dan Prabowo, dalam membangun Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, kedua kubu memang turut menjelaskan ihwal visi, misi, dan programnya capres-cawapres masing-masing. Tapi sejumlah pihak menilai gagasan yang disampaikan masih sumir. Sehingga rakyat tak memahami desain kebijakan yang bakal diterapkan Jokowi dan Prabowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024. Lantas, apa iya adu gagasan kontestan Pilpres 2019 hanya di forum debat yang diselenggarakan KPU?

Ketika wacana publik dijejali adu nyinyir dari kedua tim kampanye, maka tak mengherankan jika pemilih mendukung capres-cawapres berdasarkan pertimbangan ‘like and dislike’ yang menihilkan rasionalitas. Situasi tersebut terkesan terjadi pembiaran. Bahkan segelintir elite terkesan membumbui dengan politik identitas hanya untuk menjatuhkan lawan politik. Lantas, bagaimana mungkin kualitas pemilu kita bisa meningkat?

Yang cukup mengkhawatirkan, perilaku saling mencibir sebagian elite justru dijadikan “budaya” baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika demikian, tanpa sadar sebagian tim kampanye sedang mempeti-eskan nilai-nilai Pancasila. Atau, jangan-jangan memang itu yang diinginkan segelintir elite TKN dan BPN?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Kedua kubu, Jokowi dan Prabowo, didukung oleh sebagian besar publik yang telah terpapar media sosial, dengan kesadran literasi yang rendah. Akibatnya yang terjadi saat ini adalah massa dalam kondisi bawah-sadar melakukan aksi ikut-ikutan, dapat pesan, kognisinya menyetujui dan share. Ini sebenarnya budaya buruk secara politik, dan elite terutama dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak berusaha mencegahnya. Justru terkesan membiarkannya.

Seharusnya adu gagasan antara kandidat capres-cawapres tidak harus di forum debat yang diselenggarakan KPU. Bahkan lebih sering forum debat yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu bersifat mengedepankan aspek formal dan kerap mencederai substansi. Lebih sering terlihat basa-basi. Forum debat bisa dibuat oleh televisi berita yang terbiasa menyelenggarakan talk-show yang bermutu.

Sikap nyinyir sejumlah elite TKN dan BPN mengisyaratkan bahwa kita sudah di tubir kenyinyiran kompleks: No way out and no point of return. Ini salah satu ancaman bagi demokrasi elektoral. Banyak publik sudah merasa jengah dengan perang kata-kata tanpa rasionalitas dan etika seperti yang terjadi saat ini.

Tindakan kedua kubu seperti Avengers, saling serang dengan daya destruksi terhadap kohesi sosial, etnik, bahkan kekerabatan. Hal ini hanya akan selamat jika TKN dan BPN bisa bersikap menahan diri, dan bukan pura-pura santun tapi sesungguhnya sangat brutal dan tuna etika. Politikus harus mendidik konstituennya, bukan memanas-manasi.

Nampaknya nilai-nilai Pancasila pun sudah lama tewas ketika demokrasi elektoral dilaksanakan dengan prinsip liberal, one man one vote. Salah satu karakter bangsa Indonesia yang asli adalah masyarakat guyub dan komunalistik. Demokrasi elektoral tidak diikuti dengan pendidikan demokrasi, tapi situasi ini pula yang dibiarkan oleh elite bangsa ini. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Perang nyinyir antara kubu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Sandi karena tim kampanye masih sibuk mencari-cari celah dan kesalahan lawan. Jadi yang dikembangkan mengungkap kelemahan dan kekurangan lawan. Bukan adu ide dan gagasan serta program. Sebaiknya, kedua belah kubu kembali kepada kampanye yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat dengan menawarkan visi, misi, dan program-program terbaiknya. Bukan adu nyinyiran. Yang tidak penting dan tidak perlu.

Sepertinya kedua kubu masih menempatkan adu gagasan hanya terjadi di forum debat capres dan cawapres. Belum menjadi budaya kebaikan di masyarakat luas. Agar masyarakat semakin yakin dan percaya kepada capres dan cawapres, sudah seharusnya para kandidat untuk adu ide dan gagasan serta program di depan publik. Di setiap tempat dan kesempatan.

Jika adu nyinyiran masih terus terjadi di depan publik, maka bukan narasi pencerahan dan pencerdasan yang akan didapat masyarakat. Tapi masyarakat akan terbelah dan akhirnya masyarakat akan lebih memilih berdasarkan emosional. Bukan berdasarkan rasionalitas. Masyarakat juga sangat lelah dengan nyinyiran para elite yang semakin hari semakin menjadi. Akhirnya publik akan memilih berdasarkan suka atau tidak suka. Bukan berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan.

Harus ada kesadaran di masing-masing kubu untuk tidak saling nyerang dan tidak saling adu nyinyiran. Komitmen untuk membangun kualitas demokrasi yang baik harus ditumbuhkan. Sehingga apa yang dikampanyekan merupakan program-program unggulan dan terbaik yang bisa diimplementasikan ketika terpilih nanti. Bukan malah memelihara adu nyinyiran yang tentu hanya akan merusak kualitas demokrasi. Demokrasi dikembangkan bukan ada dasar nyinyiran. Tetapi didasarkan atas penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan yang diimplementasikan dalam berkampanye.

Stop adu nyinyiran. Mulailah dengan adu visi, misi, dan program untuk memperbaiki kondisi masyarakat, bangsa, dan negara. Jika budaya nyinyir terus berkembang bahkan diproduksi yang berbahaya bukan hanya nilai-nilai Pancasila yang tidak dijalankan. Tapi juga akan melanggengkan permusuhan antar sesama anak bangsa. Hilangkan kebiasaan nyinyir terhadap pihak lain. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar