Perlu Tak Perlu Pemberian Status Justice Collaborator
berita
Politika
Sumber Foto : beritagar.id (gie/watyutink.com) 23 April 2018 10:00
Penulis
Pengadilan tingkat banding dan kasasi membatalkan status justice collaborator (JC) tiga terdakwa kasus korupsi KTP-el: JC Andi Agustinus alias Andi Narogong dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dua JC lainnya oleh Mahkamah Agung--masing-masing “milik” Irman dan Sugiharto. Sebelumnya, mereka mendapatkan “penghargaan” JC dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dianggap berjasa membongkar kasus korupsi KTP-el. Pertanyaannya, apa dampak pembatalan JC terhadap pengungkapan para pelaku lainnya?

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, penerima JC adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, serta memberi keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan. Selain itu, keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan harus berpengaruh secara signinifikan dalam membongkar suatu tindak pidana. Lantas, mengapa para penegak hukum berbeda pandangan soal pemberian JC kepada Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto?

BACA JUGA: Babak Baru PKPI Versus KPU

Pertimbangan pemberian JC kepada Andi Narogong, misalnya. Ia dianggap sudah mengakui perbuatannya, berterus terang dalam proses persidangan untuk mengungkap pelaku korupsi KTP-el, bertindak kooperatif, serta sudah mengembalikan hasil tindak pidana korupsi kepada KPK. Kalau begitu, di mana letak kesalahan KPK memberi “penghargaan” JC?

Sebenarnya hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengakui argumen di atas. Tapi dalam putusannya, hakim menilai Andi Narogong sebagai pelaku utama lantaran perannya cukup dominan baik dalam proses penganggaran ataupun pelaksanaan proyek KTP-el. Benarkah Andi Narogong sebagai pelaku utama kasus korupsi KTP-el? Kalau benar adanya, seberapa mungkin KPK mengesampingkan syarat bukan pelaku utama dalam pemberian JC?

Namun KPK menganggap Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto bukanlah pelaku utama. Pun Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini pengungkapan kasus KTP-el belum menyentuh puncak aktor intelektualnya. Jika benar demikian, mengapa KPK belum menangkap aktor utamanya? Atau KPK menganggap Setya Novanto aktor utama sehingga JC-nya tidak dikabulkan?

BACA JUGA: Skandal Bank Century, Keabsahan Putusan Praperadilan, dan Keberanian KPK

Sekali lagi, mengapa hakim tingkat banding dan kasasi membatalkan status JC? Mungkinkah hanya sekadar ingin menambah hukuman? Sebab terdakwa Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto diperberat hukumannya; masing-masing mendapat tambahan hukuman 3 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun penjara. Atau jangan-jangan pemberian JC lantaran KPK tidak ingin repot-repot mengungkap kasus korupsi KTP-el?

Meski demikian, masih relevankah pemberian JC dalam sistem hukum Indonesia? Toh sekalipun tanpa JC, hakim seringkali mengurangi hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pemberian justice collaborator (JC) kepada pelaku tindak pidana memiliki dua aspek kepentingan. Pertama, aspek kepentingan umum, yaitu untu membongkar sebuah kasus yang besar sampai pada pelaku utamanya dan kerugian negara bisa dikembalikan. Kedua, JC menjadi semacam hadiah atau bonus bagi terdakwa yang mengakui terus terang kesalahannya dan membantu negara mengungkapkan seterang terangnya semua pelaku terutama pelaku utamanya.

Dalam konteks kasus korupsi KTP-el, yang harus dipahami bahwa penanganan kasus ini masih sedang berproses di mana diharapkan semua pelaku akan terbongkar. Jadi sampai hari ini belum tuntas dan belum menjadi jelas siapa pelaku utama yang menikmati hasil korupsi ini. Dengan setting peristiwa kasus yang demikian, maka terlalu "prematur" menyimpulkan bahwa Andi Agustinus (AA) sebagai pelaku utamanya. Lagipula dari mana dan atas dasar apa hakim Pengadilan Tinggi (PT) punya kesimpulan seperti itu?

Putusan mencabut status JC memang merupakan kewenangan hakim PT. Tetapi hal ini akan berpengaruh dan menjadi preseden buruk bagi pihak-pihak yang berniat membantu negara membuka kasus seterang-terangnya. Sehingga pencabutan status JC akan menimbulkan kekhawatiran yang pada akhirnya membuat orang menjadi apatis.

Demikian juga fakta bahwa AA adalah pihak swasta yang tidak mungkin punya kekuasaan untuk memaksakan suatu proyek milik negara. Artinya, intekektual dader atau pelaku utamanya dapat dipastikan ada pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, bisa berada pada kekuasaan legislatif bisa juga pada kekuasaan eksekutif.

Jadi pencabutan JC terhadap AA sangat tidak tepat. Justru dikhawatirkan ada intervensi kekuasaan pada peradilan yang sengaja untuk menggeser peran utama dalam kasus ini pada pihak swasta. Selain itu, majelis hakim perkara Setya Novanto punya kemandirian dan tidak terpengaruh oleh putusan PT ini, karena MA bisa mengkoreksi putusan tersebut pada tingkat kasasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Sejak awal, kontruksi penetapan juctice collaborator (JC) dan pemberian penghargaan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum akan menimbulkan masalah. Masalah utamanya adalah tidak adanya sinergisitas antar lembaga. Jika setiap lembaga ingin terlihat lebih berperan dan superior, maka JC akan menjadi korban. Penyidik bisa jadi memandang seseorang sangat membantu pengungkapan fakta dan memenuhi semua syarat, namun dalam pandangan hakim  bisa berbeda. 

Berkaitan dengan kasus KTP-el yang menjadi perhatian publik. Tampaknya KPK tidak akan sembrono menyimpangi syarat pemberian JC kepada seorang pelaku. Besar kemungkinan terjadi perbedaan cara pandang terkait pelaku utama itu sendiri di lihat dari peran dan kedudukan Andi Narogong, Irman dan Sugiharto. Tetapi hakim juga memiliki kekuasaan yang merdeka untuk mempertimbangkan dan memutus setiap perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan yang dimilikinya, termasuk membatalkan status JC. Namun pembatalan JC menandakan tidak adanya penghargaan dari pengadilan (hakim) terhadap kedudukan tersebut.

Pembatalan JC dalam kasus KTP-el membuat Andi Narogong, Irman dan Sugiharto memiliki ketidakpastian perlindungan hukum dan penghargaan yang dijanjikan sebagai JC. Selain itu, akan membuat pihak-pihak tertentu berpikir ulang mengajukan diri sebagai JC pada tingkat penyidikan, karena tidak ada kepastian. Sehingga penegak hukum semakin sulit mendapatkan informasi valid guna menembus tindak pidana yang bersifat terorganisir. Khusus dalam kasus KTP-el, KPK harus lebih bekerja keras secara mandiri mengungkap fakta kasus dan pihak lain yang terlibat, karena bisa jadi, tidak ada lagi yang mau menjadi JC.

Perbedaan cara pandang soal pelaku utama akibat ketentuan JC yang masih abstrak, yakni tidak adanya makna dan batasan "pelaku utama" secara formil. Apakah diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak, apakah dari kedudukan struktural paling tinggi, dari sifat aktif pelaku dalam praktek kejahatan, orang yang membuat skenario, ataukah kembali kepada pemaknaan teoritik konsep penyertaan dalam KUHP, dimana ada Pleger, Mede Pleger, Doen Pleger, dan Uit Locker. Ketika tidak ada kesatuan makna dan kejelasan batasan, maka penentuan bukan pelaku utama sangat terbuka untuk berbeda.

Jadi, pembatalan JC ini bukan pada persoalan bahwa KPK membuat kesalahan dalam memberikan JC, melainkan ada perbedaan pandangan tentang pelaku utama dan ukuran informasi yang diberikan antara KPK dan hakim. Tetapi jika berbicara mengenai peran dominan dalam tindak pidana, serta syarat pengungkapan membongkar kasus sehingga membantu penyidik, semestinya yang mampu mengukur secara pasti adalah penyidik.

Penolakan permohonan JC dari Setya Novanto bukan berarti dia adalah pelaku utama, karena bisa jadi keterangan yang diberikan tidak begitu signifikan membantu pengungkapan dan membongkar fakta kasus. Mestinya kita memberikan keluasan kepada KPK untuk melakukan pembongkaran kasus ini hingga tuntas, dan tetap kita pantau. Jadi diperlukan kejelian dan kehati-hatian. Bukan hanya sekedar cepat, tapi justru salah tembak, atau “ikan besar”-nya justru lepas.

Terlepas dari perbedaan cara pandang, JC masih sangat diperlukan dalam proses pengungkapan kejahatan di Indonesia, terutama yang bersifat kejahatan terorganisir dan sitemik. Namun masih harus dilakukan perbaikan konsep, mekanisme penetapan dan jaminan perlindungan serta penghargaannya. Filosofi keberadaan JC adalah adanya kebuntuan penyidik dalam mengungkap kejahatan yang rapih, sehingga dibutuhkan adanya informan dari dalam lingkaran kejahatan untuk membantu membongkar. Jadi mestinya penilaian tentang penting tidak penting keterangan yang diberikan, yang berwenang menilai adalah penyidik. Dan lagi, ukurannya bukan pada ruang lingkup keterangan, tapi sejauh mana keterangan yang diberikan JC mampu membantu penyidik mengungkap kasus.

Dengan demikian, kedudukan seseorang sebagai JC mestinya dimaknai untuk memudahkan karena dipastikan bahwa terdakwa telah kooperatif dengan penegak hukum dalam proses penyidikan. Selain itu, JC juga terkait dengan perlindungan hukum dan penghargaan, maka sudah semestinya ada jaminan yang pasti. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang hak dan bermartabat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Justice collaborator (JC) masih relevan dalam pengungkapan kasus korupsi. Tanpa JC penegak hukum (KPK) akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, karena koruptor biasanya memiliki berbagai modus yang sudah direncanakan dengan baik agar tindakannya tidak terjangkau oleh penegak hukum (KPK).

Sebenarnya KPK sudah berperan baik dalam melakukan penyelidikan sampai proses persidangan hingga akhirnya mentersangkan dan menyidangkan Setya Novanto. Keberhasilan KPK mengungkap Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-el tak lepas dari peran Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto dalam memberikan keterangannya, baik saat proses penyelidikan dan penyidikan maupun pada proses persidangan. Sehingga KPK sudah tepat memberikan JC kepada Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto. Tetapi status JC tersebut dicabut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

Langkah pencabutaan status JC Andi Agustinus, Irman, dan Sughiharto dikhawatir akan mempengaruhi kasus tindak pidana korupsi di kemudian hari. Di mana para pelaku tidak mau lagi menjadi JC dengan alasan bahwa hukumannya sama saja atau tidak mendapakan keringanan hukuman walau sudah berjasa membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

Adanya pencabutan status JC karena KPK dan hakim Pengadilan Tinggi berbeda pendapat soal pelaku utama tindak pidana korupsi. Tafsir pelaku utama dan pelaku tindak pidana hanya sekadar dilihat terkait perannya masing-masing. Tetapi seharusnya memang KPK dan pengadilan ataupun Mahkamah Agung harus memiliki persepsi yang sama tentang JC. Sehingga siapapun yang ingin menjadi JC akan benar-benar mengungkap sebuah kasus korupsi dan mendapatkan keringanan hukuman sebagai bentuk apresiasi penegak hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF