Perluasan Pembatasan Motor di Jalan Protokol, Main Gampang
berita
Politika
25 August 2017 00:00
Atas dalih lalu lintas kian macet lantaran pengendara sepeda motor acap menyerobot trotoar, mengganggu kenyamanan, dan keselamatan pejalan kaki, Pemprov DKI Jakarta ingin memperluas larangan sepeda motor masuk  jalur protokol. Semula sebatas Jalan MH Thamrin. Kini diperluas ke Jalan Jenderal Soedirman dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan. Ini diujicoba mulai 11 September-10 Oktober 2017.

Apa hanya sepeda motor biang macet dan kesemrawutan lalu lintas Jakarta? Faktanya mobil sering parkir sembarang di pinggir jalan. Belum lagi pedagang kaki lima yang merajai trotoar, bahkan hingga ke bahu jalan. Ini semua gegara Pemprov DKI terbiasa abai atas peraturan yang mereka buat. 

Lagi pula, kemacetan justru akibat kelambanan pemerintah membangun sarana angkutan umum massal (SAUM), baik moda rel maupun moda bus masal. Pemprov yang keteteran membangun jalan baru atau memperlebar jalan, malah main gampang, asal sulap jalur publik jadi jalur Busway yang terlarang bagi kendaraan lain. Enak beut, main ambil lajur jalan yang sudah macet dari dulu. Kenapa sih tak bikin jalur khusus Busway, seperti ruas Tendean-Ciledug?

Kapasitas jalan praktis tak mengimbangi kepesatan omset penjualan otomotif. Terutama kelarisan kredit sepeda motor ber-uang muka rendah. Apalagi, sepeda motor jadi opsi moda tercepat penerobos kemacetan karena pengendara bisa memperkirakan sendiri lama perjalanannya.    

Data Dishub mencatat jumlah sepeda motor hingga akhir 2016 di Jakarta mencapai  15 juta lebih unit. Wajar, jika sepeda motor juga terlibat kecelakaan terbanyak. Tahun 2016, ada kecelakaan 5.626 unit sepeda motor. Minibus di urutan kedua, 1.384 unit, dan truk 470 unit.

Pembatasan sepeda motor tak akan efektif menekan kemacetan. Ya, cuma mengurangi  kesemrawutan. Apalagi Jalan MH Thamrin-Sudirman, dinilai sebagai muka jalan nasional. Jadi bukan soal mengatasi kemacetan, tapi bagaimana menertibkan Jalan Sudirman-Thamrin sebagai mukanya Jakarta, bebas dari kendaraan bermotor.

Duh nasibmu para pengendara sepeda motor.  Mengapa kalian yang kecil, harus jadi korban pertama pengatasan kemacetan? Mengatasi kemacetan atau sekedar menjaga martabat Pemprov DKI atas jalur protokol utama nasional di mata pemerintah pusat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 (dpy)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 

Di berbagai kota-kota besar di dunia, utamanya di China, pelarangan sepeda motor di jalan protokol sudah biasa. Bahkan sepeda motor hanya diizinkan di pinggiran kota saja. Pelarangan sepeda motor yang diterapkan adalah hal yang lumrah.

Yang penting pemerintah menyediakan alternatif moda transportasi yang lain. Kalau kita lihat sekarang di jalur Sudirman - Thamrin sudah ada busway (Trans Jakarta) sebagai moda transportasi alternatif. Jadi pengendara motor bisa beralih menggunakan busway. Untuk memudahkan akses para pengguna motor menggunakan busway, Pemda DKI Jakarta perlu menyediakan tempat parkir motor. Parkir motor ini disediakan di titik mereka akan beralih menggunakan ke busway. Mengingat banyak juga pengguna motor yang berkantor di sepanjang jalur pelarangan motor, berasal dari luar kota atau jauh dari halte busway.

Selain itu, jika kita bicara soal keadilan. Apakah trotoar untuk pejalan kaki dilalui oleh pengendara sepeda motor juga adil? Supaya tidak terkesan diskriminatif maka Pemda DKI Jakarta harus segera menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Para pengguna mobil pribadi yang hendak lewat jalan protokol dikenakan biaya. Hasil uang dari biaya mobil pribadi tadi digunakan untuk mensubsidi para pengguna motor. Ditransfer ke busway dananya, dan pengendara motor diberi ID tertentu. Sehingga pengendara motor bisa mengakses busway secara gratis.

Masalah banyak yang menanggapi, jika diterapkan nantinya kebijakan ini akan menimbulkan titik kemacetan baru. Saya pikir, itu perkiraan tidak logis andai Pemda menyediakan tempat parkir motor, dan difasilitasi dengan busway gratis. Pengguna sepeda motor pasti akan lebih memilih beralih ke busway. Dari pada dia harusberputar mencari jalan, kena macet pula. Dia akan kehilangan waktu dan boros bahar bakar.

Sebelum rencana PTM (Pola Transportasi Makro) ibu kota yang saya rancang 2003 terbentuk, terdiri dari MRT (Mass Rapid Transit), monorail, busway, dan waterway terbentuk, saya kira selama itu pula Jakarta masih akan macet. Tetapi sambil menunggu itu semua berproses, perlu mengatur ruas-ruas jalan tertentu kendor atau longgar. Sehingga kegiatan sosial ekonomi bisa berjalan. Kalau tidak melakukan langkah apapun, akan kacau nanti jalan raya di Jakarta. Tetapi ambilah langkah yang realistis. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Dalam konteks manajemen lalulintas kota (di negara yang sudah maju), keberadaan sepeda motor di jalan-jalan protokol memang sudah tidak ada. Artinya di kota (negara maju) kendaraan roda dua, bukan menjadi alternatif dan pilihan terbaik bertransportasi. Tetapi masyarakat diberi pilihan atau alternatif terbaik, berupa public transport (angkutan umum) yang handal; mudah akses, terjangkau, dan terintegrasi antar moda. Sehingga masyarakat kota tersebut memiliki alternatif yang lebih aman, nyaman, akses mudah dan terjamin keselamatannya.

Sedangkan dalam konteks Jakarta. Di saat angkutan umum belum dapat diandalkan, masyarakat mencari alternatif moda transportasi sendiri berupa kendaraan roda dua. Apa yang dilakukan Pemprov DKI dengan memperluas pembatasan kendaraan roda dua, tentu hanya memindahkan kesemrawutan motor dari satu jalan ke jalan lainnya. Paahal tujuan untuk mengurai kemacetan di jalan pembatasan motor, masih disangsikan bisa berhasil. Sepeda motor bukan satu-satunya penyebab kemacetan di jalan tersebut.

Jika alasan bahwa motor kerap menyerobot trotoar dan mengganggu pejalan kaki, ini soal lain. Sebab ini lebih kepada masaah law enforcement. Selama ini Jakarta masih terlalu longgar dalam menjatuhkan sanksi kepada pemotor yang melanggar aturan. Idealnya, pelanggar aturan dikenakan sanksi yang bisa menjerakan. Sanksi yang membuatnya kapok melanggar. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Menurut saya, hal itu tidak adil. Karena, bukan hanya motor menjadi biang kemacetan di jalan protol MH. Thamrin dan Sudirman. Tapi, juga mobil pribadi yang jumlah tidak sedikit melewati jalan-jalan tersebut dan jalan-jalan utama lain di Jakarta.

Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta lebih dahulu menyediakan angkutan yang layak, yang nyaman, aman dan memadai, baru berbicara tentang pengendalian.

Perluasan larangan jalan bagi motor ini adalah pengendalian. Dan, pengendalian terhadap kendaraan bermotor ini memang perlu dilakukan. Ini bagus, dan saya sangat setuju.

Namun, tidak serta merta seperti ini. Pengendara motor dilarang, sebaliknya mobil pribadi tidak. Ini tidak adil. Harus dikaji lebih dahulu. Ditinjau dampaknya nanti seperti apa? Lalu bagaimana nanti masyarakat yang menggunakan motor untuk beraktifitas sehari-hari? Terutama para pekerja yang biasa melewati jalan-jalan tersebut menuju kantor. Apakah mereka akan pindah ke angkutan umum? Atau mereka nanti malah terdorong beralih menggunakan mobil, agar tidak perlu jalan putar-putar untuk sampai ke kantornya.

Jika mereka memilih menggunakan transportasi umum, pertanyaannya apakah sudah memadai angkutan kita? Karena kebanyakan para pengguna angkutan umum juga mengeluh: menunggu datangnya lama, setelah datang ternyata penuh, berhimpit-himpitan, nggak dapat tempat duduk, dan lain-lain. Belum lagi copet dan aksi pelecehan yang terjadi di angkutan umum. Tentu, hal ini membuat tidak membuat mereka merasa aman dan nyaman.

Yang kita takutkan, justru pengguna motor tadi malah menggunakan kembali mobilnya. Kita tahu bahwa tidak sedikit dari pengguna motor itu memiliki mobil di rumahnya. Mereka sengaja menggunakan motor dengan alasan menghindari macet. Lalu karena tidak boleh melewati jalan yang biasa mereka lewati ke kantor, maka mereka kembali memakai mobil.

Jika hal itu yang terjadi, bisa dibayangkan bagaimana tambah macetnya jalan-jalan tersebut. Kebijakan pengendalian yang seharusnya sebuah solusi, malah menjadi masalah baru.

Namun begitu, mengenai kebijakan pengendalian kendaraan di Jakarta, saya sangat setuju, itu sangat bagus. Tapi sediakan dulu sarana transportasi masal yang memadai, aman dan nyaman, itu paling utama. Kalau hal tersebut sudah tersedia, jangankah motor, kalau perlu mobil pribadi juga diberi pelarangan melewati jalan Thamrin dan Sudirman.

Kemudian bangun trotoar yang lebar dan bagus, yang membuat nyaman pejalan kaki di sana. Kalau perlu, dijadikan jalan MH Thamrin dan Sudirman menjadi jalan khusus buat angkutan umum dan penjalan kaki. Tidak boleh ada motor maupun mobil pribadi yang lewat sana.

Wah, tentu ini sangat hebat. Bukan hanya saya, seluruh masyarakat Jakarta pasti akan mendukungnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua