Perpres, Batasi atau Muluskan TNI Atasi Terorisme?
berita
Politika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 28 May 2018 16:00
Penulis
Revisi UU Terorisme sudah disahkan menjadi undang-undang, Jumat (25/5) lalu. TNI resmi mendapat legitimasi untuk menangani aksi terorisme. Perdebatannya pun mulai bergeser, dari pro-kontra mengarah ke soal sejauhmana pelibatan tentara menumpas para teroris. Kini bola liarnya berada di tangan presiden, karena mendapat mandat untuk mengatur teknis pelaksanaan pemberantasan terorisme bagi TNI melalui peraturan presiden (perpres).

Pemberian mandat itu diatur dalam Pasal 43I UU Terorisme. Selain itu, ketentuan pasal tersebut mengatur pelibatan militer dalam mengatasi aksi terorisme dengan dua rumusan; tugasnya bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. Pertanyaannya, apakah ketentuan Pasal 43I sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI?

Dalam UU TNI, pelibatan militer menumpas aksi terorisme harus melalui keputusan politik negara. Sementara dalam UU Terorisme tidak demikian, namun mewajibkan pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR perihal penyusunan perpres pelibatan TNI dalam mengatasi kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime ini. Namun yang menjadi pertanyaan, dalam konteks peraturan perundang-undangan, benarkah perpres wajib dikonsultasikan dengan DPR? Bukankah penyusunan perpres merupakah kewenangan Pemerintah yang dijamin undang-undang?

Selain itu, banyak kalangan yang menilai keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi melahirkan ragam masalah. Mulai dari penanganan terorisme dapat menyimpangi koridor penegakan hukum (criminal justice system), terjadi kesewenang-wenangan, hingga potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Lantas, sejauhmana potensi masalah ini bisa terjadi? Bagaimana mengantisipasinya agar potensi tersebut tidak menjadi bom waktu?

Sampai sejauh ini, formula keterlibatan TNI masih belum jelas. Ada yang setuju bahwa militer bisa terlibat menumpas setiap aksi terorisme, ada pula yang mengatakan bahwa pelibatannya bergantung skala ancaman terorisme. Lantas, bagaimana idealnya keterlibatan militer dalam penumpasan terorisme?

Jika mengacu kepada peran TNI sebagai penjaga keamanan negara, maka bukan tak mungkin pelibatannya hanya menyangkut kejahatan terorisme yang hanya mengancam keutuhan dan pertahanan negara. Apakah TNI mau menerima jika perpres memposisikan demikian?

Bagaimana sebaiknya perpres merumuskan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme? Hal ini agar militer bisa menindak terorisme tanpa melampui kewenangannya, sehingga pemberantasan terorisme sejalan dengan konsep hukum pidana. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah perpres akan memberi batasan atau justru memuluskan langkah TNI menumpas terorisme? Tetapi, mungkinkah ada motif politik yang tidak kita ketahui di balik pelibatan militer?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Setiap anak bangsa pasti dan harus melawan setiap bentuk teror, apalagi terorisme. Tetapi  jangan pula kita over reaksi dan terkesan marah besar, lalu bikin aturan dengan semangat kemarahan yang justru bisa berakibat merugikan bangsa ini di masa depan.

Penting disadari bahwa penyebab teroris(me) itu tidak tunggal, tapi beragam, antara lain; kondisi sosial ekonomi, kemarahan kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan luar negeri negara besar (khususnya Amerika Serikat), maraknya aliran-aliran pemikiran yang salah kaprah, dan seterusnya. Karena itu, harusnya direspon secara beragam juga, terutama oleh pemerintah. Tidak meredanya tindakan teror bahkan ada kesan mengganas bukan akibat Polri gak mampu, tetapi karena penyebabnya yang beragam tadi.

Oleh karena itu, saya khawatir pelibatan TNI justru salah resep atau malah overdosis, dan potensial membawa penanganan terorisme bukan lagi ranah penegakan hukum. Hal lain yang patut diingat, jangan sampai melibatkan TNI dalam urusan terorisme ini merusak citra TNI yang sudah baik selama 20 tahun ini. Kalau itu sampai terjadi, akan susah membangunnya kembali. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Definisi terorisme dalam Pasal 1 UU Terorisme menyatakan, “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”          

Dengan definisi seperti ini tidak semua perbuatan yang bersifat teror dapat dikualifikasikan telah melanggar UU Terorisme. Karena terorisme yang dimaksud dalam perubahan ini diletakkan pada tiga motif; pertama, motif ideologi yaitu teror dilakukan dengan maksud memperjuangkan diterimanya ideologi tertentu di suatu negara. Kedua, motif politik yang dimaksudkan memperjuangkan perolehan kekuasaan tanpa jalan yang sah melalui election. Ketiga, teror dimaksudkan untuk menciptakan gangguan keamanan di suatu negara agar tercipta ketidakstabilan negara atau penerintahan. Jadi terorisme dimaksudkan dengan motif-motif yang besar dan memperjuangkan ideologi tertentu.

Karena itu, UU Terorisme ini tidak bisa digunakan untuk perbuatan perbuatan yang menciptakan ketakutan tetapi tanpa motif sebagaimana disebutkan di atas. Teror terhadap pegawai KPK dengan menyiram air keras kepada Novel Baswedan, begal yang menimbulkan ketakutan, atau perilaku ormas yang kerap main hakim sendiri, ini semua tidak bisa diterapkan atau tidak memenuhi unsur pasal terorisme. Demikian juga teror peledakan di kantor karena sakit hati akibat di PHK oleh perusahaan tidak termasuk dalam pengertian terorisme .

Teror bisa dilihat dari berbagai perspektif, antara lain:

Pertama, teror dilihat sebagai penyakit yang menjangkiti masyarakat melalui perjuangan ideologi yang melawan kemanusiaan. Ini yang disebut penyakit radikalisme, dalam konteks ini responnya adalah deradikalisasi. Sehingga deradikalisasi tidak cukup hanya dilakukan kepada narapidana terorisme (napiter) atau mantan napiter. Yang terpenting justru kepada masyarakat yang potensial terjangkit penyakit radikal ini. Di Indonesia, bagian ini dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kedua, teror dilihat sebagai sesuatu yang timbul akibat konflik antar kelompok misalnya, maka responnya adalah mencari strategi penyelesaian konflik yang baik. Misalnya konflik antar SARA, ini bisa dikerjakan oleh lembaga pemerintah/LSM/perorangan yang memiliki kemampuan dan kredibilitas.

Ketiga, teror yang dilihat sebagai tindakan perang yang mengancam keutuhan dan mengancam pertahanan negara, maka responnya juga dengan cara memerangi. Itu sebabnya TNI juga bisa melakukan operasi militer selain perang, yang salah satunya operasi mengatasi terorisme. Tetapi apa pun operasinya, tetap harus didahului dan didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara dalam hal ini perintah presiden sebagai penerima mandat rakyat untuk mengatur negara, dan ini sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7.

Keempat, teror sebagai sebuah kejahatan pelakunya dilihat sebagai penjahat, maka responnya menempatkan terorisme sebagai kejahatan yang harus dihukum melalui proses hukum. Dalam konteks inilah perubahan UU Terorisme diperlukan untuk mengantipasi sebelum terjadinya teror, karena pada umumnya hukum hanya dapat menindak setelah ada perbuatan dan bukti.

Artinya, sepanjang teror yang skalanya tidak mengancam keutuhan negara, maka keterlibatan militer belum relevan. Karenanya, yang dibutuhkan adalah profesionalitas kepolisian sebagai penegak hukum yang dalam aktivitasnya tetap menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Intinya, TNI baru terlibat jika skala terornya sudah sedemikian rupa mengancam keutuhan negara, dan itu pun harus dengan keputusan politik negara i.c. perpres. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Operasi militer selain perang (OMSP) memberikan ruang kepada TNI bisa terlibat dalam penanganan teroris. Namun masih kabur peran dan fungsinya. Keterlibatan militer yang diatur dalam UU TNI  harus dijelaskan batasannya. Contohnya Jerman, di mana militernya bisa terlibat penanganan teroris ketika spectrum ancamannya sudah pada level menguasasi teritorial suatu daerah atau mengancam keselamatan presiden.

Belum lagi, UU TNI menjelaskan pula keterlibatan TNI harus ada keputusan politik negara, antara presiden dan DPR.

Selain tak boleh menyimpangi UU Terorisme, hendaknya peraturan presiden (perpres) yang akan dibuat jangan bertentangan dengan UU TNI perihal keterlibatan militer. Jangan sampai TNI bisa bergerak sendiri tanpa ada komando dari polisi selaku position maker dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam sistem nasional security reform, militer adalah pendekatan yang menjadi pilihan terakhir dalam setiap melakukan tindakan. Sama halnya ketika suatu negara bertikai dengan negara lain, pilihan utamanya adalah sesuai hukum internasional yang harus mengedepankan pendekatan soft power dengan melakukan diplomasi. Namun ketika pendekatan soft power tidak terjadi, maka hard power dengan menggunakan militer menjadi pilihan terakhir.

Dalam negara demokrasi, militer adalah alat dari perangkat sipil. Sehingga ketika militer bisa bergerak sendiri, itu berbahaya.

Semoga aturan pendukung (perpres) bisa lebih elegan dalam menggerakan militer mengenai pemberantasan teroris, dan dalam bingkai pertanggungjawaban hukum Hak Asasi Manusia dan demokrasi. (mry)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF