Peta Masalah Gubernur Baru DKI
berita
Politika

Sumber Foto: thayiba

11 October 2017 13:00
Beberapa hari lagi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Tidak ada waktu untuk bersantai, sejumlah tugas menanti pasangan pemimpin DKI Jakarta ini. Tugas terdahulu yang belum selesai, ditambah lagi kewajiban mewujudkan janji kampanye. Apakah keduanya akan melanjutkan program gubernur terdahulu atau malah akan merombak semua program lama?

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ibu kota mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara fisik sejumlah proyek infrastruktur dibangun, antara lain pembenahan dan pemeliharaan sungai dan saluran air, pembangunan 5.000 unit rusunawa, pembangunan 180 RPTRA, revitalisasi jalur pejalan kaki serta transportasi masal. Kinerja Pemda juga mengalami peningkatan peringkat, dari urutan ke-10 pada 2014 menjadi keempat pada 2016.

Meraih mungkin tidak sesulit mempertahankan yang sudah ada. Inilah yang mungkin akan sedikit menambah pekerjaan gubernur baru. Ditambah lagi masih ada beberapa proyek pembangunan yang belum sempat terselesaikan oleh gubernur lama. Apakah Anies-Sandi punya strategi khusus untuk mempertahankan apa yang telah ada dan menyelesaikan proyek-proyek yang masih berjalan?

Reklamasi pantai utara Jakarta menjadi isu yang kontroversial. Proyek ini diprotes nelayan Teluk Jakarta, sejumlah aktivis, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sempat dihentikan sementara waktu (moratorium) pada 2016 lalu, namun moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta kini telah dicabut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu janji Anies-Sandi dalam kampanye adalah menghentikan reklamasi. Beranikah Anies-Sandi konsisten pada janji kampanyenya?

Jakarta juga punya masalah klasik, macet dan banjir. Pada pemerintahan tiga gubernur terakhir, titik banjir berangsur-angsur berkurang. Kemacetan juga konon katanya mulai terurai, meski sebagian kalangan menilai hanya berpindah tempat. Apakah Anies-Sandi akan memilih pola yang sama dengan yang diterapkan gubernur saat ini atau memilih pola baru dalam mengatasi kedua masalah ibu kota?

Masalah tempat tinggal menjadi permasalahan sejumlah kota besar di dunia, termasuk DKI Jakarta. Rusunawa sempat dikritik oleh Anies-Sandi saat debat kandidat jelang Pilkada Jakarta awal 2017 lalu. Namun penguasaan sektor hunian oleh pengembang begitu terlihat jelas. Apakah kedua gubernur baru DKI Jakarta ini berani menentukan kebijakan yang pro rakyat dalam menyediakan hunian dan mengambil sikap yang berseberangan dengan pengembang?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 

Langkah pertama yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah rekonsiliasi. Menyatukan kembali rakyat Jakarta yang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Pasca pilkada, saatnya rakyat Jakarta disatukan kembali untuk membangun Jakarta.

Selanjutnya Anis-Sandi perlu menyusun rencana kerja 100 hari. Diutamakan untuk segera merealisasikan janji kampanye, seperti; membuka peluang kerja melalui program OK OCE, rumah murah dengan DP nol rupiah, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) plus, dan yang paling ditunggu oleh banyak pihak adalah terkait janji menghentikan reklamasi. Serta juga janji-janji waktu kampanye harus direalisasikan, jangan dilupakan begitu saja.

Soal penghentian reklamasi ini menjadi ajang uji nyali bagi Anies-Sandi. Apakah keduanya cukup bernyali untuk menghentikan reklamasi di teluk Jakarta? Namun bukan sekadar menunjukan keberanian saja, melainkan juga harus cerdik dalam mengambil keputusan. Masih ada win win solution yang bisa diambil oleh Anies-Sandi. Win win solution yang saya maksudkan adalah Anies-Sandi harus tetap bisa merealisasikan janji kampanyenya, namun di sisi lain juga keduanya harus memikirkan iklim investasi yang tetap kondusif. Biar bagaimanapun, Jakarta adalah barometer. Jangan sampai kebijakan yang nantinya dikeluarkan kontraproduktif. Soal reklamasi ini memang dilematis untuk pasangan Anies-Sandi.

Janji kampanye harus direalisasikan, namun bukan berarti harus merombak total program di DKI Jakarta. Program yang baik dari gubernur terdahulu, harus tetap dilanjutkan. Pembangunan yang multiyears baiknya dilaksanakan, jangan tiap gubernur baru bikin kebijakan baru. Namun program apa yang belum sempat dilakukan oleh gubernur lama, hendaknya dilakukan sekarang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Menteri ESDM, Ketua Tim Skinkronisasi Anies-Sandi

Pak Anies dan Pak Sandi paham betul bahwa mengurus pemerintahan adalah mengurus kontinuitas sekaligus pembaruan. Kedua hal ini harus seimbang, oleh karena itu hal-hal baik dari gubernur terdahulu akan dipertahankan dan dilanjutkan serta untuk yang kurang baik akan disempurnakan. Dalam perbaikan pengelolaan pemerintah, hukum dasarnya adalah: "selalu ada ruang untuk perbaikan". Jadi kita apresiasi yang sudah dikelola dengan baik dan akan terus kita perbaiki yang kurang.

Gaya kepemimpinan, visi, nilai-nilai, dan perilaku pemimpin akan menjadi pembeda cara kerja. Programnya toh tetap akan dijalankan oleh institusi, dinas-dinas, SKPD, dan masyarakat luas. Dalam urusan ekonomi dunia usaha pasti akan menjadi penggerak utama. Jadi nanti yang akan membedakan suasana kerja di DKI adalah gaya kepemimpinan Anies-Sandi yang lebih manusiawi, lebih egaliter, dan menjujung tinggi keadaban. Hal-hal yang secara fisik sudah dibangun oleh pendahulu dan memberi manfaat bagi masyarakat, pasti akan dipertahankan.

Pak Anies dan Pak Luhut sama sama pemimpin pemerintah. Pak Anies tidak mungkin menempatkan Pak Luhut sebagai lawan. Pak Anies paham betul tugas pemimpin publik itu melayani rakyat. Dalam soal reklamasi, fokus Gubernur terpilih Anies akan melaksanakan hukum sebaik-baiknya dan menjalankan kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Suatu review yang konprehensif atas pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sudah mulai diinisiasi tim sinkronisasi, dan akan dituntaskan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal adalah solusi terbaik.  Integrasi antarmoda juga akan dilakukan.  Begitupun konsolidasi hunian dan moda transportasi akan menjadi program yang akan dipacu. Dari kota-kota besar di dunia, Anie-Sandi telah mempelajari bagaimana kota-kota itu ditata.  Semuanya memang perlu waktu, tapi apabila dalam lima tahun ke depan fondasi dan percepatan pembangunan transportasi publik dapat digenjot, dalam jangka panjang Jakarta akan menjadi kota yang manusiawi dan membanggakan.

Dari hasil kajian tim sinkronisasi, kita menyimpulkan pelanggaran zonasi merupakan persoalan akut. Konsistensi rancangan tata kota dan tata ruang menjadi pekerjaan rumah yang amat besar, karena agresivitas pengembang dan lemahnya "penegakan aturan". Kita akan benahi hal ini secepatnya. Kasus reklamasi adalah contoh sempurna dari pelanggaran zonasi, agresivitas pengembang yang dimanjakan oleh lemahnya enforcement aparat Pemda DKI dan aparat hukum.

Tema kampanye Anies-Sandi antara lain adalah membangun sebagai gerakan.  Semoga gaya kepemimpinan dan reputasi keduanya mampu menjadi teladan dan menggerakkan warga Jakarta untuk menata kotanya dan ruang hidup mereka. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Kalau menurut saya, Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik (Anies-Sandi) akan mengubah sistem yang telah dibangun oleh gubernur sebelumnya. Ini akan terlihat jelas di akar rumput, yaitu di tingkat kelurahan. Akan ada perubahan yang cukup signifikan.

Merujuk pada janji kampanye kemarin program Anies-Sandi mirip dengan yang sebelumnya telah dijalankan oleh Ahok. Dalam hal program kerja pasangan pemimpin Jakarta yang baru ini, saya lihat tidak akan jauh berbeda dengan program yang telah ada. Keduanya bisa jadi nanti hanya meneruskan saja apa yang sudah dibuat oleh Ahok-Djarot.

Mengingat banyaknya dukungan dari aliansi-aliansi organisasi kemasyarakatan kepada Anies-Sandi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta kemarin, saya melihat nantinya dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan ada bagi-bagi kue di antara pendukung keduanya.

Pembangunan telah dilaksanakan oleh tiga gubernur sebelumnya (Jokowi, Ahok, dan Djarot). Hampir seluruh pembangunan fisik telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, juga penataan kota yang tengah dilakukan. Setelah dilantik nanti, Anies-Sandi hanya tinggal meresmikan saja.

Terkait reklamasi di Teluk Jakarta, mungkin Anies-Sandi harus berpikir dua kali untuk membatalkannya. Karena menurut saya apa yang telah dilakukan Ahok itu sudah benar adanya. Pembatalan reklamasi di teluk Jakarta harus sesuai prosedur hukum yang berlaku, tidak boleh sembarangan saja memberhentikannya. Hingga kini saya pribadi belum melihat tindak lanjut yang dilakukan oleh tim Anies-Sandi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Suropati Syndicate

Anies-Sandi merupakan pasangan kandidat yang getol mengkampanyekan pembangunan yang tidak melulu melihat aspek infrastruktur tetapi menekankan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Berangkat dari hal itu tentu saja apa yang akan dilakukan oleh Anies-Sandi tentu berbeda dengan rezim sebelumnya.

Selain itu program OK OCE dan DP nol persen yang merupakan program khas pasangan ini sudah cukup menggambarkan bagaimana keberpihakan gubernur baru Jakarta ke depan.

Selain program tadi, Anies-Sandi hanya perlu meluruskan arah pembangunan Jakarta tanpa mesti merombak total apa yang telah gubernur sebelumnya lakukan. Menurut saya kendala yang dihadapi pasangan ini dalam memimpin Jakarta ialah sinergitas dengan pemerintah pusat.

Dengan postur kemenangan Anies-Sandi yang didukung oleh partai non pemerintah, Anies-Sandi sangat dimungkinkan mengalami masalah dalam sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak bisa dipungkiri jakarta sebagai ibu kota Indonesia meniscayakan sebagian urusan pemerintahan Jakarta akan bersinggungan dengan pemerintah pusat.

Hal yang kedua ialah Anies-Sandi dengan pendukungnya dalam hal ini partai pendukung dan kelompok anti Ahok. Anies-Sandi memenangkan pilkada dengan kondisi ibu kota yg dibuat memanas oleh isu penistaan agama, hal ini yang harus diperhatikan secara serius oleh gubernur terpilih untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu pro pada rezim sebelumnya.

Menurut saya ada dua hal yang perlu dibenahi Anies-Sandi ke depan: defisit hunian bagi masyarakat Jakarta dan mengurangi tingkat ketimpangan di Jakarta.

Terkait isu reklamasi Anies-Sandi telah melakukan pengkajian serius di internal tim sinkronisasi, menarik menunggu sikap dan kebijakan Anies-Sandi ke depan mengenai reklamasi Jakarta, apalagi perihal reklamasi juga melibatkan pemerintah pusat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF