Pilgub Jabar: PDIP Terlalu Percaya Diri
berita
Politika

Sumber Foto: Beritagar.id

08 January 2018 19:30
Menghadapi Pilgub Jabar PDIP makin percaya diri. Tanpa koalisi partai lain, PDIP mengusung jagonya sendiri. Ketua DPD Jawa Barat TB. Hasanudin dan Anton Charliyan telah resmi diusung PDIP untuk bertarung dalam Pilgub Jabar pertengahan tahun ini.

Dengan jumlah 20 kursi di DPRD Jawa Barat, akhirnya PDIP maju tanpa berkoalisi dengan partai mana pun, dikarenakan kepemilikan kursi di DPRD telah mencukupi persyaratan untuk mengusung calon. Bahkan, penunjukan TB. Hasanudin-Anton pun berjalan mulus tanpa hambatan, karena Megawati langsung yang menentukan.

Muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah sikap PDIP tidak over confident? Lalu, bagaimana strategi politik PDIP untuk memenangkan perang pengaruh politik di Jawa Barat yang merupakan lumbung suara terbanyak di Indonesia untuk pemilu dan pilpres? Terlebih lagi, kedua paslon jagoan PDIP elektabilitas di bawah paslon lainnya. Atau jangan-jangan catatan Pilkada 2013 akan kembali terulang seperti pasangan Rieke-Teten? Sangat Ironis kalau itu yang terjadi.

(BACA JUGA: Genderang Politik Pilkada Jawa Barat )

Menariknya, andaikan PDIP sungguh-sungguh ingin menguasai bumi Parahiyangan dengan kultur masyarakat  yang cenderung lebih menjujung nilai-nilai agama dari pada nilai kebangsaan, apakah tepat keputusan PDIP memasangkan jagoannya yang berlatarbelakang TNI-Porli? Mengapa tidak memasangkan dengan kandidat yang memiliki latarbelakang pesantren yang kuat, agar dapat mendulang suara dari wilayah-wilayah berbasis agama?

Oleh karena itu, pertanyaan kritisnya apakah PDIP tidak mengejar kemenangan dalam Pilgub Jabar? Atau malah sedang membidik posisi lain, yang dianggap lebih strategis dan menguntungkan bagi PDIP sendiri demi 2019?

Terlepas dari asumsi itu, memilih TB. Hasanudin-Anton diakui Megawati bukan proses yang mudah. Pasalnya, Jabar adalah medan perang yang cukup riuh di pilkada serentak 2018. Beberapa opsi pun diakuinya muncul dari internal dan eksternal PDIP. Namun dirinya lebih memilih mengusung kader sendiri.

Pilihan realitis kalau Megawati begitu ngotot memajukan kadernya tanpa berkoalisi dengan partai lain, karena sebagai partai pemegang suara terbesar di Jawa Barat, PDIP semakin percaya diri untuk bertempur dan memenangkan gelaran Pilgub Jabar. Namun, kendati begitu melihat rekam jejak PDIP di Pilkada Jabar sendiri kurang baik. Dalam Pilkada 2008 dan 2013, PDIP kalah. Lalu di Pilpres 2014 walaupun Jokowi yang diusung oleh PDIP menang secara nasional tapi di Jawa Barat kalah dengan rivalnya Prabowo yang menguasai suara hampir 60%. Nah pertanyaan berikutnya, sejauhmana mesin politik PDIP berkerja untuk memenangkan paslon yang mereka usung? Lalu, isu apa yang akan dimainkan PDIP?

(BACA JUGA: Dua Banteng Terjungkal, Bagaimana Jokowi di Pilpres 2019?)

Menarik menyimak langkah politik PDIP dalam gelaran Pilkada Jabar kali ini, apakah keputusan memasangkan TB. Hasanudin dan Anton Charliyan sebagai langkah cerdas PDIP, atau justru blunder? Lalu, seberapa besar peluang untuk menang? Layak kita tunggu gebrakan politik duet TNI-Polri dalam Pilkada Jabar 2018.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pilgub Jabar jelas strategi untuk Pilpres 2019, karena itu memang disayangkan PDIP tersandera oleh internal dynamic nya sendiri. Ya sekarang tampak seolah PDIP ikut gendangnya Prabowo dengan mencalonkan mantan jenderal menandingi mantan jenderal Sudrajat dan "jenderal Naga Bonar". Jadi mirip perang komik serta memang bisa terulang tragedi kekalahan Rieke-Teten pada 2013.

Jawa Barat memang dikenal lebih "syariah" ketimbang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun 212 membalikkan semua teori tentang basis modern-sekuler Banteng, karena ternyata Jateng PDIP juga tidak "percaya diri" tapi memerlukan merangkul putera KH Maimoen yang jelas bobot ijonya untuk mendongkrak dan memenuhi strategi pasca 212 Jokowi, merangkul koalisi abang-ijo (merah hijau). Kita akan melihat apakah sejarah kita kembali ke masa lalu dikotomi sekuler-syariah, atau mentas tuntas jadi dwipartai yang hanya bicara program seperti Republik vs Demokrat di AS .

Ingat pemberontakan DI/TII di Jabar yang Sunda, dipimpin oleh orang Jawa Tengah,  Kartosuwiryo, lahir di Cepu 7 Januari 1907, atau tepat seabad yang lalu dan dieksekusi September 1962 setelah berontak 13 tahun lebih sejak proklamasi DI TII 7 Agustus 1949. Nugroho Notosusanto menyatakan seorang Jawa non Sunda bisa memimpin pedesaan Jabar melawan pemerintah RI yang sah itu merupakan sejarah sosiologis politik Jabar yang tidak bisa diabaikan.

Semoga Pilgub se-Jawa 2018 ini tidak kembali ke situasi mirip 1957 yang terbalik. Semua orang tahu pada pemilu 1955 yang menghasikan 4 besar partai politik PNI, NU, Masyumi dan PKI. Nah, yang mengejutkan adalah kabinet hasil pemilu 1955 yang dibentuk 1956 bubar pada 14 Maret 1957. Negara dinyatakan dalam keadaan perang dengan KSAD Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat, tapi pemilu DPRD tetap diselengarakan pada 1957 dengan hasil yang mengejutkan PKI menjuarai kontestasi DPRD se-Indonesia itu. Situasi kemudian berubah karena Demokrasi Terpimpin mengganti jadwal pemilu liberal tertunda, apalagi setelah Bung Karno berkuasa mutlak dan diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS.

Dengan siasat luarbiasa, pemilu 1971 diselenggarakan setelah BK wafat 1970 dan Golkar menang mutlak. Sejak itu militer mendominasi elite nasional termasuk posisi gubernur, walikota, serta bupati di seluruh Indonesia. Sementara PKI sudah hancur dibubarkan 1965 setelah blunder penculikan jendral Angkatan Darat oleh Aidit Syam (Biro Khusus) PKI. Pada pemilu 1971 Hadisubeno, Ketua Umum PNI sempat berkampanye menyindir dan melecehkan militer dengan mengatakan segerbong jendral tidak setara dengan satu orang Bung Karno. Ia juga menggelitik dikotomi syariah-sekuler dengan menyatakan bahwa lawan PNI kaum Marhaen adalah "kaum sarungan".

Tapi PNI tidak akan pernah lagi bangkit berjaya, begitu pula Masyumi yang terlibat pemberontakan PRRI Permesta 1958  lenyap dibubarkan 1960. Semua itu sejarah masa lalu, tapi dikotomi syariah-sekuler, abangan-sarungan itu masih valid sampai detik ini. Jadi, memang menyedihkan kita belum move on dari konflik Pancasila vs Piagam Jakarta. Sementara situasi global justru mengisyaratkan kegelisahan di Timur Tengah karena mereka terbelakang dibanding dunia lain yang sudah lebih dulu maju, seperti Eropa, Amerika dan sekarang Asia Timur termasuk Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai jangkarnya.

Jadi aneh memang kalau kiblat ISIS masih laku di Indonesia, hal itu pasti akan mengganggu kemantapan konsolidasi demokrasi RI, karena masih berkiblat pada dikotomi masa lalu pra Orde Reformasi. Karena itu, memang upaya sinergi Banteng merah-hijau, dalam pendekatan PDIP dalam pilgub 2018 dan 2019, merupakan strategi "ideologis" yang fundamental, tapi memang  terkesan dagang sapi cagub. Hal ini membuat orang was-was dan kawatir, bahwa putusan last minute cagub se-Jawa ini benar benar rawan surprise, yang malah bisa mengganggu kemulusan skenario Jokowi 2.0. Kenapa figur seperti Puti Guntur Sukarnoputri tidak diterjunkan justru oleh bibinya sendiri?

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Belajar dari kekalahan Pilkada DKI Jakarta, PDIP bermain sangat cantik, yaitu menghindari ribut internal dengan cara menyodorkan kader sendiri. Megawati lebih memilih untuk menjaga keutuhan/solid internal, daripada ricuh.

Mungkin PDIP akan kalah lagi seperti kasus Rieke Dyah Pitaloka. Tetapi ingat, hari ini Presiden RI adalah kader PDIP. Bukan tak mungkin, istana akan mengerahkan sedikit SDM nya untuk bertempur di Pilkada Jabar.

Yang bude Mega butuhkan saat ini adalah satu garis komando. Semua petugas partai tidak boleh berantem lagi seperti pada zaman pilkada Ahok. Sedikit catatan, sejumlah kader partai aliran keras PDIP menentang Ahok, karena bukan kader partai. Dan ternyata, kader aliran keras ini begitu perkasa ketika ikut mendongkel suara Ahok, dengan cara menghindar dari rapat-rapat Teman Ahok. Hitung-hitungnya ngak masuk menurut mereka. Aliran keras PDIP kini bersatu padu berjuang di Pilkada Jabar, dan ditambah dukungan Istana. Hayooo, siapa mau lawan?

Ridwan Kamil boleh saja mendapat restu banyak orang; namun pilkada selain faktor figur dan good looking, juga membutuhkan strategi pemenangan yang strategis dan taktis. PDIP kali ini cukup taktis dan efektif..

Saya kurang faham, apakah betul para dedengkot PDIP merespon dengan cepat dan hebat pandangan saya pada edisi Watyutink yang lalu (silahkan cek tautan dibawah). Namun, membaca kejadian hari ini, saya merasa mereka meresponnya. Canggih juga sich. muslim sejati, seorang mujahid, yang berbaju merah.

Jadi dengan demikian, tuntaslah urusan. Kader partai, ketua DPP PDIP Jawa barat, mantan tentara dan muslim pulak. Dan seorang pemain organisasi handal dengan karir cukup cemerlang. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M. (lahir di Majalengka, Jawa Barat, 8 September 1952; umur 65 tahun) adalah seorang mantan perwira tinggi TNI-AD yang sejak 1 Oktober 2014 mengemban amanat sebagai Anggota DPR RI. (dikutip dari Wikipedia).

Saya pikir, aplaus buat Watyutink, ternyata banyak yang mendengar dan membaca. Dan marilah kita kembali kepada khittah Partai: tempat masyarakat mengorganisasikan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Jangan biarkan rakyat kesepian nongkrong dibawah Pohon Jambu tanpa harapan. Please…organisir mereka.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pasangan TB Hasanudin dan Anton Charliyan bagi saya merupakan pilihan riil yang tersedia bagi PDI-P. Pertama-tama pasangan tersebut diumumkan menjelang dead line, sehingga tidak memungkinkan buat PDI-P berkoalisi dengan parpol lain yang telah mengumumkan cagub dan cawagub masing-masing.

Untuk ikut mencalonkan Ridwan Kamil (RK) juga sulit, karena PDI-P juga tidak bisa datang ke kubu RK secara mendadak di tikungan terakhir menjelang dead line, lalu minta jatah cawagub. Kecuali jika dari awal PDI-P mengusung RK pada kilometer satu sambil meminta jatah cawagub. Fase ini sudah terlewati, sehingga PDI-P tidak mungkin lagi ikut-ikutan mendukung RK di kilometer terakhir, tanpa kehilangan marwah sebagai partai besar yang mampu mencalonkan cagub dan cawagub sendirian, padahal tidak punya calon berbobot yang kelas berat di tataran Priangan.

Tentang calon internal lokal di tingkat DPD/DPC partai, tentu Ketum PDI-P memperoleh intel intern; sampai seberapa hebat bebotoh internal lokal partai yang memiliki kualifikasi dan jam terbang tinggi secara politis, administratif dan elektabitas. Hanya Ketum PDI-P yang memahami variable tersebut.

Bahwa timbul kekecewaan bisa saja terjadi, seperti halnya di DKI, yang berakibat puriknya Boy Sadikin sesaat setelah Ahok-Djarot diumumkan sebagai Cagub-Cawagub PDI-P. Jauh sebelum itu, Tarmizi, sebagai Ketua DPD PDI-P DKI, menolak pencalonan Sutiyoso sebagai cagub oleh PDI-P, saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih melalui DPRD.

Saya juga memiliki catatan, bahwa menjelang penentuan cagub di internal lokal partai, terdapat kampanye jor-joran individu tertentu yang dinyatakan sebagai calon terbaik cagub, dengan bermacam alasan. Misalnya, sama-sama berasal dari organisasi yang sama, berideologi kuat, berpendidikan memadai dan lain-lain. Tentunya sah-sah saja gelombang kampanye dorong mendorong semacam itu. Namun kurang cocok dengan budaya PDI-P, dimana Ketum satu-satunya pemegang hak prerogatif tertinggi dan terakhir dalam menentukan siapa yang akan dijadikan calon.

Kampanye hanya cocok apabila pencalonan menggunakan sistem konvensi, dimana calon boleh jor-joran berkampanye. Tidak dalam budaya patronage seperti PDI-P. Padahal mereka yang dikampanyekan bisa mengalami tingkat harapan tinggi, bahwa mereka pasti tinggal ketok palu pencalonan. Ketika akhirnya palu diketok buat orang lain, tingkat harapan mengempis seperti balon yang ditusuk. Muncullah kekecewaan serta rasa malu atas kegagalan pencalonannya.

Next time better! Partai anda tidak menggunakan sistem konvensi, lho! Sehingga tidak terjadi lagi kasus Tarmizi, Boy Sadikin di masa lalu, atau hijrah mendukung pasangan lain di Pilkada Jabar nanti. Tetap jadi Banteng yang tegar!

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Dengan mengusung Pasangan Calon (Paslon) sendiri, yaitu TB. Hasanudin dan Irjen   Anton Charliyan, dalam Pilkada Jawa Barat, PDIP bukan hanya terlalu percaya diri, bahkan “gambling”. Pertama,dari segi popularitas, figur TB. Hasanudin sebagai Calon Gubernur (Cagub), meskipun pada level nasional cukup dikenal, tapi khusus untuk di Jawa Barat masih jauh kalah populer dibandingkan dengan Ridwan Kamil (RK), Deddy Mizwar (Demiz), dan Mayjen Pur. A. Sudrajat (AS). Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Anton relatif lebih dikenal di Jawa Barat daripada Cawagub lain karena belum lama ini menjabat Kepala Kepolisisan Daerah (Kapolda) Jawa Barat. Sedangkan Cawagub lain baru dikenal secara terbatas, misalnya Uu Ruhzanul Ulum hanya dikenal di Tasikmalaya; Dedi Mulyadi meskipun belakangan mulai dikenal dikancah nasional, tapi tidak terlalu popular di Jawa Barat; dan Muhammad Syaikhu tidak banyak orang Jawa Barat yang tahu. Meskipun demikian, figur Anton memiliki kelemahan, yaitu akan dikenang oleh banyak orang Jawa Barat sebagai figur yang pernah “menyakiti" hati para ulama dan kaum muslim.

Kedua, ada persyaratan tidak tertulis bahwa untuk menjadi pemimpin di Jawa Barat harus memenuhi 3 Ny: Nyunda, Nyantri, dan Nyakola. TB Hasanudin meskipun orang Jawa Barat tetapi tidak kelihatan Nyunda atau setidaknya tidak menonjol pemakaian bahasa dan logat Sundanya. Anton yang mengaku dirinya sebagai orang USA (Orang Sunda Asli) sangat Nyunda. Penguasaan Bahasa Sundanya luar biasa dan logat Sundanya sangat medok. Dari sisi Nyundanya ini Anton bisa menutupi kelemahan TB Hasanudin. Namun nama Anton Charliyan sendiri sangat tidak Nyunda. 

Persyaratan Nyantri, baik cagub maupun cawagub tampaknya keduanya kurang memenuhi. Meskipun keduanya secara pribadi merupakan pribadi-pribadi yang religius, tetapi keduanya lebih dikenal ke-tentaraan dan ke-polisian-nya. Selain itu mereka lebih dikenal sebagai "Nasionalis" sesuai dengan partai pengusungnya.

Satu-satunya syarat yang terpenuhi adalah Nyakola. Kedua figur Paslon ini tidak diragukan pendidikan dan intelektualitasnya, bahkan Anton selain seorang berpangkat Irjen, beliau juga seorang Doktor.

Ketiga Paslon lain relatif telah memenuhi syarat tersebut, sehingga cukup berat bagi Paslon PDIP ini untuk bersaing. Meskipun demikian tidak ada yang mustahil dalam politik. Paling tidak, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Barat. Pertama, kerja keras mesin partai untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dengan tetap mengusung 'name tag' sebagai partai masyarakat bawah. Selain itu, konsolidasi partai mutlak diperlukan untuk merangkul kembali anggota-anggota yang terlanjur mendukung paslon lain.

Kedua, isu yang diusung adalah tetap konsisten dengan PDIP yakni infrastruktur, tetapi fokusnya adalah infrastruktur pertanian, pendidikan khususnya pesantren dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan Jawa Barat.

Ketiga, komunikasi politik dengan pemuka-pemuka masyarakat, termasuk pimpinan-pimpinan pesantren dengan pendekatan ala santri menghadap kyai juga perlu dilakukan. Anton sangat handal dalam komunikasi. Dia cerdas, supel dan impresif. Tantangannya adalah, dia harus membuktikan bahwa dia bersahabat dengan para ulama, dia adalah polisi yang santri dan santri yang polisi.

Jika kesemua itu tidak efektif maka satu-satunya harapan dari Paslon Cagub dan Cawagub Jawa Barat dari PDIP ini adalah terpecahnya suara pemilih untuk ketiga paslon lain, tetapi harus menang dalam satu putaran.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Nampaknya memang pencalonan di Jabar itu merupakan satu testcase buat PDIP yang berbasis Marhaenis dan tidak kelewat ke kiri. Ingat di masa orde baru Osa Usep bisa diterima TNI untuk mengimbangi  ASU (ex PNI ASU). Begitu juga kombinasi Pasundan dan Banten sebagai lumbung suara PDIP diharapkan akan jadi pelopor kemajuan PDIP. Selain itu pencalonan Anton akan menjadi  kerjasama TNI AD dan Polri yang menjadi pertaruhan.

Kalau dari tokoh ulama bisa merugikan karena paternalistik para kyai yang membangun kerajaan-kerajaan masing-masing, apalagi ketika tokoh senior Abah Tasi sudah tidak ada dan senior lainnya sudah wafat.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Menurut saya pasangan yang diusung PDIP itu paket minimal. Sayang sekali partai sebesar PDIP dan pemenang pemilu tapi tidak cukup memiliki sensitivitas dalam membaca batin masyarakat Jawa Barat.

Pasangan TB dan Anton, nampak ditampilkan secara terburu buru dan nyaris tidak lewat perhitungan yang cukup matang, terukur dan memadai. Kedua calon gubernur dan cawagub itu sejatinya datang dari habitat sama. Yang satu tentara satu lagi polisi. Dari sisi popularitas dan elektabilitas jauh di bawah RK dan atau bahkan DM.

Saya tidak tahu rasionalitas seperti apa yang menjadi latar belakangnya. Atau mungkin ada strategi lain yang lebih besar yang tak bisa diteropong publik. Awalnya saya mengira yang didorong RK, dipasangkan dengan kader PDIP. Minimal RK merepresentasikan politik kaum santri dan dapat mendekati kantong suara pemilih yang memiliki ikatan kuat dengan sentimen keislaman. Tapi ternyata tidak terbukti. Jawa barat terkenal sebagai provinsi dengan fantasi politik identitas keagamaan yang kuat.

Dari sisi soliditas justru yang kentara itu pasangan Sudrajat dan Achmad Syaekhu. Paduan antara militer dan islamisme puritanistik. Minimal ketiga partai pengusungnya Gerindra, PAN dan PKS satu barisan. Jika pasangan ini yang menang maka 2019,  trajektori politik pak Jokowi semakin sulit meraih suara di Jawa Barat. Tetapi jika pasangan RK atau DM apalagi TB dan Anthon yang menempati Gedung Sate kerja politik presiden petahana dalam konteks Jawa Barat bisa lebih mudah.

Sisi positif dari empat pasangan minimal isu politisasi identitas tidak lagi mendapat panggung. Hikmah keempat pasangan yang tidak ideal itu menjadi country culture atas gelombang kebangkitan kaum kanan yang menjadi arus utama orientasi politik masyarakat Jawa Barat.

Golkar partai besar tenyata hanya pasang target wagub, sementara Deddy Mizwar yang banyak dikritik karena selama menjadi wagub Ahmad Heryawan tidak melakukan kerja politik optimal justru cagub. Dedi Mulyadi sosok menarik dengan  pengalaman birokrasi panjang yang sejak awal mengincar kursi gubernur malah menerima posisi wagub. Orang Sunda harus manggung yang selalu digembar-gemborkan ternyata hanya sebatas wacana.

RK hemat saya tidak cukup "nyaman" disandingkan dengan Uu Ruzhanul Ulum. RK secara ideologis lebih dekat dengan Kyai Maman Imanul Haq. sayang Maman Imanul Haq tidak ada topangan politik yang kuat. Akhirnya PKB lepas dua duanya. Saeful Huda dan Maman Imanul Haq berada di luar perhelatan politik pilgub.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Setelah beberapa bulan terakhir menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 kita disuguhkan dinamika politik yang cukup dramatisir. Hal ini diawali setelah Airlangga Hartarto ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga secara tiba-tiba menarik dukungan terhadap Ridwan Kamil dengan alasan Ridwan Kamil tidak konsisten terhadap kesepakatan yang sudah disepakati dengan menunjuk Daniel Muttaqin untuk mendampingi Ridwan Kamil. Semenjak itu dinamika politik pilgub jabar semakin cair dan tidak ada kepastian.

Semula Dedi Mulyadi tidak dicalonkan oleh Golkar kembali menjadi magnet yang menentukan peta koalisi pilgub jabar 2018. Secara tegas Golkar pimpinan Airlangga Hartarto mencalonkan kadernya sendiri, ketua DPD Golkar Jawa Barat dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai cagub jawa barat. Menjelang masa pendaftaran akhirnya terjadi kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar yang menunjuk Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Sebelumnya terjadi koalisi Partai Gerindra, PKS dan PAN dan mendeklarasikan dukungan terhadap Letjen (Purn) Sudrajat berpasangan dengan Ahmad Syaiku. Semenjak Golkar menarik diri dari dukungannya terhadap Ridwan Kamil timbul kekhawatiran koalisi partai Nasdem, PPP dan PKB karena kursi yang mereka miliki hanya 21 kursi, satu kursi di atas abang batas yang dipersyaratkan 20 kursi di DPRD jabar.

Kekhawatiran pecah kongsi ketiga partai tersebut karena alotnya Ridwan Kamil menentukan cawagubnya. Di tengah kekhawatiran tersebut Ridwan Kamil terus bergerilya khususnya kepada PDIP yang belum menentukan sikap dukungannya terhadap cagub dan cawagub jabar. Sebelumnya sempat digadang-gadang akan mendukung Ridwan Kamil setelah kunjungan RK ke kantor DPP PDIP. Sehingga jika mendukung RK maka jumlah kursi dukungan terhadap RK menjadi 41 kursi jauh di atas koalisi partai Golkar dan Demokrat yang mendukung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang memiliki kursi 29 kursi atau koalisi Gerindra, PKS dan PAN yang mendukung Letjen (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaiku yang memiliki 27 kursi di DPRD jabar.

Namun harapan Ridwan Kamil buyar setelah di menit-menit terakhir, Ibu Megawati menunjuk pasangan TB Hasanudin, Ketua DPD PDIP Jawa Barat dan Anton Charliyan, mantan Kapolda Jawa Barat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Dengan pilihan tersebut berarti PDIP memutuskan mengusung kadernya sendiri dengan kepercayaan diri yang tinggi tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Keputusan tanpa koalisi ini dianggap sebagai keputusan fatal karena melihat rekam jejak PDIP dalam Pilkada Jabar kurang begitu baik. Dalam Pilkada 2008 dan 2013 PDIP mengalami kekalahan. Begitu juga di Pilpres 2014 Jokowi yang didukung PDIP juga kalah dengan rivalnya Prabowo yang menguasai suara hampir 60 persen

Dengan rekam jejak tersebut sangat sulit pasangan TB Hasanudin dan Anton Charliyan yang didukung PDIP memenangkan Pilkada Jabar 2018 karena karakter pemilih Jabar yang religius dan tradisional.

Oleh sebab itu keputusan PDIP untuk tidak berkoalisi dengan partai lain khususnya partai islam sebagai keputusan yang tergesa-gesa karena mengingat di mata masyarakat pemilih Jabar PDIP dianggap partai yang memiliki jarak dengan Islam. Di samping itu calon yang diputuskan oleh PDIP juga kurang dikenal sehingga popularitas dan elektabilitasnya kalah jauh dibandingkan dengan kandidat yang lain seperti Ridwan Kamil dan Uu Ruzanul Ulun yang diusung oleh koalisi partai Nasdem, PKB,PPP dan Hanura yang memiliki basis massa di Periangan Timur dan Utara atau pasangan dan Deddy Mizwar  Dedi Mulyadi yang diusung oleh koalisi partai Golkar dan Demokrat yang memiliki basis massa di Periangan Barat dan Pasundan serta pasangan Letjen (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaiku yang diusung oleh koalisi partai Gerindra, PKS dan PAN yang memiliki mesin politik yang efektif dibuktikan dengan keberhasilan memenangkan pilkada sebelumnya.Oleh sebab itu hanya keajaiban PDIP tanpa koalisi dengan partai lain bisa memenangkan Pilkada Jabar 2018.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter