Polemik Delik Korupsi dalam RKUHP
berita
Politika
Sumber Foto : dawainusa.com (gie/watyutink.com) 02 June 2018 10:00
Penulis
Rumusan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP menuai polemik. Selasa (29/5), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta agar menghapus delik korupsi dalam rancangan cetak biru hukum positif itu. Lembaga antirasuah ini khawatir pengaturan itu akan menghambat pemberantasan korupsi. Tapi DPR dan pemerintah menilai sikap itu sekadar kekhawatiran yang tak berdasar. Apakah beleid tipikor perlu dirumuskan di RKUHP? Atau sebaliknya?

Sudah lima kali KPK mengirim surat ke DPR dan pemerintah, yang intinya tegas menolak rumusan delik korupsi diatur dalam KUHP. Selain mensinyalir akan menghambat pemberantasan korupsi, lembaga yang dibentuk tahun 2002 ini menilai rumusan itu berisiko memperlemah KPK. Sehingga mereka bersikap keukeuh tipikor tetap diatur di luar KUHP, dalam hal ini UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, beserta perubahannya. Lalu, sejauh mana RKUHP bisa mengambat pemberantasan korupsi?

Selanjutnya, benarkah pasal tipikor dalam RKUHP terindikasi memperlemah upaya pemberantasan korupsi? Sebab pemerintah mengaku perumusan pasal korupsi itu tidak dalam rangka untuk memperlemah upaya membabat habis para koruptor. Begitu pula, bukan untuk mempereteli kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Bahkan DPR menjamin pasal tipikor dalam RKUHP tidak akan mengurangi kewenangan KPK.

Tetapi ada ketentuan yang berbeda di RKUHP dibandingkan dengan UU Tipikor. Misalnya, RKUHP menghapus uang pengganti dan besaran denda dikurangi. Yang paling penting, menurunkan maksimal pidana kurungan menjadi 15 tahun penjara. Padalah UU Tipikor maksimal hukumannya 20 tahun penjara. Sampai di sini, jika RKUHP disahkan, apakah nantinya KUHP dan UU Tipikor tidak menjadi tumpang tindih?

Bisa jadi hal tersebut malah membingungkan para penegak hukum (jaksa dan hakim) untuk menentukan hukuman mana yang diterapkan. Tetapi DPR menilai hal itu sudah diantisipasi melalui ketentuan peralihan yang menyatakan korupsi sebagai tindak pidana khusus. Apakah ketentuan ini bisa dijadikan landasan bahwa UU Tipikor masih bisa diberlakukan?

Kalau mengacu kepada konsep hukum, pemberlakuan pidana lebih memilih aturan yang meringankan jika diatur dalam dua undang-undang. Artinya, bukan tak mungkin asas penafsiran hukum yang menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis-UU Tipikor) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis-KUHP) tidak berlaku lagi.

Lebih-lebih, soal pemberlakuan pidana sudah dipertegas Pasal 3 ayat (1) RKUHP. Pasal tersebut menegaskan, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat dan pembantu tindak pidana. Jika pasal ini tetap berlaku hingga RKUHP disahkan, bukankah undang-undang baru (KUHP) bisa mengesampingkan undang-undang yang lama (UU Tipikor)?

Kalau DPR dan pemerintah tetap memasukkan delik korupsi dalam RKUHP, bagaimana perumusannya agar selaras dengan UU Tipikor? Sebab Indonesia merindukan KUHP yang komprehensif, bukan yang justru membuat masalah baru.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Pada prinsipnya, kita harus memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ter-kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang). Akan tetapi, apabila prinsip ini diterapkan, UU KPK akan lumpuh karena kewenangan KPK bersumber pada UU Tipikor, bukan KUHP.

Sementara, kewenangan kejaksaan dan kepolisian tidak lumpuh untuk menangani kasus korupsi yang diatur di KUHP. Dalam UU Kejaksaan misalnya, tidak disebut UU Tipikor, tapi disebut kasus-kasus korupsi. Sehingga kalau KUHP diberlakukan, maka perlu ada perubahan UU KPK agar connect dengan KUHP.

Oleh sebab itu, pengesahan KUHP harus diikuti dengan revisi UU Tipikor agar kewenangan dan eksistensi KPK sebagai institusi pemberantas kejahatan yang bersifat extraordinary ini tidak tereduksi, atau minimal melemah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Adalah sebuah langkah maju menyusun sebuah undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang peninggalan zaman kolonial. Keinginan yang menggebu biasanya didasari oleh asumsi bahwa undang-undang yang lama bersifat represif dan berlatarbelakang kebutuhan hukum yang berbeda. Padahal sejatinya bisa saja kepentingan yang bersifat umum (general ) ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politis berkaitan dengan tahun politis.

Idealnya para perumus RKUHP ini seharusnya  berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan-aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan-aturan pidana yang berada di luar KUHP.

Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip tersebut, maka segala bentuk aturan pidana akan disatukan dalam satu buku khusus hukum pidana yaitu KUHP, namun juga dengan tetap memberlakukan undang-undang tindak pidana yang bersifat khusus yang diatur tersendiri dan dilaksanakan oleh badan-badan khusus sebagai pelaksana undang-undang.

Realitas yang terjadi justru DPR memasukan semua tindak pidana khusus dan tindak pidana umum lainnya diluar KUHP ke dalam RKUHP. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika langkah kodifikasi ini berpengaruh kepada sifat dan kedudukan tindak pidana khusus dan bagaimana jika terjadi duplikasi tindak pidana dalam dua undang-undang yang ada perbedaan rumusan dan ancaman hukumannya. Pertanyaan tambahan yang lain adalah bagaimana nasib lembaga lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya penopang penegakan hukum seperti KPK, PPATK, LPSK dan semacamnya.

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Pertanyaan yang muncul, jika tindak pidana korupsi yang telah diatur secara khusus di luar KUHP akan dimasukkan kembali sebagai bagian dari RKUHP, tentu saja akan berkonsekuensi bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi itu akan menjadi tindak pidana yang bersifat umum. Keadaan ini akan mengakibatkan satu kemunduran, karena konsekuensi dari sifat tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana biasa akan berpengaruh pada cara penanganan yang luar biasa, juga pada peranan KPK yang sengaja didirikan untuk melaksanakan upaya upaya luar biasa. Artinya sangat mungkin hal ini akibat perkembangan sosiologis politis yang terjadi di DPR yang berkecenderungan memangkas kewenangan KPK, bahkan membatasi waktu hidupnya hanya 12 tahun.

Persoalan lain yang muncul ketika pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dimasukan dalam RKUHP adalah lahirnya beberapa permasalahan dalam praktik penegakan hukum, terutama soal komitmen pemberantasan korupsi. Hal ini bisa terjadi mengingat UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 30 Tahun 2001) dengan rumusan yang termuat dalam RKUHP.

Perbedaan ancaman hukuman meski hanya satu pasal akan menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Selain penurunan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana biasa dengan segala konsekuensinya, juga akan menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum, meskipun ada mekanisme untuk mengatasinya akan tetapi dalam hal-hal tertentu akan mengikis komitmen pemberantasan korupsi.

Pasal 1 ayat 2 KUHP jo Pasal 3 RKUHP menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat dan pembantu tindak pidana. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa ketentuan yang akan diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa perkara korupsi.

Sebaiknya pengesahan RKUHP, khususnya yang memasukan tindak pidana korupsi, ditunda lebih dahulu sebelum ada kajian-kajian yang komprehensif. Hal ini agar tidak menggangu komitmen kita sebagai bangsa untuk membersihkan korupsi dari bumi Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Polemik penyusunan RKUHP tidak hanya terjadi dalam bab tindak pidana khusus Tipikor, melainkan pula tindak pidana lain seperti terorisme, narkotika kejahatan HAM, dan lain sebagainya.

Khusus untuk Tipikor memang cukup pelik. Pasalnya, dengan ambisi kodifikasi semua aturan pidana mesti masuk dalam buku bernama RKUHP. Padahal tanpa perencanaan dan pembahasan yang rinci dan detail memasukkan ketentuan pidana biasa dengan pidana khusus memiliki dampak yang serius, utamanya yang mengatur tentang ketentuan umum.

Misalnya, ketentuan umum RKUHP mengenal pola pemidanaan kumulatif bersyarat. Di mana pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku bisa dikenakan secara kumulatif namun dengan perhitungan maksimal setengah dari ancaman hukuman maksimal. Ini sangat herbeda dari UU Tipikor, di mana hukuman bisa dikenakan kumulatif tanpa perhitungan setengahnya atau dapat dikenakan secara maksimal.

Tim perumus beranggapan dengan masuknya ketentuan peralihan akan menyelesaikan masalah pasal Tipikor. Namun tidak sesederhana itu. Hingga kini perumus tidak memiliki analisis dampak berlakunya RKUHP yang mendukung argumentasi tersebut. Lebih jauh ada prinsip hukum, hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama. Lantas, UU Tipikor yang menjadi hukum lama akan dikesampingkan KUHP--jika disahkan--yang lebih baru?

Lagipula, hingga kini tak jelas keinginan tim perumus, kenapa pasal Tipikor harus dimasukkan dalam RKUHP. Tim perumus beralasan harus ada payung tindak pidana khusus dalam TKUHP. Lalu, apakah selama ini delik tindak pidana korupsi yang tidak menginduk pada KUHP yang sedang berlaku menjadi inkonstitusional? Tentu tidak, Pasal 103 KUHP memungkinkan adanya tindak pidana di luar KUHP.

Lantas, kenapa tim perumus ngotot core crime harus ada dalam RKUHP? Alasan memasukan core crime tindak pidana khusus dalam RKUHP menjadi tidak logis dan justru menghabiskan tenaga dan waktu. Sebaiknya pasal-pasal tindak pidana khusus dikecualikan dalam pembahasan RKUHP. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Jangan dipaksakan tindak pidana korupsi diatur di RKUHP. Karena akan berdampak menimbulkan celah peringanan hukuman bagi para pelaku korupsi. Begitu RKUHP disahkan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti aturan yang dibuat di KUHP. Pada titik ini, akan menimbulkan perbedaan pendapat ketika KPK harus mengikuti dua aturan yang berbeda penafsiran pula.

Hal itu, bisa memungkinkan ada kajian terhadap peran KPK. Inilah faktor yang bisa melemahkan KPK. Ketika hari ini KPK menjadi bagian yang memiliki mesin bertenaga 500 cc kelas motoGP, maka begitu dikaji akan turun kelas menjadi 250 cc.

Begitulah kira-kira potensi yang akan terjadi terhadap KPK. Karena kedua-duanya (UU Tipikor dan KUHP) jadi landasan KPK. Yang paling sensitif di RKUHP ada pengaturan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Ini yang sangat diinginkan koruptor, sehingga aturan yang baru (RKUHP) menjadi pintu masuk untuk melemahkan KPK. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua