Polemik Permintaan Penarikan TNI-POLRI dari Nduga
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 December 2018 11:00
Watyutink.com - Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari tokoh Papua Jhon Tabo.

Mantan Bupati Tolikara ini menyebut Lukas Enembe telah memprovokasi masyarakat Papua sehingga seakan-akan membuat Papua tidak lagi aman dan selalu menimbulkan kekacauan di mana-mana. Jhon juga mengatakan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga bukan karena atas kemauan mereka, melainkan karena ingin menyelamatkan warga Papua dari kejahatan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dan Kabupaten Nduga merupakan wilayah yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, sebelumnya Lukas Enembe juga menyatakan akan memimpin tim tanpa melibatkan aparat TNI/Polri untuk menyelidiki dampak operasi keamanan pasca penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun Trans Papua oleh KKSB. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura pada Kamis (20/12/2018).

Bahkan Lukas mengaku jika permintaannya itu telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab, dan masyarakat Nduga. Sementara hingga saat ini masih ada empat korban pembantaian KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah di mana rimbahnya.  Bertolak dari realitas tersebut yang menjadi tanya kini, bagaimana bila keluarga korban menanyakan nasib keluarganya yang masih hilang?  Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur.

Tentu saja permintaan Lukas Enembe membuat berang TNI. Dalam rilisnya, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih menyebut pernyataan itu tidak mendasar. Ia juga mengatakan jika TNI-Polri menarik pasukan, maka aparat bisa dianggap melakukan pembiaran. Sebab menurutnya, di Nduga telah terjadi pelanggaran hukum berat dan perlu mendapatkan penindakan hukum.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin. Menurutnya kehadiran pasukan TNI dan Polri untuk melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada warga masyarakat sehingga tidak bisa dilarang oleh siapa pun.

Pertanyaanya, mengapa Gubernur Lukas Enembe tidak mendesak pelaku-pelaku kejahatan itu menyerahkan diri beserta senjatanya, bukan malah sebaliknya meminta TNI mundur? Pasalnya, sesuai peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa kewajiban kepala daerah adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan melaksanakan program strategis nasional. Nah, apakah seruan ini telah sesuai tugas pokoknya sebagai seorang gubernur?

Bukan hanya  tokoh Papua dan TNI-POLRI, kritik keras juga dilontarkan Kapuspen Kemendagri Bahtiar. Menurutnya ucapan Lukas melanggar UUD 1945 tentang kewajiban TNI-Polri untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan  ketertiban masyarakat. Tak hanya kepada gubernur, kecaman Bachtiar juga dialamatkan kepada Ketua DPRD Papua. Bahtiar mengingatkan bahwa peran gubernur adalah wakil pemerintah pusat untuk daerah yang ia pimpin. Oleh karena itu, ia menganggap sudah semestinya pejabat setempat mendukung aksi TNI-Polri yang berupaya menegakkan hukum dan melawan kelompok separatis bersenjata yang menyerang warga sipil.

Lantas, salahkah permintaan Gubernur Papua itu? Bukannya permintaan itu telah mendapatkan restu dari berbagai pihak? Apakah seruan tersebut akan berpotensi pemberian sanksi yang tertuang di Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 108? Dalam beleid itu termaktub bahwa Kepala Daerah dan anggota DPRD dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU negara. Siapakah bila ini yang terjadi?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Penarikan TNI dan Polri dari Papua sama saja dengan menyerahkan kendali politik ke tangan para pemberontak. Ingat, para pemberontak di Papua adalah satu-satunya kekuatan bersenjata di luar TNI dan Polri. Maka, begitu TNI dan Polri angkat kaki, pemisahan Papua dari RI tak akan terbendung.

Bisa jadi, ide penarikan TNI dan Polri dilontarkan karena ketidaktahuan atau sekadar bermaksud menguji reaksi masyarakat dan pemerintah pusat. Bila ternyata memperoleh respon positif, ide tersebut akan digulirkan lebih lanjut sampai menjadi kenyataan.

Namun juga tak tertutup kemungkinan bahwa ide tersebut digulirkan karena tekanan para pemberontak. Perkiraan ini tentu bisa diabaikan bila yang menggulirkan ide adalah bagian dari kubu pemberontak.

Bagaimanapun juga, mengingat bahwa ide penarikan TNI dan Polri dari Papua sangat berbahaya bagi keutuhan Indonesia,  pemerintah harus mengambil langkah yang jelas dan tegas. Bila tidak, para pemberontak akan merasa mendapat angin segar sehingga akan meningkatkan gerakannya, baik secara fisik maupun politik, untuk memerdekakan Papua.

Angin segar tersebut berupa adalah lemahnya sikap pemerintah dalam mempertahankan keberadaan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Bila hal ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa tergiring ke arah perpecahan lebih luas. Sebab tak mustahil bila pemberontakan di Papua merembet ke wilayah lain, yang sebenarnya sudah lama menyimpan bibit separatisme.

Dengan demikian, untuk membuktikan keseriusannya, pemerintah tampaknya tak hanya perlu menindak tegas pengusung ide tersebut tapi juga mempertahankan bahkan kalau perlu meningkatkan kehadiran TNI dan Polri di Papua.

Hanya saja, pada saat yang sama, pendekatan yang lebih bersahabat juga perlu dilakukan kepada masyarakat Papua. Ini karena kenyataan membuktikan bahwa simpati masyarakat terhadap kaum pemberontak tak bisa dianggap remeh. Simpati inilah yang menjadi salah satu penyebab para pemberontak sulit ditemukan ketika bersembunyi di hutan atau di tengah masyarakat.

Kekerasan jelas tak akan memperoleh simpati di hati dan pikiran masyarkat yang umumnya ingin hidup tenang. Apalagi masyarakat Papua kerap dilanda berbagai kekerasan, baik yang terkait dengan Pemberontakan atau SARA. Keterbatasan sumber daya alam untuk bertahan hidup dan persaingan antar suku yang ketat membuat mereka sangat mudah terprovokasi.

Dalam kondisi seperti itu, pendekatan kekerasan akan mengundang kebencian yang kian dalam dan luas. Artinya kehadiran militer dan polisi di tengah masyarakat Papua harus diatur sedemikian rupa sehingga dipercaya sebagai sumber kedamaian, bukan sebaliknya. Sumber kedamaian bagi seluruh masyarakat Papua bukan untuk kelompok atau suku tertentu saja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Kekerasan di tanah Papua merupakan suatu kenyataan yang terus menerus berlangsung dari waktu ke waktu. Beragam kasus kekerasan melahirkan tragedi kemanusiaan bagi rakyat Papua. Ini sekaligus mencerminkan bahwa harkat dan martabat manusia kurang dijunjung dan dihormati. Kekerasan sering merusak kerukunan hidup dan bahkan bisa mengancam keutuhan NKRI. Komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua perlu diintensifkan. Semua dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis, modern, dan beradab, serta menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.

Selain itu juga perlu dikembangkan sikap saling percaya antara Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Sedini mungkin perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang menghambat terwujudnya Papua Tanah Damai. Karena itu, perlu suatu gerakan bersama dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal di tanah Papua demi mewujudkan Papua Tanah Damai.

Rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di bumi Papua belakangan ini menunjukkan tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada kesudahan dan penyelesaian yang jelas. Di tengah isu kemiskinan dan ketidakadilan, mereka tersandera oleh isu nasionalisme. Bagaimana sesungguhnya konsep visi kebangsaan Indonesia? Max Lane dalam Bangsa yang Belum Selesai menyatakan perlunya menimba kembali kekuatan dan pertarungan ide dan pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Kedaulatan politik memang sudah ada di tangan bangsa ini sejak merdeka setengah abad lebih lalu, tapi nation building memerlukan dinamika baru secara dinamis. Mempertimbangkan segi dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa ”yang belum selesai” justru lahir pertanyaan, haruskah kita memang mengarah pada suatu garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri pada semua gejolak yang timbul di dalamnya serta melihatnya sebagai semata-mata ancaman?

Dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak, namun bila gejolak itu dilihat semata-mata ancaman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan ini tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Orba. Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya. Kita berpengalaman saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme memperlakukan paham kebangsaan ini layaknya agama.

Yang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Papua adalah wilayah yang teramat sering menjadi korban keberingasan tangan-tangan berdarah atas nama nasionalisme ini. Nasionalisme yang dipahami sebagaimana agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang selalu melihat perbedaan sebagai musuh.

Saat ini yang lebih urgen adalah bagaimana pemerintah lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana.

Karena itu, pendekatan kekerasan harus digantikan dengan budaya dialog lewat usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua. Perubahan orientasi inilah yang sebenarnya sedang dilakukan Jokowi untuk menciptakan Papua tanah yang damai, dengan meningkatkan kesejahteran rakyat Papua dengan tata ekonomi baru, di mana sumber alam harus digunakan untuk kemakmuran bagi penduduk pemiliknya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Indonesia dan seluruh negara, baik yang berkembang maupun yang superpower dan sudah mapan, mulai sekarang harus belajar bahwa hidup di dunia ini sulit sebab aktor yang bermain selain nation state (negara bangsa) juga entitas non negara. Bisa berupa perusahaan multinasional, korporasi global, juga NGO yang aset dan pengaruhnya tidak kalah dengan korporasi maupun negara bangsa.

Dan kasus Freeport mengingatkan bahwa nation state Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan posisi sebagai "negara" yang bisa sewenang-wenang memojokkan "swasta" untuk menerima diksi atau aksi politik suatu negara yang dianggap merugikan entitas non negara tersebut. Celakanya negara dunia ketiga biasanya elitenya amburadul, campur aduk, conflict of interest.

Sejak Indonesianisasi Freeport zaman Orba maka yang bisa menikmati adalah "palace boys" lewat Tingnjar Boys (Ical cs lalu Bob Hasan cs) kemudian heboh papa minta saham. Maka dalam seluruh manuver itu termasuk pemdanya juga hanya "kebagian dimanfaatkan atau diatasnamakan". Semua harus transparan. kalau tidak ya akan selalu diatasnamakan.

Nah dalam konflik Papua jika menyangkut separatisme, maka yang sangat berbahaya ialah bila aktor non negara yang masih "berontak" sekarang maka seolah mereka lemah. Tapi bila misalnya OPM bisa menggalang bendera atau ras etnis Melanesia, akan menjadi tsunami politik yang berbahaya. Jadi dunia ini memang sedang bergejolak dengan perang tribal, perang rasial, perang entis, perang "salaih/sabil/agama" yang dipropagandakan oleh barisan sakit hati dan yang merasa tidak kebagian rezeki karena itu memilih jalan berontak atau perang. Yang dipakai adalah SARA ;primitif primordial kemudian dikobarkan antar negara, lintas batas, lintas negara, lintas rasial, lintas etnis. 

Semua itu bisa berkoalisi dan berkolusi sehingga bisa terjadi perang yang tidak kunjung henti seperti di Timur Tengah. Sekarang ini tidak ada konflik yang tidak berlatar belakang atau terimbas terdampak dan terpengaruhi oleh  faktor Timur Tengah. Mulai dari tsunami imigrasi AfrikaTimur Tengah ke Eropa  dan heboh Uighur. Tembok Mexico adalah isu imigran Amerika Tengah ke AS. Karena itu tidak sepanas demo Paris yang menggoncangkan rezim Marcon yang tadinya populer menjadi terpojok.

Jadi memang kita harus waspada, waswas dan bijaksana dalam mengendalikan konflik agar tidak tenggelam dalam pertarungan global. Di mana belum tentu nation state bisa otomatis menang, sebab non state juga punya jaringan lobby hoax atau medsos global yang bisa mempengraruhi opini untuk kepentingan gerakan separatis secara tidak terduga dan terdeteksi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Kelompok separatis mesti ditumpas karena gerakan ini telah merongrong kedaulatan wilayah suatu negara. Melihat perjalanan situasi wilayah timur negara Indonesia (Papua) sudah lama bersitegang, karena disinyalir ada dukungan negara lain yang kelihatan nyata tetapi samar karena tidak ada secara vulgar menyatakan mendukung atau bertanggungjawab.

Paling tidak gerakan separatis bernaung atau mengatasnamakan kelompok OPM (organisasi Papua Merdeka ), seperti hal nya dengan sebutan baru  Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). TNI selama ini tarik undur karena situasi politik dan juga HAM sehingga penanganan tidak tuntas makan kasus Papua tetap tumbuh.

Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari kabupaten Nduga dikaitkan hari raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, tentu akan menuai berbagai dugaan terhadap sikap Gubernur. Sebenarnya yang tau aman tidak amannya wilayah adalah aparat dengan kaitan intelijennya, apalagi situasi hari raya justru potensi ancaman lebih besar dengan situasi orang berkumpul karena wilayahnya menghadapi Kolompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mentalitas kriminal jika benar kriminal mereka tidak paham dengan makna hari suci atau perayaan lainnya yang penting aksi mereka mampu membangun opini atau propaganda dunia.

Negara Republik Indonesia jangan terlalu bernegosiasi dengan separatis, karena pada akhirnya satu persatu wilayah lepas dari NKRI. Separatis GAM ( Gerakan Aceh Merdeka) mendapat dukungan pihak luar negeri dan HAM, menjadikan Aceh seperti sekarang. Meskipun masih menjadi wilayah RI, tetapi ada perbedaan politik sangat menyolok dengan aturan normatif wilayah lainnya dalam kontek NKRI.

Begitu pula Timor Leste juga RI mengalami kekalahan telak atas diplomasi yang dilakukan wilayah kecil dengan dukungan asing dan HAM. Meskipun pasca perpisahan RI dengan Timor Leste penduduk di sana mengalami krisis berkepanjangan dan selalu minta Pemerintah Indonesia untuk kerjasama dan tergantung luar negeri (negara pendukungnya). Wilayah yang kering ini lama mengadapi problema ekonomi, kecuali disewa negara adidaya sebagai pangkalan angkatan bersenjata untuk mempengaruhi kekuatan di Asia pasifik. Begitu juga Papua ini pun diincar sebagai target berikutnya agar lepas dari NKRI. Apalagi para ekspataiat bahwa wilayah adalah pulau emas dan  potensi  tambang berharga lainnya.

Kepentingan asing sangat dominan di Papua, satu satunya adalah kelompok separatis terus dibangun dengan berkedok OPM dengan bendera bintang kejora tidak pernah punah. Dengan sikap gubernur seperti ini perlu  ditelisik lebih teliti dan tegas. TNI dan POLRI tidak akan turun jika Gubernur mampu mengendalikan wilayahnya, tetapi faktanya kan tidak aman, separatis tetap bergerliya dan terus ada suply senjata.

Nah bagaimana ini ? Tugas Lembaga Pemerintah termasuk DPR nya turut memikirkan nasib bangsa. Janganlah slogan NKRI harga mati , hanya pemanis bibir saja!  Ya Kerja Kerja Kerja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Pembunuhan dengan cara di luar hukum (extra judicial killing) tidak dapat dibenarkan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua terhadap para pekerja PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan adalah suatu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia tentang hak hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Menjadi suatu keharusan bagi aparat TNI-Polri untuk berupaya menangkap dan membawa para pelaku pembunuhan massal  tersebut ke meja hijau. Konstitusi kita menyebutkan pada Pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pelibatan TNI dalam masalah ini kiranya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004 tentang tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa selain operasi militer untuk perang, TNI juga dapat melakukan operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme, dan lain-lain.  

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Akan tetapi dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Namun demikian pengerahan langsung kekuatan TNI tersebut dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian pada Pasal 18 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan: “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.” Rasanya muskil DPR tidak menyetujui pengerahanTNI dalam kasus pembantaian terhadap para pekerja sipil di Nduga, Papua. Hanya saja kekhawatiran berbagai pihak khususnya di Papua atas kemungkinan akan terjadinya pelanggaran HAM yang akan dilakukan oleh TNI-Polri dalam operasi pengejaran terhadap KKSB yang harus dijawab secara bijaksana.

Dengan demikian pemahaman perlu diberikan kepada para stakeholder di Papua bahwa Presiden dan DPR secara bersama-sama telah menetapkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 pada Pasal 4 menyebutkan: “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga harus dipahami bahwa pengerahan TNI-Polri dalam kasus pembantaian massal di Nduga, Papua adalah sebagai reaksi dan kewajiban pemerintah pusat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Menjadi aneh jika Gubernur Papua menghendaki ditariknya TNI-Polri dari Nduga, Papua menjelang perayaan Natal 2018. Sedangkan Pasal 14 huruf b UU Otsus Papua menegaskan salah satu kewajiban gubernur adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi.

Sebagai bangsa beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tentu kita semua tidak menghendaki aparat TNI-Polri yang sedang melakukan pengejaran terhadap KKSB di Papua “terjebak” melakukan pelanggaran HAM. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Perspektif Hukum

Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden RI untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2018, karena kesanggupannya untuk memimpin sendiri tim yang akan menyelidiki dampak operasi keamanan pasca penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), bukan saja menyinggung perasaan para petinggi TNI dan Polri akan tetapi dinilai telah melanggar UUD’45 dan undang-undang organik mengenai TNI dan Polri.

Jika dinilai dari perspektif hukum nasional yang mengatur kewenangan TNI dan Polri tanpa perlu perdebatan panjang lebar, kita dapat menyimpulkan bahwa ucapan dan keinginan Gubernur Lukas Enembe jelas melawan undang-undang. Apalagi jika mengingat gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, menurut perspektif hukum, gubernur dalam situasi konfliktual seperti yang terjadi di Nduga-Papua harus menyuarakan dan mewujudkongkritkan tujuan negara RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan perdamaian dunia. Bukan malah meminta agar TNI dan Polri--sebagai aparat negara-- harus ditarik dari Nduga.

Ungkapan Gubernur Lukas Enembe seakan-akan mewakili orang di luar Indonesia yang meminta Presiden Indonesia untuk menarik pasukannya keluar dari Nduga yang menjadi wilayah kekuasaan sang gubernur. Dalam konteks seperti itu, apa yang dikatakan gubernur mengesankan seolah-olah dirinya dan wilayah kekuasaannya, yaitu Nduga-Papua merupakan wilayah tersendiri yang berada di luar NKRI. Tentu saja ungkapan ini membuat geram petinggi TNI dan Polri yang sedang mengemban tugas dan kewajibannya menegakkan hukum negara RI, memberantas gerakan KKSB, dan menjamin hak-hak korban dan keluarganya. Padahal, jika kewajiban ini diabaikan oleh TNI dan Polri hanya karena menuruti keinginan Gubernur Lukas Enembe, maka Pemerintah, khususnya TNI dan Polri sudah dapat dikatagorikan melanggar Hak Asasi Manusia, dalam katagori by ommision (pengabaian).  Kenapa ? Karena TNI dan Polri melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran HAM oleh KKSB terhadap korban penembakan, padahal TNI dan Polri pemegang kewenangan monopolisitk untuk menjamin HAM penduduk Indonesia, dalam hal ini korban penembakan di Nduga. Jadi menuruti semangat dan panduan hukum yang berlaku, Gubernur Lukas Enembe seharusnya ikut pasang badan--sebagaimana TNI dan Polri--menghadapi kekejaman KKSB, bukan malah meminta presiden untuk menarik TNI dan Polri dari wilayah Nduga.

Perspektif Psiko-Sosial

Pertanyaannya adalah, apakah dalam kasus pembunuhan warga sipil oleh KKSB, perspektif hukum adalah satu-satunya perspektif yang harus dipergunakan, dan dengan cara demikian berkonsekuensi Gubernur Lukas Enember harus dikritik, dikecam, atau ditindak? Tidak adakah atau tidak mungkinkan kita melihat kasus permintaan gubernur Enembe dengan perspektif lain? Perspekstif Psiko-sosial misalnya?

Jika kita menimbang penggunaan perspektif psiko-sosial dalam kasus ucapan Gubernur Lukas Enembe atas peristiwa penembakan warga sipil oleh KKSB, kita diajak untuk memahami suasana psikologis sang gubernur. Betapa pun jabatannya adalah sebagai gubernur, wakil resmi pemerintah, namun Lukas Enembe bagaimana pun adalah warga lokal, yang mengenal betul suasana kebatinan warganya. Hubungan sosial antara gubernur dengan warganya berkelindan dengan ikatan-ikatan primordial, entah karena garis kekerabatan, ikatan darah atau sentimen kesukubangsaan. Ikatan sosial semacam ini menentukan corak hubungan yang khas antara Gubernur Lukas Enembe dengan warga masyrakatnya, yang berbeda dengan corak hubungan gubernur dengan warganya di daerah perkotaan yang sudah lebih kosmopolit. Ikatan-ikatan sosial yang terbangun antara Gubernur Enembe dengan warganya boleh jadi memiliki basis ikatan emosional yang yang lebih intens, satu hal yang mungkin tidak terjadi dengan gubernur-gubernur dari daerah lain di Indonesia.

Dalam konteks ini, keberadaan Lukas Enembe bagaikan jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dengan warganya, namun dengan kecenderungan ikatan emosi yang lebih intens dengan warganya.

Jika situasi ini dipertimbangkan, menyudutkan, menyalahkan atau menghukum Gubernur Lukas Enembe adalah tindakan yang tidak bijaksana. Alih-alih menguatkan keterikatan dan komitmen Gubernur Lukas Enembe kepada NKRI, khususnya pemerintah, malah mendesak, memojokkan dan mendorong sang gubernur untuk lebih dekat kepada warganya yang saat ini sedang dikejar dan hendak ditangkap oleh Polri dan (atas bantuan) TNI.

Dalam situasi ini, jika pemerintah, khususnya TNI dan Polri menyalahkan, mengecam atau menghakimi Gubernur Lukas Enembe, maka TNI dan Polri sebenarnya menciptakan musuh baru, di luar musuh yang sudah ada, yaitu KKSB. Jika tindakan petinggi TNI dan Polri tidak segera diredakan, maka akan berlaku idiom yang mengatakan bahwa “musuh dari musuhku, adalah temanku”. Sang gubernur bisa jadi dianggap teman oleh KKSB, karena ia dimusuhi oleh petinggi TNI dan Polri.

Alih-alih menciptkan musuh baru, ada baiknya TNI dan Polri mencoba berdialog dengan Gubernur Lukas Enembe, untuk memahami lebih jauh dan lebih dalam, apa maksud ungkapannya itu? Apakah ungkapan gubernur itu sekadar ungakapan politis dalam rangka menjinakkan KKSB, atau sebenarnya Gubernur sudah memiliki strategi sendiri yang di balik layar membutuhkan kerja sama dengan TNI dan Polri.  Merangkul Gubernur Lukas Enembe jauh lebih bijaksana daripada mengecam, menghujat, menghakimi atau meenghukumnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei