Polemik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
berita
Politika
Sumber Foto : photo.sindonews.com (gie/watyutink.com) 03 November 2018 14:00
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diajukan DPR menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah pasal dalam RUU itu dinilai sejumlah kalangan aktivis dan tokoh lintas agama dianggap masih belum mengakomodasi kepentingan semua agama yang ada di bumi pertiwi. Hal ini disampaikan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Mereka mengkritik RUU inisiatif DPR itu, khususnya pasal 69-70 yang terlalu mengatur secara detail aktivitas keagamaan sekolah minggu dan katekisasi.

Salah satu yang dipermasalahkan PGI misalnya, syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta harus mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama setempat. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana RUU yang hendak menyetarakan sekolah minggu dan katekisasi dengan model pendidikan pesantren.

Nah lo, kalau isi dari RUU Pesantren yang disusun seperti ini apakah tidak berpotensi berbenturan dengan realitas di lapangan? Seperti ketahui banyak pihak Sekolah Minggu yang ada di gereja-gereja bukanlah sebuah sekolah pada umumnya. Hal ini disebabkan di sana tidak ada kenaikan kelas, tidak ada kelulusan untuk menuju ke tingkat lebih tinggi dan di sana juga tidak ada pembatasan usia. Kalau sudah begitu kenapa harus diatur dengan undang-undang?

Menanggapi hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai yang menginisiasi, tak mempermasalahkan polemik yang terjadi. Wasekjen DPP PPP Abdullah Mansur mengatakan, semakin dikritik semakin senang dan baik. Karena akan memberikan masukan yang bagus untuk keberadaan RUU Pesantren. Dia juga menegaskan, nantinya dalam pembahasan di DPR, rancangan tersebut masih bisa berubah berdasarkan pembahasan-pembahasan yang ada. Bahkan pembahasan RUU tersebut bisa di tingkat komisi atau melalui pembentukan panitia khusus.

Di satu sisi, RUU ini punya nama lengkap RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, kurang lebih, RUU ini mengatur dinamika pendidikan masing-masing agama di Indonesia. Tapi melihat namanya, sebuah pertanyaan kritis terbersit dibenak publik, “mengapa tidak menggunakan nama RUU Pendidikan Agama saja? Mengapa kata “Pesantren” harus diletakkan di depan?” Wajar kalau publik mempertanyakan hal ini, bukannya RUU tersebut disusun melalui berbagai proses diskusi untuk melahirkan pemikiran untuk melindungi hak dan tradisi keagamaan yang ada di Republik ini.

Namun yang menjadi tanya selanjutnya, kenapa RUU ini malah menimbulkan polemik? Apa iya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi dalam pembahasan RUU tidak melibatkan elemen-elemen keagamaan yang ada? Atau jangan-jangan ada kepentingan yang kita tidak ketahui di balik RUU ini?

Bila kita menelisik apa yang disampaikan Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) beberapa waktu lalu yang  mengancam akan memboikot partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) jika tidak memperjuangkan RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren hingga menjadi UU membuat publik kembali bertanya-tanya, apa iya paket legislasi ini adalah buah politik untuk kepentingan electoral? Lantas, bagaimana jika RUU tersebut tidak segera direvisi, bukan tidak mungkin justifikasi terhadap pemerintahan Jokowi yang mengarah pada rezim otoriter semakin kuat. Siapkah bila ini yang terjadi? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Aturan tentang pendidikan sekolah Minggu dan katekisasi seharusnya tidak diatur dalam suatu undang-undang. Seperti kita ketahui sekolah minggu dan katekisasi merupakan bagian dari ibadat gereja dan tidak sama pola pendidikan pesantren. Sekolah mingguan yang dijalankan selama ini oleh gereja bukan seperti pelajaran formal, tapi bagian pendalaman iman dan tidak ada kaitan nilai pelajaran dan kelulusan.

Dalam pendidikan sekolah minggu dan katekisasi merupakan proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Keduanya, termasuk dalam pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja. Selain itu, sekolah minggu dan katekisasi adalah sarana pendalaman iman dan pembatinan nilai-nilai Kristianitas dalam kehidupan tidak perlu ada regulasi. Oleh karena, sekolah minggu dan katekisasi tidak dapat disamakan dengan pesantren, baik definisi maupun ruang lingkupnya.

Sebelumnya, ketentuan penerapan syarat atau pembatasan terhadap pendidikan sekolah minggu dan katekisasi tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 69 dan Pasal 70 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 69 Ayat (3) RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyatakan, pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 orang peserta didik. Kemudian, pada Pasal 69 Ayat (4), pendidikan keagamaan Kristen nonformal wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Di Pasal 70 Ayat (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Pendidikan di pesantren itu sangat beda dengan pendidikan agama secara umum. Pendidikan pesantren itu khas Indonesia, tidak ada di tempat-tempat lainnya di dunia. Pendidikan agama secara umum khususnya di sekolah sebaiknya dibuat terpisah, sehingga tidak menimbulkan polemik antar umat beragama.

Pendidikan pesantren ini perlu dibuat UU nya agar ada payung hukumnya. Seperti kita rasakan selama ini seolah pendidikan pesantren ini hanya kewajiban ummat islam saja, negara tidak terlibat sama sekali. Dengan adanya UU Pendidikan Pesantren, ada tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya, sehingga tidak ada lagi pesantren yang berjalan sendiri apa adanya.

Pendidikan agama juga perlu diatur  khususnya yang diselenggarakan di sekolah. Jadi tidak ada pemaksaan terhadap anak didik untuk ikut pendidikan agama tertentu. Saya punya pengalaman pahit, anak saya sekolah di salah satu sekolah katholik. Di sekolah ini anak saya diwajibkan ikut belajar pendidikan agama katholik, seharusnya sekolah memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik. Ini sangat tidak baik dan akhirnya terjadi polarisasi, kalau sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Katholik maka itu khusus yang beragama katholik, padahal itu sekolah umum. Dan ini beda dengan pesantren yang memang khusus untuk orang islam, kecuali sekolah itu memang sekolah khusus agama katholik.

Saya kira UU ini perlu, jangan sampai ada pendidikan formal yang diluar kendali pemerintah, dan terjadinya polarisasi pada pendidikan umum yang sekarang agak terasa. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Rancangan  undang undang pesantren yang digagas oleh PPP dan PKB di tahun politik 2018 ini patut dicurigai sangat syarat bernuansa politis untuk kepentingan pileg dengan menggiring issu keagamaan agar mendapat disimpati dari pesantren-pesantren yang ada seolah-olah anggota DPR yang berasal dari kedua partai tersebut yang berbasis islam sudah berjuang untuk umat islam terutama pesantren-pesantren yang selama ini belum memiliki UU pesantren yang akan mengatur dan memberi payung hukum terhadap keberadaan pesantren.

Pertanyaanya mengapa RUU ini kok baru di munculkan untuk dijadikan undang- undang oleh DPR? Kemudian kemana saja anggota legislatif republik ini selama ini?

Apakah di dalam situasi pertarungan pileg dan pilpres bersamaan ini dimana isu SARA sangat marak akhir-akhir ini tepat untuk dibahas undang undang yang bernuansa agama?

Sudah pasti pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di masyarakat kita apalagi RUU ini mendapat kritikan dari umat kristiani yang merasa keberatan karena RUU ini terindikasi tidak mengakomodir kepentingan semua agama seperti yang disampaikan Persekutuan Gereja Indonesia ( PGI ) yang mengkritik pasal 69-70 yang mengatur aktifitas sekolah minggu.dimana syarat peserta didik minimal harus 15 orang dan mendapat izin dari Kanwil kementerian agama setempat yang dinilai tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia yang menyetarakan sekolah minggu dengan pendidikan pesantren.

Model taktis dari parpol parpol yang berbasis islam untuk mengejar targer parlementry trehold ( PT ) yang 4 persen boleh-boleh saja namun tidak elok hal hal yang menyangkut agama dipakai untuk mendulang suara di pemilu legislatif yang persainganya sangat ketat.

Sebaiknya RUU pesantren yang digagas ini di pending dulu agar tidak memperkeruh situasi politk yang ada dimana persaingan Capres No.01 dan 02 saling menyerang dengan kampanye-kampanye hoax, kampanye negatif bahkan kampanye hitam pun sering dilakukan.

Jokowi sebagai presiden sudah sepantasnya untuk tegas. Hal-hal yang mengarah ke perpecahan bangsa ini harus dicegah secara preventif, agar NKRI dapat tetap tegak berdiri, pemilu damai dapat terwujud dan rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan LUBER ( langsung umum bebas rahasia). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Agama Islam baru lahir 632 dan sebelum itu sudah ada agama serumpun Samawi, Yahudi dan Kristen serta agama bukan Samawi (bukan Abrhamic) seperti Hindu dan Budha yang sudah berperan di Asia. Termasuk Nusantara (sebab istilah Indonesia baru lahir tahun 1850 oleh James Richardson Logan (1819-20 Okt 1869  sudah mengenal Hindu Budha dan bahkan sudah mendirikan candi Borobudur, Prambanan dan sekitarnya. Candi Borobudur setara Piramida Mesir, jadi mestinya Nusantara tidak perlu minder kepada Saudi Arabia, sebab Nusantara sudah mampu membangun Borobudur (founded around 750 AD. The construction has been estimated to have taken 75 years and been completed during the reign of Samaratungga in 825 AD). Ketika Arabia masih dalam era perang dengan jahiliyah. 

Jadi kalau sekarang ini dengan istilah  dan faktor "agama Samawi/Abrahamic" seolah olah Timur Tengah mendominasi Nusantara, Indonesia dan semua yang lokal Indonesia harus dinomor duakan dibawah pengaruh dan dominasi serta hegemoni Arab Saudi atau Abrahamik religion maka itulah sumber segala masalah kekisruhan negara Republik Indonesia modern yang lahir 1945 tapi mau ditarik mundur ke tahun 632.  Dunia juga capek ditarik ke tahun 632 oleh Timur Tengah, karena itu Mohamad bin Salman (MbS) sendiri mencanangkan Visi Saudi 2030 untuk mentas dari primordialisme dan primitivisme abad ke-7 dengan mengizinkan wanita mengemudi dan bepergian seorang diri, tanpa perlu dikawal oleh "muhrimnya". Sayang nya MbS melakukan kekejaman politik dengan pembunuhan mutilasi lawan politik Jamal Kashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul 2 Oktober 2018.

 Akibat dari aksi preman kriminil itu maka sulit sekali membela Reformasi agama MbS. Kita sendiri mengalami TKW, Tuti tetap dieksekusi tanpa merasa perlu memberitahu keluarga atau konsulat RI di Arab Saudi, mentang mentang Arab Saudi merasa diri mereka lebih superior dari  "negara asal TKW" yang hanya bisa meng"ekspor TKW". Maka elite Indonesia seharusnya memiliki rasa percaya diri, assertiveness dan punya kepribadian Borobudur, Nusantara yang tidak inferior dan minder terhadap ofensif abad ke-7. 

Sudah tiba saatnya kita lebih percaya diri membanggakan Bodobudur dan bukan inferior terhadap segala sesuatu yang berasal muasal dari abad ke-7 yang primitif dan primordial serta inferior dan ketinggalan zaman dibanding modernisasi sains dan lompatan ilmu bahwa matahari adalah pusat semesta (helio sentris) dan bukan geosentris ajaran Ptolemeus (100-160)  dan kitab Taurat yang sudah dikoreksi oleh Copernicus 19 Feb 1473-21 Mei 1543  dan Galileo Galilei 15 Februari 1564 - 8 Januari 1642. Ilmu pengetahuan dan Tuhan sejati pasti lebih maju dari "dogma dan doktrin Abrahamic" yang ketinggalan zaman. Tuhan jauh lebih besar dari manusia siapapun (termasuk Abraham). apalagi bila mereka masih dikuasai tahyul abad primitif yang belum sadar dari  kekeliruan Ptolemeus dan masih hidup di zaman pra Copernican, pra Galileo. 

Pesantren Indonesia jelas tidak boleh dikungkung oleh abad ke 7 tapi harus berselancar dengan milenial abad XXI menuju Seabad RI modern 2045. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Kita tahu partai politik adalah tonggak dari demokrasi seperti contohnya di negara Amerika dan Eropa dengan ideologi demokrasi, dan itu sudah selesai karena ada pemisahan soal-soal keagamaan dan kenegaraan. Bagaimana dengan partai politik kita yang notabene tidak ada pemahaman sekular? Tentunya sudah harus memiliki pemahaman ideologi Pancasila, dan ini dapat diuji dengan berbagai perkembangan sosial politik kedepannya seperti isu akhir-akhir ini tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Polemik RUU ini memperlihatkan pada kita bahwa parpol kurang memiliki wawasan mendalam soal ideologi kebangsaan yang saat ini sedang dibangun oleh berbagai ormas dan komunitas keagamaan serta berbagai kelompok melalui wacana toleransi seperti Gusdurian, FKUB, dll.

Seperti pernyataan bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 31 Oktober 2018, dimana dinyatakan komitmen bersama untuk menegakkan keutuhan dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila. Pada pernyataan sikap tersebut turut disebutkan dukungan terhadap proses demokratisasi dan menghimbau semua pihak untuk mengedepankan toleransi. Nilai-nilai tersebutlah yang seharusnya diindahkan oleh parpol-parpol dalam menyusun berbagai kebijakan RUU.

Parpol seharusnya juga perlu melihat bagaimana kelompok-kelompok masyarakat di bawah yang telah berjuang untuk mempererat kesatuan dan kebangsaan dari keberagaman agama di Indonesia melalui pertemuan dan forum silaturahmi seperti yang dilakukan oleh FKUB dan lain-lain  dalam rangka memperkuat kehidupan kebangsaan.

Hadirnya RUU pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang dikritik oleh berbagai pihak, dalam hal ini RUU yang diinisiasi oleh beberapa parpol di Senayan dengan cara-cara yang machiavelian  hanya demi kekuasaan kelompok  sehingga dapat menghambat usaha kerukunan yang telah diperjuangkan oleh kelompok masyarakat di bawah tersebut. 

Parpol seharusnya sudah memahami empat konsensus kebangsaan dan sudah bertahun-tahun ikut menyelenggarakan sosialisasinya. Namun ini menjadi suatu tantangan kedepan untuk membuktikan pemahamannya tentang ideologi tersebut dalam segala bentuk permasalahan sosial yang dihadapi bangsa ini agar tidak membuat legislasi yang bertabrakan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih besar. 

Ketimbang mempersoalkan yang sudah berjalan dengan baik seperti kehidupan pendidikan pesantren maupun program yang telah dijalankan masing-masing agama, partai politik harusnya lebih mengutamakan upaya-upaya penyelamatan bangsa dengan membuat RUU pendidikan ideologi dan kaderisasi bangsa bagi partai politik. Alangkah lebih baiknya parpol lebih prihatin atas nasib kader-kader baru dalam persoalan regenerasi dan kaderisasi kebangsaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Kita suka membuat macam macam aturan, tetapi implementasinya tidak jelas karena seringkali Kita kurang memperhatikan kenyataan sosial dalam masyarakat plural yang beranekaragam dan berkesenjangan dalam perkembangannya. 

Kecenderungan menguniformkan pandangan dan sikap dan celakanya  berperspektif mengutamakan mayoritas. Prinsip itu bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang Kita sepakati. Tidak usah bicara tentang UU pesantren. 

Pembangunan sekolah dasar secara besar besaran di masa Orde Baru banyak yang mubazif dan menjadi sumber korupsi. Di Papua terpaksa disamping banyak SD mangkrak karena sulit menjadi peserta didik dan guru, persebaran penduduk yang kecil jumlahnya dan luas wilayahnya menyebabkan banyak bangunan sekolah yang mangkrak. Belum lagi menjadi guru yang seumur hidup jadi relawan tanpa harapan akan hari depan. 

UU pesantren menurut hemat saya tidak akan jauh nasibnya dengan Pembangunan SD impres. 
Pesantren yang bermakna sebagai pusat pendidikan keagamaan Hindu maupun Budha yang menghimpun pengikut satu guru agama secara sukarela telah diterima masyarakat Indonesia pada umumnya dan pemeluk agama lain pada khususnya. Karena itu soal istilah, seharusnya tidak menjadi soal. Agama apapun bisa dan boleh gunakan istilah tersebut. 

Prinsip pesantren adalah sukarela. Siapapun merasa yakin akan kemampuan dan keimanan tokoh agama apapun, dimanapun dan bisa siapapun, boleh dan bisa menyebabkan diri untuk nyantri atau menjadi pengikut untuk nimbo kaweruh dan memperhatikan keyakinan keagamaan ya pada guru. Tidak bedakan usia, jenis kelamin  ataupun asal usul rasial, kesukuan maupun kebudayaan. 

Pesantren juga Tidak mengikat waktu kegiatan para pengikut yang berserah diri, mengikat kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan mereka. Karena itu Tidak mengenal jelas kecuali penilaian subyektif sang guru. Pola pendidikan keagamaan yang fleksibel itu memungkinkan penyelenggaraan nyantri tersebar di seluruh pelosok dan senantiasa menarik bantak peserta sepanjang masa.

Namun, nampaknya UU akan memformalkan pesantren agama apapun , termasuk pendidikan non formal agama lain dengan berbagai macam persyaratan apa tidak berlebihan dan bahkan mempersempit peluang pendidikan agama untuk membentuk ataupun memperhatikan kepribadian peserta didik atau santri. 

Barangkali lebih baik membuat rambu rambu pendidikan agama dalam rangka pembentukan kepribadian bangsa yang selama ini diabaikan daripada berusaha menuniformkan pendidikan yang menuntut adaptasi dan penyesuaian dalam masyarakat plural.

UU yang mengabaikan kenyataan sosial budaya yang plural itu hanya akan mempersulit hidup tradisi  yang hidup dan mengkerdilkan secara tidak langsung demi uniformitas. Kematian lembaga pendidikan keagamaan non formal itu akan menghancurkan pendidikan budaya yang diperlukan untuk membentuk dan memperkuat  kepribadian bangsa dalam menghadapi era globalisasi, memanfaatkan berbagai peluang dan kendala yang harus dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk