Politik Menggoreng Pembakaran Bendera Hizbut Tahrir Indonesia
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 October 2018 11:30
Karena persoalan ini menyangkut masalah sensitif, kita dedahkan fakta-faktanya dahulu. Pada Juli 2017, Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Alasannya, kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Pelarangan HTI dikukuhkan lewat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak seluruh gugatan HTI atas keputusan pemerintah membubarkan mereka. HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Melompat ke Perayaan Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 di lapangan Alun-alun Limbangan, Garut, Jawa Barat oknum ormas NU Banser membakar bendera milik HTI. 

Faktanya juga, bendera HTI memuat lafaz tauhid. Maka, yang jadi masalah, apakah pembakaran bendera HTI sama dengan membakar kalimat tauhid yang disucikan umat Islam? 

Pada titik itu perdebatan dan kontroversinya bercabang ke mana-mana. Mungkin sekali oknum Banser yang membakar bendera HTI tak sepenuhnya sadar bahwa bendera ormas yang telah dinyatakan dilarang itu memuat kalimat tauhid. Andai mereka sadar implikasinya atau meneliti lebih jauh apa yang tertulis di bendera yang digunakan HTI, mungkin pembakaran itu tak sampai terjadi. 

Akan tetapi, di tahun politik, kemudian apa saja dipolitisasi. Tak terkecuali pembakaran bendera HTI. Di sini kemudian, kita patut menyalahkan oknum Banser--mungkin atas ketidaktahuannya--justru membuka peluang bagi sebuah persoalan atau keributan yang sepatutnya tidak perlu. Sebab, ibarat memberi bensin pada sebuah api yang nyaris padam, kejadian ini membuat api jadi menyala berkobar-kobar. 

Misalnya, hari-hari ini kita menyaksikan anggota HTI yang ormasnya sudah dibubarkan berdemo mengibarkan benderanya (yang memuat kaliamt tauhid) tinggi-tinggi. Peristiwa ini jadi kesempatan mereka eksis kembali dan playing the victim. Blunder besar ini yang rasanya tak dipikirkan oleh oknum Banser di Garut. Lantas, apa implikasi politik bagi penggorengan bendera HTI ini? 

Yang jelas, politik kita kian kisruh buat pertentangan yang tak perlu. Kubu Jokowi yang dekat dengan NU pada akhirnya ikut kena tuding dengan urutan logika yang dibuat-buat: Banser NU bakar bendera yang ada kalimat tauhid, Jokowi-Ma'ruf Amin dekat dengan NU, berarti Jokowi-Ma'ruf Amin anti tauhid/agama/Tuhan. Penting kita tanya, apa elektabilitas Jokowi akan terganggu isu pembakaran HTI ini? 

Yang patut dipersalahkan sebetulnya persoalan pembakaran bendera HTI ini digoreng jadi isu politik. Politik penggorengan bendera HTI ini sekali lagi menandakan jagat politik kita masih berbasis pada isu primordialisme. Yang dipertentangkan bukan program, melainkan isu SARA. Kandidat A dicap anti Islam, sedang kandidat B dianggap pembela agama Islam. Jokowi semula mungkin mengira dengan menunjuk KH Ma'ruf Amin urusan politik identitas yang memecah belah bangsa telah selesai. Apa kisruh pembakaran bendera HTI ini menandakan persoalan itu belum selesai? 

Kita tak bisa menafikan, Islam Indonesia begitu warna-warni. Ada yang ingin khilafah, ada yang sudah sreg dengan Pancasila. Yang ingin mengubah dasar negara sudah benar dilarang. Kenapa kita memberi kesempatan mereka hidup dengan playing the victim karena kebodohan dan ketaktahuan kita? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Kemarin saya beropini tentang spanduk-spanduk bikinan kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Spanduk-spanduk itu isinya menyerang prosesi adat sedekah laut dengan tuduhan musyrik.

Tetapi ketika menyaksikan reaksi berlebihan yang muncul atas peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), justru makin meyakinkan saya bahwa kemusyrikan ternyata bisa ada di agama apapun, bahkan di Islam sekalipun. Betapa reaksi keras terhadap pembakaran bendera HTI justru menjadi anggukan kepala sekaligus bukti bahwa bendera HTI ternyata sudah jadi berhala yang disembah, dan itu jelas-jelas musyrik karena menyembah selain Allah Ta'ala.

Semestinya kita berterima kasih kepada anggota Banser yang telah membakar bendera HTI karena dengan begitu membuktikan bahwa Banser ternyata dengan tegas tidak ikutan musyrik dengan ikut memberhalakan bendera HTI yang sudah jadi berhala bagi anggota anggotanya. Setidaknya Banser membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari Islam yang memberhalakan bendera bikinan HTI.

Menjadi benar bahwa HTI harus dibubarkan dan dinyatakan sebagi Ormas dengan ajaran terlarang karena apa yang mereka praktekkan sejatinya justru paradoks dengan Rukun Iman yang menjadi pedoman bagi orang orang mukmin. Menjalankan syariah Islam dalam konteks Rukun Islam tetapi tanpa didasari oleh Rukun Iman akhirnya hanya membuat Islam sekadar jadi komoditas politik demi memuaskan nafsu kekuasaan penuh angkara murka.

Soal lafaz tauhid yang tercantum di bendera HTI, itu hanya sekedar tulisan yang bisa dituliskan dimanapun dan tanpa makna apapun karena memang sekadar tulisan. Apalagi jika semasa Rasulullah dan para sahabatnya ternyata Al-Qur’an memang tidak bertitik dan bertanda baca (harakat/syakal) seperti penulisan yang ada di bendera HTI.

Lafaz tauhid baru akan menemukan hakikat makna kesejatiannya ketika ia maujud dalam sikap, ditulis dalam tindakan dan diucapkan dalam perbuatan keseharian yang imanen transendental agar menjadi rahmatan lil alamin.
Tauhid dan ketauhidan bisa maujud hanya jika didasari oleh keimanan. Keimanan sebagai mukmin setidaknya baru akan teruji dari sejauh mana daya laku dan daya guna seseorang menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman hidupnya dapat berlaku guna bagi sebesar-besarnya kemaslahatan alam beserta seluruh isinya. Itu sebabnya di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang berawalan “Ya Ayyuhal ladzina Amanu” sebanyak 89 kali seruan panggilan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Dan bukan seruan, “Ya Ayyuhal ladzina Aslamu”.

Dari peristiwa pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser, setidaknya ada tiga pesan penting yang harus dipahami. Pertama, Banser sebagai bagian dari Keluarga Besar NU setidaknya telah membuktikan bahwa mereka bukan kaum musyrikin penyembah bendera bikinan HTI. Kedua, reaksi keras yang bermunculan merupakan feedback yang justru semestinya digunakan oleh pihak Polri dan institusi intelijen untuk bisa menengarai bahwa meskipun secara keorganisasian telah resmi dibubarkan, tetapi HTI dengan agenda khilafah tetap menjadi bahaya laten yang terus akan menjadi ancaman terhadap kelangsungan NKRI jika tidak diberantas sampai ke akar akarnya.

Akhirulkalam, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini terkait dengan tingkah polah umat Islam akhirnya membenarkan sebuah kalimat, " Tidak, pada saat itu kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan..." (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Ada aksi tentu ada reaksi. Amplifikasi terhadap reaksi juga biasanya diikuti oleh aksi baru yang akan melahirkan reaksi baru pula.

Apa yang dilakukan Banser NU Garut sudah pada porsinya. Itu adalah reaksi atas aksi HTI selama ini yang secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan upaya menggantikan dasar negara dengan ideologi khilafah, ideologi yang sangat tidak cocok diterapkan untuk bangsa Indonesia yang serba bhineka ini.

Negeri ini sudah final dengan ideologi Pancasila, tak ada ruang diskusi lagi terhadapnya. Bila ada yang ingin menggantikan Pancasila, sama artinya melakukan gerakan makar sebab makar tidak selalu identik dengan angkat senjata memberontak.

Kritikan yang dilancarkan untuk menyerang Banser NU karena keberadaan kalimat tauhid pada bendera yang dibakar adalah sesuatu yang dipaksa-paksakan. Alasannya adalah:

Kalimat tauhid itu ada pada kain hitam yang ketika menjadi satu kesatuan sudah langsung merepresentasikan HTI, meski tak ada tulisan HTI di bendera yang dibakar tersebut. Bahkan sangat mungkin bahwa apabila HTI belum dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah, pada bendera tersebut terdapat tulisan HTI. Sekarang ini sebagaimana dengan PKI, HTI juga sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah. Ketiadaan tulisan HTI pada bendera tersebut bisa karena alasan ini sebab dari unsur warna kain dan tulisannya sudah “sangat HTI”.

Persis seperti yang dikatakan Gus Yaqut selaku Ketum GP Anshor yang membawahi Banser NU, tindakan membakar bendera tersebut justru tindakan terhormat terhadap kalimat tauhid. Bila tak ada kalimat tauhid di situ, mungkin sudah dibuang ke tempat sampah.

Kalimat tauhid itu memang wajib sifatnya untuk dihormati. Namun bila kalimat tauhid tersebut dipakai untuk kepentingan politik duniawi, itu sama artinya dengan mengotori kalimat tersebut. Daripada kotor karena dipakai untuk menyembunyikan syahwat ingin berkuasa secara duniawi oknum-oknum munafik, lebih baik itu dibakar.

Lebih lanjut kami menilai bahwa apa yang terjadi merupakan buntut dari kesombongan segelintir kaum yang tanpa malu dan tahu diri sebegitu pedenya menjadikan Allah sebagai komoditi politik. Allah itu milik semua kaum, milik semua parpol, milik semua orang. Karena merupakan milik semua orang, tak ada yang boleh mengklaim paling berhak atas-Nya. 

Lagipula, siapakah kita manusia sampai begitu percaya dirinya mengatur-atur Allah? Sekalinya kita mengatur-atur Allah untuk menghalalkan kepentingan politik, itu sama halnya kita telah dengan sengaja melacurkan Allah. Itulah penistaan yang sesungguh-sungguhnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Yang dibakar di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bendera ormas terlarang karena merong-rong NKRI dan hendak mengganti dasar negara. Jadi jelas dan gamblang yang dibakar adalah simbol gerakan Bughot, bukan kalimat tauhid.

Atas kenyataan ini, maka dengan sedikit berpikir saja (tidak perlu dalam sampai berkerut) akan terlihat bahwa yang sebenarnya melecehkan kalimat tauhid adalah HTI. Kenapa? Karena telah menjadikan kalimat tauhid yang sakral, suci dan terhormat sebagai simbol gerakan politik yang profan, manusiawi dan duniawi. 

Artinya HTI telah mendegradasi kalimat tauhid yang menstinya dihormati dan dijunjung tinggi menjadi simbol gerakan politik yang posisinya sama dengan bendera-bendera politik lainya yang bergambar pohon, binatang atau grafis. Apalagi bendera yang ada simbol tauhidnya tersebut digunakan untuk melakukan bughot terhadap ideologi dan kedaulatan negara yang sah. Ini jelas tindakan yang kurang ajar dan menista kesucian kalimat tauhid.

HTI boleh saja bermanuver untuk meyakinkan publik bahwa mereka bukan pemberontak karena tidak mengangkat senjata, tidak melakukan tindakan anarkhi dan sejenisnya. Tapi berbagai manuver dan gerakan politik mereka dalam menyebarkan ideologi dan sistem khilafah telah menjadi bukti yang tak terbantahkan dan terang benderang bahwa tindakan mereka telah mengancam kedaulatan dan ideologi negara. Apa yang dilakukan HTI tersebut sudah tergolong bughot (makar) meski dilakukan tanpa kekerasan, tindakan anarki dan perlawanan senjata.

Sebagaimana disebutkan Khatib Syarbini dalam kitab Al-Iqna Fi Halli Alfazh Abi Syuja. bughot adalah menentang pemerintah/penguasa yang sah dengan gerakan mengumpulkan logistik, wacana, massa, senjata dan sejenisnya. Apa yang dilakukan HTI sudah memenuhi kriteria ini. Hanya mengumpulkan senjata saja yg kelihatannya belum dilakukan HTI.

Dalam Islam, bughat itu hukumnya haram, bahkan terhadap penguasa sejenis Fir'aun sekalipun (QS Thahaa; 43-44). Dan umat Islam diperintahkan taat terhadap ulil amri yaitu pemerintah yang sah (QS. An-Nisa'; 59). Atas dasar ini para ulama sepakat memberikan hukuman berat pada para pemberontak, bahkan hukuman mati.

Dalam konteks Indonesia, NU memiliki sikap tegas terhadap kaum yang melakukan bughat seperti yang dilakukan terhadap PKI maupun DI/TII. Artinya meski menggunakan simbol dan atas nama agama sekalipun jika memberontak pada negara dan sistem pemerintahan yang sah maka harus ditindak tegas. Dan sikap itu terus dilakukan NU secara konsisten termasuk terhadap HTI. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa yang dihadapi Banser bukan Islam tapi HTI yang bughot dan dinyatakan sebagai Ormas terlarang. Yang dibakar bukan kalimat tauhid tapi bendera HTI yang telah mendegradasi kalimat Tauhid.

Tindakan membakar bendera tersebut sebenarnya merupakan tindakan yang bijak untuk menghindari terjadinya pelecehan dan penyalahgunaan lebih lanjut. Hal seperti ini lazim terjadi, misalnya qur'an yang sudah usang atau kitab-kitab tua yang ada kalimat tauhid maka lebih baik dibakar atau ditanam dalam tanah daripada dibiarkan berserakan yang justru bisa diinjak, disalah gunakan atau jatuh ke comberan. Tindakan seperti ini juga pernah di lakukan khalifah Utsman yang memebakar naskah al-qur'an selain muhaf utsmani demi menjaga terjadinya penyalahgunaan.

Jadi jelas di sini terlihat bahwa pembakaran bendera HTI di Garut bukanlah penistaan terhadap kalimat Tauhid tetapi justru memyelamatkan kalimat tauhid yang sudah dinistakan oleh HTI karena dijadikan sebagai topeng untuk melakukan bughat terhadap pemerintah yang sah dan merongrong kedaulatan dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Orang-orang yang marah terhadap tindakan Banser yang membakar bendera HTI bisa digolongkan menjadi beberapa katagori; pertama orang yang tidak paham sehingga menyamakan kalimat tauhid atau Islam dengan HTI, kedua, orang yang berpikir pendek dan dangkal sehingga hanya mengandalkan emosi dan kemarahan; ketiga pemain politik yang hendak mengambil keuntungan dari isu ini. Dan terakhir adalah kelompok pendukung HTI yang marah karena topengnya terbuka.

Bagi yang berpikir jernih dan bernalar cerdas akan melihat persoalan ini dengan senyum damai. Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi.merupakan bentuk sikap tegas terhadap pemberontak bertopeng kalimat tauhid. Dari beberapa kelompok tersebut, kira-kira dimanakah dirimu berada? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri