Pollycarpus Bebas Kurungan, Kasus Munir Tetap Terkubur
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 September 2018 09:00
Kasus Munir kembali mencuat setelah kabar bebas murni Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan pengiat hak asasi Munir Said Thalib dari hukuman 14 tahun penjara, pada kamis (29/08). Kabar ini tentunya angin segar bagi pengungkapan dalang dibalik kasus tersebut yang hingga kini masih menjadi misteri. Entah sudah berapa kali kasus ini, timbul tenggelam. Dan bukan tidak mungkin mencuatnya kasus ini kembali menjelang Pilpres 2019 akan dipolitisasi pihak-pihak tertentu. Apa iya?

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Desmon Junaidi Mahesa menanyakan, komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus Munir yang hingga kini belum tuntas. Untuk itu, Desmon mendesak kepada pemerintah agar segera dapat menyelesaikan kasus aktivis HAM Munir ini dan mengungkap otak dari pembunuhan tersebut. Desmon juga mengutarakan seharusnya kasus munir telah dapat diungkap kebenarannya, tapi pemerintah Jokowi melakukan gugatan untuk membatalkan itu dengan tidak membuka kasus tersebut.

Pertanyaanya, mungkinkah di sisa akhir Jabatan Pak Jokowi periode ini akan memburu pelaku-pelaku yang belum terungkap? Bagaimana bila tidak? Akankah berpengaruh bagi Jokowi dalam pilpres nanti? Mengingat untuk menyelesaikan butuh waktu, sedangkan waktu yang dimiliki sisa pemerintahan Jokowi periode ini sekitar 1 tahun.

Selain Desmon, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun angkat bicara seputar berita bebas murni Pollycarpus. Pramono meminta semua pihak harus menghormati proses hukum, persoalan Pollycarpus adalah murni hukum, dan sudah divonis bersalah. Ia juga menegaskan persoalan pembunuhan terhadap Munir sudah berlangsung lama, setidaknya, sejak dua Presiden sebelumnya, dan baru bebas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atas pernyataan ini, apakah itu berarti kasus pembunuhan terhadap Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, jabatan terakhir Munir, usai dan semua misteri dikuburkan begitu saja?

Tak berlebihan bila pertanyaan ini muncul karena sebelumnya pada 2015 silam Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir, Marsudhi Hanafi telah menyerahkan dokumen hasil temuan TPF kepada SBY yang kala itu masih menjabat sebagai presiden. Selanjutnya dokumen tersebut dibagikan ke Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham dan Menteri Sekretariat negara.  Menariknya, Sekneg Era Jokowi mengaku tidak memiliki dokumen TPF itu. Sedangkan menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo, seperti yang dikutip salah satu media pada 27 Oktober 2016, salinan dokumen TPF Munir sudah diterima pihak Istana.

Terkait hal ini, Komisi Informasi Publik pun melakukan gugatan kepada Sekneg dan pada 2016 KIP memenangkan gugatan tersebut. Ironisnya, pada Febuari 2017, Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta Timur membatalkan putusan tersebut. Tentu saja hal ini mengecewakan banya pihak. Atas putusan itu Suciwati Munir bersama Kontras tak tinggal diam, Kasasi pun diajukan kepada MA untuk membatalkan putusan PTUN Jakarta, lagi-lagi terjadi penolakan. Pertanyaannya kritisnya, kok bisa dokumen penting seperti itu hilang? Apakah ada unsur kesengajaan?

Di satu sisi, setelah mendapatkan bebas murni Pollycarpus menyampaikan hal yang mengejutkan banyak pihak kalau dirinya tidak melakukan pembunuhan Munir. Ia menilai ada banyak kejanggalan hingga dirinya menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Bahkan ia menegaskan kalau dirinya tidak memasukkan arsenik ke makanan atau minuman Munir dan juga dari hasil autopsi pun banyak ketidaksesuaian yang terjadi.

Nah, sejauhmana keterangan Pollycarpus ini dapat menguak tabir gelap dalang dibalik pembunuhan Munir? Atau jangan-jangan kasus Pembunuhan Munir dipaksa berakhir? Lalu, bagaimana dengan dunia internasional? Pasalnya, kasus pembunuhan Munir selama ini dianggap parameter penegakan HAM di Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ya, kasus pembunuhan Munir yang tidak terpecahkan barangkali akan tidak sama dengan Dreyfus yang sempat salah dihukum kemudian diralat oleh peradilan di Perancis. Sementara terbunuhnya Presiden Kennedy juga tidak terpecahkan meski Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) sudah menyatakan bahwa pembunuh tunggal Kennedy, Lee Harvey Oswald, sudah ditembak mati oleh JackRuny. Dan dinyatakan tidak ada komplotan konspirasi pembunuhan, jadi kasus ditutup meski orang tidak puas.

Nah Indonesia punya kudeta 1966 dan  pelanggaran HAM berat, penjarahan Mei 1998 yang berujung lengsernya Presiden Soeharto, tapi tidak pernah diadili atau dituntaskan. Pada 1966 pergantian presiden pertama oleh presiden kedua berlangsung secara misterius menyusul kudeta G30S. Soeharto membuat skenario Jakarta terbakar waktu dia Konfensi Tingkat Tinggi (KTT) di Mesir dan akan pulang sebagai pahlawan pemulihan perdamaian. Bahkan sudah meneken surat mirip Supersemar kepada Panglima ABRI, Jendral Wiranto, untuk mengambil alih negara yang dinyatakan dalam keadaan darurat karena pendemo yang anarkis.

Semua peristiwa politik dibalik kudeta 1966 dan suksesi 1998 tetap misterius. Selama bangsa ini belum bisa dewasa seperti Afrika Selatan berdamai dengan masa lalunya, maka selama itu juga masalah utang piutang pembunuhan poltik dan dendam kesumat serta peradilan yang fair tidak akan terjadi. Rekonsiliasi Nasional tidak akan pernah tercapai dan bangsa ini tentu tidak punya bobot moral untuk menyerukan menghukum Myanmar dan Aung San Su Kyi, bila Repubrik Indonesia itu sendiri belum bisa berdamai dengan masa lalu dan rekam jejak pelanggaran HAM berat yang tidak kalah beratnya dari jendral jendral Myanmar yang dituding oleh Komisi PBB yang kebetulan diketuai oleh Mantan Jaksa Agung RI yang juga pernah menjabat ketua TGPF Perkosaan Mei. 

Jadi selama bangsa ini sendiri tidak mengalami proses pertobatan dari dosa masa lalu, pelanggaran HAM berat oleh rezim otoriter yang harus diakui dan dipertobatkan, Indonesia tidak akan punya martabat moral untuk berteriak tentang demokrasi, HAM dan hal hal muluk yang untuk warga negaranya sendiri masih belum bisa diterapkan secara tuntas, paripurna dan bijaksana. Jangan mengadili orang lain jika anda sendiri tidak mau dan tidak berani mengadili mengintrospeksi diri sendiri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Sejak 1966 hingga peristiwa Trisakti, Semanggi I-II pembunuhan terhadap aktivis pergerakan tidak pernah terungkap secara jelas motif dibalik peristiwa tersebut.

Ketika seorang aktivis pembela hak asasi manusia (human right defender) mati terbunuh di suatu negara, tentu akan menjadi perhatian serius bagi Komisi Tinggi HAM PBB dan negara tempat terbunuhnya aktivis pembela HAM tersebut akan menjadi perhatian serius bagi komisi tersebut. Terlebih almarhum Munir juga advokat pembela HAM (lawyer for human rights). Pada umumnya ketika seorang advokat meninggal dunia karena dibunuh, maka akan dihubungkan dengan perkara yang sedang ditanganinya (teori kausalitas dan motif). Akan tetapi pada kasus Munir motif yang menjadi faktor penyebabnya terbunuh masih gelap.

Alm Munir sebelum meninggal dunia (diperkirakan di atas wilayah udara  Rumania) diketahui mengalami sakit (kemudian berdasarkan hasil otopsi diketahui karena racun arsenik) dalam penerbangan Garuda Indonesia saat setelah transit di Singapura menuju Amsterdam. Mungkin pelaku berpikir korban (Munir) akan meninggal dunia di luar yurisdiksi Indonesia. Barangkali pelaku tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa asas hukum pidana menjadikan pesawat terbang berbendera Indonesia atau yang didaftarkan di Indonesia dianggap sebagai yurisdiksi Indonesia.

Pada persidangan Pollycarpus motif pembunuhan terhadap korban (Munir) tidak terungkap. Pollycarpus semasa Munir masih hidup tidak pernah kenal secara pribadi dan berinteraksi dengan Munir.

Pada persidangan Muchdi PR mantan deputi V BIN juga tidak terungkap motif atas pembunuhan tersebut. Bahkan Muchdi PR dibebaskan dari dakwaan karena memiliki alibi yang cukup.

Yang menarik dari kasus terbunuhnya Munir adalah disebut-sebutnya oknum petinggi intelijen Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung.

Publik bertanya-tanya. Apakah intelijen resmi negara terlibat dalam operasi pembunuhan terhadap warga negaranya ataukah pekerjaan oknum? Terlebih lagi dalam kasus Munir walaupun pemerintah pada saat itu telah membentuk Tim Pencari Fakta akan tetapi motif yang sebenarnya dari operasi pembunuhan tersebut masih belum terkuak sampai saat ini.

Kasus tersebut dapat dianggap menjadi teror bagi para aktivis pembela HAM dan aktivis pergerakan pada umumnya. Apalagi hal tersebut terjadi pasca lengsernya presiden Soeharto yang otoriter.

Menjadikan kaum pergerakan seolah-olah tidak pantas memimpin negeri ini (sehingga dianggap sebagai ancaman yang harus dilenyapkan). Padahal kita semua menyadari kemerdekaan negeri ini dirumuskan dan diperjuangkan oleh kaum pergerakan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Menegakkan hukum untuk Munir ibarat 'menegakkan benang basah'. Apalagi para Jenderal Orba sekarang ini sangat berkuasa. Faksi-faksi politik pendukung Orba sekarang ini bahkan paling banyak menduduki kursi kabinet.

Dahsyatnya lagi, pengusung Orba tersebut berkolaborasi dengan para aktivis yang dulu suka berlagak sebagai pejuang demokrasi dan HAM dengan rajin beraksi di jalanan. Kolaborasi ini tampaknya boleh dinamai Orba Plus.

Berkat sekeping harta dan tahta, para aktivis jadi-jadian ini sekarang malah suka bergaya seperti Jenderal Jadul. Mereka mendukung pemberangusan pers,  penangkapan aktivis dan sebagainya. Bagi mereka, harta dan tahta yang telah diraih lewat usaha kerasnya dari bisnis HAM dan demokrasi harus dipertahankan dengan cara apapun.

Memang banyak pejuang HAM dan demokrasi masih konsisten. Tapi apa daya, mereka semua berada di luar kekuasaan. Entah, apakah akan berubah seperti yang sudah merasakan nikmatnya kekuasaan, perjuangan mereka memberikan dampak positif kepada masyarakat. Setidaknya menjaga semangat demokrasi dan HAM agar tidak lenyap begitu saja.

Mereka bagaikan sistem peringatan dini untuk mengingatkan masyarakat tentang adanya kemungkinan pembajakan terhadap demokrasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah Indonesia menjadi Mesir atau Thailand dimana demokrasi dihabisi oleh para jenderal.

Maka, meski masih mustahil, perjuangan untuk menegakkan hukum dalam kasus pembunuhan Munir harus dilanjutkan. Setidaknya untuk mengingatkan masyarakat jangan sampai kita bernasib seperti Munir! (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020