Polri Kerahkan Brimob Ke Jakarta Jaga Hitung Suara, Apa Urgensinya?
berita
Politika
Sumber Foto : sinarharapan.co 25 April 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Pengerahan personel Brigade Mobil (Brimob) dari beberapa daerah ke Jakarta mengundang kontroversi. Ada yang percaya bahwa pengerahan tersebut hanyalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) saat KPU melakukan proses penghitungan suara Pemilu 2019. Namun tak sedikit pula yang menduga cipta kondisi untuk memuluskan kemenangan capres-cawapres tertentu.

Sebelumnya, Mabes Polri mendatangkan ribuan pasukan Brimob dari berbagai kepolisian daerah ke Jakarta. Mereka datang secara bertahap, dan sudah berlangsung sejak Senin (22/4/2019). Kabarnya, totalnya tak kurang dari 10 ribu personel.

Kedatangan ribuan pasukan tersebut guna mengamankan Jakarta. Mereka bakal menjaga sejumlah titik vital di Jakarta, dan dipusatkan di sekitar Gedung KPU yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Tujuannya agar kamtibmas tetap terkendali selama proses penghitungan suara hingga penetapan hasil pemilu pada 22 Mei 2019 oleh KPU.

Sepintas lalu, langkah Mabes Polri itu tak perlu dipersoalkan. Kehadiran polisi amat diperlukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa mengusik ketenangan masyarakat. Apalagi, sebagian kalangan khawatir proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu berujung chaos.

Masalahnya, apa iya harus mengerahkan personel dari berbagai daerah dengan jumlah ribuan pula? Sebab, kepolisian sendiri menilai kondisi Jakarta masih aman dan terkendali pasca pencoblosan.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tidak mempermasalahkan langkah kepolisian itu. Tapi sejumlah elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mempertanyakan pengerahan pasukan Brimob dari beberapa daerah.

Juru Bicara BPN Dahnil Azhar, misalnya, menilai adanya pasukan tambahan justru mengesankan bahwa situasi Jakarta sedang tidak aman. Bahkan ada pula elite oposisi yang mencurigai bahwa ribuan Brimob guna menakut-nakuti rakyat agar tidak melakukan protes terhadap proses penghitungan suara maupun penetapan hasil pemilu KPU. Singkatnya, BPN menganggap penambahan pasukan brimob dari berbagai daerah tak diperlukan.

Menurut Anda, apa motif di balik pengerahan Brimob dari berbagai daerah? Benarkah hanya untuk menjaga kamtibmas? Atau, memang didesain agar masyarakat tidak ramai-ramai melakukan protes ketika KPU menetapkan hasil Pemilu 2019?

Pada titik ini, publik berharap kehadiran ribuan personel Brimob di Jakarta sekadar menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak menindak masyarakat yang menyampaikan kritik mengenai penghitungan maupun penetapan suara, tentu sepanjang kritiknya disampaikan dengan cara-cara konstitusional. Bagaimana agar kehadiran ribuan personel Brimob ini tidak mencederai hak-hak warga jika terjadi gelombang protes saat penetapan hasil pemilu?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Jika pengerahan pasukan dari unsur kepolisian (Brimob) memang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk  pengamanan Pemilu  2019, menurut saya sah-sah saja. Saya sendiri melihat tidak ada sistuasi yang serius atau menegangkan dalam proses pemungutan suara di Jakarta pada hari pencoblosan lalu. Lagi pula, pengerahan satuan-satuan kepolisian atau satuan keamanan dari unsur militer ke Jakarta sering terjadi, apalagi menjelang hari pemungutan suara memang ada apel siaga TNI-Polri di Monas untuk menjamin keamanan Pemilu 2019.

Sejauh ini proses penghitungan suara juga masih berjalan di KPU. Menjelang pengumunan pemenang pilpres dan pileg, kemungkinan besar akan ada ketidakpuasan bagi yang kalah. Sasasarnnya tentu saja KPU maupun MK jika memang pihak yang kalah membawa gugatannya ke jalur MK.

Kehadiran Brimob ke Jakarta menjelang, baik hari pemungutan suara maupun masa penghitungan suara di KPU, justru bagus untuk memberikan ketenangan warga. Toh, kehadirannya juga tidak dalam rangka melakukan intimidasi terhadap pemilih.

Hampir tidak ada komplain dari pemilih di Jakarta terhadap kehadiran pasukan kepolisian, karena bukan hanya pemilih yang membutuhkan jaminan keamanan, para petugas KPPS juga perlu dilindungi jika ada calon pemilih tambahan atau khusus yang baru mendaftar di TPS tempat dia memilih. Ada banyak cerita calon pemiliih tambahan dan pemilih khusus yang bersitegang dengan KKPS karena kesimpangsiuran informasi mengenai tata cara pemilih tambahan dan khusus di TPS setempat. Petugas TPS perlu melakukan konsultasi dengan KPU dan Panwas untuk mendaftar pemilih tambahan dan khusus tersebut.

Nah, dalam situasi tersebut kehadiran aparat kepolisian diperlukan agar para petugas TPS tenang dalam proses pemungutan suara. Faktanya, secara umum pemilu di Jakarta aman-aman saja hingga sekarang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Pengerahan Brigade Mobil (Brimob) untuk mengamankan Jakarta saat proses penghitungan dan penetapan hasil pemilu oleh KPU, sangat penting. Karena Jakarta menjadi barometer keamanan nasional. Jakarta menjadi perhatian dunia. Dan sedia payung sebelum hujan. Artinya menjaga keamanan Jakarta dengan siaga penuh harus diutamakan.  

Karena jika terjadi kerusuhan, maka akan sangat mahal biayanya. Jakarta harus aman. Demonstrasi besar-besaran boleh saja terjadi. Tapi tetap harus aman dan tertib. Pemilu yang berjalan dengan aman, damai, dan tertib jangan dirusak oleh gerakan-gerakan yang merusak selama penghitungan dan pengumuman hasil Pemilu.

Motif pengerahan Brimob ke Jakarta tentu keamanan Ibu kota. Keamanan nasional. Dan keamanan bangsa dan negara. Ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 

Masyarakat bebas untuk protes dan berdemonstasi mengenai proses penghitungan  maupun pengumuman hasil pemilu  Justru tugas dari Brimob untuk mengamankan dan menjaga masyarakat dalam berunjuk rasa. 

Mereka hadir di Jakarta bukan untuk kontra atau berhadap-hadapan dengan rakyat. Tapi untuk menjaga dan mengayomi warga yang ingin berdemonstrasi. Bukan untuk menakuti-nakuti. Ini negara demokrasi. Warga bebas berunjuk rasa. Dan biarkan Brimob yang menjaga. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar