Polri dalam Pusaran Pilkada
berita
Politika

Sumber Foto : jawapos.com

27 January 2018 10:00
Penulis
Wacana penunjukan dua jendral aktif Polri sebagai Pejabat Gubernur telah menimbulkan polemik dan kegaduhan politik. Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo mengajukan dua nama tersebut adalah pertimbangan stabilitas dan keamanan. Dia menyakini penunjukan itu dapat memperkokoh stablitas di daerah-daerah rawan konflik pilkada.

Soal aturan, Tjahjo menjamin kalau langkahnya tidak menyalahi aturan. Dia berpegang pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur bahwa untuk mengsisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Pengusulan ini juga dimungkinkan melalui Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara.

Di sinilah titik masalahnya, bila kedua perwira tertinggi Polri itu tak pensiun, apakah tidak melanggar UU TNI-Polri? Sebab fungsi kedua lembaga itu, seperti yang diatur oleh UU, ialah sebagai alat negara yang berperan sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik.

Di sisi lain, terlepas dari polemik tumpang tindih regulasi tersebut, saat ini banyak ASN yang notabene lulusan sekolah kepamongan (IPDN) selama ini berkutat dengan teori dan praktik pemerintah.  Kenapa bukan mereka yang mengisi posisi tersebut? Apakah pemerintah sudah tidak lagi mempercayai integritas dan kompetensi para ASN itu? Apakah tidak ada lulusan IPDN yang kini di posisi pimpinan tinggi dan pimpinan madya? 

Tidak salah jika ada pikiran bahwa, fakta ini bisa saja diartikan kalau pemerintah tengah mempertanyakan produk yang sudah dihasilkannya sendiri. Dan secara tidak langsung Mendagri menilai kalau alumni Akademi Kepolisian memiliki pemahaman mengenai aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) pemerintahan daerah yang lebih baik dari pada alumni IPDN. Suka atau tidak suka, publik menilai apa yang telah disampaikan Mendagri merupakan sebuah sentilan menyakitkan khususnya bagi para ASN.

Belum lagi, penunjukan ini bisa beresiko bagi Polri untuk terseret kedalam politik praktis. Hal ini juga dapat mempengaruhi netralitas Polri dalam pengamanan jalannya Pilkada.

Tetapi argumentasi Mendagri masih menunggu jawaban Presiden. Namun beragam pertanyaan menggelitik pun bermunculan. Apakah ini bentuk kegagapan argumentatif yang dialami oleh Mendagri atas adanya tekanan? Atau jangan-jangan ada kepentingan yang kita tidak ketahui di balik penunjukan tersebut?

Mendagri salah satu kader partai. Tak salah kalau ada yang menghubungkan dengan pertarungan Pilkada di dua provinsi itu. Terlebih partai tersebut bertarung tanpa koalisi partai mana pun. Lalu, bagaimana dengan semangat reformasi birokrasi? Wajarlah kalau publik mempertanyakan hal itu, terlebih tahun ini tahun politik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Indonesia selalu kreatif dan mengagungkan diri sebagai nation state yang khas khusus Indonesia. Jadi selalu mengklaim bahwa Indonesia itu unik, antik, aneh, dan beda dengan nation state lain di seluruh dunia. Padahal orang Indonesia itu ya sami mawon dengan seluruh bangsa lain, dengan pelbagai watak negatif dan positif yang universal. 

Misalnya dwifungsi ABRI yang membenarkan militer masuk politik. Ini bertentangan dengan teori supremasi sipil di demokrasi barat yang menetapkan bahwa kepemimpinan militer harus tunduk kepada supremasi sipil, presiden dan atau perdana menteri terpilih sesuai konstelasi parlemen. Jadi militer harus tunduk kepada presiden sipil, semua prajurit secara individu diberi hak memilih, seperti yang juga terjadi di Indonesia tahun 1955 Polri diizinkan membentuk ormas setara partai namanya P3RI, dan bisa memperoleh kursi di DPR hasil pemilu 1955 meski hanya 1-2 orang pada tingkat lokal.

Militer juga diizinkan memilih, tapi kalau mau dipilih ya harus pensiun dulu. Mantan KSAD Mayjen Nasution yang dipecat karena terlibat peristiwa 17 Oktober 1952 mendirikan partai bernama IPKI, tapi kurang sukses dan hanya merebut beberapa kursi. Tapi Nasution sendiri malah diangkat lagi jadi KSAD pada 1955 sehingga mentakdirkan dia jadi Penguasa Perang Pusat pada Maret 1957, ketika kabinet hasil Pemilu 1955 justru bubar di Maret 1957.

Nah kalau sistem komunis, maka Presiden Xi Jin Ping juga merangkap sebagai Ketua Military Commission Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Jadi, Angkatan Perang Tiongkok ditempatkan di bawah supremasi partai komunis Tiongkok. Nah kalau di negara sistem junta militer kanan seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika, semua kolonel dan jendral merebut kekuasaan bercokol nyaris seumur hidup, dan negaranya jadi melarat utang dan malah mundur dari era kolonialisme.

Indonesia sudah mencoba dwifungsi setengah abad, yang justru dimulai ketika Bung Karno mengumumkan keadaan perang dan mengangkat Nasution jadi Penguasa Perang Pusat dan memasukkan tiga kolonel jadi menteri Kabinet Karya dipimpin PM Djuanda, yaitu Kolonel Suprayogi, Kol dr Azis Saleh, dan Kolonel ALRI  Nazir. Bung Karno juga banyak mengangkat perwira polisi masuk kabinet . 

Semua konstelasi masuknya perwira polri dan militer dalam sistem politik kabinet, legislatif RI tentu diberi legitimasi konsitusional. Setelah rezim Orde Baru gagal 32 tahun mewariskan krismon 1998, maka kita merombak dan mengembalikan ABRI ke barak. Tapi ternyata dalam tempo 20 tahun mereka tidak tahan, dan ngebet ingin kembali masuk sistem di mana perwira polisi dan militer boleh menduduki jabatan sipil.

Sementara bahaya dari ekstrem kiri model politbiro partai komunis tidak ada lagi, maka bahaya dari ideologi kalifah justru menghadang karena pada tingkat global ideologi kalifah juga sedang marak di Timur Tengah yang tidak bisa dibendung secara teritorial. Karena itu suasana Indonesia seperti kembali era Orba ketika ABRI hijau dianggap lebih aman dan lebih Pancasilais, ketimbang bila Indonesia jatuh ke tangan rezim kalifah.

Inilah yang sekarang terjadi dibalik "come back"  nya militer dan Polri dalam posisi politik. Ya kita harus terus belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di zaman Orba dan juga kesalahan junta militer atau diktatur politbiro, dan berjuang mendewasakan demokrasi agar kita tidak perlu kembali ke junta militer atau diktatur proletariat atau kalifah Timur Tengah.

Silakan saja jadi plt atau jadi gubernur beneran baik polisi atau militer, tapi pertahankan asas supremasi sipil demokrasi yang dewasa mantap dan bertanggung jawab. Jangan pakai slogan demokrasi, tapi praktiknya junta politburo maupun junta fasisme kanan militer maupun "kalifah". (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Menteri Dalam Negeri Indonesia, Politikus PDIP

Ada beberapa  poin penting yang menjadi alasan dan pertimbangan saya untuk mengajukan dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara.

Pertama, kebutuhan dari Kemendagri atas 17 pejabat gubernur yang harus dipenuhi oleh unsur Kemendagri. Oleh karena itu, maka saya selaku Mendagri meminta dua nama yang setara dengan eselon 1 yaitu pejabat utama Polri. Kedua, setelah memperhatikan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 khususnya Pasal 2 tentang peran dan fungsi Polri dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintah daerah, dan juga jabatan di luar Polri yang memungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan yang diberikan oleh Kapolri. Maka dimungkinkan bagi Polri untuk merepotkan permintaan dari Kemendagri tersebut.

Ketiga, melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yang baru saja saya tandatangani pada Pasal 4 dan juga Pasal 5 ditegaskan bahwa posisi "pejabat" dapat diisi oleh pejabat dari pusat maupun daerah.

Di samping regulasi tersebut, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bawaslu, KPU ataupun internal Polri dalam laporanya menjelaskan dua wilayah tersebut berpotensi besar terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada nanti. Sehingga atas berbagai pertimbangan dimungkinkan kalau dua wilayah tersebut diisi oleh perwira Polri agar potensi-potensi konflik bisa diminimalkan. Dan sebagai penekanan komitmen, keberadaan kedua perwira tersebut dijamin netralitasnya dalam mengawal proses pilkada dan berlaku adil dengan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana yang menjadi tugas dari kepala daerah.

Sebagaimana pilkada serentak tahun lalu, Kemendagri menempatkan Soedarmono, Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang sebelumnya Deputi Bidang Ideologi Badan Intelijen Negara sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur Aceh saat pilkada lalu. Irjen Calo B Tewu juga pernah menjadi Pejabat Gubernur Sulawesi Barat pada akhir 2016, saat dilantik sebagai pejabat gubernur, ia bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Penempatan ini terbukti berhasil, kedua pejabat tersebut mampu memimpin koordinasi dan pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Jadi penempatan seperti ini tidak hanya pada tahun 2018. Yang perlu menjadi catatan dalam penempatan ini unsur stabilitas yang lebih diutamakan .

Oleh karena itu, di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada, saya sebagai Mendagri selalu berkonsultasi dan berkordinasi dengan Menkopolhukam, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait pejabat TNI dan Polri aktif. Agar tidak ada masalah dan juga tidak dipermasalahkan, karena saya selaku Mendagri tidak melanggar UU. Terlebih lagi kedua wilayah tersebut terindikasi rawan konflik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Wacana Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri akan menunjuk dua jenderal polisi aktif menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Pejabat Gubernur Sumatera Utara telah menimbulkan polemik dan kegaduhan politik yang tidak perlu. Walau Tjahjo beralasan keamanan dan stabilitas serta tidak menyalahi aturan, tetap saja memunculkan kecurigaan bahwa penunjukan tersebut mempunyai tendensi politik untuk mengamankan kepentingan PDIP, apalagi Tjahjo Kumolo merupakan kader PDIP.

Secara peraturan Tjahjo memang tidak salah, tetapi secara penerapan peraturan tidak "pener" alias tidak tepat. Akibatnya memunculkan objek yang bisa digoreng untuk mendegradasi PDIP bahkan mendegradasi pemerintahan Jokowi. Apalagi di kedua daerah tersebut PDIP menjadi pengusung salah satu kandidat. Bahkan di Jawa Barat, salah satu pasangan cagub yang diusung PDIP adalah pensiunan Jenderal Polisi. Sehingga tendensi kepentingan politik terlihat jelas.

Sedangkan secara politis, langkah Tjahjo menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut dianggap sangat penting dan strategis untuk dipimpin oleh orang yang benar-benar bisa mengamankan kepentingan PDIP dan atau Presiden di tahun 2019. Atau karena ada "kepanikan" tersendiri bahwa di kedua daerah tersebut cagub yang diusung PDIP sulit menang sehingga diperlukan adanya "intervensi" kekuasaan.

Disini terlihat bahwa Tjahjo sedang memainkan perannya sebagai  kader partai yang menjabat menteri dalam negeri. Sayangnya peran tersebut tidak dikemas cantik sehingga mudah sekali dibaca dan dijadikan senjata untuk menghantam balik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak ada aturan yang dilanggar jika dua perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia dijadikan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur. Mungkin benar. Menurut beliau juga, alasan lain yang utama adalah untuk menjaga netralitas karena kedua daerah yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara rawan konflik. Di sinilah persoalannya. Apakah tidak sebaliknya? Tidak ada jaminan kedua jenderal polisi aktif akan netral. Keduanya justru akan berpotensi menimbulkan konflik.

Menjadikan perwira tinggi polri aktif sebagai Plt atau Pjs gubernur agar netral, mungkin saja benar, tetapi sangat tergantung dari pribadinya. Masih harus dibuktikan apakah Plt atau Pjs yang bersangkutan konsisten memegang teguh jiwa kepolisiannya yang berdiri di atas semua kelompok masyarakat untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Sebaliknya, mungkin saja Plt dan Pjs tersebut justru tidak netral. Gubernur adalah jabatan politik. Terhadap masyarakat sangat bisa seorang gubernur netral, tetapi terhadap partai politik tidak mungkin bisa sepenuhnya netral. Di Jawa Barat dan Sumatera Utara partai penguasa menempatkan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Yang menunjuk adalah Menteri yang berasal dari partai penguasa. Terlebih lagi di Jawa Barat cawagubnya juga berasal dari perwira tinggi Polri aktif. Tidak salah jika ada penilaian bahwa penunjukan Plt atau Pjs Gubernur di kedua provinsi tersebut merupakan "Politisasi Polri".

Hal yang lebih serius adalah, jika benar-benar dilaksanakan, penunjukan Plt atau Pjs di kedua provinsi tersebut justru rawan memunculkan konflik. Di kedua provinsi ada calon yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) meskipun sudah purnawirawan. Setiap kebijakan dan tindakan Plt atau Pjs yang kurang bijak dan kurang tepat berpotensi untuk dimaknai keberpihakan kepada Cagub atau Cawagub tertentu. Kecurigaan akan sulit dihindari jika kebijakan dan tindakan Plt atau Pjs dirasakan merugikan Cagub atau Cawagub yang berasal dari TNI dan menguntungkan Cagub atau Cawagub dari Polri atau partai penguasa. Sudah menjadi rahasia umum, anggota-anggota  kedua kelompok (TNI dan Polri) sering terlibat bentrokan fisik.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah akan timbulnya kekhawatiran bahwa Plt atau Pjs di kedua provinsi tersebut bertindak "overacting" terutama dalam mengahadapi umat Islam dan para ulama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan besar para calon dan konstituen Cagub dan Cawagub di Jawa Barat dan di Sumatera Utara akan menggunakan isu agama. Isu ini sangat "seksi" di kedua provinsi tersebut. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan Cagub dan Cawagub dari Polri atau dari partai penguasa. Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi pengalaman berharga. 

Hal-hal yang mengkhawatirkan di atas tidak akan terjadi jika semua pihak berprasangka baik dari srluruh komponen masyarakat terhadap apa yang akan dilakukan Mendagri. Namun jika sikap "khusnudzon" sulit untuk dicapai, maka menghindari yang mudharat lebih baik dilakukan oleh Mendagri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Apapun argumentasi Mendagri soal Pelaksana tugas (Plt) Gubernur dijabat oleh Perwira Tinggi Polisi aktif adalah langkah mundur. Alasannya, bukan sekedar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti UU Polri No. 2 tahun 2002. Tapi harus dilihat dalam dimensi lebih luas. Demikian juga peraturan yang di rujuk Permendagri No.1 Tahun 2018 yang ditetapkan 1 Januari 2018. Kedua regulasi tersebut tidak bisa ditafsirkan dan diimplementasi dalam bentuk kebijakan Plt melibatkan Perwira Tinggi Polri yang masih aktif.

Semangat reformasi menghendaki pejabat TNI dan Polri tidak boleh masuk ke ranah politik praktis sesuai amanat konstitusi. Bahkan semangat itu masih kuat dan mewarnai dalam proses penyusunan UU Kamnas. Masih ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, TNI dan Polri sangat rentan menjadi alat kekuasaan. Mengingat posisi Kedua institusi ini sangat strategis dan punya pengaruh signifikan bagi penguasa dalam memainkan instrumen kekuasaan dan alat keamanan untuk kepentingan status quo. Jadi, memang sukar mencari alasan pembenaran, hingga kebijakan Plt terkesan dipaksakan? Kecuali alasan kepentingan politik. Karena di kedua propinsi tersebut menjadi wilayah pertarungan dan perebutan pengaruh pilpres 2019. Dimana kandidat yang diusung oleh koalisi rival pada pemilu 2014 lalu Gerindra dan PDIP.

Persaingan dua kekuatan besar ini sangat tampak. Karena, kandidat Gubernur yang diusung oleh koalisi Gerindra adalah Jenderal Purnawirawan Sudrajad calon Gubernur Jawa Barat dan Jenderal Edy Rahmayadi calon Gubernur Sumatera Utara. Ditenggarai potensi dinamika dan suhu politik akan meningkat tajam. Misalnya, potensi ini sudah terlihat ketika diawali aksi Cabang PPP dan kelompok massa yang menolak kebijakan PPP pusat. Yaitu mencalonkan Wakil Gubernur Sumut dari non muslim. Penolakan tersebut lebih kepada dinamika internal PPP. Kebetulan PPP masuk koalisi PDIP mengusung Djarot kandidat Gubernur Sumut. Meskipun tidak dipungkiri isu penolakan ini akan memancing reaksi politik meluas seperti Pilkada DKI Jakarta. Tapi apakah karena alasan tersebut, Mendagri berargumen Jawa Barat dan Sumut ditenggarai sangat rentan konflik politik.  Dan sukar dielakkan, keberadaan posisi Mendagri yang notabene kader partai PDIP tidak berkepentingan dalam kebijakan Plt. Dan sukar dibantah pula jika Mendagri sedang menggunakan birokrasi sebagai alat kekuasaan dalam pertarungan pilkada di kedua Provinsi tersebut. Dan penilaian negatif publik akan sempurna seandainya Presiden Jokowi menyetujui Plt dari perwira tinggi Polri. Mestinya Mendagri selaku pembina politik dalam negeri menempuh jalan, yaitu bagaimana melibatkan masyarakat sipil untuk ikut serta mengawal proses pilkada yang jurdil. Pelibatan aparat Polri atau TNI pasti akan menimbulkan masalah baru. Setidaknya akan menjadi kontra produktif semangat reformasi. Menyangkut  pelembagaan TNI dan Polri untuk tidak masuk kedalam ranah politik.

Sepatutnya produk legislasi atau Peraturan dibawahnya, seperti Permen tidak bertolak belakang dan sepatutnya semakin memperkuat tujuan dan proses pembangunan politik yang lebih maju. Bukankah sudah terang benderang, jika keadaan darurat terjadi, mekanismenya sudah ada. Dimana Polri tetap berada di depan dan di back up oleh TNI.

Kita harus optimis dan bersikap positif dalam memaknai apa yang sudah kita capai dalam pembangunan demokrasi. Perkembangan partisipasi politik mutakhir justru semakin sehat. Misalnya aksi 212 meskipun melibatkan jutaan massa toh tidak menimbulkan keos. Pengalaman tersebut bisa digunakan bagaimana mengelola konflik dan dinamika partisipasi politik melalui suatu pola komunikasi yang intensif, dengan sikap jujur. Justru yang dihindari adalah, provokasi oknum Polri yang dapat memancing kerusuhan. Dan sepatutnya, para aparat keamanan dan pejabat pemerintah justru belajar kepada kelompok masyarakat bagaimana mereka mengelola aksi demonstrasi secara damai. Kekhawatiran yang berlebihan justru diciptakan oleh prilaku penguasa itu sendiri. Dengan menggunakan pola-pola Orde Baru. Terutama dalam memainkan instrumen alat keamanan negara untuk kepentingan  kekuasaan.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Menempatkan pejabat tinggi Polri sebagai pejabat gubernur pada Pilkada 2018 ini saya kira kurang tepat. Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih relatif baru, kebijakan ini akan justru mengganggu konsolidasi demokrasi yang tengah berjalan, dan juga akan membuat sumber kegaduhan baru yang tidak perlu ada.

Polri justru akan lebih efektif dalam menjaga keamanan ketika berada di luar posisi politik ketimbang beberapa pejabat tingginya (yang masih aktif) berada di dalamnya. Alasan daerah rawan konflik sosial, yang menjadi dasar penempatan pejabat Polri sebagai pejabat gubernur justru tidak klop dengan semangat membangun demokrasi Indonesia yang baik.

Sistem politik demokrasi, sejauh ini secara empiris, diakui universal sebagai sistem terbaik dalam mengakomodasi dan mengatur konflik kepentingan dalam sebuah masyarakat atau negara. Ini karena negara atau masyarakat (di belahan dunia manapun) secara natural akan terdiri dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dan kehendak.

Sistem politik demokrasi diperlukan untuk mengatur kontestasi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut secara damai. Demokrasi menghindarkan kekerasan dan perang karena kepentingan-kepentingan berbeda dan bertentangan.

Sejauh ini, demokrasi sebagai sistem politik lebih baik dibandingkan sistem politik lainnya yang pernah ada dan dipraktekkan dalam mengatur masyarakat, sebut misalnya: monarki non-konstitusional, teokratik, diktatorial, otoritarian, dan lainnya.

Di samping itu, sistem politik demokrasi juga luwes dan cocok mengikuti masyarakat yang berubah dan berkembang semakin canggih. Ini karena sistem politik demokrasi dibangun di atas penghargaan pada hak yang asasi pada manusia: kebebasan, hak hidup, dan berserikat. Juga, karena sistem politik demokrasi dibangun di atas prinsip bahwa mandat penguasa berasal dari rakyat dan bukan klaim turunan dari surga.

Kendati demikian, untuk agar tetap berjalan efektif, sistem politik demokrasi menuntut rakyat (sebagai pemilik mandat) mengedepankan konsensus dan toleransi. Menuntut ini kerapkali tidak mudah. Oleh karenanya, dalam pengorganisasian negara, ada beberapa badan/lembaga yang dalam amanatnya  harus bersikap netral dari kontestasi dan pertarungan kepentingan politik, seperti: tentara, polisi, pers, dan birokrasi. Ini saya kira yang harus tetap kita jaga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya pikir, perspektif Mendagri sebagai komandan penyelenggaraan pilkada serentak tentu berbeda dengan persepektif masyarakat pada umumnya. Tentang kondisi aman atau tidak aman, bukan sebuah kajian tentang rasa; melainkan sebuah fakta konkrit yang penuh dengan data (angggaplah benar). Sebagai tim penyelenggara eksekutif, Mendagri terkoneksi ke semua sistem jaringan pengaman negara yang dikelola oleh aparat hukum. Sehingga dengan penuh pertimbangan, Mendagri memutuskan untuk memilih Plt gubernur dari kepolisian untuk mengamankan jalannya Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kritik saya adalah: anggaplah kedua daerah tersebut rawan konflik, berdasarkan analisis dari kawan-kawan kepolisian dan militer. Namun pola penempatan perwira polisi untuk mengamankan dan mencegah konflik dalam suatu acara demokrasi, membuat saya langsung teringat zaman Orde Baru. Sebuah masa penuh dengan pikiran malas dan fitnah, dan menyikapi semua instabilitas dengan cara represif dan militer. Instabilitas menjadi momok menakutkan, sehingga dilakukanlah proses amputasi dini, yang kadang sering diistilahkan dengan: CEGAH TANGKAL. Dan hasilnya adalah: Orang kaki buntung, tangan patah, dan mata buta memimpin negeri ini.

Apalagi, Mendagri tergoda pula untuk menggunakan istilah: DEMI STABILITAS dalam berbagai konferensi pers. Seolah-olah Mendagri lupa, semua trah Sukarno habis dibabat di era Orde Baru. Mungkin Mendagri (kader PDIP) ini perlu kena tatar lagi supaya mikir sebelum menggunakan istilah-istilah zaman Orba.

Masa kini itu masa reformasi, semua harus cukup bahagia dengan masa kini. Perebutan jabatan hendaknya melalui mekanis politik, yaitu berpartai dan tertib mengikuti pemilihan (Parties and Candidate).

Masyarakat tidak bodoh-bodoh amat. Mereka juga punya penilaian terhadap pola demokrasi selama 20 tahun masa reformasi. Berkah paling tinggi dari pilkada adalah mereka sudah tak menemukan lagi, tiba-tiba Wong Jowo menjadi pemimpin di tanah Aceh misalnya, dan Kadis/ Kepala Kantor hampir semuanya kini setia dipimpin oleh putra daerah. Memang betul, punya efek samping yaitu tumbuhnya ‘raja-raja kecil’ yang membabat hutan karena prustasi mencari pemasukan kas daerah (PAD); tetapi anggap saja itu karena belum pandai mengelola potensi ekonomi daerah (masih cilik).

Sehingga, mengatakan sebuah daerah rawan konflik itu sudah tidak tepat lagi. Jelas ucapan ini, menggoda sejumlah putra-putri daerah untuk bersatu menentang karena tidak terima penyebutan seperti itu. Potensi konflik merupakan hal biasa, dan tidak baik mengedepankan ‘suasana ketegangan’ dalam acara pesta demokrasi.

Nafsu para kandidat dan partai, untuk menang (terpilih) dalam acara pesta demokrasi–pilkada; merupakan hal yang wajar. Bagaimana mungkin, politisi bisa mengaplikasikan ide-idenya jika tak terpilih (kalah pemilu). Udah capek-capek berbohong (berkampanye), kalah pulak!

Oleh sebab itu, sebagai wasit; musti memandang semua biasa saja. Yang melanggar aturan kudu ditindak, fair play dan no money politic. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Inilah konsekuensi pilkada serentak tanpa memperhatikan berbagai faktor kelangsungan penyelenggaraan admin pemerintahan. Di masa lampau untuk mengisi kekosongan gubernur dapat ditugaskan kepada eselon 1 dari Kemendagri. Lha, sekarang pengerahan seluruh eselon satu tidak cukup dan tidak mungkin tinggalkan tugas sehari hari di Kemendagri. Harus diisi dari luar, dan yang paling dekat ya dari kepolisian yang secara historis memang merupakan bagian integral Kemendagri di masa lampau.

Mengapa polisi yang menghadapi pilkada maupun pemilu yang rawan dengan keamanan?Mengapa bukan lulusan Perguruan Tinggi  (PT) dalam negeri atau pejabat Kemendagri? Kan pejabat eselon satunya terbatas dan mereka juga sibuk dengan pekerjaan rutin.

Sebagai Plt Gubernur diperlukan eselon 1 atau setingkat Mayjen/Irjen terkait statusnya untuk memperlancar hubungan dengan berbagai instansi vertikal  maupun horisontal. Tidak diragukan keahlian pemerintahan para lulusan PT dalam negeri. Akan tetapi sebagai Plt menghadapi pilkada kan tidak amat diperlukan keahlian setingkat lulusan PT dalam negeri. Sebagai Plt tidak berhak membuat kebijakan baru atau aturan baru, melainkan sekadar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh gubernur yang bersangkutan. Apa yang diperlukan justru pengamanan jalannya administrasi dan pemerintahan dengaan menjalin hubungan dengan berbagai instansi pemerintahan.

Boleh dikatakan justru Plt lebih ditekankan pada tugas tugas “komando teritorial”  daripada semata-mata administrasi pemerintahan yang pada dasarnya masih dipangku oleh perangkat pemerintahan setingkat di bawah gubernur ataupun bupati dan wali kota. Jadi tugas Plt lebih ditekankan pada fungsi (pengamanan teritorial) dari pada administasi pemerintahan. Karena itu, ya Polri atau TNI AD.

Aparat keamanan maupun sipil sama saja harus netral dalam pemilu dan pilkada. Apalagi kalau diingat Polri sudah di luar lingkungan angkatan.

Kalau mau dipersoalkan, di negara ini banyak aturan yang tumpang tindih. Polisi sebagai aparat atau kelengkapan pemda tetapi pernah jadi bagian dari national security. Kemudian dikeluarkan jadi aparat social security yang mandiri, walaupun ia sebenarnya kelengkapan pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Belum lagi wewenang untuk mengurusi administrasi transportasi, urus registrasi kendaraan tetapi juga jadi pengawasnya terhadap SIM dan STNK yang dibuatnya. Dan itu dijamin berbagai peraturan dan perundangan. Selama ini tidak masalah. Sekarang ditugaskan sebagai Plt yang notabene termasuk tupoksi BINTER (pembinaan teritorial) yang sesungguhnya, kok malah dijadikan masalah ya?

Serba salah menangi zaman edan. Bertindak salah tidak bertindak salah. Beberapa waktu yang lalu seorang Kepala Daerah melakukan mutasi besar-besaranan menjelang dirinya maju pilkada. Bupati yang lain pecat dan mutasi pejabatnya setelah menang pilkada. Banyak ANS complain kirim delegasi kesana kemari tidak ada berita kelanjutan. Kalaupun direhab belumm tentu dikasih wewenang.

Ada pula Kepala Daerah baru yang menggalang dukungan masyarakat ataupun keluarga angkat dan promosikan pejabat berdasarkan pada kriteria likes and dislike ataupun hubungan kerabat dan politis dengan tidak mengindahkan aturan. Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Polisi dianggap lumpuh. Lha sekarang polisi dikasih wewenang untuk jadi satpam Pemda, kita tunggu hasilnya. Gitu aja kok repot

 (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Menteri Dalam Negeri Indonesia, Politikus PDIP

Pernyataan bahwa rencana pemerintah melalui Kemendagri untuk menugaskan Pati Polri sebagai Pj Gubernur dalam waktu dekat ini sebagai pelanggaran UU, perlu diluruskan. UU apa yang dilanggar? Bukankah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dengan jelas menyatakan bahwa Polri sebagai aparat keamanan adalah pelayan masyarakat, pelindung dan pengayom masyarakat, serta penegak hukum? Dengan demikian, Polri adalah juga unsur penyelenggara pemerintahan. Sehingga, anggota Polri pun berada dalam posisi legitimate untuk diberikan tugas-tugas apa pun dalam lingkup pemerintahan, kecuali jabatan militer yang memang secara ekslusif hanya bisa dipangku oleh prajurit militer.

Jabatan gubernur adalah jabatan politik, ya betul. Tidak ada yang meragukan itu. Namun, apakah dengan menugaskan seorang Pati Polri sebagai Pj Gubernur, kemudian, serta merta bermakna bahwa Polri berpolitik praktis? Tidak! Bukankah penugasan Pati Polri sebagai Pj. Gubernur  sama saja dengan penugasan seorang ASN dengan Jabatan Tinggi Madya sebagai Pj Gubernur? Maksudnya, keduanya adalah sama-sama penugasan administratif.

Ketika terjadi kekosongan jabatan gubernur, sementara mekanisme politik untuk pengisian personil untuk duduk dalam jabatan tersebut belum terlaksana, maka berlakulah mekanisme penunjukan ataupun penugasan secara administratif. Tidak ada mekanisme lain yang bisa ditempuh selain mekanisme administratif. Ini juga merupakan salah satu hakikat dari sistem pemerintahan Indonesia yang integral, sebagai mana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, dimana "Presiden memegang kekuasan tertinggi pemerintahan". Sehingga, siapa pun yang ditugasi sebagai Pj Gubernur, dia tetap berstatus sebagai pejabat administratif, bukan pejabat politik, walaupun pelaksanaan tugasnya sebagian akan berbasis mekanisme politik (bersama DPRD) dan sebagian lagi berbasis mekanisme administratif (dengan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Mendagri).

Jadi, rencana penugasan Pati Polri sebagai Pj Gubernur tidak perlu dianggap sebagai sebuah rencana yang akan menciderai demokrasi. Itu hanya sebuah varian kebijakan yang cukup kreatif bagi kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan kebutuhan.

Terakhir, berhentilah kita mencurigai sesuatu yang jauh di atas kapasitas kebijakan yang akan dibentuk. Sistem tata kelola demokrasi kita toh sudah memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari kemungkinan diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya.

Demikian tanggapan singkat saya. Semoga bermanfaat.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Meskipun Indonesia belum memiliki bill of governmen ethics bukan berarti dalam penyelenggaraan roda pemerintahan lantas dilakukan sesuka hatinya sendiri. Sebab dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Pilkada yang mengatur tentang kekosongan jabatan kepala daerah, peraturan yang mengatur itu cukup jelas.

Menurut pasal 201 ayat 9 dan ayat 10 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jabatan gubernur/bupati/walikota yang kosong diisi dari jabatan tinggi madya. Dalam hal ini, jabatan tinggi madya adalah jabatan ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Artinya, jabatan tinggi madya tidak termasuk jabatan di lingkungan TNI dan POLRI.

Pasal 108 UU ASN juga mempertegas bahwa jabatan pimpinan tinggi diisi oleh PNS. Pasal 109 UU ASN menyatakan bahwa Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi TNI/ POLRI dengan terlebih dahulu mundur dari dinas aktif.

Ketentuan pasal 109 tersebut menegaskan bahwa jabatan di lingkungan TNI/ POLRI tidak termasuk jabatan pimpinan tinggi, sebab kalau termasuk jabatan pimpinan tinggi berarti untuk mendudukinya mereka harus berhenti dari TNI/ POLRI.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jabatan di lingkungan TNI/ POLRI tidak termasuk jabatan tinggi madya, sehingga tidak dapat diangkat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (KDH).

Atas dasar ketentuan tersebut di atas perlu dipertimbangkan secara serius, cermat dan akurat ikhwal pengangkatan pejabat Polri sebagai Pj Gubernur.

Dengan kata lain, pencalonan jendral polisi menjadi Pj Gubernur meskipun misalnya tidak ada pasalnya dalam UU yang melarang itu, bukan berarti disarankan untuk dilakukan. Apalagi peraturannya sudah jelas dan tak ada preseden sebelumnya yang bisa dijadikan acuan.

Sistem demokrasi yang dilaksanakan sejak 1998 justru seharusnya memberikan keterukuran, kejelasan dan kepastian serta bisa dipertanggung jawabkan dari sisi etika pemerintahan. Karena itu, suara kritis publik yang mempertanyakan rekrutmen Irjen polisi jadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut, harus dijadikan peringatan agar Kemendagri tidak dinilai melanggar etika pemerintahan dan regulasi yang ada, apalagi bila ini dikaitkan dengan  pelaksanaan pilkada serentak 2018.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998