Pontang-panting Menyambut Bonus Demografi, Lalai Bonus Geografis
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

14 December 2017 16:00
Saat ini, kosakata "bonus demografi" ibarat mantra sakti yang tidak bisa diabaikan oleh setiap pemangku kepentingan di republik ini. Namun besarnya atensi terhadap bonus demografi ini seyogianya tidak menegasikan aspek lain yang tak kalah penting, bahkan sudah ada dalam genggaman dan di depan mata kita sendiri, yakni bonus geografis yang tidak ternilai harganya.

Bonus demografi kini menjelma sebagai atensi dan input utama dalam setiap penyusunan kebijakan di setiap lini, mulai dari aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, perdagangan, hingga ketenagakerjaan baik di level daerah maupun pusat. Secara implisit, kalkulasi ini bermakna bahwa Indonesia akan memiliki amunisi yang cukup besar untuk mangakselerasi pembangunan nasional melalui kelebihan sumber daya manusia yang berusia produktif ini. Apa Iya?

(BACA JUGA: Di Balik Bonus Demografi 2020)

Suka tidak suka, pemerintah terkesan pontang-panting menyambut datangnya bonus demografi, tapi cenderung menegasikan bonus geografis yang sudah dimiliki. Jika kita menengok kondisi negeri saat ini, tentulah realitas yang ada berbanding terbalik dengan kekayaan yang kita miliki.

Negeri ini masih mengimpor beras dan garam, padahal katanya Indonesia negeri agraris dan maritim. Kekayaan alam Indonesia yang begitu besar tidak juga mampu dikapitalisasi pemerintah menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Ini terlihat semakin meningkat angka kemiskinan.

Muncul pertanyaan yang paling mendasar akan kondisi saat ini, apakah pemerintah seakan lupa atau tidak mengetahui bahwa bonus demografi hanyalah medium atau alat untuk mengelola potensi geografis yang kita miliki? Atau memang ini upaya sistematis dan terselubung untuk mengeruk potensi geografi di tengah kesibukan menghadapi bonus demografi? Alangkah mirisnya kalau sampai asumsi itu terbukti.

Sejarah mencatat besarnya kekayaan sumber daya alam dari bumi Indonesia menjadikan negeri ini bak gadis seksi di mata bangsa lain. Hal ini terbukti dengan datangnya Inggris, Portugis, Belanda, hingga Jepang yang hendak menguasai sumber daya alam Indonesia. Sampai saat ini pun beragam kekuatan asing masih terus berusaha untuk menguasai, baik berbentuk negara yang berkepentingan maupun melalui tangan-tangan perusahaan multinasional. Mengapa pemerintah tidak belajar dari sejarah dengan fenomena saat ini?

(BACA JUGA: Indonesia Kekuatan Ekonomi ke 5 Tahun 2030. Bisakah)

Bonus demografi dan bonus geografis keduanya terkait satu sama lain, saling menentukan, serta tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan bonus geografi dengan tepat merupakan piranti keras yang dibutuhkan untuk menyukseskan bonus demografi sebagai piranti lunak pembangunan. Kegagalan dalam pengelolaan bonus geografi akan menjadikan kaum produktif gagap dalam mengejar target pembangunan.

Nah, sejauhmana upaya pemerintah dalam pengelolahan geografis, agar dapat memberikan manfaat bagi bonus demografi? Atau jangan-jangan bonus demografi menjelma menjadi bencana geografis? Kalau sampai itu yang terjadi, waduh, Indonesia bisa tekor dua kali.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya termasuk golongan yang memandang semua potensi jumlah penduduk dan luasnya tanah permukaan negeri Indonesia sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dalam pengertian; tidak ada korelasi antara keduanya terhadap pembangunan Indonesia masa depan. Pembangunan masa depan bukan ditentukan oleh kuantitas, melainkan kualitas. Apakah angkatan kerja muda kita termasuk golongan manusia yang kuat, sehat, dan cerdas?; Apakah luas wilayah kita benar-benar subur semuanya (tanah yang kaya raya?) dan apakah betul letak negeri kita di persilangan lalu lintas perdagangan dunia itu. Apakah itu  bukan  tipuan saja (untuk menina bobokan)? 

Sejarah Indonesia mustinya didorong kepada pendirian sebuah sejarah alternatif. Semua yang dikatakan oleh para ahli sebagai potensi, dalam benak saya sesungguhnya masalah. Coba bayangkan, negeri kita terpecah–pecah oleh lautan. Laut memiliki bakat psikologis untuk memisahkan manusia. Coba saja berdiri sejenak di bibir pantai. Sehingga problematika pembangunan Indonesia masa depan sesungguhnya terletak pada: usaha-usaha untuk menguasai lautan ( 2/3 dari luas total negeri) secara sungguh-sungguh.

Daratan Indonesia sesungguhnya tidak subur seperti cerita dongeng. Kesuburan tanah negeri ini terpusat di pulau Jawa, karena banyak gunung berapi. Selebihnya,  di pulau-pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua hanya 30 persen tanah yang bisa menjadi lahan pertanian yang subur. Sisanya bebatuan dan dataran terjal (lereng pegunungan).

Jumlah angkatan kerja muda kita yang luar biasa banyak tidak serta merta menjadi potensi jika tanpa usaha untuk mendidik mereka secara sungguh-sungguh. Termasuk dalam pendidikan ini bukan sekadar mendirikan sekolah-sekolah, namun juga membuka lapangan kerja. Karena, sesungguhnya tempat pelatihan paling abadi itu adalah tempat pekerjaan. Hampir 70 persen bakat seseorang diperoleh saat dia bekerja. Bekerja, bukan sembarang bekerja; alias kerja serabutan. Melainkan sebuah manifesto kejiwaan seseorang. Kontinuitas dalam bekerja akan menunjukan luasnya cakrawala pemikiran dan tajamnya tangan, seperti kisah-kisah pengrajin yang serius.

Untuk itu, sebuah revolusi pengalihan besar-besaran angkatan kerja muda kita dari mahzab menguasai darat ke mahzab menguasai laut sangat diperlukan. Bukan sekadar jargon; namun dapat pula dibayangkan imajinasinya melalui perubahan ekosistem di darat. Semisal banyaknya pelabuhan, meningkatnya konsumsi ikan, dan naiknya harkat martabat nelayan. Sungai-sungai menjadi bersih dan beralih fungsi menjadi transportasi air. Laut bukan romantisme, melainkan aset produksi.

Bank sebagai lembaga finansial juga musti merumuskan konsep-konsep terbaru terkait cara-cara memperoleh kredit dengan agunan berbasis kelautan. Soalnya terlalu konvensional jika seorang nelayan ingin memperoleh kredit kepemilikan kapal dengan cara mengagunkan tanah daratnya. Ini sama saja membuat seorang nelayan musti kerja berlapis; cari duit untuk membeli tanah, dan kemudian mengagunkannya.

Intinya, pelatihan besar-besaran musti terjadi terkait cara-cara baru untuk menguasai lautan. Seniman dan penulis dipakai untuk membuat penafsiran kontemporer untuk mengubah paradigma pikiran dan visual. Mungkin itu saja pandangan saya.  Tanpa bekerja dan berkolaborasi, sungguh sukar menghadang membunuh jiwa. (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Sebuah bangsa bisa menjadi kerdil karena bahaya Mediocre atau mediokeritas. Tanpa disadari seperti silent desease yang menggerogoti generasi barunya dalam berbagai cara. Sifatnya yang intangible atau boleh dikatakan sebagai software-nya ini, akan membuai siapa saja dan kapan saja. Apalagi dalam menghadapi berbagai tantangan kita berbangsa dan bernegara dan ideologi Pancasila dalam realitas sosial seperti yang didengungkan sekarang dengan isu bonus demografi, bahkan berkembang menjadi bonus geografi.

Kedua bonus ini nyata dan tangible dapat terlihat kasat mata. Keduanya,  tidak disangka, penting dan akan menjadi faktor pendukung pembangunan dan sebagainya yang bersifat fisikal.

Kita teringat sebuah buku klasik Erich Fromm berjudul The Sand Society, dengan mencari penyebab masyarakat yang sakit yang mengejar kebendaan material fisikal tapi secara psikologis sosialnya amat rentan. Kita berhadapan dengan kualitas manusia,  artinya manusia Indonesia yang bagaimana harus dibangun dengan kebangkitan terus menerus,  bukan hanya politik dan agama,  tapi intelektualitas dan daya pikirnya kritis dan kreatif.

Kita sekarang ini terjebak pada dua hal: pertama, sloganistik dimana-mana seolah-olah sudah bergerak dan berbuat padahal tidak solutif. Pendidikan kita menghasilkan link and match dengan industri yang mekanistik ketimbang kreatif, berakhir hanya gelar akademik yang tidak membuahkan inovasi dan produksi. Ini salah satu ciri mediokeritas yang hanya mampu mau cepat tanpa pendalaman sehingga menjadikan manusia mediokeritas. Kedua, provokatif dalam artian positif pun tidak bisa menyelesaikan mental mediokeritas di atas karena sama saja tidak mampu berbuat tapi pseudo Intelektual, mengerti tapi menyesatkan orang yang belum tahu menjadi tambah tidak tahu.

Kita prihatin dalam hal ini soal pendidikan ideologi kebangsaan harus dijalankan oleh siapa, karena sampai detik ini kaderisasi kebangsaan yang harusnya dijalankan oleh partai partai politik justru tidak mengerti geopolitik bangsa,  tapi hanya pas-pasan dan serba kebetulan menjadi penguasa dan pengusaha. Meningkatkan mediokeritasnya berakhir pada pembunuhan karakter pemikir pemikir muda yang kritis.

Oleh karena itu berkaitan dengan bonus demografis dan bonus geografis yang seharusnya menjadi fakta empiris, akan menjadi tidak berarti karena mediokeritas yang hanya mampu berpikir pas-pasan tadi tanpa pandang bulu strata pendidikan nasional kita, hanya akan membuat kedua bonus tadi akan tidak berbicara apapun, tidak menambah nilai kerakyatan dan karakter kebangsaan.

Yang terjadi sebaliknya bahwa semua bonus tadi terjual karena adanya bonus mediokeritas, mereka yang seharusnya menjadi software yang ideologis, disiplin, kritisisme, dan tidak disorientasi, justru membuat manusia Indonesia yang cerdas menjadi minoritas dan berkembangnya fenomena orang cerdas dipimpin orang bodoh. Sengaja atau tidak disengaja bangsa kita ini memang terbuai dan terkondisikan untuk tetap memelihara kebodohannya.

Setelah Revolusi Kemerdekaan, mental karakter hanya sebentar berkembang dan dihancurkan oleh sistem besar lagi. Hingga peran pers dan media pun lemah bahkan ikut mediokeritas dengan mengembangkan paradigma penguasaan opini yang tidak mendidik seperti istilah generasi milenial, seolah-olah generasi itu harus cepat diidentikan dengan cerdas padahal itu pun menjadikan mediokeritas karena mekanis dan pragmatis.

Tugas universitas harus dikembalikan untuk mendukung dua bonus geografi dan demografis dengan advokasi filosofis yang berpihak pada kritisisme. Pendidikan harus menciptakan ruang dan menempah program-program magang mahasiswa di desa, bentuknya bukan kuliah kerja nyata semata tapi mengolah sesuatu hingga produktif. Ini yang bisa menyelamatkan bangsa kita dari bonus Mediokeritas.

Orang lupa bahwa dengan dialog di antara manusia mampu menghilangkan kegelapan dan menjadikan kekuatan bergerak. Orang lupa bahwa dalam proses dialog terjadi proses dialektika berpikir. Orang lupa bahwa dengan dialektika berpikir dapat memperkuat perjuangan hidup, termasuk perjuangan kita menghadapi bonus geografi dan demografis. (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Bonus geografis sebenarnya bersandar pada soal investasi. Bonus geografis berpusat pada strategi pengelolaan wilayah dan kawasan yang membutuhkan prasyarat vital, seperti infrastruktur dan investasi. Optimalisasi  bonus beografis butuh pelabuhan, jalan-jalan utama, rel kereta api, bandara, telekomunikasi, alutsista, rumah sakit, serta sarana pelayanan publik lainnya.

Selain itu untuk memaksimalkan output dan outcome bonus geografis dibutuhkan SDM terampil serta sistem pendidikan  dan pelatihan yang berstandarisasi. Mengapa harus berstandarisasi? Karena era modern-global saat ini, tidak bisa tidak harus mampu berkompetisi. Kompetisi jangan dihindari, akan tetapi dikelola dan dilihat manfaatnya bagi kepentingan nasional (national interest) kita. Kompetisi juga harus berguna bagi bonus  demografis sekaligus.

Misalkan mengelola laut yang luasnya 2/3 daratan butuh berapa banyak SDM tangguh dan investasi. Berapa banyak nelayan yang terampil dibutuhkan untuk menyejahterakan keluarga dan negaranya. Itu baru dari sektor kelautan saja. Belum lagi potensi geografis yang berbasis daratan, wah jauh lebih banyak lagi kompetensi dan investasi yang harus diadakan. Dan untuk mengadakan itu semua, perlu ada kepemimpinan yang tangguh, stabil, berkomitmen, tidak korup, pemerintahan yang solid dan sinergis. Dan yang terpenting "nglotok", paham mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai way of life segenap bangsa Indonesia. (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua