Problematika Pendirian Rumah Ibadah
berita
Politika

Sumber Foto: bogordaily.net

22 December 2017 16:00
Ada satu masalah asasi yang selalu berulang di negeri ini: pendirian tempat ibadah. Kasus pelarangan kebaktian umat Kristiani di Desa Cikahuripan adalah contoh teranyar perizinan di balik pendirian rumah ibadah. Sebuah foto yang menampilkan surat yang diterbitkan Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, bernomor 450/815/XII/2017 beredar di media sosial.

Surat bertanggal 15 Desember 2017 tersebut berisi teguran kepada Simamora untuk tidak melakukan kebaktian agama Kristen di kediamannya yang terletak di perumahan Vila Cileungsi Asri 2. Alasannya, izin bangunan rumahnya bukan untuk tempat ibadah. 

Pada kasus peribadatan di rumah Simamora, Pendeta Raja diarahkan untuk meminta izin ke seluruh warga perumahan Vila Cileungsi Asri 2 yang berjumlah sekitar 300 KK. Selain dukungan dari masyarakat yang kurang, jumlah jemaat tidak selalu memenuhi 90 orang. Misalnya, menurut keterangan Ecin, jumlah jemaat yang beribadah di kediaman Simamora hanya berjumlah 50-an orang. Lantas, siapa yang salah dalam kasus ini? Umat atau regulasinya?

Muncul pertanyaan menggelitik terkait pelarangan ini, apakah seseorang yang ingin beribadah yang merupakan kegiatan individu harus ditentukan oleh orang lain? Kenapa pelarangan itu terjadi pada minoritas saja?

Bila merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, disebutkan bahwa pendirian tempat ibadah antara lain harus disetujui sedikitnya 60 orang masyarakat setempat dan disahkan oleh pimpinan desa setempat.

Di samping itu, pendiri rumah ibadah juga harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Daftar tersebut harus disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya.

Lalu, bagaimana dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi? Apakah Peraturan ini tidak menyulitkan berdirinya rumah ibadah? Apa pertimbangan dari peraturan tersebut?

Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia (2015) yang disusun Wahid Foundation menyebutkan, sepanjang 2015 ada 53 kasus penyegelan tempat ibadah. Sebanyak 37 di antaranya dilakukan aktor negara seperti Satpol PP atau polisi dan 16 lainnya oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat lokal.

Berdasarkan laporan yang diliris Wahid Foundation, muncul pertanyaan mendasar, apakah nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dipahami oleh para pembuat regulasi? Sampai-sampai untuk beribadah saja harus menemui kesulitan. Ada usulan, agar fair, dasar perhitungan pendirian tempat ibadaha adalah prosentase, bukan kuantitas warga.  Sebab jumlah umat beragama mayoritas di setiap daerah berbeda. Jika kebijakan ini tidak diubah, akan terus terjadi pelarangan demi pelarangan di semua daerah yang akan memunculkan tirani mayoritas.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Jikalau kita menelisik ke dalam lipatan-lipatan terdalam dari kebudayaan masyarakat Indonesia, kita akan menemukan etos kehidupan yang mendambakan ketenteraman dalam harmoni. Saling mengakui, menghormati, saling menerima, mengasihi dan saling memberi adalah nilai-nilai yang merajut jejaring status dan peran dalam orkestra interaksi masyarakat Indonesia.

Ruang publik yang berlandaskan etos kehidupan demikian itu merupakan lebenswelt "Indonesia" yang selama ratusan tahun terbukti mampu menyemai dan melahirkan aktor-aktor sosial yang santun, saling menyapa, bekerja sama, sekalipun mereka beragam-ragam dan berbeda satu dengan lainnya. Secara cerdas Mpu Tantular menangkap ruh terdalam dari budaya ini dan secara amat cerdas pula memformulasikannya ke dalam teks yang gemilang "Bhinneka Tunggal Ika". Bung Karno pun merajutnya ke dalam Pancasila.

Itulah etos yang menopang peradaban bangsa kita yang sejati. Di dalam etos peradaban demikian itu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, rasa kebersamaan, persaudaraan yang tulus mengatasi dan melampaui sekat-sekat psikologis dan sosial, yang bersumber pada perbedaan agama, keyakinan, dan pengelompokan politik.

Gelombang perubahan sosial politik yang dibawa proyek besar modernisasi, secara cepat maupun lambat, menumbuhkan dan menebarkan teror yang meluas dan mendalam di masyarakat. Dengan mengatasnamakan pembangunan, proyek besar modernisasi mencabik-cabik kahidupan sosial budaya yang harmoni.  Masyarakat Indonesia pun mengalami retakan-retakan sosial, kultural, ekonomis dan politis.

Luka dan kesakitan yang diproduksi secara sosial melanda orang-orang secara individual maupun kelompok. Tak pelak lagi, kehidupan sosial budaya yang selama ini dipenuhi cita-cita kedamaian dan harmoni, robek dan terkoyak menganga. Kemajuan teknologi informasi, menyebarkan virus kebencian, sektarianisme, populisme, vandalisme, dan kerakusan yang mengerikan ke ruang publik, suatu hal yang pada gilirannya terserap kembali ke dalam ruang-ruang spiritual yang hidup dalam batin setiap aktor sosial. Adalah kontestasi politik liberal yang membuka jalan kekuasaan bagi mereka yang terjangkiti virus luka yang diproduksi secara sosial.

Dari sana kebencian menyeruak, sekat tebal berbasis identitas suku, agama, atau apa pun jenisnya membuat dan mempertebal garis demarkasi antara "kami dan mereka." Kata "kita pun tak lagi merangkul, mewadahi. Sebab, kata "kita" telah tereduksi menjadi kita yang sama, yang homogen, berhadapan dengan mereka yang liyan.

Kekuasaan, apapun dasarnya, jika ia digenggam oleh mereka yang terjangkiti virus amarah-yang juga diproduksi secara sosial- akan melahirkan kebijakan yang penuh curiga dan menyingkirkan mereka yang liyan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Surat Keputusan Bersama yang kerap memicu penyerangan sejumlah massa yang dianggap sesat dan kafir oleh segolongan orang intoleran itu, bisa segera dicabut karena berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Peraturan itu menjadi masalah. Bagaimana bisa rumah ibadah (sebuah agama) mendapatkan izin dari mayoritas (yang beragama berbeda)? Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Pancasila. Aturan yang bertentangan dengannya harus diperiksa lagi

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengisyaratkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, karena agama dan kepercayaan adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Khaliqnya. Sila pertama yang menjadi haluan ideologis jalan tengah itu, Istilah Bung Karno "ketuhanan yang berkebudayaan" atau periketuhanan dalam bahasa Muhammad Yamin.

Undang Undang Dasar1945 Pasal 28 dan 29, Negara kita menjamin kebebasan beragama,. Pasal 28e menyatakan Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Sedangkan dalam Psal 29 UUD 45 Bab XI tentang Agama dinyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Pendiri bangsa ini telah sepakat bahwa Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Pancasila hadir meretas jalan tengah. Berkelit dari fantasi negara agama dan menghindar dari godaan negara sekuler. Meskipun Indonesia mayoritas Islam, tetapi masyarakat Indonesia heterogen. Berbagai macam suku, ras, dan agama ada di Indonesia. 

Politik kewargaan itu bersifat nondiskriminatif dan ini sejatinya selaras dengan pesan simbolik semboyan kultural bineka tunggal Ika. Kehidupan yang sudah tertib jangan dirusak oleh  artikulasi kebablasan politisasi identitas.

Setiap umat beragama harus kembali kepada motif utama khitah keagamaan: membangun persekutuan manusia yang lapang, saling mengasihi. Persekutuan yang dijangkarkan pada roh transendental nilai-nilai luhur Ketuhanan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ya, kembali ke basis munafik sebagai kata kunci. Dunia sedang terbajak oleh konflik peradaban. Samuel Huntington mengatakan benturan tiga peradaban Barat antara lain Kristen-Islam-Confucius. Orang bilang anti dan menolak teori itu tapi justru penerap doktrin itu dari Osama Bin Laden ke ISIS. Semua penuh dendam kesumat SARA itu inti masalah yang mencekik dunia dan Republik Indonesia tidak bisa imun dari virus sara 3 in 1 itu.

Ya harus ada semangat mem-Pancasila-kan ke dunia untuk menerima kompetisi kreatif antar tiga peradaban tersebut dalam mengakhiri Kabilisme, perang saudara sejagat gara-gara cemburu Kabil terhadap Habil. Ini soal agama primitif vs humanity modern dan Tuhan infinite yang melampaui dogma abad pertengahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Eksistensi manusia memang berbeda dengan benda atau makhluk lain di planet bumi ini. Kemampuan manusia untuk merenung dan atau refleksi membuat manusia meyakini adanya sesuatu yang tidak kasat mata (intangible). Nilai-nilai tersebut berasal dan terpancar secara berkelindan dengan keyakinan akan sosok sang Pencipta dan pemelihara alam semesta. Diyakini adanya kehidupan yang abadi di alam sana.

Konsekuensi dari keyakinan tersebut, agama memberikan petunjuk kehidupan sekaligus petunjuk bagaimana menjalankan ritual yang dianggap baik dan benar.

Ritual yang menghubungkan relasi spiritual pribadi manusia dengan Tuhan yang diyakini tidak selalu dilakukan secara individual. Kebersamaan dalam melakukan ritual keagamaan dianggap memiliki nilai dan makna yang lebih besar. Untuk itulah mereka yang melakukan aktivitas spiritual sesuai dengan keyakinan dan petunjuk agamanya cenderung mengajak orang lain berdoa dan berkumpul bersama menghadap sang Khalik.

Permasalahan muncul tatkala umat manusia ternyata tidak hanya memiliki keyakinan yang tunggal. Masing-masing komunitas menganggap keyakinan dan agama yang diyakini itu yang benar, sedang keyakinan dan agama orang lain dianggap salah dan bila perlu harus dimusnahkan. Kondisi tersebut menyebabkan dalam perjalanan sejarah pernah terjadi perang agama dan atau keyakinan.

Untungnya pandangan yang sempit tersebut dapat dikoreksi oleh perjalanan peradaban manusia. Melalui kemampuan berpikirnya manusia dapat belajar serta mengatasi perselisihan dan pertengkaran dalam menjalankan aktivitas ritual. Toleransi menjadi kata dan diksi yang bermakna. Manusia saling menghormati hak setiap orang untuk meyakini Tuhan nya sekaligus proses ritualnya.

Sosok Tuhan yang dikonotasikan dengan Penciptaan, Perlindungan, dan Kedamaian membuat manusia dapat hidup berdampingan dan saling berbagi walaupun keyakinan dan agamanya berbeda.

Bagi inidividu dan masyarakat yang sudah dewasa dan cerdas tidak berjiwa kerdil atau berpikir sempit-melakukan ritual itu bebas dilakukan oleh siapa saja selama tidak mengganggu aktivitas sosial. Mereka bisa saling hormat menghormati. Sebagai sesama mahkluk ciptaanNya, manusia berusaha menjaga solidaritas dan perdamaian karena Tuhan tidak mengajarkan dendam dan kebencian.

Dalam konteks semacam itulah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam  Pancasila dirumuskan dan terus diperjuangkan. Keberagaman keagamaan dan keyakinan di Indonesia tidak boleh menjadi sarana pemecah belah bangsa.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kedewasaan dan kecerdasan sesama warga untuk memahami dan mengamalkan nilai dan ritual agama yang diyakini. Sudah barang tentu proses tersebut juga harus dibarengi dengan regulasi dan kebijakan yang adil dan mencerahkan. Kita memang bukan hidup dalam negara agama, maka tidak bisa memaksakan agama tertentu sebagai rujukan utama. Sebagai warga yang dilindungi kebebasannya dalam memeluk agama setiap warga harus saling menghormati keyakinan dan agama orang lain.

Mereka yang masih menebarkan kebencian dan membatasi orang lain menjalankan keyakinannya adalah mereka yang lemah dan kurang percaya diri dengan keyakinan dan atau agama yang dipeluknya.

Hal ini membuktikan bahwa dalam beragama pun diperlukan kecerdasan. Tanpa adanya kecerdasan kewargaan energi sosial bangsa banyak tersedot untuk konflik ritual keagamaan. Beragama secara damai, cerdas, dan beradab harus kita perjuangkan bersama. Tuhan memberikan agama bagi manusia untuk keselamatan dan kedamaian, bukan untuk kebencian dan peperangan. Orang beragama selalu damai dalam hati, jernih dalam  pikiran, cerdas dalam bertindak. Semoga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020