Proyek Infrastruktur: Anggaran Jumbo, Pengawasan Lemah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 November 2018 18:00
Penulis
Proyek infrastruktur daerah rawan dikorupsi. Bahkan menurut penelitian sejumlah kalangan, sektor infrastruktur menempati urutan teratas yang paling rawan dikorupsi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun meyakini proyek infrastruktur di daerah menjadi target para koruptor, baik pejabat daerah maupun pihak swasta, lantaran jumlah proyeknya banyak dengan anggaran yang melimpah.

Sepanjang 2018, KPK telah menangkap 27 kepala daerah yang terlibat korupsi. Dari jumlah itu, ada sepuluh kepala daerah diduga terlibat korupsi di sektor infrastruktur: mulai dari kasus Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif pada Januari lalu sampai Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 November kemarin.

Jika disandingkan dengan angka tersebut, kasus korupsi proyek infrastruktur memang cukup dominan ketimbang korupsi di sektor lainnya, seperti suap pengesahan APBD, perizinan, hingga jual beli jabatan. Pertanyaannya, sebegitu mudahkah proyek infrastruktur diselewengkan?

Sebenarnya, korupsi proyek infrastruktur tidak hanya terjadi di daerah, di tingkat pusat juga terjadi beberapa kasus serupa. Misalnya, kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Provinsi Riau yang tengah ditangani KPK. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPR. Apalagi pada pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas. Kondisi ini bukan tak mungkin menyebabkam perilaku korup semakin menyemai di berbagai proyek infrastruktur yang dibangun dari Sabang sampai Merauke.

Sayangnya, pencegahan korupsi pun dinilai belum dilakukan secara maksimal. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur begitu lemah, dari hulu sampai hilir, baik pusat maupun daerah. Sehingga tak heran jika perencanaan anggaran kerap dimainkan, pemenang lelang sudah dikondisikan, bahkan pengurangan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan proyek masih jadi strategi jitu mendulang untung secara ilegal.

Mengingat anggaran di sektor infrastruktur terbilang jumbo, menurut logika sederhana masyarakat, mestinya pengawasannya harus diperketat. Lantas, mengapa pengawasan terhadap proyek infrastruktur lemah? Atau, jangan-jangan sistem pengawasan sengaja didesain lemah supaya proyek infrastruktur mudah dikorupsi?

Lantaran sistem  pencegahan korupsi dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah belum berjalan efektif, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus melakukan penindakan terhadap korupsi di sektor infrastruktur yang melibatkan pejabat daerah. Jika demikian, apakah itu artinya korupsi di sektor infrastruktur mustahil terkikis dengan sistem yang ada?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Sejak jaman Orde Baru,  sektor infrastruktur selalu menjadi sasaran empuk koruptor. Sektor ini hingga sekarang masih menempati sektor paling korup. Praktik korupsi sejak proses perencanaan dan penganggaran hingga ke tender dan pelaksanaan proyeknya. Sebagai bagian dari bentuk korupsi politik di Indonesia, praktik korupsi ini melibatkan politisi, birokrat dan pengusaha. Baik di pusat maupun di daerah.

Mengapa sektor ini berisiko korupsi paling tinggi? Ada beberapa faktor: Pertama, proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tidak transparan. Publik tidak bisa ikut mengawasi. Transaksi atau bagi-bagi proyek antara pengusaha, birokrat, dan politisi berlangsung di balik proses yang tertutup itu. Kedua, lemahnya kontrol terhadap parpol dan anggota parlemen di Indonesia. Ketiga, lemahnya tingkat integritas sektor swasta dan BUMN. Akibatnya mereka selalu menggunakan kelemahan sistem pengawasan untuk menjalankan bisnisnya.

Kalau pemerintah tidak mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka sampai kapanpun sektor ini akan tetap sangat korup. Apalagi anggaran yang dialokasi untuk sektor ini sangat besar.

Selama ini, langkah penindakan saja sudah terbukti tidak mampu menghentikan laju korupsi di Indonesia. Jadi, harus menggunakan dua pendekatan sekaligus: penindakan dan pencegahan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir