Putusan MK (Tak) Pupus Pertikaian Politik
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 May 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Langkah Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum terkait hasil rekapitulasi suara oleh KPU dinilai sedikit melegakan. Setelah sempat memilih aksi massa ketimbang jalur konstitusional, kini oposisi secara resmi mendaftarkan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Seusai pemungutan suara pada 17 April 2019 hingga sekarang, kubu Prabowo-Sandi begitu yakin Pilpres 2019 sarat kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Atas keyakinannya tersebut, gugatan oposisi itu setidak-tidaknya menuntut dua hal, yaitu meminta MK membatalkan SK KPU tentang hasil pilpres dan mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf.

Yang ingin kita persoalkan bukan sejauh mana gugatan Prabowo-Sandi dikabulkan atau tidaknya, tapi apakah putusan MK ini nantinya bisa membuat tensi politik-pilpres mereda? Dengan kata lain, akankah polemik pilpres berakhir selepas putusan MK?

Pasca pengumuman hasil pilpres oleh KPU, situasi politik sempat tidak terkendali. Aksi massa yang menolak hasil pilpres terlibat bentrok dengan polisi. Seketika situasinya berubah jadi chaos. Terlepas situasi ini gegara polisi atau massa, kerusuhan ini dianggap menggambarkan pertikaian dua arus kepentingan politik-pilpres, yakni Jokowi dan Prabowo.

Belum lagi, penggunaan pasal makar kepada sejumlah tokoh oposisi yang sampai sekarang terus berlanjut, juga dinilai hanyalah menambah situasi politik makin pelik.

Ada yang mengatakan, penyelesaian konflik pilpres antara petahana dan oposisi tidak cukup dengan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. Putusan MK memang bisa memberikan kepastian hukum “siapa menang, siapa kalah”, tapi tidak serta merta masalah politik usai.

Dengan kata lain, Jokowi dan Prabowo perlu melahirkan keputusan politik demi mengakhiri pertikaian politik-pilpres. Masalahnya, komunikasi politik antara petahana dan oposisi dinilai tidak terjalin dengan baik. Seberapa burukkah? Atau, jangan-jangan komunikasi politik antara petahana dan oposisi sudah tersumbat?

Pasca pengumuman hasil pilpres, sebagian kalangan telah berusaha menetralisir ketegangan politik. Belum lagi, pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo secara diam-diam pada Kamis (23/5/2019) sore, yang kemudian sebagian kalangan menilai pertemuan itu sebagai upaya mencairkan suasana.

Bahkan JK dikabarkan tengah berupaya melakukan konsolidasi nasional demi terwujudnya rekonsiliasi. Terlebih, JK juga pernah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di rumah dinasnya. Akankah rekonsiliasi demi memupus polarisasi politik berhasil dilakukan sebelum MK memutus perkara?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Memang jalan terakhir penentuan menang kalah pilpres tempatnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketimbang demo, lebih baik ke MK dengan bukti-bukti kecurangan pemilu.

Ada nama-nama seperti Denny Indrayana, Hashim Djojohadikusumo, Nasrulah, dan Bambang Widjojanto yang menjadi pelapor. Memang agak berat untuk menang. Kasus ini bakal mengulang Pilpres 2014 silam, saat Prabowo Subianto-Hatta Radjasa menggugat Jokowi-Jusuf Kalla di MK. Tapi nihil, mereka tak punya evidensia atau bukti kuat.

Dengan menyelisik sejumlah kasus yang di bawa ke MK, maka agak kecil peluang menang. Bagi saya menaklukan sang petahana sanggat berat. Kemenangan Jokowi-Ma’ruf sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Barangkali Jokowi harus menunggu putusan MK terlebih dulu.

Sah-sah saja, karena itu diatur Undang-undang. Dalam Pasal 475 UU No 7 Tahun 2017 jelas tercantum 3 hari setelah pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan paling lama 14 hari MK akan mengeluarkan keputusannya sejak diterima permohonan gugatan.

MK bisa the way out atau jalan keluar tensi atau suhu politik pasca pengumuman KPU mereda. Tapi semua media sampai medsos harus berperan. Pasalnya jika ada yang ngomporin, maka mustahil proses damai terjadi. Atau dengan kata lain, situasi politik tidak akan mereda malahan ketegangan bakalan terjadi.

Sekalipun demikian, rencana Jokowi ketemu Prabowo maka bisa jadi akan ke arah rekonsiliasi. Tapi memang agak  berat. Tapi tetap keamanan harus berjaga apalagi organisasi buruh atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun. Perlu di antisipasi aspek probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi.

Selain itu, pendekatan persuasif ke tokoh agama dan nasional penting dilakukan. Ini langkah prevention (pencegahan) terhadap kemungkinan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan).

Meski begitu, jalan terjal harus dilalui di MK. Final Decision (keputusan akhir) di tangan MK, apa dan bagaimana hasilnya kita tunggu bersama jawabannya. Ini bagaikan lagu yang sempat dipopulerkan oleh Band PADI yakni "Menanti Sebuah Jawaban". (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pilpres 2019 bisa saja membuat tensi politik mereda. Tapi mereda sementara. Putuskan MK tidak akan mengakhiri polemik Pilpres 2019. Putusan MK hanya akan menyelesaikan sengketa secara de jure. Namun secara de facto, perang dingin akan terus berlanjut.

Tapi bagaimanpun drama Pilpres 2019 harus segera diakhiri. Agar konflik di masyarakat tidak semakin luas. Solusinya Jokowi dan Prabowo bertemu dan melakukan rekonsiliasi. 

Butuh sikap kenegarawanan di antara kedua tokoh tersebut (Jokowi dan Prabowo). Komunikasi di antara keduanya memang tersumbat. Masih buntu. Belum ada titik temu. Dan entah sampai kapan komunikasi tersebut akan menemukan titik temu.

Prabowo lebih memilih bertemu dengan JK. Mungkin Prabowo lebih nyaman bertemu dengan JK. Tapi saya punya keyakinan suatu saat nanti Prabowo akan bertemu dengan Jokowi.

Kemungkinan besar rekonsiliasi akan terjadi pasca putusan MK. Kecil kemungkinan sebelum putusan. Karena perjuangan akhir politik Prabowo-Sandi ada di MK. Jadi setelah MK memutuskan hasil sengketa. Baru rekonsiliasi akan terjadi. Namun prinsipnya, semakin cepat rekonsiliasi, semakin baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat