RKUHP Penghinaan terhadap Presiden: Kado di Tahun Politik
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

11 February 2018 16:00
Isu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) kembali muncul dan menimbulkan polemik di masyarakat. Padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 031-002/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Isu RKUHP tersebut langsung menuai reaksi pedas. Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, munculnya pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Penerapan Pasal 134 KUHP pernah menimpa aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan. Ucapan Monang dianggap merendahkan nama baik presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu Monang berorasi sebagai wujud kekecewaannya terhadap kinerja program 100 hari SBY yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.

Di sisi lain, mencuatnya isu kembalinya pasal tersebut mengingatkan kita akan masa Orba. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, hadirnya pasal itu mengembalikan kita pada masa kerajaan. Dimana seorang raja memilki hak imunitas terhadap kritik atau pun penghinaan. Jika begitu, muncul pertanyaan menggelitik, apakah pasal ini akan digunakan untuk memberangus kritik masyarakat khususnya lawan-lawan politik terhadap kinerja pemerintah? Wajar kalau pertanyaan ini muncul, mengingat pasal ini kembali dihidupkan di tahun politik.

Lantas, akankah pasal ini mengebiri kebebasan berekspresi yang sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang? Jika dilihat dari KBBI, menghina adalah perbuatan merendahkan seseorang. Akan tetapi, apakah ada ukuran yang pasti dalam penghinaan? Seperti contoh kasus terkini: Apakah yang dilakukan Zaadit Taqwa dengan memberikan kartu kuning pada presiden merupakan bentuk penghinaan? Sebelumnya juga ada ucapan yang disampaikan oleh salah satu presenter televisi dengan mendoakan presiden agar tidak kurus, apakah itu juga merupakan bentuk penghinaan? 

Terlebih lagi, RKUHP tersebut yang sedang dibahas DPR bertentangan dengan putusan MK. Mestinya setiap produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. Putusan itu bersifat final dan mengikat. Kalau ingin menjaga kewibawaan presiden, mengapa harus mengeluarkan UU dengan mengesampingkan putusan MK? Kewibawaan presiden datang dari kebijakan yang diterbitkan dan kinerjanya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Akademisi

Demokrasi bukan suatu tatanan yang bebas dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan dalam alam demokrasi dibatasi oleh kebebasan orang lain, HAM orang lain. oleh sebab itu harus dibuatkan aturannya yang jelas, tegas, tidak multitafsir, terutama mengenai terminologi penghinaan itu sendiri agar tidak disalahgunakan.

Presiden itu adalah suatu lembaga, dimana ia juga adalah simbol negara. Penting untuk dibuatkan rumusan, pada saat mana seseorang dinyatakan menghina kelembagaan kepresidenan dengan pribadi seorang presiden, atau bahkan pada saat ia menjadi pribadi sebagai warga negara.

Menjaga simbol-simbol negara dan pemerintahan  adalah tanggungjawab semua warganegara. Menengakan hukum dan peraturan demikian juga. Menjamin kebebasan berserikat, berpendapat dan berekspresi juga harus dijamin oleh hukum.

Oleh sebab itu, pasal penghinaan dan menjamin harkat dan martabat kelembagaan kepresidenan harus dijamin, demikian juga kebebasan. Hal yang perlu dibahas barangkali adalah redaksional, substansi dan materi dari pasal-pasal tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Hukum dan perilaku manusia itu universal dan generik serta tidak bisa diatur secara kabalistik. Kecuali bila kita memang mau aneh bin ajaib sendiri, merasa jadi manusia super yang beda dari sesama insan manusia di bumi. Tahapan perkembangan hukum barangkali memang mulai dari yang masih primitif tapi sudah dikodifikasi seperti Hammurabi (1810 SM- 1750 SM, yang mengajarkan tit for tat, quid pro quo, an eye for an eye). Tapi kemudian  orang merasa kalau hukum itu diterapkan barangkali seluruh dunia akan diisi oleh mayoritas orang buta, karena matanya saling dibutakan akibat hukum an eye for an eye .

Nah, soal kudeta dan suksesi politik, segala bangsa memang pernah mengalami zaman zero sum game, penguasa pemenang kekuasaan melalui adu kuat (belum ada pemilu yang baru lahir di abad modern pasca monarki absolut Eropa). Tapi setelah itu kan ada pemahaman soal suksesi damai demokrasi melalui voting ballot bukan bullet (kudeta berdesing peluru).

Perkara penghinaan atau penistaan kepada sesama manusia tentu harus diatur juga. Termasuk hierarki kalau yang dihina itu presiden atau lambang kepala negara dan kepala pemerintahanan, tentu ada faktor pembeda dari "orang biasa, rakyat jelata". Sepanjang sejarahnya memang bisa saja itu jadi alat politik para penguasa bermental diktatur yang ingin membungkam pengritik. Tapi sebetulnya semua orang ya harus berbudaya dan beradab waktu mengritik, jangan sampai menista berlebihan.

Penghinaan kepada presiden, wakil presiden, yang merupakan kelanjutan hukum Belanda, mungkin memang harus dilihat dari semangat kita berdemokrasi sudah matang, mantap dewasa, mapan atau masih rapuh, rawan dengan selera konspirasi fitnah model kudeta zaman Orlaba (Orde Lama, Orde Baru), yang sudah berganti ke Orde Reformasi. Kita harus jadi orang beradab yang berkemajuan, jangan terus tinggal di abad pertengahan pre-election. Kalau memang tidak mau menista sebagai alat politik, ya jangan pakai penistaan jadi senjata politik.

Orde Lama sebetulnya hanya berumur sampai tahun 1960, atau sejak Presiden Sukarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 diganti DPRGR. Dan sejak Soeharto berani menolak perintah Panglima Tertinggi Sukarno ke Halim 1 OKtober 1965, wangsit kekuasaan sudah berpindah ke Jenderal Soeharto, dari tokoh karismatik Bung Karno yang kehilangan auranya karena ekonomi memburuk (dengan jatuhnya Rupiah setelah sanering dan krisis politik karena kudeta dan kontra kudeta Untung vs Soeharto).

Orde Baru menerapkan bulan madu sejak 1966- 1974 dengan mengizinkan suratkabar Nusantara tetap terbit di tahun 1970an, meskipun Pemred-nya Mr TD Hafas diadili dengan memakai pasal penghinaan terhadap presiden tersebut. Itulah era bulan madu pers dengan Orba, yang berhenti  tahun 1974 dengan meledaknya demo kekerasan berdarah Malari. Selanjutnya sejak 1978 dilakukan pembredelan pers lagi sampai Soeharto lengser tahun 1998.

Memang sekarang membingungkan jika 20 tahun setelah Orde Reformasi, kita malah memasuki era Orlabasi (hibrida Orde Lama, Baru, Reformasi disingkat Orlabasi). Benar-benar ini menu politik basi yang seharusnya sudah dilampaui oleh elite kita dengan semangat persatuan-kesatuan dan rujuk serta rekonsiliasi nasional.

Barangkali salah satu terobosan keajaiban politik ialah bila Prabowo membezuk Ahok dan mendeklarasikan duet Prabowo-Ahok untuk Pilpres 2019. Keajaiban ini mungkin yang akan mengejutkan Anies-Gatot dan Jokowi-AHY, dalam skenario imajiner elite mumet, dengan behaviour elite kita yang sangat "pragmatis" dan mencerminkan segitiga Sam Kok. Elite yang saling berselingkuh politik era Hammurabi secara di luar akal sehat. Tidak ada teman dan kawan abadi, yang ada kepentingan egosentris masing masing. Jadi KUHP mungkin masih diperlukan selama kita masih bermental Hammurabi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Harus dibedakan antara tujuan pasal-pasal KUHP dengan penerapannya. Jangan dicampur aduk, nanti bisa kacau. Norma-norma agamapun bisa disalah terapkan. Tetapi kan tidak ada yang berani mengamandemen. Jadi kebanyakan pasal-pasal perundangan yang membatasi atau mengekang kebebasan dan membatasi hak asasi manusia, seperti pengaturan perkawinan monogami. Orang lelaki bisa protes mengapa haknya untuk mengawini lebih dari satu perempuan dihambat.

Sebaiknya dipahami bahwa peraturan dan perundangan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama untuk menata kehidupan bermasyarakat, dan menjamin ketertiban hidup bersama. Penerapannya adalah berbagai instansi yang diberi wewenang dan diperkuat dengan social control yang terbuka. Bukan biarkan hidup tanpa social control. UU diperlukan sebagai pedoman bersama untuk menjamin tatanan hidup bersama. Jangankan UU dan peraturan yang dibuat manusia, aturan agama pun banyak yang tidak bisa diterapkan begitu saja.

Sekadar catatan pribadi, sekarang banyak orang pintAr, tetapi jadi tumpul pikirannya karena akal akalane dewe. Orang suka mencari masalah dalam menyelesaikan masalah. Contoh ramainya orang menanggapi wabah penyakit campak dan gizi buruk di kawasan Asmat. Masalah kelaparan yang disalahkan pemerintah kurang perhatian. Padahal di kawasan tersebut banyak sagu makanan pokok orang Asmat dan ikan segar sumber protein.

Ramai-ramai orang mengirim beras dan lauk-pauk, tetapi  lupa bahwa beras membawa serta culture complex, yang meliputi sejumlah unsur kebudayaan yang harus dipelajari dan di hayati dalam penerapannya. Mereka yang biasa makan sagu bakar dan ikan asap, harus belajar masak nasi dan siapkan laukpauk serta sayuran sehat. Belum lagi peralatan kontainer yang kedap air, dan teknik memasak untuk memenuhi kebutuhan gizi. Akibatnya, mereka tinggalkan makanan setempat yang sehat, ganti supermi dan sarden, tanpa makanan suplemen yang diperlukan untuk menambah ketahanan tubuh.

Yang dibicarakan kegagalan pemerintah kasih makan. Celakanya bantuan makanan yang dikirimkan, ya beras dan supermi kalau tidak Indomie. Pendidikan budaya untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan budaya tidak dapat ditunda lagi. Siapkan suku terasing menghadapi tugas baru dan tantangan pembaharuan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Lespersi dan Dosen Pengkajian Strategis Keamanan FISIP UPN Veteran Jakarta

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan menghina presiden maupun wakil presiden sebaiknya dihapuskan dari RKUHP. Jika masih tetap ada, ini makin membuktikan kalau rezim Presiden Joko Widodo terkesan ingin memberangus kekritisan kelompok masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Terlebih lagi pasal penghinaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.  

Padahal sudah ada ketentuan konversi internasional ICCPR yang menghormati hak-hak sipil dan politik sudah diadopsi menjadi UU. Hal yang meyedihkan pasal penghinaan ini terlebih merupakan warisan kolonialisme dan sistem monarki absolut.  

Menariknya, ada ketentuan lain yang aneh dalam RKUHP ini, yaitu perubahan dari ketentuan delik umum menjadi delik aduan. Hal ini cenderung memberikan jalan bagi orang ataupun pendukung fanatik presiden untuk mengadu dengan ketentuan ini sebagai upaya tindakan represif terhadap orang-orang yang kritis terhadap presiden. Tentu saja ini kontraproduktif dengan sistem negara demokrasi yang sedang berjalan. Akibatnya langkah ini, dan beberapa ketentuan seperti  dalam ITE yang memiliki pasal karet, nampaknya lebih memiliki kepentingan jangka pendek dari penguasa saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Catatan saya mengenai RKUHP Penghinaan Terhadap Presiden, sampai saat ini belum ada tanda-tanda indikator bahwa parpol di DPR itu bersikap negarawan. Di samping itu mereka lebih banyak mengutamakan kepentingan mereka. Jika dulu waktu periode SBY, partai-partai oposisi secara terang benderang semuanya menolak adanya pasal-pasal penghinaan kepada presiden. Terlebih lagi pasal-pasal yang sebelumnya sudah mengatur pun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saat ini partai yang dulu menolak, ketika saat ini sedang memegang kekuasaan justru ingin mengembalikan pasal-pasal tersebut. Hal ini seolah-olah seperti bangkit dari kubur. Ini yang saya katakan tidak ada orang-orang partai yang berpikir tentang negara, tentang masa depan.

Kalau semua partai berpikir demikian, maka produk UU berpikir sangat sempit dan kasusnya sama dengan UU MD3. Oleh karena itu, harus ada gerakan masyarakat sipil untuk mendorong DPR agar bekerja lebih baik dalam memikirkan kepentingan negara jangka panjang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Pengalaman saya bergaul dengan broker politik, seperti ada maksud "mengganggu" stabilitas politik dengan menjual isu. Bahkan ada sejumlah broker ingin membangun isu kembali kepada UUD 45 yang asli. Setelah saya pikir-pikir, tindakan kawan-kawan politikus tersebut merupakan hal positif. Membangun ketegangan. Cara mereka membangkitkan wacana politik dengan teknik membuat 'gaduh', sampai publik riuh.

Pada jaman 'Age of mechanical reproduction' seperti Walter Benjamin sebutkan, para seniman politik mengulang model-model pembangkit riuh dengan memanfaatkan rekaman media. Maksudnya, jika engineer biasanya merekam desain dalam bentuk gambar printing/digital untuk melakukan mass production, maka politikus menggunakan 'printing' rekaman audio atau cetakan memori surat kabar. Mereka, mengulang-ulang metode yang sama. Sehingga, seringkali saya menemukan ada isu lawas, tembang lawas.

Tidak ada masalah juga sih sebenarnya. Political science mempelajari teknik-teknik membangkitkan isu. Kegunaannya adalah memberi ruang partisipasi kepada kawan-kawan junior yang ingin terjun dalam dunia politik yang "kotor". Lalu, apa yang tidak 'kotor'? Istri kita sendiri juga kadang malas mandi.

Jadi, selow sajalah. Mau dibungkam atau ditangkap sekalian, akibatnya nanti tanggung saja sendiri. Rezim represif itu biasa dan kudeta juga biasa. Jika pemerintah berfatwa: hati-hati kau rakyat jelata, maka rakyat jelata juga berfatwa: kutunggu kau di perempatan Jalan Jaksa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya belum membaca draf RKUHP, khususnya pasal-pasal terkait dengan peristiwa penghinaan terhadap presiden. Menurut saya finalisasinya belum tentu seperti yang diduga, bakal bertentangan dengan apa yang dulu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa saja nantinya dirumuskan dengan memodifikasi sehingga tidak serupa dengan pasal-pasal lama yang ada di KUHP dan yang dibatalkan oleh MK. Kenapa tidak?

Lagipula, jika kita amati di beberapa negara di sekeliling kita seperti Thailand, larangan melakukan penghinaan kepada raja dan sekaligus semua keluarga kerajaan tetap diberlakukan. UU tersebut dikenal dengan Lesse Majeste. Kenapa tidak boleh menghina raja? Karena raja merupakan simbol negara. Di Indonesia tidak ada raja sehingga tidak bisa dijadikan simbol negara seperti di Thailand. Tetapi di Indonesia ada presiden yang merupakan simbol negara seperti Bendera Merah Putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dimana rakyat Indonesia selalu berdiri serta memberikan penghormatannya jika sedang dinaikkan di tiang bendera atau diperdengarkan. Tidak bisa diterima jika terjadi penghinaan kepada simbol negara. Kita juga melihat hukuman apa yang diterima oleh seseorang yang telah menghina atau menista agama. Lalu apa yang memberatkan hati atau menimbulkan kekhawatiran terhadap RKUHP tersebut jika memang ada pasal yang melarang menghina Presiden Indonesia?

Kuatir dimanipulasi? Kan jelas bahwa menghina berbeda dengan mengritik.

Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada presiden tanpa memberikan alasan kenapa dia lakukan hal itu. Seharusnya dia kemukakan data-data metrik sahih, misalnya pertumbuhan ekonomi hanya 4 persen, pembangunan proyek mangkrak dan dikorup seperti dulu, sekian banyak menteri yang dipilih JKW di OTT atau disidang oleh pengadilan. Jadi, jika memang ada kekhawatiran akan pasal-pasal karet ataupun penafsiran sekehendak hati, juga ada kekhawatiran besar pula terjadi kritik tanpa data dan juga bersikap suka-suka saja. Jadi bukan kritik yang benar-benar kritik namun sekedar hendak memojokkan presiden atas nama kritik.

Pemerintah juga sudah menyampaikan dalam pembahasan RKUHP bahwa kritik ditujukan terhadap kinerja, sedang penghinaan itu terhadap pribadi. Bisa jadi batasan tersebut bisa memberikan rambu pembatas sehingga pasal-pasal tidak menjadi pasal-pasal karet.

Pembahasan RKUHP telah berlangsung puluhan tahun sejak Soeharto masih berkuasa. Buka nya baru di zaman Presiden Jokowi. Sehingga tak perlu khawatir akan dimanfaatkan oleh incumbent. Lagipula presiden bisa berganti. Jangan sampai hari ini ada kekhawatiran bahwa nanti dimanfaatkan oleh Jokowi dan inner circle-nya. Bahkan dari sudut pandang agama maupun budaya Timur menghina seseorang yang bukan presiden pun dianggap tidak baik.

KUHP kita sudah terlalu tua karena diberlakukan sejak tahun 1918. Perlu dirancang supaya nilai-nilai kontekstual zaman bisa diakomodir dengan baik dan adil. Semoga dewan pembentuk UU termasuk RKUHP berpandangan ke depan, bukan terarah seperti kaca spion dalam mobil. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Pemberlakuan KUHP di Indonesia (terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlan-Indi /WvS Hindia Belanda 1918), berdasarkan asas konkordansi. Selanjutnya ketika Indonesia merdeka diberlakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Perbedaan Pasal 134 KUHP dengan Pasal 310 KUHP adalah yang terakhir ini (penghinaan biasa) delik aduan, sedangkan Pasal 134 (penghinaan terhadap Presiden) delik biasa. Dalam KUHP Belanda pada masa itu terdapat dalam Pasal 111. Menurut Cleiren dalam Memorie van Toelichting (MvT) "martabat raja tidak membenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu (aanklager)". Masih menurutnya, “pribadi raja begitu dekat terkait (verweven) dengan kepentingan negara (staatsbelang), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus". Inilah alasan mengapa ada bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap raja. Tidak ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata "Raja" dengan "Presiden dan Wakil Presiden", begitu penjelasan dari Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A sebagai ahli dalam sidang MK ketika menguji Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Buku Kedua Bab II KUHP mengatur bagaimana penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden bisa berbuah ancaman seperti tertera dalam Pasal 134, Pasal 136 berserta Pasal 137. Inilah sebagian dari pasal-pasal haatzaai artikelen – sekumpulan delik yang mengancam mereka yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau pun penghinaan terhadap penguasa negara. MK telah membatalkan ketiga pasal tersebut dengan alasan ketiganya tidak memberi kepastian hukum sebagaimana diharuskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut MK, pasal tersebut bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud menghina presiden, tetapi hanya menggunakan hak konstitusional biasa, seperti melakukan protes, membuat pernyataan, mengemukakan pemikiran, atau menyampaikan kritik. Bahkan berpotensi dipergunakan seenaknya oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

MK juga menganggap ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut MK, ketiga "pasal karet" itu tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Seperti diketahui, menurut Pasal 7A UUD 1945, Presiden bisa didakwa untuk proses pemakzulan melalui pernyataan pendapat oleh DPR jika melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana berat, dan perbuatan tercela.

Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, bisa saja orang yang mengungkap indikasi, mengemukakan kesaksian, atau menyatakan pendapat dalam hal-hal yang diatur di dalam pasal 7A tersebut diajukan ke pengadilan pidana dengan dakwaan menghina presiden atau wakil presiden.

Jika pasal penghinaan terhadap presiden tetap ada dalam RKUHP dan disahkan menjadi KUHP yang ‘baru’, maka akan bersifat kontradiktif dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan bahwa pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28, pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum berikutnya MK menyatakan: keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dapat menjadi ganjalan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.

Dengan demikian akal sehat kita akan mempertanyakan apa perlunya mempertahankan delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden dalam sistem KUHP kita? Kecuali ada pada pikiran-pikiran feodal yang melihat presiden dan wakil presiden sebagai simbol atau lambang negara, padahal kita mengetahui bahwa lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2009. Bagi kelompok ini, untuk bisa memahami Revolusi Mental sebaiknya membaca Amanat Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1957 yang beliau beri judul “Satu Tahun Ketentuan (A Year of Decision)”. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Pasal penghinaan terhadap presiden dalam pembahasan RKUHP sebaiknya "dibatalkan dan diganti" dengan pasal penghinaan terhadap simbol negara dan kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan batasan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di satu sisi, serta di sisi lain sebagai pejabat politik tetinggi dan warga negara. Sebagai kepala negara melekat simbol negara dan kedaulatan negara. Tapi sebagai kepala pemerintahan dan pejabat politik tentu berlaku sama sebagai warga negara, sehingga tidak perlu takut terhadap kritikan atau penghinaan, karena kehormatan warga negara sama jaraknya terhadap hukum, berlaku asas kesamaan di muka hukum dan pengadilan.

Karena pada prinsipnya, pembahasan RKUHP harus diletakkan dalam semangat politik hukum bernegara dan reformasi hukum untuk menguatkan sistem hukum dan demokrasi. Salah satu kendala terbesar konsolidasi demokrasi di negeri ini adalah lemahnya sistem hukum. Pada konteks ini, masih banyak pokok pembahasan pasal-pasal RKUHP yang jauh lebih penting daripada pasal soal penghinaan terhadap presiden. Jangan DPR dan rakyat gagal fokus, karena fokusnya haruslah pada penguatan hukum dan demokrasi.

Sebagai misal, bagaimana akomodasi KUHP nanti terkait pasal tindak pidana korupsi dan terorisme yang bersifat extraordinary crime dan sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor dan UU Terorisme. Bagaimana politik hukum dalam RKUHP menghadapi isu dan masalah khusus dan urgent seperti itu. Masalah lain soal pidana narkoba dan nasib putusan hukuman mati yang masih dijalankan dalam sistem hukum kita?

Jadi ada banyak sekali pekerjaan rumah yang besar dalam pembahasan RKUHP dan pembenahan hukum pidana kita, juga politik hukum kita seperti apa dalam penguatan demokrasi ke depan. DPR dan pemerintah jangan gagal fokus, masuk ke isu pasal penghinaan Presiden, yang mudah saja solusinya (dibatalkan dan diganti dengan pasal penghinaan terhadap negara dan kedaulatan negara), dan mari fokus ke substansi pembenahan hukum pidana sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Ini tahun politik, jangan mengail isu di air kolam yang tenang!! (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US