Resafel Jilid 3, Perlukah?
berita
Politika
18 August 2017 00:00
Benarkah Jokowi akan melakukan resafel kabinet untuk yang ketiga kalinya? Mungkin saja. Bahkan kemungkinan besar, ya! Karena belakangan ini, Jokowi sering memperlihatkan rasa tidak puasnya terhadap kinerja beberapa pembantunya. Dari kalangan orang dekat pun, memberi sinyal yang sama.. Nama para menteri yang bakal diganti juga ramai beredar. Ada yang konon bakal mental, ada pula yang hanya lukir tempat penugasan. Benarkah?

Dari hasil amatan, beberapa menteri pembantu Jokowi memang ada yang performanya kurang memuaskan. Tapi jangan lupa, mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden. Dan presiden kita yang sekarang, tidak mudah ditekan dan diprovokasi. Gaya politiknya khas Solo.. enjih.. enjih .. tapi belum tentu setuju. Kecil dan kerempeng tubuhnya bukan berarti tidak besar nyalinya. Terbukti saat melakukan resafel jilid satu dan dua. Boss partai pengusungnya saja dibuat tercengang! Terjadi beberapa kejutan dan ke-kecut-an wajah orang-oarang yang dianggap dekat dan berpengaruh mengintervensi keputusan sang Presiden. Diam-diam, sikat atau pindahkan, dan semua diam! Yang sudah terpental kembali dipanggil Jokowi dan kembali menjabat, pun lagi-lagi semua diam. Paling banter nggrundel di belakang!

Dari berbagai spekulasi tetntang siapa-siapa yang akan diganti bila terjadi resafel, hanya satu nama menteri yang menjadi sorotan pergunjingan paling hot.  Siapa lagi kalo bukan nama  ibu menteri yang sangat power full …. Rini Suwandi. Pasalnya, kabar akan digantinya Rini dari jabatannya sebagai menteri BUMN sudah santer terdengar sejak resafel jilid satu digelontorkan. Pasalnya, bos partai pengusung sempat membisikan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Rini tetap dipertahankan Jokowi. Konon hasrat ‘Teuku Umar’ mencopot Rini, akan dipenuhi Jokowi pada putaran resafel jilid 2. Nyatanya, kembali Rini dipertahankan.

Belakangan, pergunjingan Jokowi akan merombak tim ekonomi di Kabinet Kerja memang kembali menghangat. Tapi pertanyaan yang paling sexy di kalangan pemain politik tetap saja sama; jika resafel jilid 3 terjadi, akankah nama Rini hilang sama sekali, atau hanya pindah tempat tapi tetap berada di lingkaran ring satu pembantu Presiden? Yang jadi pertanyaan penting; perlukah resafel sementara umur Kabinet Kerja sudah kurang dari dua tahun lagi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Presiden Jokowi termasuk “tegas” atau “tega”dalam meresafel kabinet dan lugas dalam penilaian kerja profesional menterinya meski punya pertimbangan politik partisan, dalam arti memperhitungkan dukungan koalisi parlementer tentu menjadi faktor determinan resafel juga. Karena sistem politik kita memang mengandung anomali, yaitu presidensial dengan parlemen multipartai, maka presiden tidak mungkin sepenuhnya memberlakukan hak prerogatifnya.

Beberapa menteri yang bukan partisan tetap bertahan meskipun dihadang oleh oposisi atau oleh partai pendukung sendiri, karena menteri yang bersangkutan dinilai arogan atau tidak akomodatif terhadap the ruling party.  Memang yang paling objektif tentu memberlakukan meritokrasi penuh, perform atau tidak, berkinerja atau memble, dan bukan karena politisi partisan atau teknokrat profesional. Di samping tentu saja integritas dan karakter menteri di tengah gelombang pasang arus besar masyarakat yang antikorupsi dan beragenda menurunkan ICOR yang sangat tidak efisien 6,4.

Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka ICOR tinggi yang disebabkan high cost rent seeker political bureaucraty ini menjadi agenda dalam persaingan menempatkan Indonesia Inc dalam barisan 10 besar ekonomi  global sekaligus mengatasi kendala dan ancaman jebakan The Middle Income Trap, ketidakmampuan suatu Negara bangsa untuk mentas dari jebakan kelas menengah bawah secara permanen.

Kabinet Kerja Jokowi ini punya dua wanita professional menduduki posisi Menkeu dan Menteri BUMN, dan keduanya dikenal nonpartisan. Berarti Presiden tidak perlu kawatir mengganggu relasi dengan parpol seandainya melakukan resafel terhadap kedua menteri itu. Tentu saja Sri Mulyani punya peluang lebih pasti untuk tetap bertahan karena baru saja dipanggil pulang dari Bank Dunia setahun yang lalu. Sebaliknya, Menkeu Rini yang lahir di Maryland, USA, waktu ayahandanya, Mr Soemarno, bertugas di Bank Dunia IMF 1958 sebelum dipanggil pulang menjadi Gubernur BI dan kemudian Menkeu oleh Bung Karno tahun 1960, ternyata memiliki akses dan relasi pribadi yang kuat dengan Presiden sehingga survive meskipun dilanda oposisi oleh “kingmaker” Megawati.

PDBI mengamati masalah kabinet ini sudah sejak awal kabinet Presidensial pertama  yang dipimpin oleh Presiden Sukarno yang merangkap PM dan hanya berusia 87 hari, melewati 10 PM era demokrasi liberal 1945-1959, tiga resafel Kabinet Kerja dan dua Kabinet Dwikora Bung Karno, transisi Kabinet Ampera, dan tujuh kabinet Soeharto serta era pasca Soeharto yang kembali dengan pola demokrasi liberal.

Usulan PDBI tentang perampingan kabinet sudah diakomodasi dengan UU Kementerian yang membatasi ruang gerak presiden agar tidak seenaknya membongkar pasang kabinet untuk membagi-bagi kursi menteri sehingga jumlah kabinet bisa membengkak mencapai rekor 100 menteri pada Kabinet Dwikora II yang hanya berusia 34 hari ( 21 Feb 1966-28 Maret 1966).  Tapi tentang jumlah menteri yang masih 34 portofolio, PDBI “kalah” dalam usulan efisiensi kabinet. Davide Castelvecci  pakar management menulis dalam  Science News edisi 9 Mei 2008 berjudul The Undecided bahwa “More decision makers bring less efficiency. Researchers have found an inverse correlation between a country’s level of development and cabinet size: the more developed a country is, the smaller is the cabinet”.

Resep PDBI itu tentu saja “tidak laku” meski menurut bandingan empiris memang struktur kabinet G20 membuktikan kabinet ASk Jermank Jepang adalah paling ramping dan efisien dibanding Tiongkok, India, dan tentu saja Indonesia yang termasuk masih “tambun” sehingga lamban geraknya. Menurut PDBI kabinet cukup terdiri dari kementerian esensial dan strategis, yaitu yang praktis permanen harus ada menurut UU Kementerian optimal 17. Tapi kondisi politik kontemporer tampaknya tidak mungkin menerima advis ini.

Karena itu barangkali lebih realistis untuk PDBI mengusulkan kebijakan konkret. Kementerian BUMN mungkin diganti strukturnya menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF). Kemudian 119 BUMN dikelompokkan jadi 4 super group setara Temasek masing masing berkekuatan aset Rp1.500 triliun. Chairman SWF Indonesia ditugasi seperti GSIC dan Temasek Singapore untuk menjadi korporasi bisnis global . GSIC mengelola US$ 10 miliar aset dan Temasek S$ 100 miliar dengan revenue S$ 100 miliar. Sementara seluruh BUMN RI asetnya Rp6.000 triliun tapi revenue-nya hanya Rp2.000 triliun. 

Dalil Castelecchi terbukti, the more you have the less efficient.  Sudah 72 tahun merdeka, mengurus aset masih terganggu oleh perselingkuhan politik KKN model e-KTP. Perombakan kabinet menuju yang efisien merupakan prasyarat suksesnya delivery Kabinet Kerja Jokowi serta keterpilihan kembali 2019. Kata kuncinya delivery meritocracy, bukan politicking dan patronizing. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dubes RI di Ukraina/Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengangkat dan mengganti Menteri adalah hak konstitusional yg dimiliki Presiden. Tidak harus semata karena pertimbangan kinerja atau penilaian objektif. Sebab, pertimbangan politik dan personal juga merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi.

Presiden Jokowi tentu memiliki perhitungan dengan intuisi politiknya sendiri, yang tidak semata-mata dipengaruhi orang lain. Sejauh yang saya pahami, adalah salah besar tudingan dari banyak orang, seolah-olah ada banyak pembisik di sekitar Presiden. Mungkin saja banyak yang berusaha membisik. Namun saya masih yakin, niscaya semua pertimbangan dan keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden pribadi. Bahkan Wapres JK dan Ibu Mega yang memberikan kontribusi signifikan atas terpilihnya Jokowi menjadi Presiden, setahu saya tak banyak berpengaruh terhadap keputusan akhir presiden. Apalagi yang lainnya.

Jadi, sebaiknya para menteri mensyukuri saja kepercayaan yang sudah diberikan Presiden tanpa harus risau, apakah di resafel atau tidak. Sekali lagi, karena keputusan itu sepenuhnya merupakan pendekatan "kebatinan" seorang Jokowi. Syukuri saja sudah berkesempatan membantu Presiden. Bersiaplah untuk diganti setiap saat. Karena jabatan (menteri dan yang sederajat) itu milik (hak prerogatif) Presiden. (dpy)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Kabinet kerja kurang beruntung karena tidak seluruhnya didukung orang-orang yang expert di bidangnya. Tarik- menarik kepentingan dalam penempatan menteri menjadi pengalaman tersendiri dlm pembentukan kabinet yang terkesan alot. Resafel yang dilakukan sembilan bulan pertama pemerintahan Jokowi antara lain menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri. Demikian juga resafel kedua yang mengganti beberapa menteri. Setelah itu Jokowi mengangkat menteri dan wakil menteri di kementerian ESDM. Bongkar pasang kabinet tersebut bisa dibaca bahwa pola rekrutmennya salah. Bisa jadi orangnya potensial tapi diletakkan di posisi yang tidak tepat (salah letak). Bisa jadi juga orang yang direkrut memang tidak mumpuni, tapi karena polanya masih transaksional sehingga mau tidak mau membiarkan itu terjadi.

Pemerintahan saat ini lekat dengan konsep Trisakti yang diturunkan dalam 9 program Nawacita. Kedaulatan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi saat ini perlu diatasi dengan kebijakan atau program ekonomi yg pro rakyat. Ketika hampir semua subsidi untuk rakyat dicabut, maka harus dimunculkan kebijakan/program yang bisa mengobati kesengsaraan rakyat. Masalahnya bagaimana membuat daya beli masyarakat yang kurang beruntung tak makin terbebani. Poin ini yang mesti direspons tangkas oleh Jokowi yang menganalogkan dirinya sbg presiden merakyat. Dengan kata lain, Jokowi perlu memilih sendiri menteri yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kapasitas untuk mengeksekusi serta loyal sehingga kabinet bisa solid.

Tentang kinerja menteri, sebenarnya presiden memiliki cukup banyak sumber untuk dijadikan pertimbangan, baik itu melalui laporan akuntabilitas kinerja K/L yg dilakukan Kemenpan RB, laporan BPK, maupun Sekab dan KSP. Data-data tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur kinerja menteri.

Khusus mengenai kementerian BUMN, bisa di-review hasil rekomendasi DPR tahun lalu. Mengapa DPR membuat rekomendasi yang meminta agar Rini diganti, tapi diabaikan oleh Jokowi? Dalam konteks itu, publik tentunya kurang memahami detail masalahnya. Tapi masyarakat menunggu kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Bahwa mengangkat dan mengganti menteri memang menjadi domain presiden. Tapi presiden juga dipilih langsung rakyat. Karena itu, pertanggungjawaban presiden semestinya pada rakyat.

Resafel acapkali bukan tanpa risiko. Tapi kalau resafel yang menjadi pilihan Jokowi saat ini, yang perlu dipikirkan adalah dampaknya, apakah akan lebih positif untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi atau sebaliknya?

Bila targetnya untuk meningkatkan elektabilitas, berarti waktu yang tersisa secara efektif adalah sekitar 18 bln (Sep 2017-April 2019). Apakah mengganti menteri akan berkorelasi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno/Pendiri Universitas Bung Karno

Sejak awal pembentukan kabinet memang sudah tampak kapasitas para menteri tidak sesuai harapan karena posturnya yang terlalu gemuk, tidak ramping seperti janji semula. Ini akibat dari koalisi partai yang terlalu banyak, makanya isi kabinet lebih bersifat bagi-bagi jabatan semata. Kompetensi menjadi tidak penting.

Secara kasat mata, tim ekonomi jelas paling kedodoran. Semua target pemasukan meleset, tax amnesty tidak sesuai harapan, pertumbuhan ekonomi hingga pertengahan 2017 stagnan 5 persen, daya beli masyarakat terjun bebas, 15 paket kebijakan ekonomi tidak ada pengaruhnya, dan utang menjadi andalan pembiayaan proyek-proyek pemerintah.

Kementerian BUMN termasuk yang paling rajin mencari utang. Seharusnya BUMN dikelola dengan tujuan profitisasi, tetapi di tangan Rini malah diprivatisasi sehingga kepemilikan dan kontrol negara menjadi minim. Ini jelas pelanggaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Saya kira menteri yang layak diresafel adalah Darmin Nasution, Sri Mulyani, Rini Sumarno, Susi Pujiastuti, dan Lukman Hakim Saifuddin. Tetapi itu tergantung Jokowi. Kalau ingin maju lagi menjadi capres, maka sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menunjukkan kinerja yang pro rakyat.

Kalau mau jujur, sebenarnya semua kembali ke Jokowi karena para menteri hanya pembantu presiden. Jadi jika ada kebijakan-kebijakan kementerian yang tidak on the right track, jangan-jangan justru presidennya yang malah tidak punya visi dan pemahaman bagaimana cara mengelola negara. Masak belum 3 tahun berkuasa sudah mau resafel tiga kali.

Dalam kaitan itu, bagi saya resafel jilid 3 ini merupakan pembagian kue kekuasaan semata, sekaligus cermin ketidakmampuan presiden dalam merekrut para pembantunya. Sampai saat ini presiden tidak mampu menghadapi 'partitokrasi', yaitu tekanan dan gerakan parpol pro pemerintah yang secara masif melakukan penetrasi, intrusi, dan infiltrasi ke lembaga-lembaga negara demi kepentingan mereka. Contohnya, masih banyak nomenklatur kementerian yang tumpang tindih, sehingga parameter tentang kompeten tidaknya seorang menteri di posisinya menjadi tidak jelas. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Resafel kabinet jkembali terdengar. Hanya ada dua makna di balik itu. Pertama, karena konsolidasi elite politik yang belum beres. Kedua, karena ada kepentingan yang belum terakomodasi oleh Presiden Jokowi.

Konsolidasi elite yang belum beres itu terlihat dalam perbedaan sikap politik terkait kebijakan strategis menyangkut kepentingan pemilu maupun kepentingam pragmatis masing-masing kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi pemetintah. Misalnya soal Presidential Threshold, soal full day school, soal kasus korupsi besar yang menyerempet elite (e-KTP), maupun soal kebijakan ESDM terkait fFeeport dan lain-lain.

Saya kira Jokowi tak akan berani singkirkan Rini  jika tak mampu menjelaskan secara gamblang kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim yang membawahi Rini Soemarno. Fakta historisnya, Pilpres 2014 membuat Jokowi tak bisa melupakan jasa besar kedua tokoh penting tersebut. Termasuk inisiatif Rini dalam menyiapkan tim transisi.

Jika resafel benar terjadi, maka penjelasan Jokowi kepada publik sangat menentukan seberapa besar publik merespons positif atau negatif. Kuncinya ada pada Presiden Jokowi apakah resafel yang dilakukan murni mempertimbangkan kinerja menteri yang dinilai idak mampu menterjemahkan Nawacita dalam tataran teknis bidang kerjanya, atau lebih hanya karena kepentingan pragmatis. Semoga bukan karena kepentingan pragmatis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik