SBY dan Perppu Ormas
berita
Politika

Sumber Foto: SINDOnews.com

02 November 2017 16:00
Sikap Partai Demokrat terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah preseden buruk.  Sejak perppu itu digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isi perppu yang mereka nilai bisa menimbulkan potensi tindakan semena-mena karena dapat digunakan untuk membubarkan ormas apa saja tanpa proses peradilan. Anehnya, pada saat paripurna di DPR, sikap Fraksi Demokrat berbalik menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU, meski dengan catatan.  

Tapi belum lama berselang, sikap Partai Demokrat kembali berubah. Melalui pidato lewat video yang diunggah akun resmi Partai Demokrat ke Youtube, SBY  mengancam akan membuat petisi jika pemerintah ingkar janji tidak melakukan revisi terhadap empat pasal yang menjadi usulan Fraksi Demokrat.

Nah, apa yang melatarbelakangi pernyataan SBY itu? Mengapa suara Partai Demokrat terkesan plin-plan mengenai polemik Perppu ormas?

Di negara demokrasi, masalah petisi sebenarnya hal yang biasa, tetapi sebaiknya sebelum melakukannya perlu diantisipasi dampak buruknya. Jangan sampai justru menjadi bumerang. Apalagi untuk level SBY. Menyimak pernyataan SBY yang diunggah di Youtube sebenarnya agak lucu, aneh dan menggelikan. Pasalnya, sekaliber SBY mau menggunakan manuver politik dengan cara berandai-andai terhadap kondisi yang belum tentu terjadi.

Mengapa tiba-tiba SBY begitu mudahnya dan terburu-buru membuat ancaman akan mengeluarkan petisi politik? Padahal pemerintah sudah berjanji akan merevisi UU ormas sebagaimana diakui SBY sendiri. Apakah SBY yakin pemerintah akan ingkar janji atau berbohong tidak merivisi UU ormas? Seperti apa perhitungan atau kalkulasi politik yang terukur dan didukung data dan informasi akurat yang ada di benak SBY?

Berbeda PKS dan Gerindra yang cenderung mengambil sikap oposisi, meskipun kadang-kadang tidak konstruktif. Namun, terlepas dari itu, sikap Gerindra dan PKS masih lebih jelas "jenis kelamin" politiknya. Alhasil berdasarkan sejumlah hasil survei, jika pemilu legislatif dilaksanakan sekarang ini, elektabilitas Gerindra mengalami kenaikan melewati Partai Golkar. Sama halnya dengan PDI Perjuangan yang menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY.

Lalu apa yang melatarbelakangi zig-zag politik  Ketua Umum Partai Demokrat tersebut? Jangan–jangan SBY takut kehilangan potensi dukungan pemilih dari kalangan yang menolak Perppu Ormas.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pertama, sejak sikap Demokrat menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang undang, tak berapa lama SBY dan partai Demokrat menerima serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak. Mereka menuduh Susilo Bambang Yudoyono dan Demokrat tidak konsisten, main politik abu-abu. Sedangkan sosok SBY tergolong pemimpin yang sangat menjaga citranya. Ia juga cenderung tidak tahan di-bully. Maka serangan tersebut membuat SBY harus mencari jalan keluar untuk menghindar. Sehingga dia harus membuat manuver politik seperti yang terjadi belakangan ini. Inilah politik bermuka seribu.

Kedua, jika nanti pemerintah melakukan revisi terhadap UU ormas, bisa saja SBY dan Demokrat akan mengklaim bahwa itu terjadi karena usaha SBY dan Partai Demokrat mengancam mengeluarkan petisi dan mendatangi presiden.

Ketiga, Demokrat takut kehilangan potensi dukungan pemilih dari kalangan yang menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017.

Menyaksikan manuver Demokrat yang cenderung zig-zag tersebut menunjukkan Demokrat sedang gamang dan galau. Karena berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Demokrat masih jeblok.

Ironisnya, di tengah kegalauan Demokrat, alih-alih mau meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik, justru partai pemenang pemilu 2009 ini bisa semakin kehilangan kepercayaan rakyat jika cara yang digunakan tidak menunjukkan konsistensi. Posisi Demokrat pasca 2009 memang terlihat dilematis, serba salah dalam mengambil posisi politik. Disebut partai oposisi bukan, partai pendukung pemerintah juga bukan. Akhirnya Demokrat mengambil posisi sebagai partai penyeimbang. Tetapi, celakanya, posisinya sebagai partai penyeimbang terkadang juga kurang konsisten. Contohnya dalam menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, sikap Demokrat cenderung ambigu.

Berbeda dengan PKS dan Gerindra. Posisioning kedua partai ini cenderung mengambil sikap oposisi konstruktif, meskipun kadang-kadang tidak konstruktif. Namun, terlepas dari itu, sikap Gerindra dan PKS masih lebih jelas kelamin politiknya. Alhasil, berdasarkan sejumlah hasil survei, jika pemilu legislatif dilaksanakan sekarang ini, elektabilitas Gerindra mengalami kenaikan, nyaris melewati Partai Golkar.

Sikap oposisi yang diambil Gerindra cukup efektif mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Sama halnya dengan posisi PDI Perjuangan yang menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY. Alhasil PDI Perjuangan kembali mendapatkan kepercayaan rakyat dan menjadi pemenang pemilu 2014 lalu setelah "puasa politik" selama 10 tahun. Sebelumnya, PDI Perjuangan pernah memenangi pemilu di era reformasi pada pemilu 1999 setelah berjibaku dengan pemerintahan Orde Baru. Namun, bukan berarti partai oposisi selalu menang. Karena sikap oposisi bukan variabel tunggal yang menjadi faktor kemenangan.

Tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi kemenangan partai dalam kontestasi elektoral, antara lain faktor internal yakni adanya konsistensi sikap politik dan ideologi, strategi yang tepat, kinerja organisasi partai, rekam jejak (track record) figur pimpinan dan kader partai yang baik.

Selain itu ada faktor eksternal yaitu momentum; bisa dalam bentuk situasi krisis yang menyebabkan partai penguasa gagal dalam melaksanakan pembangunan di sejumlah bidang, krisis moral yang menyebabkan partai kehilangan kepercayaan. Faktor eksternal lainnya bisa disebabkan karena partai pesaing (kompetitor) lainnya kurang memiliki kinerja yang baik, figur partai yang kurang menjual, dan segmen pemilih yang memang terbatas. Apalagi partai tersebut sedang dilanda krisis kepercayaan karena sejumlah skandal.

Karenanya, Partai Demokrat jangan hanya belajar dari kemenangan SBY dalam pilpres 2004 dan pemilu 2009. Tapi juga belajar dari kekalahan pada pemilu 2014 lalu. Belajarlah untuk konsisten dan bersikap bijak agar mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Teori ilmu politik mengajarkan bahwa tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Yang ada ialah kepentingan yang abadi. Partai Demokrat (PD) pernah besar, berjaya sebagai partai penguasa. Lalu merosot karena berbagai kasus yang menerpa PD lewat perilaku beberapa kader intinya di masa lalu tepat saat PD berkuasa. Lewat putaran angin beliung itu PD terjerembab dan kehilangan sejumlah besar pemilihnya di pemilu terakhir.

Upaya untuk sekadar bangkit kembali di tataran Pilkada DKI gagal walau telah memasang putra pemimpin partai, termasuk mengurbankan karier militernya.

Mapping politik PD ke aneka pemilihan politik yang ada, apakah pilkada atau pileg dan kulminasinya pilpres 2019 menghasilkan kesimpulan minor berupa kenyataan bahwa PD belum sepenuhnya pulih dari petaka politik yang lalu berupa jabat tangan wassalam konstituen yang dulu pernah menjadi sumber pendulang suara besar. Apa daya ketika mau bangkit saja kaki dan lutut tidak kuat lagi.

Jadi, sadar bahwa kekuatan sendiri sedang lemah, koalisi menjadi salah satu moda ampuh untuk menambah kemampuan diri PD.

Jika koalisi, lalu koalisi dengan siapa dong? PD dengan cerdik melihat bahwa koalisi partai-partai oposisi yang pada tahun 2014 memulai opening Gambit Catur politik secara gagah perkasa lalu satu persatu berpisah di tengah perjalanan.

Tidak ada pilihan lain lagi daripada koalisi dengan pemerintah oleh karena ketegangan pimpinan PD dengan pribadi "Ibu Ketum" sudah mereda dan memungkinkan PD mendekat tanpa kuatir diberikan muka asam.

Silaturahmi pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017 yang lalu menimbulkan sinyal rekonsiliasi politik yang indah untuk diteruskan menjadi koalisi raya dengan Jokowi.

Kebetulan memang ada partai koalisi yang zig-zag pula. Yang terakhir tentunya penolakan menerima Perpu Ormas menjadi UU. Ini membuat orang sesabar Jokowi pun akhirnya mulai melakukan langkah-langkah besar untuk mendisiplinkan keluarga koalisi yang zig-zag tadi.

Bahwa PD melakukan tarian zig-zag tentu sebagai strategi melangkah yang elegan bak anak dara yang tidak langsung bilang mau ketika menerima pinangan. Tentu deal tit-for-tat menimbulkan dansa zig-zag tadi.

Tetapi bisa jadi juga terlalu banyak melakukan zig-zag deal menjadi tidak terarah dan koalisi bisa sirna di tengah jalan. Apalagi kelemahan posisi politik PD saat ini mudah terbaca. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebetulnya yang sedang marak bukan cuma Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tapi semua politisi sedang bermanuver  menjelang pilkada 2018 dan pilpres serentak 2019. Tapi menurut saya incumbent cukup tetap konsisten dengan kerja, kerja, dan kerja. Biarkan saja oposisi dan lawan politik maupun elite sibuk jungkir balik akrobatik.

Petahana presiden cukup konsisten bekerja, economic deliverance. Mendeliver kinerja secara konkret kepada masyarakat yang sudah memiliki tingkatan kepuasan 70,8 persen. Yang harus dilakukan adalah media sosialisasi, relawan, dan menteri kabinet yang pro aktif mensosialisasikan, men"jokowi"kan diri secara efektif menularkan popularitas dan memanifestasikan tingkat apresiasi kepuasan terhadap Presiden Jokowi 1.0 secara all out untuk memenangkan Jokowi 2.0. 

Tantangan bagi elite sekitar Presiden adalah bagaimana harus menterjemahkan tingkat kepuasan yang 70,8 persen agar dipertahankan  dan dibuktikan dengan tingkat keterpilihan yang masih "memble" di 46,3 persen. Ini berarti ada 24,5 persen rakyat pemilih yang walaupun "kagum" dan mengakui puas dengan kinerja Kabinet Jokowi, tapi ternyata tidak memilih Jokowi. Ini harus jadi alarm, early warning system untuk kabinet Jokowi dan relawan serta partai pendukung.

Bagaimana 70,8 persen orang puas kinerja Jokowi 1.0, kok 24,5 persen menjadi irasional, tidak mau atau enggan memilih Jokowi lagi. Ini harus merupakan alarm bagi partai pendukung, relawan dan elite nasional yang tergolong dalam 42 persen yang kalah di DKI Jokowers, waspadalah, ini situasi era Ahokers dibulldozeri oleh 58 persen sedang akan diterapkan pada tingkat nasional.

Jadi kelompok 58 persen sudah move on dengan pidato pribumi, melaju menuju 17 April 2019. Nah kelompok 42 persen kalau masih menyesali nasib kalah di pilgub, terus masih heran terus kenapa sudah deliver ekonomi puas 70,8 persen kok masih ditinggal oleh 24,5 persen itu yang harus ditangani serius oleh koalisi partai pendukung Jokowi 1.0 kalau memang mau mendukung dan juga relawan harus siap all out melakukan manuver politik yang jitu memenangkan 24,5 persen yang "sesat"itu dan bisa jadi modal bagi kelompok 58 persen untuk mengulangi pilgub 19 April 2017. Tanpa manuver politik jitu dari pendukung presiden, maka skenario daur ulang 2014/2017 merupakan ancaman yang harus diwasapadai. Jangan sampai terlambat baru menyesal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Sosiologi UNJ

Pada dunia politik terdapat berbagai tindakan dramaturgi. Maka dalam dunia politik apapun bisa terjadi, dari posisi kawan tiba-tiba menjadi lawan, begitupun sebaliknya lawan menjadi kawan. Reaksi SBY terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan hal yang biasa dalam panggung politik. Sebab dalam kontestasi di panggung politik, pro dan kontra atas sebuah kebijakan dari partai politik "yang berkuasa" dengan 'yang oposisi' adalah dinamika partisipasi politik yang khas dalam sistem politik. Di sinilah masyarakat diperlihatkan bahkan dididik untuk bisa mendeskripsikan dan menilai atas kedewasaan bersikap elite politik atau partai politik.

Menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh SBY secara sosiologis merupakan bentuk dramaturgi yang terdapat 3 makna, yaitu: Pertama, sebagai sikap partisipasi politik dalam bentuk kontrol sosial atas kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan; Kedua, sebagai sikap kontravensi. Yaitu sikap ketidaksukaan yang dasarnya telah terjadi konflik antar pihak dan kemudian dilakukan secara terbuka; dan Ketiga, sebagai sikap untuk mendapatkan simpati dan dukungan politik dari masyarakat dan khususnya pihak yang dirugikan atas perppu tersebut.

Bagi saya, sikap SBY terhadap perppu tersebut adalah bagian kecil dari dinamika sistem politik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapinya secara cerdas dan bukan justru akal sehat kandas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Seharusnya antara Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketum Partai Demokrat dan wakil-wakil PD di DPR tentunya adalah kepanjangan tangan dari partai. Jadi tidak mungkin ada dualisme perspektif pandangan dan keputusan. Posisi PD sebagai penyeimbang dalam konteks politik Indonesia memang belum pernah ada sebelumnya, yang ada adalah partai yang mendukung dan partai di luar pemerintah. Partai yang memosisikan diri sebagai penyeimbang adalah terminologi baru yang tentunya tidak ada pijakannya.  

Model seperti ini prosedurnya pun belum ada, ini pertama kali diperkenalkan pasca pemilu 2014. Anehnya, penyeimbang ini--apakah ke kanan atau ke kiri--tidak jelas. Mungkin untuk pemilu 2019 kita harus menganut sistem demokrasi yang terukur, sehingga kalau membangun koalisi juga harus terhormat, harus terukur juga jelas, tidak koalisi yang hanya sekadar membangun rumah di atas pasir.

Koalisi yang tidak jelas akan melahirkan koalisi yang pragmatis, sebatas oportunis tanpa mau menanggung beban keputusan-keputusan. Kita mengharapkan para elite yang mengelola partai agar bisa menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Jadi kalau memang tidak bersetuju apapun pahitnya pasti ada argumentasinya, bukan hanya bersetuju dengan kepura-puraan yang hanya untuk mengenak-enakkan partai-partai yang mendukung atau bahkan pemerintah dalam hal ini. Rasionalitas politik seperti ini yang harus jalan dalam konteks membangun demokrasi.

Manuver SBY bisa dibilang lincah, seolah-olah seperti itu. Tapi bagaimana pun juga ini membingungkan konstituen. Kebingungan seperti ini tentu bacaan politiknya adalah PD secara prinsip menolak. Kenapa? Karena SBY ini bukan hanya ketua umum partai tapi juga memegang inisiatif sebagai kekuatan tengah.

Dalam politik seringkali tidak terduga, namun ketegasan dan kejelasan posisi akan membuat masyarakat lebih mudah menilai bukan membuat bingung. Kalau tempat berlabuh rakyat ini gonjang-ganjing tak jelas, pastinya itu akan mempengaruhi suara yang akan didulang pada pemilu nanti. Jadi yang merugi ya partai itu sendiri atau tokoh yang mengatasnamakan partai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

SBY seorang politisi piawai. Semua langkah politiknya dikalkulasi matang dan sesuai proyeksi ke depan. Sebagai partai penyeimbang (berdiri di antara partai pendukung pemerintah vs partai di luar pemerintah), langkah Partai Demokrat mendukung Perppu Ormas menjadi UU Ormas dan serangkaian langkah politik yang dilakukan setelah itu (safari politik ke elite politik dan partai) bisa dibaca dalam 3 peran strategis: (1) pesan konstitusional mengamankan ideologi Pancasila, terkait prinsip sikap konstitusional dalam mendukung kebutuhan Perppu Ormas; (2) pesan demokrasi membangun negara hukum demokratis, terkait prosedur hukum penanganan ormas sehingga segera berlanjut desakan untuk segera melakukan revisi UU Ormas dengan kesiapan menyerahkan naskah akademik; (3) peran penyeimbang kuat disampaikan lewat safari politik ke tokoh politik dan elite partai, dengan maksud sebagai jembatan komunikasi lintas partai dan kepentingan.

Langkah kuda SBY ini menyimpan pesan internal (elite politik) dan eksternal (publik politik, voters), bahwa Partai Demokrat (PD) ambil inisiatif peran untuk mencairkan kebekuan komunikasi antar dua kubu pasca pengesahan Perppu Ormas, dan inisiatif peran membuka komunikasi politik untuk langkah-langkah politik konstruktif ke depan, memadukan sosok Pak SBY dan Mas AHY untuk melakukan safari politik lintas tokoh/elite untuk konsolidasi internal (lintas elite) dan eksternal (publik elektoral), berikut semua kalkulasi politik jangka pendek (sebagai penjajakan merapat ke Jokowi) dan jangka panjang (untuk menarik simpati elektoral di antara pendukung 2 kubu).

Langkah kuda ini mengakomidasi prinsip zero enemy untuk konsolidasi politik jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020