SKT FPI tak Kunjung Pasti
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 July 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI) hingga hari ini belum juga turun. Padahal SKT FPI telah berakhir sejak 20 Juni bulan lalu. Kabar yang beredar, dari 20 persyaratan yang harus dipenuhi FPI, baru 10 saja persyaratan yang dipenuhi. Salah satunya rekomendasi dari Kementerian Agama.

Sementara dari pihak pemerintah mengatakan, selain belum ada rekomendasi dari Kementerian pimpinan Lukman Hakim Saifuddin, pemerintah juga sedang mendalami dan mengevaluasi rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan. Artinya jika pemerintah menilai FPI tidak sejalan dengan Pancasila, maka SKT tidak akan dikeluarkan. Ini terkait dengan pernyatakaan Presiden Jokowi yang sempat mengatakan ada kemungkinan pemerintah tidak memperpanjang izin FPI jika memang tidak sejalan dengan ideology negara (Pancasila).

Mengkaji rekam jejak FPI dalam rangka perpanjangan SKT baru kali ini dilakukan pemerintah. Publikpun sepertinya masih dipenuhi tanda tanya seluk beluk proses evaluasi rekam jejak FPI. Bagaimana mekanisme evaluasi rekam jejak FPI ini? Lantas apa urgensinya melakukan kajian ini?

Minimnya informasi yang beredar mengenai kajian rekam jejak FPI ini bisa jadi memunculkan keraguan di masyarakat. Apakah kajian rekam jejak ini dilakukan hanya pada FPI atau juga ormas lain. Begitu pula dengan siapa pihak yang melakukan kajian berikut independensinya. Jangan sampai unsur like or dislike masuk menjadi bahan pertimbangan.

Selain mengadakan kajian rekam jejak FPI, pemerintah yang mempertanyakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang harus ditandatangani oleh pengurus FPI. Setelah 21 tahun berdiri, mengapa baru sekarang diminta menyerahkan AD/ART bertanda tangan sebagai pertimbangan?

Pada akhirnya ada pihak yang menilai, proses perpanjangan SKT ini lebih dipenuhi dengan unsur politis ketimbang unsur yuridis sebagai bahan pertimbangan. Unsur politis yang ramai dibicarakan publik antara lain reaksi publik maupun masukan dari sejumlah kementerian. Sementara unsur yuridis adalah pertimbangan hak dan kewajiban dari FPI selama ini jadi ormas. Benarkah anggapan ini?

Sementara itu di sisi lain, ada yang menilai tak kunjung keluarnya SKT FPI memang disengaja oleh pemerintah. Apakah ada kaitannya dengan pimpinan Habieb Rizieq yang masih berada di Arab Saudi atau Prabowo yang terlihat merapat ke Jokowi? Atau memang, murni masalah administrasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik

FPI secara normatif tidak berbeda dengan Ormas lain yang bergerak salam bidang sosial kemasyarakatan. FPI menjadi isu nasional dan terus menarik diskusi karena memiliki tokoh dengan pengaruh politik terbesar, Rizieq Shihab.

Dengan asumsi ini, SKT tidak lagi berada di wilayah administrasi semata. Ada muatan politis, sekurang-kurangnya berkaitan dengan aktifitas dan manuver politis para elite FPI. Maka kemudian, ada dalih evaluasi kegiatan yang melibatkan proses SKT.

Meskipun demikian, tidak lantas terhambatnya SKT FPI murni karena adanya intervensi politik. Selama FPI mengikuti platform yang ada, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menahan atau bahkan tidak memberikan restu keluarnya SKT.

Penghentian SKT hanya bisa dilakukan jika dalam temuam evaluasi terdapat aktifitas yang bertentangan dengan ideologi negara, mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Apakah FPI memenuhi itu semua dalam aktifitasnya, tentu harus ada penanganan evaluator yang proporsional dan tidak terintervensi politis.

Catatan FPI sepanjang masa kampanye dan turut andilnya memutuskan pencapresan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau bahkan desakan FPI terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan penyelenggara negara, semisal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama periode lalu, tidak bisa secara mudah dikategorikan pelanggaran hukum. Terlebih bagi demokrasi, menjadi hak warga negara untuk bertindak, berkumpul, berpendapat, termasuk mengajukan aspirasi.

Pemerintah harus tepat memutuskan, dan menjaga keterbukaan informasi terkait hal ini. Jika tidak, maka tafsir publik bisa berbeda. Jangan sampai niat baik pemerintah menertibkan Ormas agar tetap setia pada negara, berbalik menjadi pembatasan hak warga negara dalam berkumpul dan berkegiatan.

Rizieq Shihab, ditinjau dari sisi kasus, tidak ada kaitan secara langsung dengan FPI, tokoh yang dituakan FPI ini hanya dilibatkan kasus kriminal murni. Maka penyelesaiannya tentu personal dengan penegak hukum.(mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Menurut saya ada beberapa titik sudut yang bisa dipakai untuk melihat masalah ini. Pertama, dari sisi hukum, tidak boleh menghalangi pendirian organisasi apapun. Sepanjang organisasi tersebut tidak melanggar atau melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan tidak bisa didaftarkannya organisasi tersebut. Ini secara umum.

Pelanggaran yang dimaksud di sini tentu adalah pelanggaran yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Kalau oknumnya yang melanggar -meski banyak sekali jumlahnya-, di sini saya lihat ada diskriminasi.

Misalnya saja extra ordinary crime korupsi. Orang kan tidak pernah terpikir untuk membubarkan partai politik ketika anggota partainya terbukti korupsi. Bahkan disebutnya itu ‘oknum’. Atau misal, pernahkah orang berpikir untuk membubarkan cabinet ketika ada menteri yang korupsi?

Jadi kalau seandainya, sebuah organisasi itu melanggar, kita lihat, jika oknumnya yang melanggar, ya oknumnya yang diproses, bukan organisasinya yang dibubarkan. Kecuali, organisasinya itu memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk bisa dibubarkan sebagai sebuah organisasi. Sebagaimana termuat di dalam Perpu Ormas yang sudah menjadi UU Ormas itu.

Tapi untuk mendaftarkannya, semua orang boleh mendaftarkannya. Jadi dari sisi hukum, justru kalau organisasi itu terdaftar maka itu akan jauh lebih akuntable. Kalau tidak terdaftar, dia akan menjadi gerombolan-gerombolan liar.

Lalu pertanyaanya, bedanya apa? Jadi kalau terdaftar maka dia resmi. Kalau gerombolan liar, justru tidak bisa organiasasinya disasar. Lebih susah kontrolnya karena tidak ada yang terdaftar, yang bertanggung jawab. Karena dia menjalankan kegiatan-kegiatan dan tetap individual yang akhirnya disasar. Itu malah lebih repot.

Sementara yang ke dua, dari sisi politik, kita tahu FPI ini tidak hanya soal radikalisme dan lain sebagainya. Kalau radikal, dari dulu juga sudah radikal kelompok ini. Ketika zaman SBY juga sudah ada. Justru disitu, yang agak lalai pada zaman dulu adalah penegak hukum yang tidak menindak kalau misalnya mereka merazia tempat maksiat, café yang ada minuman beralkohol dan sebagainya.

Kalau dia melanggar ya penegak hukum harusnya menegakkan hukum. Tapi dari sisi politik, ini menjadi penting ketika kemudian FPI  ini menjadi sayap pendukung pelaku politik baik dalam pilkada DKI Jakarta lalu ataupun pilpres. Kalau itu, justru malah tambah tidak boleh dibubarkan, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sekali lagi kalau ada oknumnya yang terlibat dalam masalah apapun, harus ditindak. Tidak cuma FPI tapi juga ada organisasi lain yang suka melakukan razia-razia. Justru pemerintah sekarang harus menjadi fasilitator yang positif, mengayomi semua kelompok. Karena itu juga bagian dari masyarakat kita.  

Mungkin ada yang menilai kelompok lain radikal. Pemerintah tidak boleh diadu oleh kelompok masyarakat lainnya. Tidak boleh nyileh tangan negara untuk menghabisi kelompok lain. Tapi penegak hukum harus tegas, in case siapapun yang melanggar hukum. Tidak hanya FPI, tapi kelompok lain juga yang suka merazia-razia di berbagai daerah, juga harus ditindak. Karena itu bukan tugas mereka.

Ketiga, saya kawatir, watak-watak otoritarian tidak hanya muncul dari negara. Pada era terbuka seperti saat ini bisa juga berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang ingin kelompok masyarakat lain dibubarkan atau tidak diakui. Tidak boleh. Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. termasuk warga negara yang terpapar ISIS sekalipun, ya harus dilindungi. Tapi bukan dengan membiarkannya.

Melindungi itu artinya kalau itu memang warga negara kita, kita tarik pulang. Dimanapun dia. Tidak boleh warga kita gentayangan di negara lain, ikut bom bunuh diri segala macam. Tarik pulang. Itulah tugas deradikalisasi BNPT.

Terakhir, FPI juga harus mawas diri. Tidak bisa semaunya. Berorganisasi tidak boleh melakukan tugas polisional. Dia boleh aktif tapi aktif sebagai masyarakat yang mengadukan kepada penegak hukum yang merespon hal itu.

SKT menurut saya adalah wujud partisipasi warga negara. Sebenarnya warga negara boleh atau bisa melakukan kegiatan berkumpul tapi tidak mendaftarkan dan itu banyak. Misal ikatan alumni, mana ada yang terdaftar. Tapi ada ketuanya, atau pengurusnya. Misal melakukan fund raising atau pemerasan bagaimana coba? Tidak bisa dituntut organisasinya.

SKT itu bukan artinya negara memberikan izin. Justru negara memberikan hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Negara memang punya hak membubarkan tapi tidak berhak menolak pendftaran. Orang mendaftar itu justru bagus. Itu kan karena UU ormas dimana semua organisasi harus terdaftar.tapi memang harus ada kriteria organiasasi yang harus didaftarkan. Misal kalau dia underbow parpol, ya harus didaftarkan misalnya. Tidak pukul rata semua harus didaftarkan.

Kita harus melihat negara (state) sebagai sebuah entitas yang positif dan juga negative. Tetapi bagaimanapun, state harus dikontrol memiliki kekuasaan (Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely), sehingga perlu control. Sementara saat ini keprihatinan saya, kelompok-kelompok masyarakat kritis, justru beramai-ramai berada di belakang kekuasaan lalu berhadapan dengan kelompok-kelompok kecil yang barangkali tidak signifikan dalam politik.

Dia signifikan saat bergabung di partai politik. Misal FPI jika tidak digandeng siapapun, tidak terdengar gemanya. Lalu kemudian, masyarakat ini mengatakan seolah-olah negara sedang berhadapan dengan kelompok radikal. Bagaimana mungkin kita menghadapkan negara dengan kelompok-kelompok kecil?

Negara punya presiden, TNI, Polri, senjata, state budget, mengontrol dari Sabang sampai Merauke. Kelompok ini bukan berarti kita menyepelekan,tapi dia tidak berhadapan begitu. Tapi kita melihatnya sebagai fenomena sosial. Ibarat negara ini Bapak, organisasi adalah anak. Ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang suka kritik bapaknya. Tapi mereka ini harus tetap diayomi.

Menurut saya masalah ini SKT FPI ini muncul karena FPI tidak mengendorse pemerintah. Itu saja. Ini hanya masalah dukung atau tidak dukung pemerintah. Ayunan kekuasaan jangan dipakai untuk membelenggu kebebasan sipil. Jadi semua kelompok harus diberi tempat tapi, ada ketegasan negara. Kalau melanggar ya tindak. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF