Saat Politisi Ramai-ramai Berebut Kursi BPK
berita
Politika
Ilustrasi indopos.co.id - watyutink.com 06 July 2019 14:00
Penulis
Watyutink.com - Bursa calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 mendapat sorotan publik. Pasalnya, banyak politikus dari beberapa partai politik yang berebut kursi lembaga audit itu. Sebagian kalangan mensinyalir anggota Komisi XI DPR akan memprioritaskan kolega sesama partainya ketimbang calon lain yang lebih kompeten. Jika lolos, keberadaan politisi dikhawatirkan merusak kredibel dan independensi BPK.

Seperti diketahui, lima anggota BPK berakhir masa jabatannya pada Oktober 2019 nanti. Di antara politisi yang memperebutkan kursi itu, adalah Pius Lustrilanang (Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ahmadi Noor Supit (Golkar), Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowwam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN) dan Haryo Budi Wibowo (PKB). Mengapa kader-kader partai belakangan berbondong-bondong mendaftar calon anggota BPK?

Fenomena tersebut bukan kali ini saja terjadi. Pada bursa calon anggota BPK periode 2014-2019, misalnya, setidaknya ada 10 politikus yang berebut kursi. Tiga orang diantaranya lolos seleksi, yaitu Rizal Djalil (PAN), Harry Azhar Aziz (Golkar), Achsanul Qosasi (Demokrat). Bahkan dua nama terakhir kini mendaftar kembali.

Melihat realitas di atas, sebagian kalangan meyakini bakal ada politisi yang menduduki kursi BPK periode 2019-2024. Jika ini memang terjadi, mereka dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Meski mendapat reaksi negatif dari masyarakat, beberapa elite partai justru tidak mempermasalahkan para calon anggota BPK yang punya latar belakang parpol. Alasannya, UU Nomor 15 Tahun BPK tidak melarangnya, yang mengundurkan diri dari anggota partai jika terpilih. Kalau memang demikan, etiskah politisi mendaftar jadi calon anggota BPK?

Yang paling dikhawatirkan publik adalah, keberadaan politisi akan mengganggu bahkan merusak independensi BPK. Tapi kekhawatiran ini tampaknya tak dirisaukan beberapa elite partai.

Bahkan salah seorang petinggi parpol berdalih, calon anggota BPK yang bukan berasal dari parpol pun juga memungkinkan jadi partisan dan tidak independen. Argumen ini sepertinya tak sepenuhnya salah, justru cenderung bisa dibenarkan.

Masalahnya, potensi politisi jadi partisan tidak lebih besar ketimbang anggota BPK non-politisi? Sebab, sebagian kalangan menilai relasi politik yang mereka miliki berpotensi mempengaruhi  audit pengelolaan keuangan sebuah kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadi tidak kredibel. Padahal hasil audit BPK menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kendati begitu, banyak pihak masih berharap BPK periode 2019-2024 diisi figur-figur terbaik. Salah satunya, harapan itu datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita berharap tentu saja akan mendapatkan figur-figur yang bisa mengemban amanat konstitusi, katanya. Tapi, mungkinkah kita bisa mendapatkan figur terbaik dengan komposisi yang ada? Dengan kata lain, apa iya anggota Komisi XI DPR tidak tebang pilih saat proses seleksi?

Banyaknya politisi ramai-ramai mendaftar calon anggota BPK dinilai akibat lemahnya sistem seleksi yang diatur dalam UU BPK. Salah satunya, tidak ada keharusan membentuk panitia seleksi (pansel) layaknya Pansel Capim KPK. Dengan kata lain, revisi UU BPK dianggap mutlak diperlukan. Masalahnya, apakah DPR punya political will dalam memperbaiki sistem seleksi anggota BPK?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya bersih dari politisi, Alasannya sangat jelas bahwa BPK sebagai lembaga audit keuangan negara dari APBN, APBD, BUMN, dan kebijakan pembelanjaan lainnya, sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, mengedepankan keperpihakan pada keadilan rakyat dalam pemeriksaan. 

Pemeriksaan entitas yang dilakukan oleh BPK pada dasarnya memang lebih pada sisi kinerja dalam pengelolaan anggaran yang bersifat administratif, namun tidak kemudian menegasikan kerugian negara yang diakibatkan kesalahan administrasi yang dapat ditindaklanjuti ke ranah hukum. Pointnya dalam hal ini, jika komposisi pimpinan tidak mengedepankan integritas dan independensi cenderung akan tebang pilih dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Tidak menutup kepentingan bahwa dominasi kepentingan partai politik akan mempengaruhi dalam kinerja BPK. 

Ada kemungkinan dalm proses pemilihan nanti akan muncul kepentingan- kepentingan elite DPR yang mewakili setiap partai. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membangun sistem transparan dan akuntabel dalam pemilihan pimpinan BPK seperti melakukan uji publik yang melibatkan masyarakat luas untuk mendapatkan figur terbaik untuk pimpinan BPK.

Saya orang yang paling setuju adanya revisi UU BPK untuk mereformasi sistem. Reformasi yang harus dilakukan ada dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor dan kedua bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus. Sejatinya, audit BPK satu tujuannya untuk menghindari praktik korupsi.

Selain itu, metodologi audit BPK juga harus diubah. Output atau keluaran dari hasil audit bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. Tetapi, selain menemukan kerugian negara audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu juga perlu audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunan. Maka dari itu diperlukan jajaran pimpinan BPk yang paham betul mengenai pengelolaan keuangan secara administratis, bukan malah mengedepankan aspek politis yang akan menambah carut marut pengelolaan anggaran dari sisi pengawasan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Seknas Fitra

Pada prinsipnya siapapun bisa mencalonkan menjadi pimpinan BPK asal memiliki kemampuan sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini UU 15 tahun 2006 tentang BPK.

Hanya saja BPK adalah lembaga yang memiliki peran vital karena BPK berfungsi melakukan audit terhadap keuangan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, daerah, bahkan badan usaha milik negara. Sehingga independensi merupakan keharusan.

Fitra berharap anggota BPK diisi oleh orang yang bebas dari intervensi politik. Karena jika tidak kualitas auditnya, akan diragukan.

Dalam kurung waktu dua tahun terakhir, ada beberapa anggota BPK yang terjaring KPK akibat kasus jual beli opini. Jika anggota BPK disini orang yang tidak memiliki integritas, maka akan hancurlah kredibilitas auditor BPK. Baik parpol atau nonparpol juga sama-sama memiliki potensi yang sama.

Sehingga perbaikan terhadap monitoring kelembagaan di BPK menjadi keharusan. Selain itu, perbaikan regulasi terkait sistem pemilihan bisa menjadi solusi jangka panjang. Dan untuk solusi jangka pendek DPR sebagai pansel harus bisa transparan dan membuka diri terhadap masuk dari masyarakat luas terutama terkait rekaman jejak calon.

Proses open rekrutmennya saja agak terbatas sehingga masyarakat wajib menaruh perhatian terhadap proses seleksi anggota BPK periode 2019-2024. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF