Sawer Sana-Sini Ala Anies-Sandi
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

27 November 2017 16:00
Bagi-bagi uang rakyat di APBD DKI 2018 melalui dana hibah mendapat reaksi serius warganet. Apalagi dana hibah yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp1,7 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,4 triliun. Apakah salah? Tidak juga. Dana ini memang dianggarkan setiap tahun. Bahkan pada 2016 dana hibah ke 63 pihak mencapai Rp2,5 triliun.

Merujuk pada laman apbd.jakarta.go.id, ada 104 badan, lembaga, organisasi masyarakat, dan organisasi swasta yang akan mendapat dana hibah. Lembaga yang cukup banyak mendapatkan dana hibah adalah majelis ta'lim, masjid, dan mushola yang tersebar di Jakarta. Jumlahnya untuk majelis ta'lim Rp20 juta-Rp 25 juta. Sedangkan untuk masjid di rentang Rp40 juta-Rp100 juta.

Organisasi lain yang rencananya juga akan menerima dana hibah adalah Komando Resimen Mahasiswa (Rp1 miliar), Laskar Merah Putih (Rp500 juta), Kwarda Gerakan Pramuka (Rp6,099 miliar), Bamus Betawi (Rp5 miliar), Yayasan Kanker Indonesia (Rp5,5 miliar), Legiun Veteran (Rp500 juta). Ada juga untuk BNN DKI, Yayasan Beasiswa Jakarta, dan Komite Intelijen Daerah.

Satu lagi penerima yang cukup lumayan di era Ahok adalah Salihara, sebuah lembaga nirlaba di bidang budaya yang lekat dengan citra budayawan Goenawan Mohammad (GM). GM s

Kelompok yang mengkritisi kebijakan Anies-Sandi ini membandingkan dengan penerima dana sosial zaman Ahok yang disebut hanya mencakup dua jenis subjek, yaitu siswa miskin yang menerima bantuan biaya personal dan mahasiswa PTN penerima KJP yang lolos seleksi. Apa iya?

Ternyata tidak. Dana hibah di era Ahok tercatat untuk Komisi Penanggulangan AIDS, Dewan Kesenian Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Benyamin Suaeb, Karang Taruna DKI Jakarta, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, dan Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia.

Yang patut dikritisi, salah satu penerima dana hibah organisasi adalah Resimen Mahasiswa (Menwa). Argumen Sandi, lembaga ini membela negara. Lho, bukankah dengan fungsinya, Menwa juga mendapatkan bantuan melalui APBN pendidikan?

Lalu soal Laskar Merah Putih yang disebut sebagai laskar yang berjuang untuk membela negara dan berpengaruh untuk persatuan warga Jakarta. Pertanyaannya, kenapa organisasi Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, dan sejenisnya tidak dapat dana hibah?

Pertanyaan lebih mendasar lagi, sejauh mana ormas tersebut dapat menjadi media pemersatu pasca pilkada DKI? Mengapa bukan Anies-Sandi sendiri yang bekerja mempersatukan kembali warga Jakarta?

Anies juga menyebutkan, pemberian dana hibah pada lembaga untuk mewujudkan dasar negara Pancasila. Tapi tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa perubahan subjek penerima dana hibah adalah "politik uang" di luar masa pemilu. Ambil contoh Salihara yang pentolannya dikenal sebagai pendukung Ahok. Di era Ahok Salihara menerima bantuan, tapi di era Anies ini namanya hilang dari daftar.

Ironis, sebab subjek penerima dana hibah yang lebih tepat sasaran, yaitu pelajar miskin, tidak bertambah padahal jumlah warga miskin di Jakarta selalu bertambah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Masalah fundamental bangsa ini adalah masih berada pada sistem politik feodal pra-modern, pra demokratis, yang mengharamkan oposisi dan semua "berlagak" setia pada "sang raja" yang harus manunggal dan memang cuma bisa manunggal. Indonesia belum mentas dari pola raja manunggal karena itu tidak mau menerima fakta bahwa dalam sistem demokrasi diperlukan dua kekuatan setara. Pemenang pemilu the incumbent ruling party memerintah lima tahun dan lawan politik jadi oposisi. Semua secara terhormat, ksatria, dan sportif.

Nah di Indonesia sama seperti Zimbabwe dan lain lain, negara yang belum mantap dalam demokrasi. Katanya memang pakai demokrasi, tapi kemudian malu-malu, tidak mengakui boleh ada oposisi yang secara kesatria sportif menghormati incumbent pemenang  dan menggunakan pemilu berikutnya untuk berkuasa dan lain sebagainya.

Filosofi dan falsafah ini bergiliran berkuasa dan berkesempatan menggantikan memenangkan kursi kekuasaan ini yang harus dihormati. Dalam kondisi seperti itulah akan tercipta kontrol yang efektif agar incumbent tidak seenaknya KKN dan korupsi pasti akan disorot dan pada gilirannya nanti oposisi berkuasa juga tetap harus disorot .

Semua  anggaran, subsidi, donasi, anggaran penerimaan hibah kalau memang mau disalurkan ke "grup pendukung", ya silakan saja, asal tidak melanggar hukum. Selama ini tidak dihayati dan dipraktikkan secara konkret, cuma slogan, ya kacau balau seperti sekarang yang kita peroleh.

Baik penguasa maupun oposisi terlibat e-KTP semua. Bukan cuma Setnov Golkar tapi partai penguasa zaman dulu dan partai incumbent sekarang, oknumnya terkena kasus e-KTP. Jadi segala macam pertanyaan dan permasalahan anggaran DKI itu hanya bisa diatasi sebagai bagian dari apakah sistem politik kita siap untuk mandiri dan beroposisi, tapi masih "munafik" otoriter tanpa oposisi, tapi semua berlagak loyal padahal menggerogoti dari luar dan dalam sistem dan kinerja bangsa ini ya tetap saja paling buncit di ASEAN. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Dana-dana hibah ini seharusnya disortir terlebih dahulu oleh Pemda DKI Jakarta. Dengan melakukan penyortiran, Pemda sendiri bisa mendapatkan keuntungan, yaitu penerima dana hibah bisa bersinergi dengan pihak Pemda dalam menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuannya yang pasti untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat DKI Jakarta.

Dana hibah dari tahun ke tahun memang selalu ada, namun ada yang berbeda pada tahun 2018 nanti. Perbedaan terjadi karena banyak ormas atau LSM yang menjadi penerima dana hibah. Namun sangat disayangkan, karena di saat bersamaan sebenarnya ormas atau LSM yang sama juga mendapatkan dana hibah dari beberapa kementerian. Alokasi dana hibah tersebut juga diberikan secara tidak objektif, diberikan karena faktor kedekatan ketua ormas atau LSM dekat dengan penguasa DKI Jakarta saat ini.

Menurut saya, akan lebih baik jika alokasi dana hibah tersebut diserahkan untuk pembinaan warga yang kurang mampu, baik untuk pembinaan kewirausahaan (modal usaha) ataupun dana pembinaan skil warga. Kami temui bahwa dana bantuan untuk mendukung usaha kecil warga masih sangat minim anggarannya, kenapa tidak dialokasikan ke situ? Tentunya itu akan lebih bermanfaat bagi warga. Selain itu alokasi dana yang lebih penting juga adalah untuk membina kreativitas dan skil warga, sebagai bekal untuk menghadapi persaingan dunia kerja.

Jadi kalaupun dana alokasi hibah itu mau diserahkan kepada ormas atau LSM, ada baiknya jika Pemda DKI Jakarta melakukan seleksi. Tujuannya adalah supaya alokasi dana hibah tersebut tepat sasaran. Pemda akan terbantu jika dana hibah tepat sasaran, terlebih lagi ormas dan LSM penerima dana hibah bisa membantu menjalankan program Pemda baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain ada sinergi antara Pemda dengan ormas atau LSM penerima dana hibah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Dana hibah dan Bansos merujuk pada beberapa kasus merupakan pos anggaran yang rawan disalahgunakan.

Dana hibah dan Bansos DKI Jakarta tahun 2018 misalnya sebesar Rp1.758.968.690.379, naik dari tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1,472 triliun. Besarnya dana hibah dan Bansos di era Anies semakin menohok jika dibandingkan dengan jumlah daftar penerima sekitar 104 lembaga/organisasi. Berbeda dengan jumlah penerima di era sebelumnya, meskipun anggarannya lebih kecil tetapi diperuntukan bagi 352 lembaga/ organisasi.

Pos anggaran dana hibah dan Bansos secara umum dalam pelaksanaannya memiliki segudang masalah dan kelemahan yang sering ditemukan, misalnya terkait perencanaan dan penyusunan proposal, realisasi yang tidak sesuai, pertanggungjawaban fiktif, penyuapan dalam proses pencairan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, dan tidak direncanakan dalam prioritasnya.

Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemprov DKI, Dengan anggaran yang sangat fantastis, di sisi lain daftar penerima yang masih patut dikaji agar tepat sasaran. Jangan sampai peruntukan dana hibah dan Bansos ini dijadikan ajang dana "balas jasa". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Memang terasa unik jikalau uang yang didapat dari rakyat melalui pajak dan sebagainya, ternyata penggunaanya terkesan tidak beres. Ada organisasi atau LSM swasta yang dikucuri uang, padahal berhak atau tidaknya masih belum jelas karena kriteria siapa/apa yang boleh dibantu masih merupakan camera obscura alias kotak gelap. Tanpa kriteria dan dengan hanya pemilihan suka hati yang memilih ,tentu bisa menimbulkan lubang pertanyaan yang menganga lebar.

Belum lagi kebijakan menambah tim penasehat dan sebagainya, yang jumlahnya melonjak baik dalam hitungan jumlah kepala ataupun jumlah rupiahnya. Kok bisa? Alasannya apa? Jawabnya, lagi-lagi, membuat tambah bingung. Alih-alih mampu memberikan jawaban yang dinantikan.

APBD jelas harus digunakan bagi kepentingan strategis kemajuan ekonomi, sosial, kehidupan relijius penduduknya--selain sebagai dana pembangunan sarana fisik seperti jalan, pasar, rumah, sekolah, rumah sakit termasuk puskesmas dan lain-lain. Bukan untuk membuat atau mempercantik kolam, kamar mandi pejabat, apalagi untuk keperluan bagi-bagi rezeki. Suatu kesan yang mungkin saja timbul jikalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak dijawab dengan tepat atau asal jawab saja. Ucapan bahwa jika ada kolam akan ada pancuran air dan sebagainya merupakan pengingkaran intelegensia si pembicara.

Namun marilah kita menunggu karena sistem e-budgeting yang dipasang tidak gampang ditembus tanpa ketahuan siapa yang melakukannya. Tentang kolam, misalnya, sudah ketahuan siapa pengambil inisiatif lewat password yang bersangkutan. Lalu, budget APBD masih harus disisir oleh Kemendagri lagi.

There is still light at the end of the budget tunnel. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk