Sekali Lagi, Novanto Memang Perkasa
berita
Politika
30 September 2017 12:00
Penulis
Rasa keadilan publik pasti terluka saat hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa  penetapan status tersangka terhadap Ketua DPR Setya Novanto tidak sah. Hakim tunggal Cepi Iskandar beralasan, penetapan tersangka seharusnya  ilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.  Pertimbangan lainnya, bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Pertimbangan kedua ini selalu debatable, apa iya satu bukti dari seorang tersangka lain tidak bisa digunakan untuk tersangka  lainnya dalam perkara yang sama?

Ada hal lain yang menarik dari putusan peradilan kasus Novanto. Kenapa dalam kasus yang sangat menarik perhatian publik, KPK selalu kalah di praperadilan? KPK kalah di praperadilan dalam kasus penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG).   Lembaga superbody ini juga takluk dalam kasus penetapan tersangka mantan Ketua BPK Hadi Purnomo.

Realita ini seakan menguatkan anggapan publik awam bahwa KPK hanya kuat pada operasi tangkap tangan (OTT). Di wilayah pengembangan penyidikan kasus korupsi, KPK agak kedodoran. Ambil contoih kasus Hambalang dan Century yang tidak pernah tuntas hingga ke actor pucuk. Pertanyaannya, dimana ‘lubang’ kelemahan KPkK, di mekanisme dan prosedur penyidikan kah? Atau Biro Hukum KPK yang lemah dalam argumen dan dalil di persidangan? Kalau memang ada rasanya aneh, sebab penyidik yang terdiri dari polisi dan jaksa juga berasal dari rahim pendidikan yang sama. Apakah kelemahan ini muncul justru saat KPK mulai membuat kebijakan untuk merekrut penyidik sendiri?

Dengan dikabulkannya sebagian gugatan Novanto, apa yang selanjutnya akan dilakukan KPK? Sebab putusan hakim tidak menyatakan bahwa Novanto tidak usah disidik lagi dalam kasus korupsi KTP-el. Ketua DPR ini juga masih dalam status pencegahan ke luar negeri.

Lalu bagaimana kelanjutan Pansus KPK? Sempat beredar anggapan bahwa kencangnya Pansus untuk ‘menekan’ KPK adalah bargain agar KPK mengendorkan penyidikan terhadap Novanto. Apakah diperpanjangnya masa kerja Pansus KPK terkait dengan putusan ini? Apakah akan terus berlanjut atau langsung kendor karena “tujuan” sudah tercapai? Sangat mungkin terjadi, Pansus KPK akan terus mengkritisi KPK, tetapi pelan-pelan tuntutan ke KPK melemah sampai masyarakat Indonesia yang dasarnya pemaaf ini lupa akan ingar-bingar aksi Pansus KPK dua bulan belakangan.  

Pertanyaan paling menggelitik, apakah putusan pengadilan ini ada campur tangan kekuasaan? Kontestasi politik 2019 makin panas. Golkar sejak jauh hari sudah merapat ke kekuasaan dan memang piawai memainkannya. Di sisi lain pemerintah sadar betul bahwa pendulum politik mendatang akan sangat ditentukan oleh  gerakan partai beringin. Atau jangan-jangan pemerintah memang sengaja “membantu” Golkar saat ini, namun tujuan akhirnya untuk melemahkan elektabilitas Golkar di mata publik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Keputusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah bisa ditebak. Berita sakitnya Novanto yang menjadi viral di dunia maya memberi sinyal bahwa Setnov akan bebas dari status tersangka mega korupsi KTP Elektronik dalam sidang praperadilan. Sinyal lainnya adalah tertangkapnya sejumlah kepala daerah dari Partai Golkar menimbulkan persepsi publik seolah terjadi barter dengan kasusnya Ketua Umum Golkar tersebut.

Di sisi lain, putusan praperadilan yang mencabut status tersangka Setya Novanto bisa membuyarkan skenario sejumlah fungsionaris Golkar yang ingin mendongkel posisi Setnov dari posisi ketua umum. Jika posisi sebelum putusan praperadilan membuat posisi Setya Novanto terancam, kini posisinya bisa berbalik setelah bebas dari status tersangka. Bisa jadi, Setnov akan memukul balik kelompok yang bermanuver akan menggusurnya dari posisi ketua umum.

Namun demikian, dari segi persepsi, bebasnya Setya Novanto tidak sertamerta membuat citra Golkar pulih. Bisa terjadi sebaliknya, bebasnya Setnov bisa membuat citra Golkar menurun. Pun demikian, citra lembaga peradilan ikut tercoreng. Pasalnya, kasus Setnov ini telah menambah deretan panjang putusan bebasnya sejumlah tersangka korupsi di negeri ini.

Sulit untuk menuduh pemerintah campur tangan dalam kasus bebasnya Setnov. Tanpa bantuan pemerintah pun Setnov sangat lihai. Kelihaian Setnov untuk lolos dari sejumlah kasus sudah teruji. Kasus e-KTP adalah untuk kesekian kalinya. Dengan demikian menurut saya sulit untuk menghubungkan kasus ini ada campur tangan pemerintah, meskipun ada kepentingan pemerintah untuk tetap mendapatkan dukungan Golkar.

Golkar memang menjadi pendulum politik. Akan tetapi Golkar adalah partai pragmatis yang mengedepankan power oriented. Kalaupun Golkar lepas dari Setnov, belum tentu juga akan berpaling dari pemerintahan Jokowi. Bisa jadi tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan akan mendukung di Pilpres 2019 mendatang, bedanya hanya ganti aktor. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Tentu kita masih ingat, sebuat majalah mingguan menulis secara intuitif bahwa Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman meyakini bahwa penetapan status Setya Novanto masih prematur. Dan kini sikap Aris Budiman terbukti di sidang praperadilan. Status tersangka Novanto tidak sah dan gugur.

Siapa pun harus menghormati keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menggugurkan status tersangka Setya Novanto. Keputusan PN Jaksel itu menjadi risiko yang harus diterima KPK karena sejak awal tampak ceroboh dan terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka terhadap Setya Novanto.

Saat membidik Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP,  kesan yang muncul sejak awal adalah KPK tidak cermat dan terlalu percaya diri. Dalam proses penyidikan terhadap Setya Novanto, KPK tidak pernah mencari bukti baru atau bukti lain. Untuk merumuskan sangkaan terhadap Setya Novanto, KPK hanya menggunakan keterangan yang muncul dari perkara Irman dan Sugiharto.

Menggunakan keterangan atau kesakskan dari perkara Irman dan Sugiharto untuk menelusuri keterlibatan Setya Novanto sama sekali tidak salah. Tetapi nilai keterangan itu hanya sekadar bukti pendukung, bukan alat bukti utama.  

Namun, jika keterangan Irman dan Sugiharto yang dijadikan pijakan untuk menetapkan status tersangka terhadap Novanto, jelas bahwa hal itu menggambarkan proses penyidikan yang belum tuntas. Maka, tidak mengherankan jika hakim menyatakan status tersangka Novanto tidak sah.

Dalam menangani kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP, KPK beberapa kali melakukan kecerobohan atau blunder.  Publik masih ingat bahwa pada awal penyidikan, KPK langsung mengumumkan sejumlah nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dari proyek e-KTP.  Namun, tuduhan itu belum didukung bukti yang memadai. Bahkan, nama-nama yang disebut itu belum pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

Jangan menggunakan agenda pemberantasan korupsi untuk pencitraan atau membuat gaduh dan penzoliman. Penanganan kasus korupsi harus mengutamakan penegakan hukum yang berlandaskan keadilan. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Hukum ICW

Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, kami mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Di antaranya penolakan hakim untuk memutar rekaman bukti keterlibatan Setya Novanto dalam korupsi,  menunda mendengar keterangan ahli dari KPK, menolak eksepsi KPK, dan pertanyaan hakim kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan.

Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain. Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan.

Dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa lepas dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Kami khawatir putusan praperadilan ini akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

Mengutip pernyataan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, ada dugaan bahwa putusan Novanto sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan Novanto dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Saya menduga putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus.

Oleh sebab itu Komisi Yudisial harus segera menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto.

Di sisi lain, MA harus mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan, dan mengambil langkah tegas jika ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Lebih penting lagi, KPK harus kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Saat Novanto sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Faktanya memang beberapa kali KPK kalah dalam praperadilan, khususnya saat menetapkan tersangka kepada pejabat politik maupun hukum. Selain tokoh itu mengerti hukum, mereka juga sanggup membayar advokat terbaik dan memang memiliki kualifikasi mumpuni dalam menadvokasi klien yang terjerat persoalan korupsi. Apalagi harus diakui bahwa pengadilan kita, termasuk Pengadilan Tipikor, belum independen dan imparsial karena satu dan lain hal.

Saya kurang sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa alat bukti terhadap seorang tersangka tidak boleh digunakan untuk menjerat tersangka lainnya. Dalam perkara yang sama, alat bukti itu bisa digunakan karena objek korupsinya sama.

Dalam menjalankan fungsinya KPK memang didukung oleh perangkat alat-alat modern dalam menyidik,menyadap, dan mencari bukti-bukti otentik. Tetapi mereka pun kerap alpa dan keliru dalam memaksimalkan semua komponen yang mereka miliki, termasuk dalam OTT.

Satu hal yang menjadi catatan saya, kekuasaan besar dan privilese KPK untuk menahan tersangka lebih lama dan tidak punya tidak boleh menghentikan penyidikan perkara korupsi (SP3) seringkali menjadi bumerang dan menyebabkan ketidakhati-hatian dalam penyelidikan dan penyidikan.

Oleh sebab itu, saya kira KPK tidak boleh mengabaikan due process of law. Dalam beberapa perkara besar dan mnarik perhatian publik, elemen penting ini kerap diabaikan oleh KPK. Padahal selain untuk menghindari kesan hanya semata menonjolkan posisi sebagai lembaga hukum dalam menetapkan tersangka, due process of law perlu diperhatikan sebagai "benteng" agar KPK tidak kedodoran dalam menghadapi perlawanan konstitusional dari tersangka korupsi. Jika faktor ini diperhatikan, KPK akan kuat dalam menegakkan hukum sehingga simpati publik otomatis akan berpihak ke KPK. Satu hal lagi, KPK seringkali mengabaikan hak asasi manusia (HAM) tersangka. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Permohonan praperadilan Setya Novanto (SN) telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan pertimbangan bahwa penetapan itu tidak memenuhi prosedur hukum acara KUHAP, yaitu menetapkan tersangka SN didasarkan pada alat bukti perkara lain.

Bahwa argumen hakim ini, meskipun didasarkan pada logika prosedural yang menganggap UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengatur hal itu, namun Hakim telah secara nyata mengenyampingkan fakta bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan SN sebagai tersangka masih dalam penyitaan perkara yang lain. Apalagi perkara SN dengan perkara terdakwa KTP-el yang lain adalah perkara yang berkaitan.

Demikian juga jika mengamati Pasal 44 UU KPK yg menyatakan jika penyelidik telah mendapatkan dua alat bukti cukup, maka penyelidik menyerahkan kepada KPK dan KPK melaksanakan penyidikan dan karena sudah ada dua alat bukti maka bisa langsung menetapkan tersangka.

Hakim telah mengingkari ketentuan ini dan mengenyampingkan kenyataan bahwa perkara SN merupakan satu kesatuan dengan perkara dua terdakwa KTP-el sebelumnya.

KPK dapat menetapkan kembali segera SN sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah  didapatkan dalam penyidikan, yaitu keterangan saksi, ahli, surat setelah meningkatkan ke penyidikan dan mengeluarkan sprindik baru.

Komisi Yudisial harus turun tangan meneriksa hakim untuk meneliti apakah pendapat Hakim apakah hanya sekadar tindakan unprofesional, atau ada dugaan hakim menerima sesuatu dalam memutuskan perkara tersebut. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Enam puluh dua tahun siklus kekuasaan di Indonesia semakin memperjelas bagaimana dikotomi antara jiwa dan semangat Rechstaat (Negara Hukum) masih tersubordinasikan oleh Machstaat (Negara Kekuasaan). Dalam teori liberal klasik ada Trias Politika dimana perimbangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjamin tidak terjadinya penumpukan kekuasaan absolut di satu tangan. Ada diversifikasi kekuasaan, saling mengontrol dan saling mengawasi.

Tapi di semua negara berkembang bekas negara terjajah, Trias Politika ini digerus oleh sistim otoriter satu partai atau junta militer yang menggebuk semua oposisi dan tidak ada alternatif kecuali bila terjadi pergantian rezim. Itu pun hanya berganti aktor, tapi lakon dan konsentrasi kekuasaan absolutnya sama.

Indonesia mengawali sebagai negara merdeka dengan sistem demokrasi liberal dan Trias Politika murni. Pada 29 September 1955 dilaksanakan pemilu pertama yang sangat demokratis dan fair, karena incumbent PM Burhanudin Harahap dari Masyumi tidak menjadi nomor satu, yang direbut oleh PNI Partai Nasional Indonesia. Mayumi hanya di nomor dua, tapi jumlah kursinya sama karena perbedaan bilangan pembagi dapil. NU dan PKI masuk 4 besar. Trias politika ini hanya akan berlangsung sampai 1960 karena Bung Karno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan diganti dengan DPR-GR 1960 yang sebagian anggotanya diangkat dan bukan dipilih oleh rakyat.  Setelah itu tidak akan ada pemilu, dan pergantian Presiden Sukarno ke Presiden Soeharto melalui "semi kudeta konstitusional" dan tetap bermuara pada sistim otorier manunggal yang mengharamkan Trias Politika selama 32 tahun sampai 1998.

Pasca Reformasi, korupsi menjadi extraordinary crime. Karena itu walaupun sejak zaman liberal sudah ada menteri atau mantan menteri yang diadili karena korupsi, tetap saja korupsi merajalela dan karena itu lahirlah KPK pada 2003.

Sekarang setelah 14 tahun, KPK menjadi kekuatan ke-4 di luar Trias Politika yang mirip malaikat yang tidak bisa salah dalam menghukum dan menangkap koruptor. Tapi belakangan sejak prosedur praperadilan dimenangkan oleh Budi Gunawan, Hadi Purnomo, dan Setya Novanto pada 29 September 2017-- bertepatan dengan 62 tahun pemilu, maka Indonesia menghadapi persimpangan jalan.

Sebetulnya yang terjadi di Indonesia itu sistem Negara Hukum dimana Hukum benar benar independen, otonom, dan imparsial atau merupakan bagian dari persekongkolan elite lintas Trias Politika. Kalahnya KPK membuktikan bahwa KPK juga lemah dan tidak bebas dari penyakit kekuatan Trias Politika. Kalau KPK memang bersih tanpa vested interest, ia akan berjalan terus. Tapi kalau KPK sendiri terjebak dalam "syahwat kekuasaan" Trias Politika, maka ia akan terhisap dalam kelemahan fatal seluruh lini Trias Politika. 

Saya melihat simbolis bahwa 29 Septermber 2017 KPK kalah oleh yudikatif yang independen. Yudikatif ini bisa mengalahkan KPK tiga kali dengan bau nuansa paham Machstaat yang mengesampingkan Rechstaat. Kondisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi pasca tiga kali kalahnya KPK di praperadilan membuktikan bahwa 14 tahun KPK kurang berhasil membabat akar masalah konspirasi kekuasaan di balik Trias Politika.

Tugas KPK sebetulnya memulihkan independensi penegak hukum, yudikatif menjadi kekuatan pelaksana Rechstaat. Namun kalau KPK ikut bermain dalam rangka Machstaat, maka yang terjadi sekarang ini adalah KPK salah ukur kekuatannya (Rechstaat) yang ternyata kalah oleh Machstaat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Rasa keadilan masyarakat sudah lama terkoyak. Tidak lagi pernah dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim. Hakim hanya menjadi corong undang-undang. Terjebak pada model positivisme klasik. Berlindung pada alasan yuridis formil.

Pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, saat di pejabat mengambil langkah hukum praperadilan terhadap statusnya sebagai tersangka, yang kemudian dimenangkan oleh hakim dengan membatalkan status sebagai tersangka tersebut, jelas membuktikan bahwa hakim yang seperti itu hanya sekadar menjadi corong undang-undang tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus KTP-el dengan tersangka Setya Novanto, banyak orang akan beranggapan aroma kekuasaan ikut bermain. Terlebih lagi Setya Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai yang sangat diperhitungkan untuk menghadapi Pemilu 2019 yang akan datang.

Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Dengan demikian, pelibatan kekuasaan dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan hakim tidak dapat dibenarkan. Sebab hal tersebut akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, dimenangkannya Setya Novanto sehingga lepas dari status tersangka yang dilekatkan oleh KPK seharusnya menjadi refleksi bagi KPK untuk mempersiapkan alat bukti yang kuat tidak terbantahkan. Jadi KPK tidak sekadar kuat pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), meski secara logis tertangkap tangan adalah suatu tindakan di luar perencanaan dari pihak yang akan melakukan penangkapan. Sangat berbeda dengan istilah OTT yang biasa dilakukan oleh KPK. Jadi untuk waktu yang akan datang, seharusnya dalam bekerja KPK tidak lagi mengandalkan OTT dan pembangunan opini publik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter