Sengketa di Tanah “Surga” Teluk Jakarta
berita
Politika
16 November 2017 16:00
 Warga Pulau Pari resah dengan adanya rencana pembangunan hotel oleh PT Bumi Pari Asri (BPA). Lahan yang mereka diami turun-temurun ternyata telah dikuasai oleh PT tersebut. Seluas 40 hektare dari 43 hektare (90 persen) pulau itu dimiliki oleh PT BPA.

Pulau 'surga' yang berada di Teluk Jakarta ini telah ditempati warga sejak tahun 1950-an. Hingga kini sekitar 700-an warga bermukim di Pulau Pari. Sengketa antara warga dan PT BPA sebenarnya telah terjadi sejak 1987. Namun melalui SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1592 tahun 1991, diatur peruntukan pulau menjadi tiga; 50 persen digunakan untuk pariwisata, 40 persen untuk pemukiman, dan 10 persen untuk LIPI.

Pada 2014 lalu,  bermodalkan sertifikat Hak Guna Lahan (HGL), PT BPA mengklaim 90 persen lahan adalah milik mereka. Termasuk di dalamnya 40 persen lahan permukiman warga sesuai dengan SK Gubernur Nomor 1592 tahun 1991. Warga seolah tak berdaya, karena girik yang seharusnya bisa digunakan sebagai senjata kecil melawan PT tak kunjung kembali sejak 1987 ditarik oleh kelurahan dengan alasan pemutihan.

Kini warga Pulau Pari kebingungan. Mereka merasa tak pernah menjual tanah yang mereka diami kepada siapapun. Posisi PT BPA kuat, karena datang dengan sertifikat HGL, sebagian malah telah berubah wujud menjadi sertifikat hak milik (SHM). Proses penerbitan sertifikat atas nama PT BPA terbilang cepat, dalam satu tahun terakhir sekitar 300-an sertifikat telah terbit. Secepat itu? Bukankah mengurus sertifikat di BPN di Jakarta dikenal sulit? 

Warga mencoba memperjuangkan hak mereka dengan melaporkan BPN Jakarta Utara ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI), karena diduga melakukan tindakan maladministrasi. Warga juga sempat mendatangi komisi A DPRD DKI Jakarta untuk meminta pertolongan kepada wakilnya di parlemen provinsi.

Hingga kini belum jelas nasib kepemilikan tanah di Pulau Pari. Namun titik terang muncul saat UU Pokok Agraria Pasal 21 dibuka. Pasal tersebut menjelaskan tidak dibenarkan perusahaan memiliki SHM atas lahan atau tanah. Jika aturannya begini, kenapa pengurusan sertifikat sebuah perusahaan bisa terjadi dan dikabulkan? 

Kapolres Kepulauan Seribu menangkap tiga orang nelayan tradisional bernama Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, serta Bahrudin alias Edo. Ketiganya ditahan dengan tuduhan melakukan pungutan liar (pungli) kepada wisatawan di Pantai Perawan.

Warga Pulau Pari menuntut tiga warga mereka ditangguhkan penahannya. Menurut warga mereka bukan melakukan pungli. Uang yang mereka kumpulkan dari wisatawan nantinya akan digunakan untuk pemeliharan pantai wisata yang telah dikelola warga sejak tahun 2010. Apa yang sebetulnya terjadi: ada pungli atau pemanfaatan sumber daya oleh warga? Atau ini upaya kriminalisasi terhadap warga sebagai bagian dari psy war terkait sengketa lahan?

Presiden membagikan jutaan sertifikat tanah kepada warga di sejumlah daerah, bagaimana dengan warga Pulau Seribu? Apakah nantinya mereka juga akan mendapat sertifikat seperti warga di daerah lain,  atau tanah di Pulau Pari akan menjadi milik perusahaan?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ast)

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara

Ketika pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan warga Pulau Pari, saya membuka peta di hadapan mereka. Saya memberi instruksi kepada warga, tunjukkan di mana lokasi tanah mereka yang dicaplok oleh pihak perusahaan.

DPRD menanyakan dasar dari pensertifikatan apa? Lurah menjawab, akte jual beli yang dilakukan di hadapan camat. Artinya kemudian sampai sertifikat itu bisa terbit karena telah terjadi transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan camat.

Kalau memang sekarang warga merasa tidak pernah menjual tanah mereka, berarti di situ terindikasi ada penipuan. Kalau memang benar ada penipuan, masalah ini tidak perlu dibawa ke mana-mana. Ini murni tindakan pidana, dan lapornya ke kepolisian. Kalau sekarang kan tidak begitu, habis energi kita untuk meladeni masalah ini.

Sebenarnya masalah ini tidak rumit, hanya saja sepertinya ada yang sengaja membuat rumit. Ketika pertemuan di Gedung ORI saya mengatakan kepada warga kalau ada di antara mereka yang merasa tanahnya dicaplok perusahaan, tuliskan surat kepada saya dan buat gambar/sketsa lokasinya. Selanjutnya kami akan melakukan pengukuran, tetapi kalau ada yang berbohong nanti akan berurusan dengan polisi.

Masalah bukti yang tidak dimiliki warga baik dalam bentuk sertifikat ataupun girik, sederhana saja. Camat itu pegawai pemerintah, tidak mungkin dia mau bunuh diri kalau dia membuat akte jual beli palsu. Kalau ada yang mau ‘main’ di situ, silakan lapor ke polisi. Jangan buat surat ke mana-mana, menarik-narik gubernur yang baru dilantik, habis energi kita untuk urus masalah ini saja. Sedangkan masih ada pekerjaan lain yang juga tidak kalah pentingnya.

Sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kalau kemudian ada SHM juga yang dimiliki, itu milik perseorangan. Contohnya seperti ini, seorang direktur PT memiliki sertifikat atas namanya, istri dan anaknya juga punya sertifikat atas nama pribadi, apakah itu dilarang? Kalau di ranah yang seperti itu, peraturannya memungkinkan. Jadi tidak ada salahnya.

Sebenarnya tidak ada masalah di Pulau Pari. Kalau memang warga merasa dibohongi atau tanahnya dicaplok perusahaan, itu pidana murni bisa langsung saja lapor polisi. Jangan berputar-putar.. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis Perempuan, Pendamping di Wilayah Grassroot

Warga Pulau Pari seharusnya mendapatkan akses informasi yang jelas dan valid dari sejumlah instansi pemerintah terkait pengaduan status kepemilikan lahan mereka. Akses untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Ini tercantum dalam DUHAM, Konvensi Hak SIPOL, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin hak memperoleh informasi sebagai HAM.

Perjuangan mencari kebenaran dan keadilan adalah proses panjang yang dilalui oleh warga Pulau Pari. Sejumlah instansi negara tingkat DKI (legislatif dan eksekutif) sudah mereka datangi. Mencari jawaban atas hak-hak mereka yang terampas. Apakah para wakil rakyat dan penguasa diam saja melihat mereka tergusur dari tanah mereka sendiri demi kepentingan pengusaha? Mereka berhak atas jawaban kebenaran dan perlindungan dari berbagai upaya yang merampas kehidupan dan memarginalkan mereka. Di mana letak isi Pasal 33 dan pembukaan UUD 1945 yang isinya “Mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur”.

Namun kejelasan informasi belum juga mereka dapatkan. Saat proses pencarian informasi mengenai kejelasan sertifikat-sertifikat yang muncul belum juga selesai, sejumlah warga terintimidasi dan dijerat hukum oleh aparat kepolisian. Jeratan hukum tersebut berakhir pada pengadilan, dan tujuannya adalah melemahkan perjuangan warga guna memperoleh kejelasan status tanah yang mereka diami.

Saya mendengar dari RW dan kawan-kawan bahwa selama ini Pulau Pari tidak mendapat perhatian seperti wilayah lainnya. Oleh karena itu mereka secara bergotong royong membangun fasilitas umum dan menggerakkan ekonomi di wilayahnya secara mandiri. Seharusnya Pemda mendukung usaha mereka. Pemerintah saat ini kan gencar meneriakkan ekonomi kerakyatan. Warga telah melakukan ekonomi berbasis kerakyatan itu sejak 2010. Seharusnya didukung, bukan malah dilemahkan dan mematikan usaha-usaha mereka yang berbasis pada budaya lokal.

Apa yang sudah tersurat dalam UU Pokok Agraria dan SK Gubernur Nomor 1592 Tahun 1991 semestinya menjadi catatan bagi pemerintah dan pengusaha untuk melihat sejarah perjalanan warga Pulau Pari. Turun temurun warga sudah tinggal di sana. Pemprov DKI seharusnya memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dengan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam. Bukan hanya berpatokan pada hitam di atas putih saja yang baru keluar tahun 2014-2015.

Di samping itu, dari berbagai kasus yang ada (termasuk kasus konflik lahan atau SDA), perempuan dan anak cenderung lebih sering menjadi korban ecara psikologis dan ekonomi. Mereka kehilangan sumber mata pencahariannya dan beban ganda mereka rasakan ketika akses SDA yang menjadi andalan mereka dirampas. Mereka juga harus kehilangan suami atau ayah dari anak-anak mereka karena jerat hukum. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Ombudsman

Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) masih mendalami kasus Pulau Pari. Senin (13/11/17) kemarin kami sudah ke BPN Jakarta Utara. Setelah itu tim sedang mendalami, sambil antrian kasus yang kami tangani berputar. Kasus serupa Pulau Pari ini ada beberapa yang ditangani juga oleh ORI. Termasuk kasus pertanahan dan reklamasi, ini semua kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus diproses juga, kita dipanggil dan harus menghadiri.

Kini putaran antrian kasus kami sedang fokus dengan tanah terkait pembangunan jalan bebas hambatan/tol. Nanti masuk ke putaran lagi, kami menangani Pulau Pari. Sistem di ORI seperti itu, karena personel kami juga terbatas. Kasus Pulau Pari ini masih terus berjalan. Kini sudah sampai di tahapan mendengar laporan keluhan dari warga, ada beberapa keluhan warga yang kita telaah.

Dalam penggunaan diksi-diksi ada masalah. Kalau warga yang tidak terlalu paham hukum secara kasus mereka merasa tidak beres, mereka merasa ditipu. Kalau Kepala Kantor BPN yang mengerti hukum, akan menyarankan warga yang merasa ditipu untuk bisa lapor ke polisi. Namun kalau masing-masing menggunakan diksi dan pemahamannya, masalah ini tidak akan pernah selesai.

Banyak warga yang belum tentu juga semuanya benar, dan perusahaan pun belum tentu benar. Yang kami mau lihat adalah proses administrasinya. Namun sejauh ini kami belum bisa mengeluarkan keputusan, masih harus dikaji lagi. Kami melihat dokumen-dokumen lama, pelakunya juga bermacam-macam.

Sekarang ini seolah-olah kan warga merasa dirugikan. Kita harus lihat lagi, warga yang mana? Ada juga kok warga yang merasa senang, tetapi kami fokus kepada laporan mereka yang merasa dirugikan. Kalau turun ke lapangan, kita akan temukan ada juga warga yang senang. Mereka disuruh menjaga pemasangan tembok dan lain sebagainya. Jangan seolah-olah sepertinya seluruh warga Pulau Pari itu mau ditenggelamkan ke laut semuanya. Ada juga warga yang melapor merasa diuntungkan, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata warga itu pendatang (bukan orang asli Pulau Pari)

Kalau ORI harus bekerja secara rapi. Kami menyoroti proses administrasinya. Sertifikat itu sudah dilakukan oleh perusahan dengan prosedur yang ada. Kalau dari segi prosedur, pasti pihak perusahaan sudah terlatih dan mengerti. Akan tetapi kita juga harus melihat warga yang sejak dulu tinggal di Pulau Pari. Mereka tidak punya hak secara prosedural, kecuali hak untuk tinggal di situ. Selanjutnya ada perusahaan datang dan membuat sertifikat atas nama mereka, disinilah keadilan terganggu. Itu yang jadi masalah dan dibawa ke ORI.

Kalau semua hanya berdasarkan atau menggunakan izin prosedural, siapa yang punya uang dia bisa bayar pengajuan prosedural dan dia menjadi pemenangnya. Kemudian merekalah yang menguasai republik ini. Namun tidak seperti itu, kita harus lihat juga dari segi keadilan. Kasus Pulau Pari ini masih kita kaji dan dalami. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen STIH Sunan Giri Malang

Kasus seperti yang terjadi di Pulau Pari sudah banyak terjadi di beberapa tempat. Dalam kasus Pulau Pari, ada pihak yang kuat dan lemah. PT BPA merupakan pihak yang kuat, sedangkan warga Pulau Pari adalah pihak yang lemah.

Tanah yang ditempati warga sejak 1950-an itu diasumsi sebagai tanah adat. Tanah adat tersebut bisa dinaikkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) apabila warga telah menduduki/menguasai tanah tersebut secara fisik selama 20 tahun berturut-turut.

Warga mempunyai bukti girik, dimana girik tersebut merupakan bukti warga telah menguasai bidang tanah tersebut. Dari girik bisa dijadikan SHM melalui konversi hak di kantor pertanahan setempat.

Dalam kasus ini kita bisa menduga adanya permainan. Indikasinya adalah adanya penarikan girik yang dilakukan oleh lurah pada 1987 dengan alasan akan dilakukannya pemutihan. Ini dapat menimbulkan dugaan bahwa pihak kelurahan berkolaborasi dengan BPN & PT BPA yang pada akhirnya muncul SHM. BPN diduga bermain ketika menerbitkan sertifikat untuk perusahaan. Kami menduga sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN melawan/bermasalah dengan hukum.

Dalam UU Pokok Agraria pun sudah dijelaskan bahwa badan hukum/perusahaan tidak dapat memiliki hak milik atas tanah atau lahan (kecuali badan hukum yang telah disebut dlm Pasal 21 ayat (2) UUPA jo PP Nomor 38 Tahun 1963).
Perusahaan hanya bisa mendapatkan HGU dan HGB.

Pulau Pari merupakan milik warga yang mempunyai SHM saja. Perusahaan hanya berhak atas bangunanya saja karena adanya SHGB. Kasus ini diduga terjadi karena adanya kepentingan investor semata yang memiliki rencana membangun hotel di Pulau Pari. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir