Sensasi Nyanyian Setnov, Antara Fakta dan Fitnah
berita
Politika

Sumber Foto: validnews.com  (gie/Watyutink.com)

31 March 2018 10:32
Nyanyian Setnov dalam sidang lanjutan dugaan korupsi E-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018) membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ketar-ketir. Pasalnya  Setya Novanto sebut nama dua petinggi PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung, turut menerima aliran dana dugaan korupsi e-KTP. Apa iya? Hmm, masa sih anak presiden korupsi?

Nama Puan dan Pramono muncul dari celotehan Setya Novanto sendiri. Ia menyebut Puan dan Pramono telah menerima masing-masing 500 ribu dolar AS dari kebocoran dana Rp2,3 triliun proyek e-KTP. Fee tersebut dibagikan sendiri oleh orang dekat Novanto yakni Made Oka Masagung dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Apa motif di balik ocehan Setnov? Sekadar mencari sensasi-- seperti kasus tabrak tiang listrik--atau tidak mau menderita dihukum sendiri sehingga menyeret beberapa nama dalam pusaran kasus ini?

Walau apa yang dikatakan Setnov belum tentu benar munculnya nama itu telah menghebohkan publik dan otomatis nama Pram dan Puan tercoreng.

Ocehan Setnov mengingatkan kita pada sidang kasus korupsi e-KTP yang berlangsung di pengadilan Tipikor disaat Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Andi Narogong pada April 2017 lalu. Saat itu Nazarudin dengan fasih membeberkan keterlibatan sejumlah nama anggota DPR dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Ia juga membenarkan adanya pertemuan yang dihadiri Mustoko Weni, Ignatius, dan Andi Narogong untuk membahas tentang mekanisme penyerahan aliran dana suap proyek e-KTP ke sejumlah pihak di DPR. Mustoko Weni dan Mulyono merupakan pihak yang melobi sejumlah fraksi di DPR terkait megaproyek e-KTP tersebut.

Kenapa kali ini Setnov dan Nazaruddin terlihat ada di satu barisan? Wajar kalau pertanyaan ini muncul, karena disaat proyek itu disahkan keduanya menjabat sebagai anggota DPR. Puan Maharani menjabat ketua fraksi PDIP sedangkan Pramono Anung Wakil ketua DPR.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tuduhan Setya Novanto terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung. Ia mengatakan Setya Novanto cenderung menyeret sebanyak mungkin nama dalam kasus e-KTP demi menyandang status justice collaboration

Celakanya salah salah satu nama yang disebut Setnov masuk 'kategori' calon yang akan mewarisi puncuk pimpinan PDIP. Konon juga tengah digadang-gadang untuk maju mendampingi Jokowi sebagai cawapres.  

Masuk akal dengan adanya kasus e-KTP dan namanya disebut-sebut dalam kasus itu, tentu akan membawa dampak negatif terhadap Puan Maharani, dan PDIP sendiri. Bukan tidak mungkin ocehan Setnov ini nanti akan membuang kesempatan Puan Maharani menjadi Calon Wakil Presiden 2019? Bahkan lebih jauh lagi, Kursi Ketum PDIP bisa lepas dari genggamannya. Belum lagi elektabilitas PDIP, sudah pasti mengalami penurunan. Waduh. ngeri-ngeri sedap nih.

Lantas, apakah kemudian PDIP akan melaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang bersangkutan? Lalu, sejauhmana KPK bersikap terkait ocehan Setnov? Jangan karena keduanya mempunyai jabatan penting sehingga KPK kehilangan nyali untuk mengungkapnya. Menarik kita simak kelanjutan nyanyian Setnov.

Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Seusai Perang Dunia II, 1945 Uni Soviet mendadak mengeluarkan doktrin Andrey Zdhanov, anggota politbiro Partai Komunis Uni Soviet (14 Februari  1896–31 Agustus 1948), yang mengakhiri aliansi blok komunis Uni Soviet-Eropa Timur dengan Sekutu Barat setelah mengalahkan poros Fasis- Axis-Nazi (Jerman- Jepang- Italia).

Musso membawa pulang doktrin Zdhanov dan meletuskan pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948, yang ditumpas habis oleh Kabinet Hatta dengan dukungan penuh AS. Kemudian mendesak Belanda segera mengakui RIS dalam Konfrensi Meja Bundar 1949.  Sayangnya RIS dibebani utang Hindia Belanda US$1,170 juta (atau sekitar US$ 1,1 milyar). Satu-satunya negeri bekas terjajah yang harus melunasi utang ex penjajah.

Sekarang ini bom Setnov menyamai doktrin Zdhanov, menghentikan semua koalisi formal parpol, karena Setnov menempuh jalan Barjibarbeh, Tijitibeh. Bubar satu bubar semua, mati satu mati semua. Dia mengajak semua rekan anggota DPR periode 2009-2014 untuk ramai-ramai menikmati dan tentu saja harus jer basuki mawa bea. Anda menikmati hasil korupsi bersama saya, masakan hanya saya sendiri yang harus dibui. Semua yang terlibat harus dibui juga, tidak peduli dari partai mana, anak dinasti siapa dan latar belakang sipil, militer atau komunis, kapitalis, sosialis atau radikalis. Selama ini berlaku doktrin boleh beda pendapat (termasuk seolah jadi oposisi dan lawan politik pengecam pemerintah), tapi kalau dalam soal pendapatan (fasilitas sampingan dari proyek menggolkan anggaran proyek), maka dinikmati secara gotong-royong;  semua tidak ada yang tidak kebagian (termasuk yang disebut oposisi atau malu malu kucing mengaku oposisi).

Kita ini semua kan munafik, sebab selalu "menyalahkan dan tidak mau mengaku ikut demokrasi Barat yang dicap liberal". Karena itu sok bikin demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan seterusnya. Padahal akhirnya kejeblos pada diktator proletar kiri model Manipol Usdek, yang terjungkal karena sanering 1965, dan diktator Fasis Kanan junta militer pakai bendera Pancasila, yang akhirnya juga lengser karena krismon ambruknya rupiah jadi Rp17.000 per 1 US$.

Setelah bangkrutnya komunisme, yang dikubur tahun 1989 di Tiananmen dan 1991 di Tembok Berlin, serta bubarnya Uni Soviet dan lenyapnya Yugoslavia, maka semua kembali ke hukum besi ekonomi pasar. Kalau anda melawan pasar dan mencoba bikin Marxisme maka akan bubar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Kalau anda jatuh ke ekstrem pasar tidak terkendali seperti Depresi 1929 dan Krismon Asia Timur 1998, serta Krismon AS 2008 (subprime mortgage) dan EU 2010. Maka semua itu kembali ke hukum besi  jer basuki mawa bea.

Anda harus produktif untuk menikmati. Kalau harta karun bangsa anda keruk dengan korupsi  maka negara anda akan bangkrut, karena kalah bersaing dengan negara lain,karena balapan antar bangsa adalah balapan efisiensi, efektivitas, produktivitas. Bukan balapan korupsi .

Semoga dengan doktrin Zdhanov dan bom Setnov ini Indonesia kapok untuk tidak main-main dengan politik sok proletar, sok kiri, sok sosialis, sok komunis membela rakyat , padahal hanya memperkaya elite yang mengatas namakan rakyat, proletar, marhaen dan sebagainya. Juga bagi yang kanan yang memakai bendera agama bahkan Tuhan untuk mempersetankan orang lain atau lawan politik. Tapi ternyata semua elitennya ikut doktrin Zdhanov dan Setnov, yang merasa bisa suci sendiri. Tapi setelah ketahuan dan ketangkap,  maka bubar jalan. Jambret sana-sini untuk mengajak seluruh rekan penikmat korupsi ber bonding-bondong masuk bui. Sekarang tinggal KPK berani atau tidak memproses seperti yang sudah dipersilahkan oleh Presiden Jokowi:  kalau memang menurut hukum harus di interogasi dan diinvestigasi, ya silakan saja. 

Doktrin Zdhanov mengakhiri koalisi Uni Soviet -AS setelah menghancurkan fasisme Roma- Berlin- Tokyo, membawa dunia pada Perang Dingin 40 tahun (baru selesai 1989). Bom Setnov mengkahiri koalisi penguasaha (penguasa merangkap pengusaha), lintas partai dan lintas petahana-oposisi (lawan politik). Semua koruptor bersatu, karena itu harus diakhiri agar negara selamat dan tidak bubar seperti dihebohkan dan digaduhkan  oleh Prabowo dari kutipan novel fiksi.

Semua ini, Zdhanov dan Setnov, adalah realita politik bukan fiksi. Semoga kita selamat dari ancaman bubar dan survive melampaui era Zdhanov maupun Setnov. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Di tengah maraknya siapa pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019, kita dikejutkan adanya nyanyian dari mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sidang lanjutan dugaan korupsi e- KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Maret 2018 yang lalu. Dalam nyanyian tersebut Setnov menyebut adanya dugaan aliran dana e-KTP kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.

Tuduhan kepada dua nama tersebut membuat PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan partai utama pengusung Jokowi menjadi ketar-ketir, dan menjadi kerikil tajam bagi PDIP di tengah persiapan memenang Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019.Walau pun sifatnya masih dugaan dan memerlukan proses dan pembuktian fakta hukum yang jelas, namun nyanyian Setnov tersebut telah menampar dan membangun opini masyarakat bahwa PDIP sbg partai sarang penyamun.

Melihat kapasitas Setnov dapat disimpulkan bahwa ada indikasi korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPR 2009-2014. Dugaan tersebut bisa diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai karena memang ongkos demokrasi yang begitu mahal. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya saksi dan terdakwa kasus e-KTPadalah  elite lintas partai. Seperti Marzuki Ali dari Demokrat, Mariam S.Haryani dari Hanura dan yang lagi heboh adalah proses hukum terhadap Ganjar Pranowo, kandidat Gubernur Jateng 2018 dan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM yang keduanya kader PDIP.

Nyanyian dan tuduhan terhadap kader dan pimpinan teras PDIP tersebut jelas menjadi jalan terjal dan krikil tajam PDIP khususnya kepada Puan Maharani yang digadang-gadang akan mendampingi Jokowi dalam Pilres 2019. Ada kepentingan strategis penunjukan Puan Maharani sebagai pendamping Jokowi. Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP berkepentingan agar pengganti Jokowi berikutnya setelah 2024 adalah dari dinasti Soekarno. Satu-satunya anak cucu Soekarno yang menjadi pejabat negara sekarang ini adalah Puan Maharani, yang menduduki sebagai Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Puan Maharani sebagai putrinya ibu Megawati dari Taufik Kiemas diprediksikan akan melanjutkan estafet kepemimpinan PDIP pasca bu Megawati.

Kepentingan strategis berikutnya adalah mempertahan kemenangan baik dalam Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Jangan sampai kemenangan yang diperoleh dengan susah payah dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mengalami nasib yang sama seperti pada pemilu 2004, yang secara tragis mengalami kekalahan baik pileg maupun pilpres.

Lepas dari nyanyian tersebut, jelas ada upaya untuk menjatuhkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan lebih khusus kepada Puan Maharani yang berpeluang besar mendapingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebagai partai kompetitor utama dan partai yang memiliki pengalaman cukup luas dalam perjalanan republik ini, Golkar tentu memiliki agenda terselubung di balik nyanyian Setnov. Sebagai mantan ketua umum Golkar, Setnov memahami betul bahwa dibalik kasus yang menerpa dia sekarang tersembunyi hidden agenda yang bisa dia mainkan.

Mudah-mudahan nyanyian Setnov ini tidak melahirkan kegaduhan politik baru yang akan membawa instabilitas politik dan ekonomi, yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Dalam kasus ini PDIP jangan kebakaran jenggot dan merespon secara berkelebihan terhadap nyanyian Setnov. Serahkan kepada KPK jika ada indikasi keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung untuk melakukan penyidikan. Pengalaman 2004 menjadi tolak ukur bagi PDIP untuk menseleksi kader-kader nya maju dalam Pileg 2019. Masih banyak kader yang memiliki dedikasi dan integritas yang siap diusung dalam Pileg 2019, baik sebagai politisi maupun akademisi.

Sebagai partai wong cilik terus dekat denga rakyat kecil dalam mengejewantahkan setiap program kerjanya. Trisakti Soekarno hares selalu dikedepankan seperti berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Mudah-mudahan PDIP tidak lupa rohnya sebagai partai Nasionalisme dan Marhaenisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Saya kira Setnov belum hilang ingatan alias sakit jiwa. Meski belum diputuskan dalam pengadilan, khalayak atau publik banyak yang mempercayainya. Itulah kehidupan sosial yang tidak semata-mata didasarkan kepada hukum positif. Apalagi di negara tersebut kor?psinya sudah sistemik, terstruktur, dan masif. Kalangan meski tidak semua akan yakin nyanyian Setnov demikian. Apalagi posisi kedua sosok itu sangat mendukung, karena Puan ketua fraksi dan Pramono Anung wakil ketua DPR.

Persoalan sekarang adalah apakah proses hukum yang berlangsung saat ini akan konsisten mencari dan mempertahankan keadilan masyarakat. Ini yang saya sangsikan. Atau sebagaimana yang berlangsung selama ini jika sudah menyinggung elite-elite kuat, akan dicari cari dalih supaya tidak terseret ?engan konsesi-konsesi tertentu. Ini yang menjadi catatan penting! Kita berharap KPK tak mudah " masuk angin" dengan berbagai tekanan politik. KPK harus berani melawan berbagai bentuk intervensi dalam pengungkapan kasus e-KTP. Rakyat mendukung sepenuhnya penuntasan kasus penggerogotan uang rakyat ini.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Nyanyian Setnov dalam sidang Tipikor terakhir mulai menyasar orang-orang penting yang sedang berkuasa. Bagi masyarakat awam mungkin saja hal ini mengejutkan, akan tetapi bagi mereka yang mengikuti dan memahami berbagai skandal besar yang melibatkan para petinggi politik sebelumnya, hal ini tentu dianggap lumrah. Pertanyaannya kini benarkah mereka terlibat atau hanya imajinasi Setnov atau manuver politik sang aktor untuk kepentingan politik lebih jauh lagi ?

Untuk menganalisanya kita harus menyingkirkan perasaan suka atau tidak suka terlebih dahulu atau perasaan dukung-mendukung diantara para  tokoh yang kini sedang berada di panggung, dan dalam waktu yang bersamaan mengemukakan rasio dan logika yang jernih. Sebagai seorang tokoh politik, Setnov terlanjur dicap sebagai politisi yang licin oleh masyarakat. Perjalanan karirnya penuh skandal terkait keuangan dan selalu selamat dari jeratan hukum. Mungkinkah kali ini ia sudah berubah sehingga berkata apa adanya, tentu perlu waktu untuk menyimpulkannya.

Sebelum ini, sebenarnya Setnov sudah menyenggol sejumlah nama politisi PDI Perjuangan, tapi gaungnya kurang berkembang, mungkin saja karena kurang bukti akan tetapi bisa juga karena kurang dielaborasi oleh KPK. Yang pasti nyanyian Setnov kali ini menyangkut politisi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari sebelumnya. 

Kalau kita mau melihatnya dengan kacamata lebih lebar, maka bisa digunakan tiga pendekatan: Pertama, siapa penguasa eksekutif kala itu dan siapa pejabatnya yang memiliki otoritas atas masalah e-KTP. Masalah ini menjadi penting mengingat sebagian besar korupsi terjadi dengan modus penyalahgunaan kekuasaan. Memang, bisa saja korupsi terjadi dengan mengajak serta oposisi dalam bagi-bagi rezeki, akan tetapi hal ini terjadi dan hanya terjadi manakala dirasa adanya potensi penentangan publik yang bisa dimanfaatkan oleh oposisi. Kedua, pendekatan dari bukti-bukti yang sudah terkumpul. Selain Setnov sendiri yang sudah mengembalikan sejumlah uang yang cukup besar, para petinggi lintas partai yang saat itu memiliki jabatan baik di komisi maupun fraksi di DPR telah mengembalikan banyak uang. Ternyata mereka berasal dari sebagian besar partai yang memiliki wakil di Senayan. Dengan kata lain hanya sebagian kecil partai yang tidak terlibat. Ketiga, pendekatan dari mereka yang sudah terbukti dan divonis bersalah serta mereka yang sudah mengakui kesalahannya. Bila ketiga pendekatan ini digunakan secara maksimal oleh KPK, tentu upaya untuk mengungkap kasus ini secara objektif akan lebih memberikan harapan.

Kini ujiannya terletak pada KPK, apakah masalah ini akan dibongkar apa adanya, atau cukup sebagian bila dirasa sudah memuaskan publik, atau cukup diputar-putar sampai masyarakat lelah atau sampai datangnya kasus baru yang lebih menarik, toh akhirnya masyarakat akan melupakannya sebagaimana skandal-skandal sebelumnya.

Para petinggi KPK kini harus menyadari, walaupun harapan besar masyarakat masih ditumpukan kepada KPK, akan tetapi kepercayaan masyarakat sudah tinggal separoh. Terlalu banyak bukti yang bisa diajukan untuk menunjukkan bahwa KPK seringkali menjadi instrumen politik kekuatan tertentu, atau sejumlah oknum di KPK bekerja untuk kepentingan tertentu. Paling tidak seperti inilah persepsi publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Saya berharap KPK tidak berkecil hati menghadapi kenyataan ini, dan kini saatnya membuktikan diri bahwa persepsi itu salah, dengan cara sungguh-sungguh, jujur, dan memproses kasus e-KTP ini secara adil dan apa adanya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Umur saya kini sudah 42 tahun. Terlibat masif dalam reformasi 98; sebagai mahasiswa dan bergerilya dari kampus ke kampus untuk sekadar advokasi atau provokasi. Setiap kali 'batere saya low bate' atau kelelahan, saya mencoba mengingat-ingat lagi cita-cita republik ini yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setara dan sejahtera. Pada masa itu saya tercatat sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan periode 97/98, sehingga otomatis terseret sampai ke pusat pengorganisasian massa mahasiswa. Berdiri dan berteriak lantang, berorasi dan mengedukasi. Demi Rakyat! begitulah ucapan saya.  Antara hati dan pikiran lurus tanpa bengkok sedikitpun. Pakaian saya kucel dan selalu memakai sendal jepit, dan sangat anti hidup mewah. Makan selalu di warteg dan menghindar kongkow di mall. Tiba-tiba saja, ekosistem hidup saya berubah menjadi sangat Latinisme (Che Guevara) dan Ali Syariati menjadi pujaan. Tulisan tidak pernah netral, selalu punya tempat untuk ketidak mengertian.

Pada pokok persoalan di negeri ini adalah kaum borjouisme telah menguasai segenap sistem dalam berbagai rupa. Sehingga begitu susah untuk tampil bagi setiap golongan baru tanpa embel-embel bersepakat dengan kaum borjuisme. Entah itu sebuah kesepakatan nasionalis atau internasionalis. Beberapa, yang gelap mata menempuh jalur hitam melalui jalan korupsi atau menipu (seperti beberapa kasus travel haji dan peminjaman uang).

Hampir semua tender proyek di APBN dan APBD terkena kasus korupsi. Meskipun aturan pengadaan dan belanja negara sudah sedemikian ketat dan mengancam, tak kurang juga berhenti kasus korupsi dari masa ke masa.

Korupsi paling tinggi adalah mengatur jalannya pemutusan sidang pembuatan Undang-undang di DPR. Korupsi kebijakan biasanya tidak berdampak langsung. alias seperti terlihat rugi. Seperti contoh: Pembangunan Jalan Tol Sepanjang Negeri, yang akan menguntungkan perdagangan mobil di nusantara (yang nota bene dikuasai oleh merk Jepang). Dalam situasi seperti itu, terlihat seolah-olah bantuan utang dari negeri Jepang seperti merugi. Namun Jepang menikmati keuntungan jangka panjang. Lewat hagemoni perdagangan mobil (kebudayaan Jepang).

Penggelapan dana e-KTP juga demikian. Masih ingat dengan isu pada era SBY tentang penyatuan nomor induk kependudukan untuk mencegah terorisme, dan memudahkan monitoring kependudukan dan sistem? Cukup lama 'mereka' mengkampanyekan isu terorisme dan penyatuan nomor induk (sterilisasi) sampai akhirnya ide penyatuan nomor induk diterima publik dan menjadi proyek e-KTP.

Ciri dari tingkah laku 'mereka' adalah membidik urusan-urusan yang kira-kira berujung proyek. Contohnya lagi adalah mengkampanyekan isu kelaparan dan berakhir dengan proyek beras raskin impor.

Atau dengan menyusun rating dan perlombaan untuk memperoleh sertifikasi international. Semisalnya perebutan kampus terbaik di tanah air dengan cara menghitung jumlah dosen lulusan S-3 di luar negeri, kemudian berbondong-bondonglah bantuan beasiswa pelatihan dosen di luar negeri. Padahal yang paling benar adalah mendatangkan dosen dari luar negeri untuk mendampingi pelatihan di dalam negeri. Bekerjasama meneliti berbagai kandungan nusantara (transfer metode; bukan transfer pengetahuan!).

Saya tidak mengerti bagaimana sistem operasi ini mampu bertahan sudah sekian lama sejak era Orde Baru sampai kini Orde Reformasi. Perasaan curiga saya adalah sebuah Operasi Rahasia dalam bentuk penjajahan gaya baru (Post Kolonial), yang terampil memainkan perang wacana.

Oleh sebab itu menjadi MERDEKA itu penting sekali, karena hanya dengan berani merdekalah maka timbul itu niat untuk berpraktek/ berproduksi dengan material yang ada di sekitar nusantara. Mengapa industri Kapal Indonesia tidak tumbuh padahal ada ratusan sungai dan laut mengitari nusantara? dan mengapa Pesawat Terbang yang begitu susah payah membangun wacana supaya diterima publik sebagai transportasi yang lebih baik dari Kapal Laut, justru ketika Ribuan Bandara Pesawat Terbang berdiri ditanah air. jeder..Pesawat Terbangnya malah diimpor!

Harap dicatat bahwa pilkada dan pemilu juga menjadi bidikan mereka. Bagaimana cara mereka menempatkan, si bodoh-bodoh itu sebagai pemimpin, biasanya tercermin lewat sejarah pembiayaan pada masa sekolah. Silahkan lacak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Peluang mbak Puan menjadi calon Wapres tertutup oleh situasi dan kondisi, bukan karena penolakan pak Jokowi. Sejarah mencatat bahwa pak Jokowi kader dan representasi PDIP. Karenanya untuk mendongkrak elektabilitas beliau di Pilpres mendatang  rasanya tidak menarik kalau cawapresnya dari PDIP juga. Pilihan yang ideal mesti menggandeng kandidat dari luar PDIP. Saya yakin partai-partai pendukung pun berfikir demikian.

Lantas bagaimana dengan PDIP yang memiliki hubungan idiologis dan historis dengan pak Jokowi? Dunia politik selalu ada jalan keluar, jika jalan A tertutup masih ada sepuluh jalan lain yang terbuka. Pak Jokowi kedepan bisa memberi tempat prioritas dalam kabinetnya kepada representasi ibu Megawati secara biologis, disamping unsur yang mewakili partainya. Formula itu bisa dipertimbangkan untuk menjaga rasa harmonis dalam kebersamaan.

Terkait senandung pak Setnov kita mesti melihat pada konteks "kegalauan". Sebagai orang yang sedang duduk di kursi pesakitan bisa saja pak Setnov berfikir "tijitibeh" (ungkapan jawa yang maknanya: tidak mau menderita sendiri). Siapapun nama-nama yang pak Setnov ingat dan ada hubungan dengan e-KTP bisa dia sebut, terlepas apakah pernyataannya benar atau setengah benar. Dan secara psikologis seorang terdakwa akan selalu membela diri.

Pernyataan pak Setnov dalam persidangan adalah informasi yang masih harus digali kebenarannya. Disinilah peran Majelis Hakim yang teliti cerdas dan arif mengambil keputusan yang bisa saja berdampak pada pengembangan perkara.  Intinya selama senandung itu bisa membuat majelis hakim yakin,  maka tidak menutup kemungkinan berujung pada pengembangan perkara.

Isu yang disenandungkan oleh pak Setnov akan selalu seksi dan menjadi viral. Dianggap pula kebenaran oleh sebagian masyarakat. Karena itu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh senandung pak Setnov sebaiknya melakukan klarifikasi dengan melaporkan pak Setnov.

Sekali lagi bahwa senandung merdu pak Setnov bisa jadi tidak memiliki hubungan dengan cerita Pilpres. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat dan Konsultan Manajemen Krisis

Benar tidaknya keterangan Setnov, biarlah penyidik yang mengusutnya. Nanti akan terbukti juga, betul atau tidak celotehan Setya Novanto.  Dalam konteks fakta hukum jika sudah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang disebut oleh setnov yakni, Made Oka Masagung dan Andi Narogong. Hal ini menjadi mutlak karena belum tentu yang dikemukakan terdakwa Setnov suatu fakta kebenaran

Mari kita lihat dari sisi legalitas, dalam hukum di Indonesia' saksi yang berbohong bisa dikenai pidana memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Tetapi, seorang terdakwa dalam membela diri dan membela kepentingannya, boleh saja berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Hakimlah yang akan mempertimbangkan kebenaran atau kebohongan seseorang terdakwa dalam sidang yang dipimpin.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat-Konsultan Hkm Pasar Modal, Mediator Ekonomi Syariah, Auditor Hkm, Kurator& Pengurus, Liquidator, Akademisi UIN Yogya

Setya Novanto bukan politisi kemarin sore. Lawyer setnov punya jam terbang cukup lama dalam kancah Tipikor. Keterangan Setnov bukan asal bunyi demi menggapai status sebagai justice collaborator.

Keterangan setnov dalam sidang pasti tercatat dalam Berita Acara Sidang. Setnov sebagai terdakwa dalam memberi keterangan tidak di bawah sumpah sebagaimana saks-saksi/ saksi ahli yang selalu disumpah terlebih dahulu. Dan terlalu mahal harga yang akan dibayar Setnov apabila hanya “asbun”. 

Nama yang disebut Setnov dalam sidang diantaranya pernah disebut oleh Nazaruddin dalam BAP nya. Artinya keterangan Setnov setidaknya mengamini keterangan Nazaruddin. Sudah 3 terdakwa dihukum dalam kasus e-KTP, meski dalam putusannya hakim tiba-tiba menghilangkan nama-nama penerima e-KTP antara lain GP, OD dan lain-lain.

Batalnya KPK menetapkan calon kepala daerah yang  terjerat kasus ruswah memberikan sinyal bahwa KPK dapat ditundukkan oleh Menkopolhukam-Pemerintah. Setali tiga uang dengan Jaksa Agung dan Kapolri dengan basis argumennya masing-masing.

Bagaimana KPK harus bersikap terkait keterangan Setnov dalam sidang? KPK harus konsisten sebagaimana selama ini dilakulannya terhadap keterangan saksi dalam sidang Tipikor, yaitu menindaklanjuti atau mengkaji lebih lanjut ketarangan Setnov guna mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup. Jika terpenuhi tingkatkan status penyidikan dan tuntutan tersangkanya dan bukan masuk dalam pusaran opini bahwa tidak mungkin nama-nama tersebut terlibat. Kalo KPK mencoba tunduk pada eksekutif dalam arti enggan memeriksa meski sebagai saksi, maka sebaiknya mundur aja. 

Saya yakin Nazaruddin-Setnov tidak asal bunyi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk