Setelah Prabowo Tolak Hasil Pilpres
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Tensi politik tak kunjung reda. Bahkan situasinya tidak menentu. Publik masih bertanya-tanya; apa yang bakal terjadi jelang detik-detik, saat, maupun pasca KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pilpres pada akhir Mei 2019.

Pengumuman KPU itu sepertinya tak akan mengakhiri panasnya dinamika politik-pilpres. Prabowo mengaku bakal menolak hasil penghitungan suara oleh KPU, di mana banyak kalangan meyakini bahwa KPU akan memutuskan Jokowi-Ma’ruf yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Sebenarnya penolakan itu tidak bermasalah jika didudukan dalam kerangka akan mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, Prabowo-Sandi dikabarkan tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Mereka tidak percaya terhadap MK.

Ketimbang mempersoalkan hasil pilpres melalui prosedur hukum, oposisi lebih memilih melakukan protes di jalanan. Melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran, dalihnya. Boleh jadi people power yang didengung-dengungkan selama ini tak terwujud, tapi gelombang protes secara besar-besar dari pendukung Prabowo diyakini bakal terjadi. Jika cara ini akhirnya dilakukan, apakah aksi massa itu sebatas melayangkan protes? Atau, oposisi sengaja ingin membuat kekacauan?

Sekalipun demikian, bagi kubu Prabowo, penolakan hasi pilpres bukan karena mereka hanya “siap menang, tak siap kalah”.  Tapi semata-mata karena kecurangan. Oposisi tampak begitu yakin bahwa Prabowo-Sandi lah yang mendapatkan suara mayoritas pemilih di lapangan, bukan sebagaimana yang dipublikasi dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU.

Sebagian kalangan meyakini penolakan ini semakin memperjelas bahwa situasi politik pasca pengumuman hasil pilpres bakal tidak terkendali. Tapi aparat keamanan sudah mengantisipasi. Agar gelombang protes bisa terkendali, puluhan ribu personel polisi dan militer dikabarkan bakal dikerahkan untuk menjaga kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Apakah pengerahan aparat secara besar-besaran cukup efektif kendalikan situasi politik?

Atau, justru malah bisa menimbulkan masalah baru? Pasalnya, semakin banyak jumlah personil dikerahkan, boleh jadi dianggap represif. Bukan tak mungkin pula kehadiran ribuan aparat keamanan justru dinilai hanya ancaman.

Ini masalah politik. Ada yang menilai, menyerahkan penyelesaian politik kepada institusi aparat keamanan bisa jadi bukan penyelesaian yang diharapkan, malah bisa merupakan pengulangan kesalahan besar seperti terjadi di masa lalu.

Kalau benar demikian, tanpa menegasikan peran aparat keamanan, boleh jadi kita perlu menempuh cara lain yang lebih persuasif. Selain meredam potensi konflik, Jokowi dan Prabowo dinilai perlu melakukan kesepakatan politik demi menjaga keutuhan NKRI. Tapi bagaimana caranya agar Jokowi dan Prabowo mau dukuk bersama? Prasyarat apa yang dibutuhkan?

Sejak hari pemungutan suara usai, upaya rekonsiliasi telah disuarakan. Tapi hingga kini urung terwujud. Salah satu alasannya, ada yang menduga upaya rekonsiliasi yang dilakukan tokoh tertentu terkesan hanya memuluskan kemenangan petahana. Mungkinkah Jokowi dan Prabowo bisa melahirkan kesepakatan politik sebelum 22 Mei?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jika aksi massa yang dilakukan oposisi sekadar untuk memprotes ketidakadilan dan tuduhan kecurangan, maka demonstrasi besar-besaran sah-sah saja dilakukan. Kerena ini negara demokrasi. Di mana setiap individu dan kelompok dijamin oleh konstitusi dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Namun memang, aksi massa nanti harus berjalan dengan damai, tertib, dan tidak anarkis.

Pihak oposisi tak mungkin ingin membuat kekacauan. Karena risikonya terlalu besar. Oposisi juga harus menjaga dan merawat Indonesia. Jadi membuat kekacauan adalah perbuatan biadab dan harus dihindari. Silahkan berdemonstrasi. Asalkan tidak membuat kekacauan dan keributan. Mari kita jaga dan rawat Indonesia. Jangan kotori Indonesia, dengan tindakan-tindakan yang bisa memecah belah bangsa. Indonesia untuk dijaga. Bukan untuk dirusak.

Sedia payung sebelum hujan. Langlah antisipasi adalah langkah yang terbaik. Jangan sampai kecolongan. Dan langkah pengerahan aparat secara besar-besaran merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Karena massa yang besar harus dihadapi juga dengan jumlah aparat yang banyak.

Aparat keamanan sifatnya passif. Jangan represif. Sifatnya menjaga dan mengamankan. Bukan untuk berhadap-hadapan dengan demonstran.

Agar Jokowi dan Prabowo mau melakukan kesepakatan politik demi menjaga keutuhan NKRI, caranya mereka berdua harus berjiwa besar. Yang menang jangan jumawa. Dan yang kalah harus legowo. Juga harus memiliki sikap sebagai negarawan.

Syaratnya yang menang harus merangkul yang kalah. Dan yang menang bisa saja melakukan loby untuk mengganti biaya kampanye pada yang kalah.

Rekonsiliasi sulit terjadi sebelum 22 Mei. Namun bisa saja, rekonsiliasi terjadi setelah 22 Mei. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang penting bagi kita semua adalah mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Sebenarnya banyak pihak yang menduga bahwa kontestasi Pilpres 2019 akan melahirkan masalah yang bersambung pasca-pencoblosan.

Masalah sudah dimulai ketika Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menolak lembaga survei yang menyatakan pasangan Prabowo-Sandi kalah berdasarkan hasil quick count dengan margin hingga 10-11 persen. Sikap Prabowo yang mengklaim kemenangan di tengah pengumuman kekalahannya hasil quick count dalah parodi politik yang tidak lucu.

Hal itu kembali diulang beberapa kali, termasuk ketika hasil hitung manual juga menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Jelas sikap seperti ini menjadi contoh buruk dalam sejarah demokrasi bangsa.

Banyak pihak melihat bahwa Prabowo pasti tidak pernah legowo dengan kekalahan keduanya ketika bersaing dengan Jokowi. Jika melihat dari jejak rekam politiknya, ia akan kembali melakukan tindakan  tidak fair. Masih teringat bagaimana ia melakukan sikap pembangkangan dan tidak respek kepada BJ Habibie yang telah memecatnya dari Pangkostrad. Bahkan saat itu ada rencana ia melakukan kudeta atas sikap BJ Habibie itu. Sikap itu juga pernah akan dilakukan ketika menjabat sebagai kapten yang ingin melakukan sikap indisipliner melawan panglima TNI saat itu, LB Murdani.

Dengan jejak rekam seperti itu terlihat bahwa Prabowo sesungguhnya kurang memiliki sikap kenegarawanan. Padahal bagi politikus senior, seharusnya seluruh upaya politik harus semakin mendewasakan tujuan politik, baik saat menang dalam kontestasi politik atau kalah. Bahkan kontestasi politik hanya instrumen untuk pengabdian bagi bangsa, dan bukan untuk tujuan pragmatis atau oportunis.

Saat ini kita melihat bahwa kualitas demokrasi, terutama pada kelompok oposisi masih belum matang. Kualitas oposisi yang keras kepala bahkan rela mengorbankan integritas bangsa adalah contoh elite bermental pecundang. 

Kita rindu sosok seperti Al Gore, meskipun kalah dalam persaingan presiden, yang bahkan ditengarai curang, rela memberikan selamat kepada rivalnya, George W. Bush. Ia kemudian hari mendapatkan hadiah nobel atas pembelaannya pada isu global seperti pemanasan global, deforestasi, dan proyek senjata pemusnah massal.

Kini yang diperlukan bangsa ini adalah masyarakat terdidik yang bisa menenangkan publik yang galau pasca pilpres. Jika elite masih gila kuasa dan delusif, kelas menengah terdidik harus mengambil alih peran elite yang alpa itu untuk menyelamatkan bangsa dan memperbaiki kualitas demokrasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ketegangan politik menjelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019 ini melahirkan banyak kontroversi, sekaligus spekulasi. Situasi ini kian terdramatisasi, saat persebaran informasi di media sosial telah menyedot perhatian publik, umumnya kelas menengah dan elite.

Apakah akan terjadi peristiwa chaotic yang diwarnai kekerasan? Mungkinkah sekadar demontrasi dan aksi di kantor KPU?Ataukah hanya bagian perang urat syaraf semata?

Pemilu 2019 sejak awal diliputi perselisihan kelompok yang terus mengeras. Ada upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Itu memang agak aneh.

Semenjak dirilis hasil quick count beberapa lembaga survei tentang hasil sementara pemilu, rata-rata menginformasikan kemenangan kubu 01 (Jokowi-Ma’ruf). Begitu cepat muncul reaksi negatif kubu 02 (Prabowo-Sandi), yang intinya tidak percaya hasil Pemilu 2019. Kemudian membuat tandingan hasil, mirip kejadian tahun 2014.

Sejak itu beragam manuver yang dilancarkan kubu 02 terus muncul, isinya tuduhan pada penyenggaraan Pemilu yang dinilai tidak kredibel. Kita bisa berspekulasi, andai saja hasil quick count itu Prabowo-Sandi menang, kira-kira ditolak tidak hasil kerja KPU itu?

Ada-ada saja. Kini munculnya matra baru, people power, sebagai bagian dari babak manuver ancaman atas hasil pemilu. Pertanyaanya, power siapa? Power elit yang menggerakkan dengan spirit ketidakpuasan hasil pemilu, ataukah gerakan kolektif power dari massa rakyat pemilih?
Lagi-lagi penuh spekulasi.

Tengoklah misalnya, sejak deklarasi sepihak klaim kemenangan Prabowo nampaknya mulai diwarnai ketidakkompakan. Gabungan partai penopang 02  tidak hadir saat konferensi pers.

Sebagian  partai secara simbolik menarik diri, itu pertanda mereka memang tidak kompak bersikap. Bisa jadi yang ada dalam pikiranya, lebih baik menyelamatkan hasil pileg di mana kursi jelas dikantongi dibandingkan ngotot dengan pilpres yang jelas kalah.

Pada dasarnya, kompetisi dalam demokrasi menyaratkan sikap negarawan dan konsistensi menjaga aturan main. Ini memang pekerjaan besar.

Mendukung dan sekaligus mengawal pemilu itu hukumnya wajib, jika kita memilih demokrasi sebagai sistem penyelengaraan bernegara. Selain
membutuhkan aturan main yang dibuat secara bersama, konsensus nilai yang mendasari demokrasi bekerja, juga mental para pelaku juga harus kompatibel dengan aturan demokrasi.

Bukanlah aturan pemilu produk bersama oleh DPR bersama Pemerintah? Bukankan penyelenggara pemilu juga mereka yang membentuk? Bukankah semua didukung dan diawasi bersama oleh publik nasional dan internasional?

Jika dari sisi proses dan hasilnya dinilai menggunakan perundangan yang ada, keharusan bersikap untuk menghormati menjadi prasyarat penting bagi pelaku demokrasi. Mengapa menjadi berbeda dan tidak konsisten?

Nampaknya, ancam-mengancam itu bagian dari bargaining dalam proses pemilu yang belum usai. Namun demikian, tindakan menciptakan ketegangan dengan menakut-nakuti masyarakat dengan menstimulasi kekerasan hanya karena ketidakpuasan atas hasil pemilu itu jelas bagian dari tindakan anti demokrasi.

Disitulah kita bertanya, jangan-jangan ada komponen anti demokrasi yang memanfaatkan proses demokrasi ini agar rontok digantikan sistem lain yang otoriter. Spekulasi politik menjadi tantangan untuk diuji. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998