Setnov Bernyanyi, PDIP dan Demokrat Pun Berbalas ‘Pantun'
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

27 March 2018 16:00
Penulis
Sejak Agus Harimurti Yudhoyono menemui Jokowi pada Selasa (6/03/18) di Istana Merdeka, tampaknya hubungan PDIP dan Demokrat akan membaik. Sekitar dua minggu kemudian, indikasi itu kian menguat ketika SBY terang-terangan memuji Megawati sebagai perempuan sukses. Tapi gara-gara nyanyian Setya Novanto hubungan kedua partai itu sepertinya akan kembali memanas, karena kader-kader mereka sudah berbalas "pantun" bernada sindiran nan menyerang.

PDIP langsung melakukan klarifikasi begitu Setnov menyebut Puan dan Pramono menerima suap proyek KTP-el masing-masing senilai 500 ribu dolar AS di muka hakim Tipikor, Kamis (23/03/18). Alih-alih sepenuhnya membantah tuduhan Setnov, Hasto Kristianto menyatakan mestinya pemerintahan SBY menjelaskan akar masalah korupsi KTP-el sebagai tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Siapa yang disasar PDIP?

Esok harinya, kubu demokrat bereaksi. Hinca Panjaitan menilai PDIP berusaha menyalahkan pemerintahan SBY, lalu ia menuduh PDIP sedang cuci tangan setelah Puan dan Pramono  diduga menerima suap. Benarkah partai banteng 'membentengi' dua kadernya?

Sepertinya yang membuat Demokrat geram, karena Hasto menyebut bahwa zaman Presiden SBY begitu banyak kasus korupsi meski memiliki  slogan “katakan TIDAK pada KORUPSI”. Lalu, benarkah PDIP bermaksud menyudutkan SBY dan Demokrat?

Atau, Demokrat hanya "merasa" disudutkan? Menurut Hasto, partainya tidak terlibat mendesain proyek KTP-el ketika dibahas di parlemen. Bahkan kerap kali dikalahkan saat pengambilan keputusan melalui voting, karena partai berlambang banteng itu selalu menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY. Itu artinya, Hasto mengklaim kader PDIP tak pernah disuap guna meloloskan proyek KTP-el?

Tapi Demokrat menganggap sikap PDIP itu upaya melempar kesalahan dan menuding kesana-kemari guna membersihkan diri. Pada Sabtu (24/03/18) Masinton Pasaribu berpendapat, pihak demokrat terlampau membawa perasaan, karena PDIP hanya mendudukan persoalan sesuai dengan kenyataan. Ia meminta Hinca untuk cuci muka terlebih dahulu agar tidak bereaksi secara berlebihan.

Belum lagi genap dua hari, Roy Suryo tak tinggal diam. Menurut dia, meski proyek KTP-el dilakukan pada masa SBY, partai oposisi sekalipun berpotensi turut serta menerima suap karena terlibat dalam proses pembahasan anggaran. Roy Suryo pun menyarankan Masinton untuk cuci mulut agar pernyataannya lebih baik. Apakah pernyataan itu bisa diartikan bahwa kader PDIP juga menerima suap?

Pertanyaannya, apakah PDIP dan Demokrat akan kembali renggang? Mungkinkah saling sindir itu akibat ada pihak yang tidak menyukai hubungan kedua partai itu membaik?

Lalu siapa yang membisiki Setnov? Karena ia seperti tengah memegang pistol dalam keadaan mabuk; siapa saja asal kena. Lebih-lebih dalam Surat Dakwaan Nomor DAK-15/24/02/2017 terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, Puan dan Pramono tidak disebut terlibat bancakan proyek KTP-el. Tapi mengapa PDIP justru menyerang Demokrat?

Atau jangan-jangan PDIP dan Demokrat sekadar bermain drama agar seolah-olah terlihat bersitegang? Pasalnya mereka mengindikasikan “perseteruan” tersebut disinyalir tidak akan mengganggu proses penjajakan koalisi pada Pemilu 2019.

Jika begitu adanya, kedua partai itu sama-sama memahami bahwa publik sudah tak lagi percaya ucapan Setnov. Bahkan KPK sekalipun menganggap kesaksian mantan Ketua DPR itu masih setengah hati.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pernyataan Setya Novanto di persidangan terkait dugaan aliran uang ke Partai Golkar, disebutnya nama Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus KTP elektronik telah menambah daftar panjang nama-nama yang disebut baik oleh Nazarudin maupun oleh Setya Novanto.

Secara normatif, apapun yang muncul dalam persidangan sebuah kasus, akan menjadi referensi KPK dalam mengembangkan sebuah peristiwa hukum. Tetapi materi-materi yang misleading dalam sebuah persidangan semestinya juga tidak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi menimbulkan ketegangan baru antar partai politik.

Di tahun politik, wujud hoaks bukan hanya berkonten SARA tetapi juga berbagai materi yang dapat menjatuhkan marwah atau integritas pribadi seseorang, partai politik, atau pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kontestasi politik.

Ruang persidangan kasus korupsi dan kasus lainnya bisa jadi menjadi sumber informasi palsu yang bisa menimbulkan kegaduhan baru. Terhadap hoaks dan hal-hal yang belum teruji kebenarannya sudah semestinya publik tidak mudah terbawa arus, apalagi menjelang Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelusuri pengakuan Setya Novanto yang menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima suap proyek KTP elektronik, agar tidak menjadi beban politik bagi PDI-P. Setya Novanto sepertinya tidak mungkin menyebutkan nama begitu saja tanpa mempertimbangkan banyak hal. Sebab Puan dan Pramono dekat baik di lingkaran istana atau pun lingkaran Megawati di PDI-P.

Pernyataan PDI-P yang ‘menyalahkan’ Demokrat adalah bentuk kepanikan ketika ada kader mereka disebut di dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik, dan mau melempar kesalahan kepada pihak lain.

Keterangan Hasto Kristianto memang benar bahwa proyek KTP elektronik dilaksanakan di masa pemerintahan SBY. Tapi soal keterlibatan korupsi tidak hanya melulu dilakukan oleh kader-kader partai pendukung pemerintah. Apalagi proyek KTP-el didesain di DPR, di mana pada saat itu Puan menjadi Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono menjabat Ketua DPR RI. Artinya, yang disampaikan Demokrat juga benar bahwa PDIP semacam berusaha mencuci tangan, karena melempar bola panas ke partai lain. Padahal yang menyebut nama Puan dan Pramono adalah Setnov, mantan Ketua Umum Golkar.

Kalau KPK tidak menjelaskan dan memberikan klarifikasi sejauhmana kebenaran dari pernyataan Setnov, maka pernyataan itu  bisa menjadi isu yang menarik untuk dimainkan oleh lawan-lawan politik.

Terkait dengan kemungkinan hubungan PDI-P dan Demokrat kembali renggang, yang harus dipahami bahwa dinamika politik di negeri ini senantiasa berubah-ubah; kadang panas, kadang dingin, dan kadang hangat-hangat saja. Kondisi tersebut sebenarnya sudah lumrah terjadi di kalangan elite partai politik. Memang wajar-wajar saja, karena memang dinamika politik selalu mengalami naik-turun.

Dalam konteks politik, masih ada ruang-ruang komunikasi politik untuk bernegoisasi dan kompromi politik yang bisa dilakukan PDI-P dan Demokrat. Bukan tak mungkin, saat ini hubungan kedua partai tersebut memanas, esoknya justru menjadi kawan, pun sebaliknya. Dengan demikian, hubungan yang tampak memanas tersebut tidak serta-merta mengganggu proses politik yang mereka jalankan guna membuka peluang berkoalisi pada Pilpres 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Dalam proses komunikasi, sebuah pesan akan menjadi efektif kalau ada overlaping of interset (pertautan kepentingan yang sama). Pernyataan Setya Novanto perihal keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam korupsi KTP elektronik bukan hanya semata persoalan hukum. Bisa saja ucapan tersebut berbau politis, karena berdampak pada saling sindir antara PDIP dan Demokrat. Perseteruan itu tidak bisa dipastikan berkaitan kepentingan Pilpres 2019, tapi potensi ini bisa saja terjadi. Yang pasti, ketika pernyataan Setnov dipakai untuk saling serang antara kader kedua partai tersebut, sangat jelas ada kepentingan yang tengah mereka mainkan.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa PDI-P dan Demokrat sedang mencari titik temu guna menyasar musuh bersama. Sebab dalam menyelesaikan persoalan, pihak yang sedang berkonflik tidak jarang justru berhadapan dengan pihak ketiga, yang pada akhirnya menjadi musuh bersama. Namun yang jadi masalah, perseteruan kedua partai tersebut tersebut tampaknya tidak terkendali karena komunikator dari masing-masing pihak terlampau banyak.

Sebenarnya PDI-P dan Demokrat mesti mencari titik temu, karena pernyataan Setnov hanya sebatas mengganggu komunikasi politik yang sedang dijalankan elit kedua partai tersebut. Asumsi ini bukan tanpa alasan, Setnov pernah memiliki posisi yang strategis dalam politik, maka bukan tak mungkin setiap ucapannya selalu berbau politis sekalipun persoalan hukum.

Sekali lagi, pernyataan Setnov hanya sebatas berusaha mengacaukan peta politik yang sedang berkembang antara PDI-P dan Demokrat. Meskipun yang terkena serangan Setnov adalah Puan dan Pramono, mestinya PDI-P sebatas memperjelas duduk perkaranya saja, lalu mencoba mengklarifikasi dalam konteks personal. Tapi yang terjadi justru ditarik pada kepentingan yang lebih besar dan berujung perseteruan antara PDI-P dan Demokrat. 

Sudahlah, semua orang tahu bahwa saat ini partai politik tengah melakukan gerilya politik untuk menyongsong Pilpres 2019. Sehingga gangguan-gangguan komunikasi politik (semacam ucapan Setnov) jangan sampai justru dibesar-besarkan dan melebar ke berbagai persoalan. (mry)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF